Makalah KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH, rinastkip


“KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
OTONOMI DAERAH”
Oleh:
ALDY IAN
Editor : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)

 

BAB I

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi,  krisis tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa pada kemiskinan, namun disatu sisi krisis tersebut juga memberi “berkah tersembunyi” (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang. Karena krisis ekonomi dan krisis-krisis yang lainnya yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang madani terciptanya good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu reformasi juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan pradigma di berbagai bidang kehidupan

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi didaerah. Arahan dan kebutuhan akan undang-undang yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati dan sehingga pemerintah daerah sering kali  menjadikan pemenuhan peraturan  sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era permainan baru yang membawa aturan baru pada semua aspek kehidupan dimasa yang kana datang. Dimana pada masa yang akan datang pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi dan ide maupun keuangan. Dengan banyaknya berbagai persoalan tersebut, maka pemerintah akan kesulitan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sepele yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menghadapi permainan baru yang penuh dengan aturan baru tersebut, dibutuhkan strategi baru. Berbagi ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui sidang istimewa.  Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan  keuangan pusat dengan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dengan TAP MPR itulah sebagai landasan keluarnya UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antar pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah yang kan membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun direvisi lagi dengan UU No.32 tahun 2004 sebagai koreksi kelemahan-kelemahan UU sebelumnya dan ditambah dengan pemilihan langsung kepala daerah

BAB II

PEMBAHASAN

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Setiap manusia Indonesia dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya dimanapun di wilayah nusantara ini.

Yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak diragukan, sehingga merit system perlu dipraktekkan dalam pembinaan SDM di daerah.

Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :

  1. UU No. 1 tahun 1945
    Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
  2. UU No. 22 tahun 1948
    Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.
  3. UU No. 1 tahun 1957
    Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
  4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959
    Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
  5. UU No. 18 tahun 1965
    Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
  6. UU No. 5 tahun 1974
    Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
  7. UU No. 22 tahun 1999
    Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  8. UU No. 32 tahun 2004

Keluarnya UU ini  merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat dengan Daerah, juga dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah

Kelemahan Otonomi Daerah

Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.serta terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya diantaranya

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:

1. Korupsi Pengadaan Barang
Modus :

a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)
Modus :

a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
Modus :

a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

6. Penyelewengan dana proyek
Modus :

a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain.

7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.
Modus :

a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.

9. Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama)
Modus :

a. Mark up nilai proyek
b. Pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor

10. Daftar Gaji atau honor fiktif
Modus : Pembuatan pekerjaan fiktif.

11. Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik.
Modus :

a. Pemotongan dana pemeliharaan
b. Mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik

12. Pemotongan dana bantuan (inpres, banpres)
Modus : Pemotongan langsung atau tidak langsung oleh pegawai atau pejabat berwenang.

13. Proyek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fiktif (tidak ada proyek atau intensitas)
Modus : Tidak ada proyek atau intensitas yang tidak sesuai laporan. Misalnya kegiatan dua hari dilaporkan empat hari.

14. Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan
Modus : Pegawai atau pejabat pemerintah yang berwenang tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang disediakan.

15. Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi
Modus : Manipulasi biaya penyewaan fasilitas pemerintah kepada pihak luar

16. Pembayaran fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri sipil, prajurit, tahanan dan lain-lain
Modus :

a. Alokasi fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri Sipil, prajurit tahanan dalam catatan resmi seperti APBD.
b. Menggunakan kuitansi fiktif.

17. Pungli Perizinan; IMB, sertifikat SIUPP, besuk tahanan, ijin tinggal, ijin TKI, ijin frekuensi, impor ekspor, pendirian apotik, RS, klinik, Delivery Order pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor.
Modus :

a. Memungut biaya tak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

18. Pungli kependudukan dan Imigrasi
Modus :

a. Memungut biaya tidak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

19. Manipulasi Proyek Pengembangan Ekonomi Rakyat
Modus : Penyerahan dalam bentuk uang.

20. Korupsi waktu kerja
Modus :

a. Meninggalkan pekerjaan
b. Melayani calo yang memberi uang tambahan
c. Menunda pelayanan umum

Berbagai Dampak

Selain keuntungan yang didapat  serta diperoleh dengan adanya otonomi daerah juga ada sisi buruknya malahan semakin memperburuk keadaan. Beberapa Bupati menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka –suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunan bagi budget mereka.           Kelompok-kelompok masyarakat sipil menyerukan agar otonomi daerah dikembalikan pada jalur semula –yang menjamin tujuan-tujuan awal untuk memperkuat demokrasi lokal. Selain itu, mereka juga menyerukan agar desakan untuk membangun pemerintahan yang bersih tidak dilupakan dalam arus cari untung dari sumber daya alam.
Sejalan dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, antara lain masalah kordinasi antar daerah otonom tingkat provinsi dan kabupaten, munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang cenderung melakukan abuse of power yang mengabaikan nilai etik dalam berpolitik, sulit melakukan su`            pervisi daerah otonom dan lain sebagainya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi. Untuk membangun tata pemerintahan yang baik bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, implementasi otonomi daerah perlu terus dicermati, dievaluasi dan disempurnakan

PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. UU No. 22 1999 jauh lebih Desentralistik dibandingkan dengan UU No. 5 1974 namun karena pelaksanaan nya berbarengan dengan pelaksanaan Reformasi yang mengakibatkan efuria-efuria di kalangan masyarakat maka pelaksanaan otonomi daerah dapat juga diwarnai efuria baik dari Kepala daerah maupun dari para anggota DPRD. Untuk itu maka keluarlah UU No.32 tahun 2004 sebagai ganti dari UU sebelumnya serta koreksi total atas segala kelemahan-kelemahan yang ada pada UUNo.22 tahun 1999.

Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik good government dan Clean government.

Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti entah kapan mungkin juga akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan professional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Umum Republika edisi 22 November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001 dan 20 Maret 2001.

Kasim,Azhar 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI.

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 1974.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. Otonomi Daerah.

www.Google.co.id Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah.November 2004

www.Google.co.id Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia.2004

www.Google.co.id Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik.2004

Makalah : Analisa mengenai kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta


Judul :

Analisa Mengenai Kebijakan 3 in 1  Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di DKI Jakarta

Tugas Makalah

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Disarikan  Oleh :

M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I dan Amin Hendradipura, S.Ag.

Dosen : Dr. Muhammad Mulyadi, A.P, M.Si

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang        

Perencanaan merupakan suatu formasi dan implementasi strategi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, spasial dan sektoral.[1] Proses perencanaan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai konsep perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakat. Di wilayah DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara sekaligus pusat perekonomian negara, kepadatan penduduk memunculkan berbagai masalah social, khususnya kemacetan. Terpusatnya aktivitas bisnis, perbankan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan maupun perumahan yang membuat kemacetan semakin meningkat seTip harinya. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah tersebut telah diimplementasikan, namun belum juga berdampak besar bagi penanggulangan kemacetan di Jakarta.

Sesuai dengan hasil sensus 2010, jumlah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di kota Jakarta dengan luas sekitar 661,5 km2 adalah sekitar 9,7 juta jiwa, yang menjadikannya kota terpadat di Indonesia. Namun yang menarik adalah bahwa jumlah penduduk di Jakarta sangat dinamis, dimana jumlah penduduk sangatlah berbeda pada pagi dan malam hari.  Pada pagi hari jumlah penduduk kota Jakarta mengalami peningkatan, sebab banyaknya penduduk yang berasal dari sekitar Jakarta (seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) datang ke Jakarta untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari,[2] seperti bekerja, sekolah, belanja, dan sebagainya.

 

Data di atas secara umum menunjukkan pola peningkatan dari jumlah kendaraan yang ada di wilayah JADETABEK (Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dimana pada tahun 2010, jumlahnya mencapai 12 juta kendaraan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 700.000 kendaraan berasal dari BODETABEK, bukan dari Jakarta, yang artinya penduduk Jakarta meningkat sekitar 5,8% seTip pagi sampai sore hari. Itu merupakan sebuah fakta yang sangat miris, karena Jakarta yang sebelumnya telah menjadi kota terpadat, justru bertambah padat akibat para pendatang harian tersebut. Apalagi, jika jumlahnya semakin lama mengarah pada pola yang sama dan terus-menerus meningkat.  Maka dari itu, Jakarta semakin lama semakin menjadi padat, khususnya pada waktu siang hari sebelum masyarakat beraktivitas dan setelahnya.[3]

Saat ini jumlah perjalanan rata-rata perhari di kawasan kota Jakarta sudah mencapai 17 Juta jiwa, dengan rasio penggunaan kendaraan pribadi sebesar 43,6% dibandingkan penggunaan kendaraan umum yang tidak jauh berbeda sekitar 56,4%.  Dan pada tahun 2010 menurut survey dari JICA perjalanan harian yang terjadi di wilayah Jakarta pada tahun 2002 adalah sebesar 5.302.194, sedngakan pada tahun 2010 telah mencapai angka 7.384.939, dimana sebanyak 791.2995 adalah perjalanan harian yang berasal dari kota Depok dan Bogor.   Arus lalu lintas kendaraan bermotor yang semakin lama semakin bertambah maka menyebabkan kemacetan yang tak terhindarkan di Jakarta

Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan, dimana hampir seTip sudut ibukota mengalami arus lalu lintas yang padat. Bahkan, tidak dipungkiri juga bahwa kemacetan pun terjadi di jalan bebas hambatan (TOL) atau jalan alternatif lainya.  Pertumbuhan penduduk di Jakarta yang terus diimbangi dengan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, baik roda empat maupun roda dua menjadi penyumbang kemacetan utama yang terjadi di Jakarta. Jika para pengendara ini beralih menggunakan angkutan umum, maka sudah jelas kemacetan akan berkurang. Transportasi publik seperti Transjakarta yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta pun jumlahnya terbatas sehingga tidak dapat menampung mobilisasi yang tinggi bagi penduduk Jakarta. Pertambahan kendaraan bermotor tersebut tidak diimbangi dengan perluasan jalan raya yang mengakibatkan bertambahnya kemacetan di Jakarta seTip harinya.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemacetan adalah dengan menggunakan program 3 in 1 (Three in One). 3 in 1 adalah program pemerintah yang dibentuk oleh SK Gubernur 4104/2003 dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada jam tertentu dan pada wilayah yang disebut protokol. Program ini mewajibkan para pengguna kendaraan roda empat untuk membawa penumpang minimal tiga orang dalam satu mobil. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta dengan cara membatasi penduduk Jakarta untuk menggunakan kendaraan pribadi di ruas-ruas jalan protokol dan memilih menggunakan transportasi publik yang lebih efektif dan efisien. 

  1. Permasalahan

            Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan program 3 in 1 sebagai salah satu cara untuk mengurangi permasalahan kemacetan di kota tersebut. Program ini mulai diberlakukan di Jakarta setelah terbentuknya SK Gubernur No. 4104/2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 3 orang penumpang perkendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di provinsi DKI Jakarta.[4] Kendaraan roda empat yang melalui daerah-daerah protokol seperti di Jalan Sisingamaradja dan juga Jalan Jend. Sudirman diharuskan mengangkut minimal 3 penumpang ke dalam kendaraannya. Jalur-jalur protokol dipilih sebagai tempat untuk memberlakukan program tersebut karena di daerah-daerah tersebut terdapat pusat kegiatan perkantoran dan juga bisnis sehingga akan ada banyak arus kendaraan yang menuju daerah tersebut. Beberapa tahun setelah diberlakukannya program 3in1 di Jakarta ternyata tidak efektif. Kemacetan masih terjadi di daerah tersebut.

Dengan adanya 3in1 di daerah tersebut ternyata menimbulkan polemik baru yaitu hadirnya joki 3in1. Joki-joki ini mencoba memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Pengguna mobil dapat memanfaatkan jasa mereka agar dapat melalui jalur 3in1 terutama bagi mobil yang tidak berisi minimal 3 orang di dalamnya. Dengan adanya joki dan juga pengguna mobil yang memanfaatkan jasa mereka memperlihatkan bahwa program 3in1 yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan Jakarta terbukti tidak efektif dan tidak ada partisipasi dari masyarakat. Razia yang kerap kali dilakukan oleh Satpol PP juga ternyata tidak menghentikankan joki 3in1 untuk beroperasi. Joki telah menjadi salah satu pekerjaan yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak adanya partisipasi dari masyarakat setempat membuat program tersebut tidaklah efektif untuk dijalankan. Penggunaan mobil tetap saja terlihat menumpuk di daerah-daerah protokol tersebut. Hasbi Hasibuan selaku Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi tersebut mengangkut 49,7% perpindahan manusia per hari dan  sekitar 600.000 unit kendaraan yang mengangkut lebih kurang 1,2 juta orang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta.[5]

Sampai tahun ini, ketidakefektifan 3in1 ini tetap menjadi pilihan bagi pemerintah setempat sebagai solusi memecah kemacetan yang ada di Jakarta. Betahun-tahun program ini diterapkan namun tetap tidak memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu dalam peneliTin yang kami lakukan kali ini, kami akan mencoba mengevaluasi program 3in1 setelah 8 tahun diberlakukan di Jakarta dan tidak menimbulkan efektivitas. Oleh karena itu, pertanyaan peneliTin dari pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan 3-in-1 dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta?

 

BAB II

Kerangka Pemikiran

  1. Perencanaan Sosial

Perencanaan merupakan suatu upaya terpadu untuk diimplementasikan demi mencapai tujuan tertentu.[6] Berikut merupakan beberapa pengerTin perencanaan menurut beberapa tokoh:[7]

  • Pada hakikatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965: 26)
  • Perencanaan tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan. Implikasinya adalah bahwa pasti ada cara yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan tersebut, mungkin dengan cara lebih memperhatikan lebih banyak data yang ada, ataupun hasil-hasil yang mungkin dicapai di masa yang akan datang. (Schaffer, 1970: 29)
  • Perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelegensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan juga mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. (J. Nehru, dikutip dari Waterston, 1965: 8)
  • Perencanaan adalah suatu seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang dapat terlaksanakan. (Beenhakker, 1980: 22)
  • Perencanaan adalah merupakan penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar perilaku manusia. (Sociedad Interamericana de Planification, dikutip oleh Waterston, 1965: 8).

Perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa depan.

