BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tesis ini merupakan penelitian terhadap penyelesaian sengketa antara
Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui
pengadilan internasional. Klaim yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terhadap
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan membawa penyelesaian sengketa wilayah ini
kepada pengadilan internasional (ICJ) demi terciptanya hubungan bilateral yang baik
diantara kedua negara.
Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai
sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh
Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan
tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasaan serta konsultasi dan
mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat khususnya dengan
Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan
kemerdekaannya. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat
mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965.1 Namun dengan visi jauh ke
depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera
memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi
regional ASEAN pada tahun 1967. Hubungan bilateral antara Indonesia dan
Malaysia yang dilandasi oleh adanya semangat serumpun telah mendorong terus
berkembangnya kerjasama kedua negara di berbagai sektor.
Walaupun demikian terdapat beberapa permasalahan yang senantiasa menjadi
salah satu isu yang menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.
1 Kerjasama Bilateral. October 28,2009. http://www.deplu.go.id
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
2
Universitas Indonesia
Selain masalah ketenagakerjaan terdapat pula masalah illegal logging yang terjadi di
perbatasan darat maupun laut, masalah delimitasi batas laut dan overlapping claim
terhadap dua blok minyak di laut Sulawesi. Merupakan ketentuan hukum positif
bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara telah dilarang dan oleh
karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Dengan
demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai
telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Pada
penelitian ini lebih lanjut melihat kepada konflik yang terjadi antara Malaysia dan
Indonesia yaitu mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang
menjadikannya sebagai sengketa wilayah. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen
antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969.
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil mewujudkan hukum
laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS 1982) yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk
Indonesia di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 dan telah
diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985. Dibandingkan
dengan Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut
lengkap dan satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, antara lain : Laut Teritorial
(Territorial Sea), Zona Tambahan (Contiguous Zone), Zona Ekonomi Ekslusif
(Exclusive Economic Zone), Laut Lepas (High Seas) dan Landas Kontinen
(Continental Shelf).2 Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan
terkait erat dengan Indonesia adalah yuridiksi dan Batas Maritim Internasional.
UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut
teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dan juga
mengatur tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim
antara dua atau lebih negara bertetangga. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang
berdampingan.
Hukum laut memberikan hak kepada negara pantai untuk memiliki laut
wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh
2 Sudjatmiko & Rusdi Ridwan (2004). Indonesian Journal of International Law. Center for
International Studies : Faculty of Law University of Indonesia. hal : 81
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
3
Universitas Indonesia
200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya bahkan untuk landas kontinen
jaraknya bisa mencapai 350 mil laut.
Pada dasarnya Indonesia sebagai negara pantai (coastal state) sesuai rezim
hukum tata laut menurut UNCLOS 1982 mempunyai kedaulatan wilayah atas
perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan sedangkan di kawasan
ZEEI dan Landas Kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat atau disebut juga
kedaulatan atas sumber daya alam. Pengertian tersebut diatas dapat menggambarkan
status hukum wilayah negara. Secara kontekstual status hukum wilayah negara tidak
terpisah dengan batas wilayah negara itu sendiri. Persoalan batas maritim ini akan
muncul karena wilayah negara itu akan berdampingan dengan wilayah negara lain
yang berbeda kedaulatan atau yurisdiksinya atas batas maritim pada kawasan
tertentu. Bahwa alokasi tidak tergantung pada penggunaan fisik atau kepemilikan
tetapi pada perkiraan geografis yang kemudian disebut dengan ab initio yang artinya
jatah atau bagian tersebut sudah dimiliki sejak awal, merupakan bagian yang sudah
menyatu dan tidak perlu upaya tertentu bagi negara pantai untuk memperolehnya.3
Dengan berlakunya UNCLOS 1982, keadaan tersebut telah menimbulkan perubahan
bagi masing-masing negara dalam mengajukan klaim atau tuntutan baik terhadap
perjanjian yang telah ada maupun perjanjian yang belum ditetapkan atau yang masih
akan dirundingkan.
Penyelesaian sengketa melalui ICJ sesuai dengan konvensi yang menentukan
bahwa setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai
penafsiran dan penerapan konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan
pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem
penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk
pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah
Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum
atau Arbitrasi Khusus.
Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi
Khusus sebagai mahkamah ad hoc (Ad Hoc Tribunal). Setiap sengketa mengenai
penafsiran dan penerapan konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu
3 Perkembangan Prinsip Kedaulat an dan Keterkaitannya Dengan Penat aan Serta Pengelolaan Laut.
November 11, 2009. http://www.kbrisingapura.com
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
4
Universitas Indonesia
dari keempat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas, kecuali
sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan
Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran konvensi yang bertalian dengan
masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak
Kamar Sengketa Dasar Laut.4
Dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah, hukum internasional
mengenal lima cara tradisional yang secara umum telah mendapat pengakuan. Caracara
tersebut secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode yang terdapat
pada hukum perdata mengenai cara perolehan pemilikan pribadi. Kelima cara
tersebut adalah5 :
1. Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang
dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan :
a. Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang
menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
b. Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar
berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya
kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Penaklukan wilayah seperti (a)
tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai
tambahannya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk
menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk Nota yang
disampaikan pada semua negara penakluk terhadap wilayah yang
ditaklukan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk
menganeksasinya. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar
yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan
dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan piagam PBB, tidak
boleh diakui oleh negara-negara lain.
2. Accretion atau penambahan adalah hak yang didapatkan melalui penambahan
wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama
4 Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law
Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). November 11, 2009.
http://www.menlh.go.id
5 Kumpulan Makal ah dan Diskusi Ilmiah (2003). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam
Perolehan Wilayah : perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia :
Jakarta. hal : 1-3
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
5
Universitas Indonesia
karena sebab-sebab alamiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai
atau lainnya terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah
kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan
formal tentang hak ini tidak diperlukan. Tidak penting untuk mengetahui
apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak
terlihat, seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur atau
terbentuknya pulau-pulau lumpur, dengan ketentuan penambahan itu melekat
dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasikan berasal
dari lokasi lain.
3. Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan
wilayah. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa hak pengalihan wilayah
kepada pihak lain adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara.
Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin
dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan
sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut.
Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang
lebih lazim terjadi dibandingkan dengan aneksasi.
4. Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan
kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas
wilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Preskripsi ini
mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan
lama sekali, dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan
adanya kedaulatan oleh negara terdahulu.
5. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada
dibawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan
ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya
(namun untuk yang kedua kemungkinan tidak pernah dilakukan). Secara
klasik, pokok permasalahan dari suatu Okupasi adalah adanya suatu terra
nullius. Wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat
yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk
dalam kualifikasi terra nullius. Apabila suatu wilayah daratan didiami oleh
suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
6
Universitas Indonesia
diperoleh dengan perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau
wakil-wakil suku atau rakyat tersebut. Dalam menentukan apakah suatu
okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka
prinsip keefektifan (effectiveness) harus diterapkan.
Permanent Court Of Justice menetapkan bahwa okupasi agar dapat terlaksana
secara efektif mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan :
a. Adanya suatu kehendak atau keinginan atau bertindak sebagai pihak yang
berdaulat;
b. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.
Unsur kehendak merupakan kesimpulan dari semua fakta, meskipun
terkadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman
resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini harus terbukti
adanya suatu maksud untuk tetap terus memegang kontrol atas wilayah tersebut.
Suatu okupasi yang bersifat sementara waktu oleh negara yang dianggap melakukan
tindakan okupasi dengan sendirinya tidak cukup memenuhi persyaratan ini. Juga
aktivitas-aktivitas individu secara pribadi yang tidak terikat pada suatu institusi dan
tidak memiliki otoritas, tidak berlaku untuk tujuan ini. Syarat kedua berkaitan
dengan pelaksanaan suatu kedaulatan negara. Hal ini dapat dipenuhi dengan
menunjukkan bukti konkret kepemilikan atau kontrol sesuai dengan sifat kasusnya.
Suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat ditunjukkan dengan suatu tindakan yang
jelas atau simbolis atau dengan langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku
di wilayah yang diklaim, atau melalui berbagai perjanjian dengan negara lain yang
mengakui kedaulatan negara yang mengajukan klaim tersebut, atau dengan
penetapan batas-batas wilayah dan seterusnya.
Tingkat kekuasaan yang diperlukan untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai
dengan keadaannya masing-masing. Dengan demikian suatu wilayah yang relatif
terbelakang memerlukan kontrol dan pemerintahan yang belum tentu sama rincinya
dengan wilayah yang lebih maju atau lebih memiliki peradaban.
Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan penentuan keluasan wilayah yang
tercakup oleh tindakan okupasi. Beragam teori mengenai masalah ini telah
dikemukakan dalam sejarah hukum internasional. Dua dari teori-teori tersebut
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
7
Universitas Indonesia
dianggap memiliki arti penting dalam kaitannya dengan klaim-klaim beberapa negara
tertentu di daerah kutub, yaitu : teori Kontinuitas (Continuity) dan teori Kontiguitas
(Contiguity). Menurut teori Kontinuitas (Continuity), suatu tindakan okupasi di
suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi
sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan alam di wilayah
terkait. Sedangkan menurut teori Kontiguitas (Contiguity), kedaulatan negara yang
melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara
geografis berhubungan dengan wilayah terkait.
Kedua teori tersebut sampai pada tingkat tertentu tercermin dalam klaimklaim
yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip
sektor (sector principles). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa
negara yang wilayahnya berbatasan dengan kutub telah menyatakan suatu hak
kedaulatan terhadap tanah atau laut membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi
garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara
atau Kutub Selatan.
Dasar pembenaran utama untuk klaim-klaim sektor tersebut adalah tidak
dapat diterapkannya prinsip-prinsip normal asumsi fisik kontrol yang tersirat dalam
hukum internasional mengenai okupasi terhadap wilayah-wilayah kutub, yang tidak
dapat dimasuki, dengan kondisi iklim dan kurangnya pemukiman. Sektor-sektor ini
sendiri sesuai dengan pembagian yang adil dan pantas. Di lain pihak, kiranya tidak
dapat disangkal bahwa klaim-klaim sektor tersebut sebenarnya hanyalah sekedar
pengumuman mengenai kehendak di masa mendatang untuk memegang kontrol
sepenuhnya, sesuatu yang hampir sama dengan keinginan untuk menunjukkan
lingkungan pengaruh atau lingkungan kepentingan dalam hubungan internasional.
Pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah
memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia.
Keputusan ICJ untuk memberikan kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
kepada Malaysia memberikan kesadaran kepada Indonesia bahwa tujuan nasional
harus benar-benar dipertahankan dengan berbagai cara. Apapun yang mendasari
klaim Indonesia maupun Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan,
diharapkan memberi suatu pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam
memperkuat perjuangan politiknya untuk selalu menjaga dan mempertahankan
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
8
Universitas Indonesia
keutuhan wilayah negaranya. Penyelesaian kasus ini merupakan contoh bagi
interaksi di antara negara-negara kawasan untuk masa-masa mendatang. Dengan
demikian penyelesaian kasus ini memperkuat arti penting dari penggunaan cara-cara
damai dalam menyelesaikan masalah-masalah teritorial ataupun masalah-masalah
lainnya di kawasan Asia Tenggara.
1.2 Rumusan Pertanyaan Penelitian
Diberikannya hak kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada
Malaysia, menimbulkan kekecewaan bagi pihak Indonesia. Tujuan nasional
Indonesia untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak dapat
diwujudkan melalui jalan diplomasi. Seharusnya pihak Indonesia tidak begitu saja
menyerahkan sengketa wilayah ini kepada Mahkamah Hukum Internasional dan
berusaha untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara bilateral dengan pihak
Malaysia.
Negosiasi ataupun perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan
Malaysia sesungguhnya merupakan cara yang terbaik untuk mempertahankan kedua
pulau tersebut tanpa melalui pengadilan internasional. Di lain pihak, kelemahan
pihak Malaysia yang tidak pernah mencantumkan Pulau Sipadan dan pulau Ligitan
pada peta yang diterbitkan hingga tahun 1970-an dapat dijadikan argumen yang kuat
dari pihak Indonesia untuk mempertahankan kedua pulau tersebut.
Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah
“mengapa Indonesia tidak dapat menjalankan diplomasi secara efektif dalam
mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan?”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi seluruh upaya diplomasi yang
dilakukan Indonesia dan Malaysia khususnya melalui pengadilan internasional di
dalam penyelesaian sengketa sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengapa
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
9
Universitas Indonesia
Indonesia gagal untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui
jalur diplomasi.
Kajian mengenai diplomasi Indonesia diharapkan menjadikan cara alternatif
terbaik di dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain secara bilateral dengan
terpenuhinya tujuan-tujuan nasional secara maksimal agar tidak menjadi konflik
terbuka melalui pengadilan internasional.
