EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE


EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENGENAI
OTONOMI DAERAH
DALAM KERANGKA
UNDANG – UNDANG
NO. 32 TAHUN 2004
SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN
GOOD GOVERNANCE
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara
Kesatuan yang menganut asas
desentralisasi. Desentralisasi itu
sendiri sebenarnya mengandung dua
pengertian utama, yaitu,
Desentralisasi merupakan
pembentukan daerah otonom dan
penyerahan wewenang tertentu
kepadanya oleh pemerintah pusat;
Desentralisasi dapat pula berarti
penyerahan wewenang tertentu
kepada daerah otonom yang telah
dibentuk oleh pemerintah pusat.
Dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan
Otonomi Daerah (Ateng Syaifudin,
2006:17). Karena itu Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, antara lain
menyatakan bahwa pembagian
daerah di Indonesia atas daerah
besar dan kecil, dengan bentuk dan
sususnan pemerintahannya di
tetapkan dengan Undang-Undang.
Perjalanan otonomi daerah di
Indonesia diawali oleh tumbangnya
pemerintah orde baru yang
sentralistis. Reformasi tata
pemerintahan akhirnya melahirkan
model desentralisasi yang paling
masif di dunia (http://www.suara-
daerahonline.com ), sistem sentralisasi
yang pernah di terapkan, di mana
semua urusan negara menjadi
urusan pusat, pusat dalam hal ini
pemerintahan yang dipusatkan pada
pemerintah pusat, pusat memegang
semua kendali atas semua wilayah
atau daerah di Indonesia, dan daerah
harus melaksanakan apa yang
menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Dalam penjelasan tersebut, daerah
dapat diartikan bahwa daerah
Indonesia dibagi dalam daerah
provinsi, daerah provinsi dibagi
dengan daerah yang lebih kecil.
Dengan penerapan sistem terpusat di
segala bidang kehidupan ternyata
tidak dapat menciptakan kemakmuran
rakyat yang merata di seluruh daerah,
karena jauhnya jangkauan dari pusat,
sehingga kebanyakan daerah yang
jauh dari pemerintah pusat kurang
mendapatkan perhatian, dan tujuan
membangun Good Governence
belum dapat terwujud. Berakhirnya
rezim orde baru, berganti dengan era
reformasi, mengubah cara pandang
untk mewujudkan Good Governence ,
salah satunya dengan adanya
otonomi daerah, karena Otonomi
Daerah dapat mengembangkan
hubungan antara pemerintah pusat
dan daerah. Selain itu penerapan
Otonomi daerah sebagai wujud
amanat daru Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 18 ayat 5 yang berbunyi
“Pemerintah daerah menjalankan
Otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintah yang oleh
Undang-Undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat”.
Perlu juga diketahui, Indonesia bukan
salah satu negara yang berhasil dalam
penerapan otonomi daerah guna
membangun Good Governance,
beberapa indikator di antaranya
adalah, beban APBN baik dari sisi
penerimaan maupun pengeluaran
tidak cukup mampu untuk
menggerakkan roda perekonomian,
daya saing Indonesia pada tahun
2007 berada pada urutan 54 dari 55
negara (sumber Internasional Institute
for Management Development ),
rangking 3 sebagai negara koruptor,
Indeks pembangunan manusia tahun
2007 urutan ke 112 dari 117 negara,
daya tarik investasi urutan terakhir
dari ASEAN. Dari fakta tersebut kurang
berhasilnya membangun Good
Governance juga di pengaruhi atas
kurang berhasilnya pelaksanaan
Otonomi Daerah, yang nanti akan di
bahas lebih lanjut, keterkaitan
Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam
mewujudkan Good Governance.
Dari uraian tersebut di atas, kami
tertarik untuk membuat suatu
makalah dengan judu :”EFEKTIFITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI
OTONOMI DAERAH DALAM
KERANGKA UNDANG – UNDANG NO.
32 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE”
B. Perumusan Masalah
1. Apakah pelaksanaan UU No. 32
Tahun 2004 kaitannya dengan
Otonomi Daerah sudah terlaksana
dengan baik dalam membangun
Good Governance ?
2. Faktor – Faktor apa yang
mempengaruhi efektifitas kebijakan
pemerintah mengenai otonomi
daerah?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Melalui Otonomi
Daerah dalam Membangun Good
Governance
Kebijakan Publik menurut Dye,
sebagaimana dikutip oleh Joko
Widodo, diartikan sebagai “ whatever
government choose to do or not to
do ”. Kebijakan publik adalah apa pun
yang pemerintah pilih untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu. Pendapat senada
dikemukakaan oleh Edward III dan
Sharkansky dalam Islamy (1984: 18),
yang mengemukakan bahwa
kebijakan publik adalah “what
government say and do, or not to do.
It is the goals or purpose of
government program” , kebijakan
publik adalah apa yang pemerintah