Sedangkan, apabila kita membicarakan lingkup sosial, maka perencanaan sosial dapat dirumuskan dalam lingkupan poin-poin berikut:[8] Perencanaan sosial merupakan upaya terpadu yang menekankan pada partisipasi publik (komunitas) demi meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkeadilan. Perencanaan bukan hanya meliputi pembuatan dokumen, melainkan melibatkan suatu proses yang terintegrasi sebagai hasil kerja kelompok. perencanaan sosial juga memiliki skala prioritas yang berkembang dan dinamis. Fokus perhaTin perencanaan sosial dapat berubah dan berkembang antar waktu. Perencanaan sosial memiliki metode bottom up dalam prosesnya; menetapkan tujuan, strategi, formulasi program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi.

 

  1. Kebijakan Sosial

Apabila ditarik pada tingkatan yang lebih abstrak, perencanaan sosial merupakan bentuk implementasi dari kebijakan sosial.[9] Sedangkan kebijakan sosial adalah studi mengenai sosial servis dan perihal kesejahteraan negara. Sosial servis yang dimaksud di sini melingkup pada keamanan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial dan pendidikan.[10]

Adapun studi kebijakan sosial meliputi tiga elemen utama, yaitu:[11]

  • Kebijakan sosial adalah mengenai studi kebijakan. Elemen inti dari kebijakan adalah asal-usulnya, tujuan kebijakan tersebut dibuat, proses implementasi kebijakan dan hasilnya. Kebijakan sosial berfokus pada studi sosial ekonomi atau relasi politik, permasalahan sosial, atau institusi, di mana Tip permasalahan dapat tidak hanya menyangkut pada satu sektor publik saja, namun dapat tumpang-tindih dengan sektor publik lainnya.
  • Kebijakan sosial terfokus pada isu-isu sosial. Artinya, isu sosial di sini adalah isu yang mencakup sosial sebagai fokus utama.
  • Kebijakan sosial adalah tentang kesejahteraan. Tentang mengenai bagaimana memecahkan permasalahan sosial (bukan permasalahan personal) demi mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

 

  1. Participatory Planning

Participatory Planning menekankan pada keterlibatan para stakeholder, khususnya masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi mencapai kesejahteraan.[12] “Planning for and by the people”.[13]  Dengan asumsi, partisipasi masyarakat mengambil andil yang besar dalam proses perencanaan dan kebijakan sosial.  Sebab, para perencana menyadari bahwa seTip stakeholder harus dilibatkan sebanyak mungkin dalam tahapan perencanaan, sehingga mereka dapat membantu dalam memberi informasi yang pasti dan mendetail tentang kebutuhan dan kondisi social yang perlu tercapai. Itupula pada akhirnya akan memberi dorongan pada stakeholder untuk berpartisipasi dan berkomitmen besar dalam proses perencanaan tersebut, sebelum dan setelah diimplementasikan.[14]

Menurut Conyers, pada dasarnya, partisipasi masyarakat sangat penting terutama di negara-negara Dunia Ketiga, karena adanya kecenderungan masyarakat kurang tanggap terhadap adanya perubahan sosial dan karenanya akan merasa cemas dengan adanya perubahan.[15] Setelah terimplementasikan, mereka tidak mengetahui berapa besar manfaat dari perencanaan ini untuk kesejahteraan mereka sendiri. Maka dari itu, hal ini akan memperbesar kesenjangan sosial dan kebudayaan antara pihak perencana dan dengan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, di berbagai negara berkembang bahwa hasrat untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan dikaitkan dengan pendapat yang antara lain menyatakan bahwa partisipasi berkaitan erat dengan diperolehnya kemerdekaan politik sehingga dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan merupakan hak sosial yang sangat mendasar.

 

  1. Sustainable City

Konsep sustainable city berbasis pada pemikiran akan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan). Sustainable development perlu untuk diberlakukan dalam seTip kebijakan social, yakni sadar akan membutuhkan perubahan yang bersifat fundamental serta revolusioner dalam aspek ekonomi dan masyarakat.[16] Sustainable development merupakan konsep yang terintegrasi, menyatupadukan tingkat lokal dan global, jangka pendek dan jangka panjang. Asumsinya, “for the need for action now to defend the future[17]. Jika manusia tidak melakukan perubahan, maka dapat berakibat pada bencana besar bagi masalah lingkungan, seperti penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, perkembangbiakan nuklir, menghilangnya biodiversitas, dan mengubah lahan menjadi gurun pasir. Para pejuang sustainable development ini memperhatikan hubungan antara kualitas lingkungan dan keseimbangan sosial serta kebutuhan akan partisipasi publik dalam mendukung hal tersebut.