1.4 Tinjauan Pustaka
Adanya berbagai konflik di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara
membuat setiap negara membutuhkan keamanan terhadap ancaman pihak luar. Hal
ini berkaitan dengan keamanan yang mana tidak hanya keamanan individu tetapi
juga keamanan teritorial dan wilayah. Negara lebih memusatkan kepada kekuatan
militer untuk mempertahankan wilayah negaranya.6 Negara yang lemah relatif
rentan untuk dikontrol oleh negara lain pada suatu sistem, terutama oleh negara
tetangga mereka. Biasanya negara tersebut harus menghadapi berbagai jenis
ancaman dan berusaha keras untuk mengatasi ancaman tersebut. Jika suatu ancaman
dapat ditemukan dimana saja, dan keamanan nasional sangat terbatas sumber
dayanya, ancaman tersebut menjadi berkesinambungan. Dan bila ancaman tersebut
meningkat, akan menjadi ketakutan tersendiri, menciptakan suatu yang sifatnya
agresif terhadap pihak lain.
Eric Hyer dalam tulisannya The South China Sea Disputes : Implication of
China’s Earlier Territorial Settlement mengungkapkan bahwa Beijing menginginkan
adanya penyelesaian secara damai dan partisipasif di dalam setiap konferensi untuk
mencari jalan alternatif menyelesaikan konflik sengketa laut Cina Selatan.
Dibangunnya kekuatan militer di laut Cina Selatan tidak mengindikasikan Beijing
akan menggunakan kekuatannya untuk menempati lebih banyak pulau, tetapi Beijing
lebih melihat kepada kehadiran militer sebagai daya tawar pada negosiasi yang akan
datang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada negara lain dimana pada kasus
yang berbeda Cina tetap menggunakan kekuatan militernya dan tidak ada kemauan
untuk menggunakan cara negosiasi. Adanya dominasi Cina atas Laut Cina Selatan
6 P.R. Chari (2001). Security dan Governance in South Asia. Regional Centre for Strat egic Studies :
Colombo, Sri Lanka, hal : 11
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
10
Universitas Indonesia
akan membawa keuntungan tersendiri di dalam politik, ekonomi dan juga militer.
Kepentingan nasional dari Cina sendiri di dalam melakukan klaim atas Laut Cina
Selatan ini adalah menjadikan Cina sebagai penguasa laut dan juga sebagai negara
yang memiliki kekuatan maritim yang nantinya akan secara efektif dapat mengklaim
kedaulatan di area-area lainnya. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi untuk
sekarang adalah sangat penting karena lemahnya regim keamanan di Asia Tenggara
pada pasca Perang Dingin dimana setiap negara berusaha untuk membangun
kekuatan militernya jika resolusi perdamaian tidak tercapai.7
Tulisan Eric Hyer ini melihat kepada resolusi perdamaian secara multilateral
antara negara-negara ASEAN sebagai negara berkembang dan Cina sebagai negara
maju dan besar melalui negosiasi untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.
Selama proses negosiasi tersebut, Cina lebih mengedepankan kepentingan
nasionalnya dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan cara militer untuk
menyelesaikan sengketa tersebut. Bertemunya kepentingan nasional antara Cina dan
negara-negara ASEAN merupakan sumber terjadinya hubungan kolaborasi.
Sedangkan koalisi-koalisi akan terbentuk dan bertahan lama apabila negara yang
terlibat memiliki kemauan yang kuat dan memutuskan bersedia untuk bertindak
berdasarkan kepentingan bersama.
Yutaka Okuyama dalam tulisannya The Dispute Over the Kurile Islands
Between Rusia and Japan in the 1990s menyatakan bahwa tanpa adanya interaksi
dari para aktor dalam negeri, dapat menyebabkan kesulitan untuk membuat suatu
kebijakan nasional dan negosiasi secara prinsipal di dalam sengketa wilayah.8
Negosiasi yang terlebih dahulu terjadi di dalam pemerintahan (intern negotiation)
secara intensif dilakukan oleh para aktor untuk mencapai kepentingan dalam negeri
tanpa terpengaruh oleh lingkungan internasional. Dengan menitikberatkan pada
prinsip demokrasi dimana pemerintah memperhatikan kepentingan publik dan
mengaplikasikan kepada mekanisme pembuatan kebijakan serta mendengarkan
“suara” dari kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat maka kepentingan
nasional dapat dipertahankan di dalam penyelesaian sengketa wilayah. Yutaka
7 Eric Hyer (1995). The South China Sea Disputes : Implications of China’s Earlier Territorial
Settlements. Vol. 68. No. 1. Pasific Affairs University of British Columbia. hal : 34-54.
8 Yutaka Okuyama (2003). The Dispute Over the Kurile Islands between Rusia and Japan in the
1990s. Spring 2003; 76,1. Pacifi c Affai rs : Academy Research Library. hal : 37
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
11
Universitas Indonesia
Okuyama juga berpendapat bahwa lingkungan regional dan lokal merupakan salah
satu elemen kunci yang mempengaruhi negosiasi untuk penyelesaian sengketa
wilayah.