katakan dan dilakukan atau tidak
dilakukan. Kebijakan merupakan
serangkaian tujuan dan sasaran dari
program – program pemerintah.
Pengertian kebijakan ini menurut
Kartasasmita (1997: 142).
( Joko Widodo,2007: 12 )
Konsep Hukum dan Kebijakan
Publik
Berbagai definisi yang diberikan ini
memiliki fokus yang sama yaitu pada
nilai, tujuan, dan sarana. Salah satu
sarana yang banyak dipilih adalah
peraturan perundang-undangan,
utamanya undang-undang yang
dilegitimasi melalui pengesahan oleh
DPR sehingga mempunyai sifat
mengikat bagi seluruh warga
masyarakat. Oleh karena itu, pada
hakikatnya hukum pun mengandung
nilai, konsep-konsep dan tujuan yang
mana proses perwujudan ide dan
tujuan merupakan hakikat dari
penegakan hukum. Hukum tidak lagi
hanya berfungsi sebagai alat kontrol
sosial, tetapi juga dipakai sebagai
sarana untuk melakukan perubahan
masyarakat  hingga digunakan sebagai
sarana untuk mewujudkan tujuan-
tujuan politik (Esmi Warassih, 2005 :
133). Constitutions, statutes,
administrative orders and executive
orders are indicators of policy dimana
alokasi penetapan tujuan merupakan
output dari sistem politik yang dapat
berupa alokasi nilai otoritatif
dinyatakan sebagai kebijakan publik,
selanjutnya akan diimplementasikan
pada masyarakat, sehingga nampak
bahwa hukum merupakan indikator
adanya kebijakan.
Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga
lingkungan kebijakan, yaitu
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, dan penilaian (evaluasi)
kebijakan. Pada tahap penilaian
(evaluasi) apakah suatu kebijakan
telah berlaku secara efektif atau
belum, ada unsur – unsur yang
berperan di dalamnya. Suatu
peraturan perundang – undangan
akan menjadi efektif apabila dalam
pembuatan maupun implementasinya
didukung oleh sarana – sarana yang
memadai. Unsur – unsur yang mana
harus diperhatikan agar hukum
(dalam hal ini peraturan perundang –
undangan) dapat digunakan secara
efektif sebagai suatu instrumen
(kebijaksanaan publik ) dan batas –
batas kemungkinan penggunaan yang
demikian itu adalah suatu langkah
yang penting baik secara teoritik
maupun praktis, oleh karena
perkembangan studi – studi
kebijaksanaan dalam peraturan
perundang – undangan menyangkut
permasalahan hukum dan perilaku
sosial. (Bambang Sunggono,1994: 154
– 155)
Evaluasi kebijaksanaan publik (dalam
praktiknya) banyak dilakukan untuk
mengetahui dampak dari
kebijaksanaan publik. Dampak yang
dimaksudkan disini adalah dampak
yang dikehendaki oleh suatu
kebijaksanaan publik, artinya dampak
tersebut sesuai dengan tujuan –
tujuan yang telah ditetapkan.
Anderson menguraikan sebagaimana
dikutip oleh Bambang Sunggono,
bahwa dampak kebijaksanaan publik
tersebut dalam beberapa dimensi
yaitu :
1. dampak kebijaksanaan yang
diharapkan dan atau yang tidak
diharapkan, baik pada
problematikanya maupun pada
masyarakat. Sasaran kebijaksanaan
juga ditentukan dengan jelas.
2. dampak kebijaksanaan terhadap
situasi atau (kelompok) orang yang
bukan menjadi sasaran utama dari
suatu kebijaksanaan publik. Hal ini
biasanya disebut dengan externalities
atau spillover effects. Dampak yang
demikian dapat positif maupun
negatif.
3. dampak kebijaksanaan –
kebijaksanaan yang dapat terjadi atau
berpengaruh pada kondisi sekarang
maupun yang akan datang.
4. dampak kebijaksanan terhadap
direct costs . Dalam kaitan ini
menghitung suatu economic costs
dari suatu program kebijaksanaan
publik relatif mudah apabila
dibandingakan dengan menghitung
(timbulnya biaya – biaya lain yang
bersifat kualitatif ( social costs)
5. dampak kebijaksanaan terhadap
indirect costs yang biasanya mengena
atau dialami oleh angota – angota
masyarakat..
Apabila dampak kebijaksanaan yang
diharapakan terjadi, maka timbul
permasalahan, sampai di mana ia
dapat dianggap sebagai hasil dari
implementasi suatu kebijaksanaan,
atau dengan perkataan lain, dari
penggunaan sarana yang dipilih
apakah sudah tepat dan efektif.
Efektifitas disini berarti/menyangkut
tingkat kegunaan sarana tertentu
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
(Bambang Sunggono,1994:162)
Dalam pembahasan terkait dengan
keberadaan Undang-Undang
Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun
2004, maka bentuk kebijakan publik ini
diartikan sebagai bentuk pengesahan
formal penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam konteks
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang sebelumnya menggunakan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah.
Perlu diketahui terlebih dahulu makna
dari otonomi daerah dalam bahasan
ini, otonomi daerah menurut Pasal 1
angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu
“hak, wewenang dan kewajiban
daerah ot