Seperti halnya sustainable development, sustainable city ini bukan hanya memperjuangkan ecologically sustainable, tetapi juga socially sustainable.[18] Dalam arti, proses ini mengaitkan antara ekologi sosial dan biologis serta interaksinya dalam sistem sosial-biologis yang khususnya terjadi di perkotaan, yakni human cities. Perkotaan berbeda di pedesaan yang masih sangat melekat akan aspek alam, sedangkan di perkotaan cenderung penuh akan intervensi manusia. Dalam konsep sustainable city ini, manusia yang mayoritas hidup di perkotaan harus mulai melakukan perencanaan yang bersifat keberlanjutan, dengan memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya. Sebab, intervensi manusia di perkotaan sangatlah besar, apalagi jaringan yang mereka miliki dari satu kota dengan kota lain pada tingkat global, sehingga implikasinya pada akhirnya mampu dirasakan pula secara global.

 

BAB III

TEMUAN DATA

Sumber: http://masivstar.blogspot.com/2009/12/daftar-kawasan-3-in-1-jakarta-terbaru.html

3 in 1 (three in one)

            Kebijakan 3 in 1 merupakan salah satu peraturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Kebijakan 3 in 1 merupakan pembatasan jumlah penumpang kendaraan pribadi minimal berjumlah 3 orang dari pukul 07.00-09.00 dan pukul 16.30-19.00. Kebijakan 3 in 1 mulai diberlakukan di Jakarta setelah terbentuknya SK Gubernur No. 4104/2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 3 orang penumpang perkendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di provinsi DKI Jakarta.[19] Seperti yang diketahui, kebijakan 3 in 1 diberlakukan pada titik-titik yang rawan kemacetan di DKI Jakarta, yaitu (1) Jalan Sisingamangaraja, jalur cepat dan jalur lambat ; (2) Jalan Jenderal Sudirman, jalur cepat dan jalur lambat  ; (3) Jalan MH Thamrin, jalur cepat dan jalur lambat ; (4) Jalan Medan Merdeka Barat ; (5) Jalan Majapahit ; (6) Jalan Pintu Besar Selatan ; (7) Jalan Pintu Besar Utara ; (8) Jalan Hayam Wuruk ; (9) Sebagian jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan jalan Gatot Subroto-jalan Gerbang Pemuda ( Balai Sidang Senayan ) sampai dengan persimpangan jalan HR Rasuna Said – jalan Jenderal Gatot Subroto pada jalur umum bukan tol. Ruas Jalan tersebut merupakan Jalan Protokol atau “white area” karena merupakan kawasan perkantoran dan bisnis dan jalan yang resmi dilalui oleh RI 1 (presiden) dan RI 2 (wakil presiden) sekaligus pejabat negara lainnya.[20] Oleh karena itu, kendaraan yang melewati ruas jalur-jalur tersebut perlu dibatasi untuk mengurangi dampak kepadatan dan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.

Kebijakan 3 in 1 dilatarbelakangi peningkatan jumlah kendaraan baik motor maupun mobil pribadi yang melintas di jalan raya Jakarta dengan sangat pesat, sedangkan jalur yang tersedia masih belum ada peningkatan. Jadi, 3 in 1 ini awalnya berfungsi untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang berawal dengan asumsi sebagai berikut:

 

Sumber:Wawancara dengan Prasetyo, Staff Pengendalian Operasional PLLA Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Selasa, 4 Mei, 2011 pukul 14:00 WIB.

Jadi, tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi, khususnya mobil, menjadi mengendarai transportasi umum ataupun pooling (mereka bergabung dalam satu mobil). Kedua, konsekuensi lain adalah untuk mengalihkan para pengguna kendaraan yang masih menggunakan kendaraan pribadi mereka melewati jalan-jalan alternatif, seperti Casablanca dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya juga mengalihkan kemacetan pada jalan alternatif tersebut, tetapi setidaknya jalan utama yang disebut ”white area” ini lebih bersih. Itupula yang melatarbelakangi adanya Transjakarta atau Busway. Jika para pengguna kendaraan pribadi tersebut menaiki bus Transjakarta, maka itu dapat mengurangi jatah ruang di jalanan sebesar 95%.

Secara umum, proses pembuatan kebijakan ini melewati beberapa tahap setelah turunnya SK Gubernur tersebut :

  1. Perencanaan dirapatkan dalam Dinas Perhubungan secara internal, khususnya PLLA dan MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) sebagai perannya untuk mengurus kebijakan lalu lintas. Mereka paparkan perencanaannya.
  2. Dirapatkan dengan kepolisian serta instansi lain yang terkait, direvisi jika perlu, sampai mencapai pada kesepakatan yang semuanya setuju.
  3. Dikirim ke pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk dirapatkan kembali. Jika setuju, langsung ditanda-tangani menjadi sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur. Jika tidak, maka direvisi kembali.

 

  1. B.       Dinas Perhubungan, Polda DKI, Satpol PP, dan Dinas Sosial sebagai Instansi Pemerintah yang Menjalankan Aturan 3 in 1

Informasi mengenai hubungan lembaga-lembaga negara dalam kebijakan 3 in 1 ini kami dapatkan dari anggota PLLA Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang bernama M. Ridwan serta Prasetyo. Saat ini Ridwan menjabat sebagai Koordinator Pengendalian dan Pengawalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Prasetyo sebagai salah satu Staffnya. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi dari Bapak Suhenda yang merupakan polisi yang sedang bertugas mengawasi lalu lintas di persimpangan CSW, Jakarta Selatan.