Pada kasus sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang terhadap Pulau Kurile,
Rusia menginginkan hubungan yang normal di antara dua negara di dalam mencapai
kepentingan masing-masing termasuk perjanjian perdamaian berdasarkan hukum dan
keadilan. Pada sengketa pulau Kurile ini disamping adanya suatu negosiasi untuk
menyelesaikan sengketa wilayah, juga adanya kerjasama ekonomi dari kedua belah
pihak berdasarkan kebijakan dari Jepang sendiri yaitu adanya negosiasi yang
berkelanjutan dan juga pembangunan secara ekonomi, kemanusiaan serta teknologi.
Namun hal ini tidak terlepas dari kepentingan Rusia yang ingin memperbaiki kondisi
ekonominya setelah Perang Dingin berakhir. Adanya perbedaan pendapat antara
pemerintah yang mana lebih menitikberatkan kepada kerjasama ekonomi seiring
dengan jalannya proses negosiasi, lain hal dengan kelompok-kelompok yang ada di
dalam masyarakat dimana lebih menitikberatkan kepada kedaulatan negara. Mereka
berpendapat bahwa penyelesaian sengketa wilayah tersebut harus diselesaikan
dengan keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan negosiasi, serta tidak akan
mendukung hasil dari penyelesaian sengketa tersebut jika Rusia harus kehilangan
sebagian wilayahnya.
Pada sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terjadi antara Indonesia
dan Malaysia, tesis ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian sengketa wilayah
dimana kepentingan nasional Indonesia dapat terwakilkan melalui diplomasi.
Diplomasi yang yang diharapkan dapat dilakukan secara damai tanpa menggunakan
kekuatan militer mengingat hubungan Indonesia dan Malaysia dalam organisasi
Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang menjunjung tinggi nilainilai
persahabatan yang tulus. Selain itu juga, penyelesaian sengketa secara damai
mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan
menggunakan kekerasan.
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
12
Universitas Indonesia
1.5 Kerangka Teori
Untuk menganalisis suatu peristiwa secara ilmiah, diperlukan kerangka teori
yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teori adalah suatu
pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berarti teori mendiskripsikan apa
yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin meramalkan
kemungkinan berlangsungnya kejadian itu di masa depan.
Di dalam menjawab serta menjelaskan permasalahan dalam tesis ini mengacu
kepada teori diplomasi yang sifatnya masih tradisional menghubungkan negara
dengan berusaha mempengaruhi tingkah laku dari negara lain dengan cara negosiasi.
Di dalam menjalankannya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional dan juga
kekuatan (power) suatu negara.
Barry Buzan menguraikan bahwa negara merupakan aktor yang sangat
kritikal karena mempunyai kekuatan yang tidak saja mempengaruhi negara lain
tetapi juga mengontrol dan menguasai negara-negara lainnya yang lebih lemah.
Negara yang mempunyai kekuatan yang lemah relatif memiliki kapabilitas untuk
dikontrol oleh negara lainnya pada suatu sistem, terutama oleh negara tetangga
mereka. Dalam kegiatan politik luar negeri, yang selalu dipertahankan atau
diperjuangkan di dalam membina hubungan luar negeri adalah kepentingan nasional
bangsa dan negara. Secara ideal, apabila dalam memperjuangkan kepentingankepentingan
nasional oleh kedua pihak dilaksanakan dalam perundingan dengan
jalan damai, akan terjalin kesepakatan menentukan kepentingan bersama serta
tanggung jawab bersama sebagai dasar hubungan bilateral antara kedua bangsa yang
bersangkutan. Biasanya negara tersebut harus menghadapi berbagai jenis ancaman
dan jika ancaman tersebut meningkat, akan menjadi ketakutan tersendiri,
menciptakan suatu yang sifatnya agresif terhadap pihak lain sehingga negara
memiliki kebijakan untuk keamanan wilayahnya.9
9 Barry Buzan (1991) . People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in The
Post-Cold War Era. Harvester Wheatsheaf : London.