Artikel Populer : Membangun kecerdasan Emosi Pada Anak


Membangun kecerdasan Emosi Pada Anak

by Rinastkip

 

Dahulu, orang mengagung-agungkan kepandaian otak (IQ) sebagai kunci sukses. Namun faktanya, menurut hasil penelitian para ahli, orang sukses tidak selalu jenius atau memiliki IQ tinggi dan orang yang memiliki IQ tinggi belum tentu sukses. Ada faktor lain yang menunjang kesuksesan seseorang di luar IQ yaitu EQ. EQ memiliki peranan yang lebih besar pada keberhasilan seseorang dibandingkan IQ. Orang yang mampu menggabungkan IQ dan EQ akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Kecerdasan emosional atau Emotional Quotation (EQ) adalah kemampuan untuk memahami gejolak emosi , kemampuan mengungkapkan perasaan secara benar, kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk mengelola emosi dan kemampuan untuk mengerti keadaan yang dialami oleh orang lain (empati). Tidak ada patokan resmi untuk mengukur tingkat EQ seseorang tetapi dampaknya dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Banyak ahli berpendapat kecerdasan emosi yang tinggi akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup. Kecerdasan emosi terus berkembang dari lahir hingga tutup usia.

Kecerdasan emosi dibentuk sejak kecil karena itu orang tua memiliki peranan sangat penting dalam membangun kecerdasan emosi anak. Orang tua harus membina, mengajar, membimbing, dan memberi teladan.

Unsur yang membangun kecerdasan emosi, yaitu :

  1. Memahami diri sendiri
    Kecerdasan emosi seseorang akan membantu anak tersebut untuk dapat menerima diri apa adanya. Nyaman dengan keadaan yang ada padanya. Hal ini membuat dia merasa percaya diri dan mampu menggali hal-hal yang baik dalam dirinya dan menerima hal-hal yang kurang baik.
  2. Mampu mengelola emosi sendiri
    Luapan emosi yang timbul tidak meledak-ledak dan tidak terkontrol tapi mampu disalurkan dengan benar sehingga emosi itu bisa membawa dampak positif bagi dirinya dan orang lain.
  3. Memotivasi diri sendiri
    Memiliki semangat juang yang tinggi untuk maju, untuk belajar, suka tantangan, suka hal-hal baru dan mampu mengembangkan potensinya dengan baik.
  4. Kemampuan memahami masalah dan memecahkan masalah itu
    Ketika menghadapi masalah, anak mampu memahami penyebab dari masalah itu dan mampu mencari solusi sekalipun peran orang tua untuk membimbing diperlukan.
  5. Kemampuan beradaptasi
    Mampu mengenali lingkungan sekitar dan menyesuaikan diri serta menjadi teman yang menyenangkan bagi orang lain.
  6. Memahami emosi orang lain (empati)
    Dapat mengerti dan merasakan apa yang terjadi pada anak lain. Hal ini membantu anak untuk menentukan sikap dalam suatu keadaan.
  7. Mampu membina hubungan sosial
    Kemampuannya beradaptasi dan berempati membuat seorang anak memiliki hubungan sosial yang baik di antara teman-temannya. (JC)

(sumber : anakibu.com)

Artikel : Membangun Karakter melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Kawan, jika saya ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk menentukan kesuksesan dan keberhasilan seseorang? Maka, jawabnya adalah saat masih usia dini. Benarkah? Baiklah akan saya bagikan sebuah fakta yang telah banyak diteliti oleh para peneliti dunia.

Pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80 persen. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak (golden age).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli Perkembangan dan Perilaku Anak dari Amerika bernama Brazelton menyebutkan bahwa pengalaman anak pada bulan dan tahun pertama kehidupannya sangat menentukan apakah anak ini akan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan apakah ia akan menunjukkan semangat tinggi untuk belajar dan berhasil dalam pekerjaannya.

Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua hendaknya memanfaatkan masa emas anak untuk memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak. Sehingga anak bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya di masa mendatang. Kita sebagai orang tua kadang tidak sadar, sikap kita pada anak justru akan menjatuhkan si anak. Misalnya, dengan memukul, memberikan pressure yang pada akhirnya menjadikan anak bersikap negatif, rendah diri atau minder, penakut dan tidak berani mengambil resiko, yang pada akhirnya karakter-karakter tersebut akan dibawanya sampai ia dewasa. Ketika dewasa karakter semacam itu akan menjadi penghambat baginya dalam meraih dan mewujudkan keinginannya. Misalnya, tidak bisa menjadi seorang public speaker gara-gara ia minder atau malu. Tidak berani mengambil peluang tertentu karena ia tidak mau mengambil resiko dan takut gagal. Padahal, jika dia bersikap positif maka resiko bisa diubah sebagai tantangan untuk meraih keberhasilan. Anda setuju kan?

 

Banyak yang mengatakan keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa jenius otak kita. Semakin kita jenius maka semakin sukses. Semakin kita meraih predikat juara kelas berturut-turut, maka semakin sukseslah kita. Benarkah demikian? Eit tunggu dulu!

Saya sendiri kurang setuju dengan anggapan tersebut. Fakta membuktikan, banyak orang sukses justru tidak mendapatkan prestasi gemilang di sekolahnya, mereka tidak mendapatkan juara kelas atau menduduki posisi teratas di sekolahnya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otak kita saja. Namun kesuksesan ternyata lebih dominan ditentukan oleh kecakapan membangung hubungan emosional  kita dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Selain itu, yang tidak boleh ditinggalkan adalah hubungan spiritual kita dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Tahukah anda bahwa kecakapan membangun hubungan dengan tiga pilar (diri sendiri, sosial, dan Tuhan) tersebut merupakan karakter-karakter yang dimiliki orang-orang sukses. Dan, saya beritahukan pada anda bahwa karakter tidak sepenuhnya bawaan sejak lahir. Karakter semacam itu bisa dibentuk. Wow, Benarkah? Saya katakan Benar! Dan pada saat anak berusia dini-lah terbentuk karakter-karakter itu. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa usia dini adalah masa perkembangan karakter fisik, mental dan spiritual anak mulai terbentuk. Pada usia dini inilah, karakter anak akan terbentuk dari hasil belajar dan menyerap dari perilaku kita sebagai orang tua dan dari lingkungan sekitarnya. Pada usia ini perkembang mental berlangsung sangat cepat. Pada usia itu pula anak menjadi sangat sensitif dan peka mempelajari dan berlatih sesuatu yang dilihatnya, dirasakannya dan didengarkannya dari lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan yang positif akan membentuk karakter yang positif dan sukses.

 

Lalu, bagaimana cara membangun karakter anak sejak usia dini?

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan dengan Tuhan YME (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara anak memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif akan berimbas pada perlakuan yang negatif dan pemahaman yang positif akan memperlakukan dunianya dengan positif. Untuk itu, Tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini, salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya dengan begitu mereka lebih mampu untuk bereksplorasi dengan sendirinya, tidak menekannya baik secara langsung atau secara halus, dan seterusnya. Biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ingat pilihan terhadap lingkungan sangat menentukan pembentukan karakter anak. Seperti kata pepatah bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi, bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis. Seperti itulah, lingkungan baik dan sehat akan menumbuhkan karakter sehat dan baik, begitu pula sebaliknya. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan spiritual dengan Tuhan YME terbangun melalui pelaksanaan dan penghayatan ibadah ritual yang terimplementasi pada kehidupan sosial.

Nah, sekarang kita memahami mengapa membangun pendidikan karakter anak sejak usia dini itu penting. Usia dini adalah usia emas, maka manfaatkan usia emas itu sebaik-baiknya.