Dinas Perhubungan, sebagai lembaga yang berada di bawah Pemda DKI Jakarta, bertugas untuk membuat perencanaan mengenai 3 in 1 sebagai program daerah. Namun dalam pelaksanaannya, DISHUB tidak memiliki wewenang untuk menindak pengendara yang melanggar aturan 3 in 1. Sama halnya dengan kemunculan joki. DISHUB tidak memiliki wewenang dalam menindak joki. Ini artinya, peran DISHUB dalam kebijakan 3 in 1 hanya sebagai pengawas dan pengendali saja. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 49 dan 50 Perda Nomer 12 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan bertindak sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan PerDa tersebut.

Penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang melintasi wilayah 3 in 1 dilakukan oleh Polisi DKI Jakarta. Polisi memiliki wewenang dalam menindak pengendara  kendaraan pribadi yang tidak berisi tiga orang dalam satu mobil. Peran dan wewenang polisi secara umum adalah menindak pelanggaran lalu lintas. Kebijakan 3 in 1 merupakan salah satu dari peraturan lalu lintas di Jakarta. Oleh karena itu, polisi lah yang memiliki wewenang untuk menindak pengendara. Untuk mengatasi masalah joki, polisi tidak peduli apakah di dalam mobil tersebut berisi joki atau bukan. Yang terpenting adalah jumlah penumpang di dalam mobil tersebut berjumlah tiga orang atau lebih. Polisi tidak memiliki wewenang untuk mengurus joki. Wewenang menangkap dan menindak joki berada pada SATPOL PP.

Lain halnya dengan peran dan wewenang SATPOL PP. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menangkap para joki yang berkeliaran di lokasi-lokasi sebelum jalur 3 in 1. Jika terjadi penangkapan terhadap joki, SATPOL PP akan menyerahkan joki yang tertangkap tersebut kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial kemudian memberikan pembinaan kepada joki-joki yang tertangkap. Bentuk pembinaannya salah satunya berupa pemberian keterampilan.

Selain itu perlu diketahui bahwa ada wacana yang menyebutkan kebijakan ini akan segera dihapuskan dan digantikan oleh ERP (Electronic Road Pricing), dimana para pengguna mobil pribadi diwajibkan untuk membayar sekian jumlah untuk melewati jalanan ini, sama seperti konsep tol. Tujuan pemberlakuan ERP adalah agar seTip pengendara kendaraan pribadi yang sedikitnya beroda empat dapat beralih menggunakan kendaraan umum agar kepadatan lalu lintas di Jakarta bisa berkurang secara signifikan.

  1. Joki

C.1. Informan Ti[21]

Informan adalah seorang perempuan berumur 25 tahun. Ia sudah bekerja menjadi joki selama 2 tahun. Biasanya ia bekerja menjadi joki dengan stand by di daerah Blok M, Senayan, Menteng, dan HI. Menurutnya, daerah yang paling ramai dengan keberadaan joki, yaitu di daerah Blok M dan Senayan. Untuk menjadi joki di daerah-daerah tersebut, tidaklah memerlukan suatu peraturan dan struktur khusus, seperti yang dikatakan oleh informan Ti: “bebas, di sini individual.” Informan sendiri mengaku bahwa pada awalnya, ia menjadi joki karena ia pergi dari rumah (kabur), jadi ia mencari kegiatan, yaitu menjadi joki 3-in-1 dan ia tidak memiliki kegiatan lain di luar menjadi joki.  Baginya, kegiatan ini menguntungkan dirinya karena profesi joki ini telah menjadi sumber penghasilan satu-satunya. Informasi untuk menjadi joki sendiri, ia dapatkan karena ia sering melewati daerah Blok M dan melihatnya dari Tv. Saat ini informan kost di daerah Pal Merah. Menurutnya, banyak sekali pengemudi mobil yang menggunakan jasa joki. Biasanya, joki-joki tersebut dibayar sekitar 10.000-12.000 rupiah, tergantung jarak, tetapi hal tersebut bukanlah hal mutlak, seperti yang dikatakan oleh informan: “kalau itu ga ditetapin, Cuma kebijakan dari mereka aja, ga ada ketentuannya”.