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
13
Universitas Indonesia
1.5.1 Kekuatan Nasional dan Diplomasi
Menurut John T. Rouke dan Mark A. Boyer, negara mempunyai berbagai
tehnik untuk menerjemahkan kekuatannya yang potensial menjadi kekuatan yang
efektif tanpa harus menggunakan cara kekerasan. Suatu negara sebagai aktor utama
harus memiliki kekuatan tersendiri dimana kekuatan merupakan elemen terpenting
pada sistem diplomasi pada setiap negara dalam mengejar tujuan maupun
kepentingan. Tingkatan kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan nasional suatu
negara. Kekuatan merupakan sumber politik dimana jumlah dari berbagai elemen
yang memperbolehkan satu negara untuk memiliki kepentingan yang melebihi
dibandingkan dari negara lainnya. Kekuatan memiliki arti yang sangat beragam
termasuk di dalamnya adalah jumlah persenjataan maupun moral dari publik suatu
negara. Dengan kata lain, kekuatan nasional merupakan atribut dari suatu negara
yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan meskipun terdapat benturan tujuan
dengan aktor internasional.10 Kekuatan yang dimiliki suatu negara dapat
mempengaruhi di dalam menjalankan diplomasi untuk mencapai kepentingan
nasionalnya. Kekuatan memiliki kemampuan untuk mengontrol yaitu mengontrol
sumber daya, mengontrol tingkah laku aktor atau negara lainnya, mengontrol
kejadian dan juga mengontrol interaksi antar negara, bahkan mengontrol struktur
interaksi itu sendiri. Negara memiliki kemampuan sebagai pengambil keputusan dan
memiliki keuntungan di dalamnya.
1.5.2 Kepentingan Nasional dan Diplomasi
Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar
seperti halnya integritas wilayah yang bersangkutan dengan kedaulatan suatu bangsa.
Perbedaan kepentingan nasional dapat menimbulkan suatu sengketa tersendiri antara
satu negara dengan negara yang lain. Untuk itulah diperlukannya cara-cara khusus
diantara negara yang bersengketa tersebut agar kepentingan nasional dari masingmasing
negara terpenuhi.
10 John T. Rouke & Mark A. Boyer (1998). World Politics : International Politics on The World
Stage. The McGraw-Hill Companies. hal : 255
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
14
Universitas Indonesia
Kepentingan nasional memiliki beberapa pengertian atau makna yang
beragam. Bruce Russett dan Harvey Starr menyatakan bahwa kepentingan nasional
dapat terwujud dengan menggunakan diplomasi yang sifatnya tanpa paksaan dimana
kepentingan nasional dapat diselesaikan secara damai dengan jalan negosiasi yang
nantinya akan menghasilkan perjanjian dengan menggunakan batas waktu yang jelas
dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Tujuan negara di dalam diplomasi merupakan
sebuah kepentingan nasional yang berhubungan dengan tingkah laku suatu negara.
Di pemerintahan apa pun, termasuk di dalamnya negara demokrasi, akan terus
mengejar kepentingan nasionalnya. Di negara dengan sistem sosial yang besar harus
mengetahui terlebih dahulu mengenai pilihan individu dimana nantinya pilihan
mereka menjadi suatu suara kolektif. Kepentingan nasional dapat diindikasikan
sebagai nilai yang utama ataupun tujuan akhir dari kebanyakan penduduk suatu
negara seperti keamanan, kemakmuran, dan juga perdamaian. Kemampuan
pemerintah untuk mengontrol penduduknya serta kemampuan penduduk untuk
mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan menjadi sesuatu yang saling
berkaitan. Ini berarti dari pemerintah sendiri harus memenuhi apa yang menjadi
kebutuhan dari penduduknya.11
Merupakan suatu kewajiban bagi negara dalam sistem internasional untuk
memberikan tanggapannya atas situasi yang mengandung permasalahanpermasalahan
dan berbagai tujuan nasional yang diinginkannya oleh negara sesuai
dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Menurut T. Soeprapto bahwa
kepentingan nasional dapat pula diartikan sebagai kekuatan (power), artinya bahwa
posisi kekuatan harus dimiliki negara merupakan perimbangan utama yang
memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Bahwa suatu situasi atau tujuan
nasional harus dievaluasi dan diukur dengan menggunakan tolak ukur posisi
kekuatan negara. Kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan
kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat dalam
aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana
yang dituju. Dengan demikian baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju
berorientasi kepada kepentingan nasional. Oleh karena operasionalnya, kepentingan
nasional menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan negara serta rencana-rencana
11 Bruce Russett & Harvey Starr (1992). World Politics : The Menu For Choice. W.H. Freeman and
Company : New York, hal : 189
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
15
Universitas Indonesia
yang hendak dituju, akibatnya sering kepentingan nasional menjadi bahan polemik,
bahkan sering kepentingan nasional digunakan untuk memberikan justifikasi bagi
negara. Kepentingan nasional dapat dirumuskan secara luas sehingga perlu
memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama maupun kesejahteraan.
Kepentingan nasional dibuat sepanjang negara benar-benar bertanggung jawab atas
kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial warga negaranya.12
Dari paparan diatas ada keterkaitan antara kepentingan nasional dan
negosiasi. Kepentingan nasional merupakan hal-hal yang dianggap penting oleh
suatu negara, menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri yang berfungsi sebagai
media untuk memperoleh kepentingan nasional tersebut. Sedangkan alat untuk dapat
menjalankan kebijakan tersebut digunakan negosiasi.
1.5.3 Teori Diplomasi : Machiavelli, Grotian, Kantian
Menurut Martin Wight bahwa pelaksanaan diplomasi dapat dilihat pada tiga
pemikiran tradisional dari teori internasional yaitu13 :
1. Revolusionalis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan kepada
elemen masyarakat dari suatu negara;
2. Rasionalis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan dari elemen
kerjasama internasional;
3. Realis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan dari elemen
internasional yang sifatnya anarki.
Revolusionalis dapat didefinisikan lebih tepatnya kepada kesatuan moral dari
masyarakat suatu negara atau masyarakat internasional, dimana mereka
mengidentifikasikan diri mereka ke dalamnya, dan untuk itu mereka mengklaim
untuk berbicara atas nama kesatuan, dan mengharapkan akan adanya efek sebagai
tujuan dari kebijakan internasional mereka. Kantian dapat dikatakan sebagai
revolusionalis yang menentang adanya perimbangan kekuatan (balance of power)
12 T. Soeprapto (1997). Hubungan Internasional : Sistem, Int eraksi dan Perilaku. PT RajaGrafindo
Persada : Jakarta.
13 Martin Wight (1991). International Theory : The Three Traditions. . Leister University Press for
the Royal Institute of International Affairs : London.
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
16
Universitas Indonesia
yang dapat menimbukan kecemasan dan berpendapat bahwa perimbangan kekuatan
tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dikendalikan pada pelaksanaannya. Bahwa
perimbangan kekuatan hanya dapat dikaitkan dengan hubungan militer dan
mengabaikan efek dari suatu kemajuan yaitu moral dan pembangunan material.
Rasionalis mempercayai dan mengkonsentrasikan kepada nilai dari elemen
kerjasama internasional dalam kondisi yang unggul pada anarki internasional.
Rasionalis bersifat tradisional dari hukum alam, dan dapat disebut sebagai naturalis.
Penulis hukum internasional tradisional membagi ke dalam naturalis, positivis, dan
Grotians. Naturalis melihat hanya kepada hukum dari suatu bangsa yaitu hukum
alam, positivis melihat kepada kebalikannya yaitu hanya kepada hukum suatu bangsa
dengan adanya perjanjian dan hukum alam adalah non-legal. Grotians merupakan
kombinasi dari keduanya, dimana hal yang terpenting dari keduanya adalah hukum
kebangsaan. Grotian tidak menitikberatkan kepada strategi dan kekuatan militer dan
lebih melihat kepada keamanan dalam kerjasama dan aliansi pertahanan karena
masyarakat internasional tidak selalu menggunakan kekuatan (power), melihat
kepada pengaturan perdamaian dibandingkan kepada kekuatan agresif (aggresive
power).
Realis menitikberatkan hubungan internasional merupakan elemen anarki,
kekuatan politik dan juga perang. Realis penuh dengan kekerasan, dosa, penderitaan
dan juga konflik. Machiavelli merupakan salah satu tokoh yang mempunyai
pemikiran realisme. Bagi Machiavelli karakteristik konsep realis yaitu pada
perimbangan kekuatan (balance of power) dan menekankan bahwa tidak adanya
masyarakat internasional, yang ada hanya perang antara negara terhadap negara
lainnya. Konsep perimbangan kekuatan menjadi sesuatu hal yang fundamental pada
semua teori internasional sedangkan tidak adanya masyarakat internasional
(international society) membuat negara menjadi sebuah “tubuh” yang memiliki
perlindungan dan dapat mengatur kemakmuran dari setiap anggotanya (society).
Machiavelli tidak pernah percaya dengan adanya masyarakat internasional dan
mengabaikan adanya sebuah institusi.