Rata-rata mobil yang dinaiki oleh informan dalam sehari, yaitu pada pagi hari sebanyak 3 mobil, sedangkan sore sebanyak 2 mobil. Selain itu, biasanya apabila di dalam mobil tersebut hanya terdiri dari supir, maka ia akan mengambil dua joki, sedangkan jika di dalam mobil sudah ada dua orang, maka akan diambil 1 Joki. Untuk masalah razia sendiri bagi joki-joki yang ada dalam 3-in-1 ini, dilaksanakan oleh Satpol PP, dalam hal ini polisi tidak memiliki wewenang, seperti yang dikatakan oleh informan: “Ada pemantauan dari Satpol PP. sering, sering sekali ada razia, dan biasanya kita langsung bubar..tapi suka ketangkap kalau masih nongkrong di situ pada saat masih 3-in-1, tapi setelah 3-in-1 bebas ga ada masalah apa-apa.”Informan sendiri mengaku pernah tertangkap razia oleh Satpol PP bersama dengan joki-joki lainnya, kemudian ia dibawa ke Kedoya dan didata serta ditahan selama 1 minggu penuh.

Bagi Infroman, dengan adanya 3-in-1 ini sebenarnya lancar-lancar saja, walaupun ada daerah-daerah yang mengalami macet ketika sore, saat pulang kerja, namun pada pagi hari lancar. Menurut ia, motif pengemudi yang menggunakan joki-joki tersebut karena ada ketakutan nantinya ditangkap oleh polisi, dan dikenai sanksi berupa pembayaran secara materi.

 

C.2. Informan T[22]

T adalah joki yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya di desa, yaitu sebagai pedagang buah. Namun saat menginjakkan kaki di Jakarta,  ia ditipu dan dirampok oleh kenalan barunya, sehingga ia kehilangan seluruh barang bawaan dan uang bekalnya di Jakarta. Sempat menjadi gelandangan, akhirnya ia diajak oleh kenalannya di Jakarta untuk bekerja sebagai joki 3 ini 1 di daerah Jakarta Pusat. Dengan penghasilan rata-rata Rp. 60.000,- per harinya, T memutuskan untuk meneruskan pekerjaan sebagai joki 3 in 1 hingga sekarang. Kini ia bekerja sebagai joki 3 in 1 di dua daerah, yaitu di daerah di Jakarta Pusat dan di daerah Jakarta Selatan. Tidak ada pembagian khusus dan tepat kapan ia bekerja di Jakarta Pusat ataupun kapan ia bekerja di Jakarta Selatan.

 

Barisan para joki 3 in 1 di daerah Blok M, Jakarta Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia mengaku tidak ada prasyarat khusus untuk menjadi joki 3 in 1 di kedua daerah tersebut. Tidak ada keharusan membayar retribusi dan meminta ijin sebagai joki 3 in 1 kepada preman atau pihak keamanan setempat, ataupun kepada oknum aparat setempat. Untuk menjadi joki 3 in 1 hanya perlu berdiri pada barisan joki dan memberikan simbol untuk bersedia diangkut kepada pengendara mobil pribadi yang akan memasuki jalur 3 in 1. Adalah suatu keharusan menurut T, untuk mengenakan pakaian yang rapi dan baik saat menjadi joki 3 in 1. Hal ini diperlukan agar saat ada razia polisi di daerah 3 in 1, polisi tidak curiga bahwa joki 3 in 1 tersebut bukanlah patner sebenarnya si pengemudi (cara berpakaian digunakan untuk memanipulasi status sosial).

 

 

Salah satu Joki 3 in 1 yang mendapatkan pelanggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razia keberadaan 3 in 1 hampir seTip kali dilakukan oleh pihak aparat berwenang, dalam hal ini adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hampir seTip hari Satpol PP lewat dan melakukan razia di daerah tempat barisan joki 3 in 1 berada. Namun, menurut pengakuan T, ada dua bagian dari Satpol PP yang melakukan razia terhadap mereka. Yang paling sering melakukan razia terhadap mereka adalah Satpol PP yang memang tempat operasinya di daerah setempat. Sedangkan razia yang jarang dilakukan oleh Satpol PP yang berwenang di daerah DKI Jakarta (bertanggung jawab kepada walikota DKI Jakarta). Pada razia Satpol PP daerah setempat, joki 3 in 1 tidak ditangkap dan tidak ditindak, juga tidak dipungut retribusi. Hal ini karena para Satpol PP tersebut seperti telah memaklumi keadaan para joki 3 in 1 tersebut, sehingga tidak dilakukan penindakan.

Namun berbeda halnya dengan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dari DKI Jakarta yang melakukan penindakan tegas kepada para joki 3 in 1. Mereka melakukan penangkapan kepada joki 3 in 1 yang ketahuan tengah beroperasi. Joki 3 in 1 yang ditangkap selanjutnya dibawa ke penampungan untuk dibina selama beberapa waktu. T mengaku pernah ditangkap oleh pihak Satpol PP. Di tempat penampungan, selama 2 hari, ia mengaku dipekerjakan sebagai pembantu. Ia mengaku disuruh memijat para preman yang ada di sana, lalu disuruh untuk melayani para aparat di sana (seperti membuatkan minuman dan makanan). Menurut T, penampungan tersebut berlangsung sangat lama. Joki 3 in 1 yang tertangkap akan dikurung selama seminggu di sana. Setelah seminggu berjalan, joki-joki tersebut diberi pelatihan dan pembinaan secara terus menerus. T hanya bertahan selama dua hari di tempat penampungan karena ia mengaku tidak tahan dengan suasana di sana. Ia membebaskan diri dengan cara menggadaikan handphone miliknya kepada para petugas.