Secara klasikal diplomasi dapat dikaitkan dengan pemikiran Grotian yang
memandang secara kondisi objektif demi tercapainya negosiasi-diplomasi yaitu
adanya pihak yang mengadakan transaksi (dealing) pada persamaan tingkatan dan
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
17
Universitas Indonesia
sebuah moral yang dapat memberikan kemungkinan bagi pihak untuk mempercayai
satu sama lain. Penawaran pada perimbangan kekuatan merupakan kondisi material
yang penting dari negosiasi, dimana dapat diartikan bahwa di lain sisi masing-masing
pihak kemungkinan dapat menggunakan kekerasan. Istilah kekerasan (coercion)
dapat dikaitkan dengan peperangan yang mungkin dapat menimbulkan ancaman
terhadap moral masyarakat. Bagi pemikiran Grotian, bagaimana kekerasan pada
perimbangan kekuatan menjadi sesuatu hal yang dapat digunakan secara bijaksana
dan terencana.
Pada kasus sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, diplomasi
yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia untuk penyelesaian sengketa tersebut
dapat dikaitkan dengan pemikiran Grotian dimana tidak digunakannya kekuatan
militer dan mengedepankan kerjasama demi tercapainya suatu perdamaian. Institusi
yang digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa wilayah Pulau Sipadan dan
Pulau Ligitan yaitu Mahkamah Hukum Internasional (ICJ) turut mendukung proses
pelaksanaan diplomasi demi terciptanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
1.6 Hipotesis Penelitian
Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang
dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang
dinyatakan dalam hipotesis tersebut.14
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Indonesia lebih menitikberatkan kepada norma dan prinsip yang melandasi
kehidupan ASEAN yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan
solusi damai sehingga menyerahkan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan kepada ICJ.
1.7 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang dipergunakan
dalam penelitian yang mempunyai langkah-langkah sistematis.15 Metode penelitian
14 Iqbal Hasan (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia: Jakarta.
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
18
Universitas Indonesia
yang digunakan pada tesis ini adalah metode kualitatif dengan pemaparan secara
deskriptif. Pemaparan secara deskriptif ditujukan untuk :
1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala
yang ada,
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praketk
yang berlaku,
3. Membuat perbandingan atau evaluasi,
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah
yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan
keputusan pada waktu yang akan datang.16
Pemaparan secara deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi
tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,pandanganpandangan
serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu fenomena.17
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tehnik penelitian
kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan data sekunder atau data
verbal. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain
yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan
juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian yang akan
disusun. Data yang diperoleh kemudian diakumulasi dan dikomparasi sehingga
dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.
Data sekunder yang menjadi dokumen dalam penulisan ini diperoleh baik
melalui perpustakaan umum, instasi pemerintah, media cetak, maupun elektronik,
koleksi pribadi, dan situs internet.
15 Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar (1998). Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara : Jakarta.
16 Jalaluddin Rakhmat (2000). Metode Penelitian Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
17 Moh. Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. hal : 64
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
19
Universitas Indonesia
1.8 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan diajukan agar penelitian ini dapat tersusun
secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima
bagian atau pembabakan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah,
rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,
hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia-Malaysia
serta penyelesaiannya melalui International Court of Justice (ICJ), dalam bab ini
meliputi latar belakang kasus sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia
terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, penyelesaian sengketa wilayah antara
Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui
International Court of Justice (ICJ), Mahkamah Internasional, urutan penyelesaian
sengketa wilayah atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui International Court
of Justice (ICJ), proses persidangan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan.
Bab III Diplomasi Indonesia-Malaysia dan kepentingan nasional
Indonesia, dalam bab ini akan dibahas hubungan bilateral antara Indonesia dan
Malaysia, periode orde baru, perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia,
kepentingan nasional Indonesia, kekuatan nasional Indonesia dan keamanan nasional
Indonesia.
Bab IV UNCLOS sebagai landasan hukum, internasional dalam
penyelesaian sengketa wilayah, pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah
perspektif kelautan, penyelesaian sengketa wilayah melalui UNCLOS, garis batas
kontinen menurut Hukum Laut Internasional, putusan badan-badan penyelesaian
sengketa internasional dalam perkara-perkara internasional mengenai landas
kontinen, landas kontinen Indonesia, UNCLOS dan keputusan ICJ.
Bab V Kesimpulan. Bab ini merupakan bagian terakhir laporan hasil
penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, yaitu uraian tentang hasil
penelitian yang disimpulkan dari penjelasan bab-bab terdahulu.
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
| BAHAN KULIAH | MAKALAH | ARTIKEL | SKRIPSI | THESIS | DISERTASI | DIPLOMA | S-1 | S-2 | S-3 |BREAKING NEWS |TEKNOLOGI || RELIGI 