 

  1. Pengguna Joki[23]

Dua orang informan yang berinisial R dan S adalah sepasang suami-isteri yang mengaku biasa menggunakan joki 3in1 dan bertempat tinggal di Pondok Cabe. Perjalanan dari rumah menuju kantor biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam, jika terjebak macet dapat memakan waktu 2 sampai 3 jam. S sudah bekerja selama 11 tahun di daerah Thamrin dan menjabat sebagai branch manager di salah satu bank sedangkan R bekerja sebagai sales marketing.

Mereka biasanya menggunakan joki mulai dari Blok M untuk menuju kantornya yang melewati jalur protokol, tepatnya di daerah Sudirman. Jika tidak menggunakan joki maka pilihan yang harus mereka gunakan adalah melalui daerah Pakubuwono yang menempuh jarak lebih jauh juga waktu yang lebih lama. Mereka memang sering menggunakan joki walaupun tidak seTip hari. Mereka biasa menggunakan joki hanya di pagi hari sedangkan untuk sore hari mereka tidak pernah memanfaatkan jasa joki karena jalur yang dilewati berbeda dari jalur berangkat kantor. Mereka tidak berani untuk lewat jalur 3in1 jika penumpang mobilnya tidak memenuhi syarat.

Mereka biasa memberikan uang senilai Rp 12.000 untuk jalur tempuh antara Blok M sampai Gedung BRI karena informan R bekerja di daerah tersebut. Sementara untuk S yang harus melalui daerah Pancoran untuk melanjutkan perjalanan ke Tebet harus membayar Rp 25.000. Mereka berdua sepakat bahwa jalur 3in1 tidak efektif dan bukanlah solusi yang tepat. Sebenarnya banyak pengguna mobil yang menggunakan jalur 3in1 tetapi tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Di dalam mobil pun sering sekali terlihat hanya ada satu atau dua orang dan polisi yang berjaga disekitar jalur 3in1 yang tidak menindak tegas akan hal itu. Mereka juga mengatakan bahwa polisi terkadang memang melihat pelanggaran yang terjadi namun tidak memberhentikan mobil tersebut karena takut justru akan menambah kemacetan yang ada.

Alternatif untuk menggunakan bus bukan menjadi pilihan bagi mereka karena jalur yang dilewati juga jalur kemacetan. Begitu juga dengan busway yang dirasakan tidak ada pengaruhnya terhadap solusi kemacetan Jakarta. R mengatakan bahwa sebenarnya untuk busway jika kita hanya bepergian untuk jarak dekat mungkin akan membantu namun tidak demikian dengan jarak jauh. Ia juga mengatakan bahwa di Jakarta sendiri perencanaannya tidak baik dan tidak komprehensif seperti misalnya dalam pengaturan jumlah mobil. Pemerintah DKI yang seharusya sudah tahu akan rasio panjang jalan Jakarta, berapa jumlah mobil dan motor, dan berapa pertumbuhan antara mobil, motor, dan juga jalan mampu menangani kemacetan yang terjadi. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah DKI dalam kurun waktu 20 tahun terakhir yang terlihat adalah busway dan terlihat tidak membantu untuk mengalihkan pengguna mobil ke busway. Kebijakan 3in1 juga dirasakan tidak membantu.

R mengatakan bahwa rencana pemerintah dalam kebijakan memang sudah hebat namun berbanding terbalik dengan realita yang ada di masyarakat. Kendala biaya menjadi hal yang dirasakan mengganggu. S pun menambahkan bahwa busway memang tidak efektif. Pemanfaatan kereta juga harusnya dimaksimalkan namun akan sulit bagi masyarakat yang daerah rumahnya tidak dilewati jalur kereta. Beliau juga mengatakan bahwa jumlah mobil dan motor di Jakarta sudah terlalu banyak sehingga penggunaan joki 3in1 menjadi pilihan bagi mereka sebagai dampak dari kebijakan 3in1.

Mereka juga sering melihat razia joki 3in1 yang dilakukan oleh satpol PP di daerah Blok M sehingga akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan joki dan terpaksa harus melewati jalur yang tidak diberlakukan 3in1. Mereka mengatakan bahwa memang ada beberapa joki yang memasang tarif namun ada juga yang menerima berapapun ia dibayar. Biasanya tarif yang digunakan ini adalah berdasarkan jalur tempuh yang harus dilalui. Mereka cenderung pemilih dalam menggunakan joki, mereka lebih memilih perempuan untuk menaiki mobil mereka. Mereka juga memiliki joki langganan yang sudah 2 tahun mereka manfaatkan jasanya.

BAB IV

ANALISIS

 

A.   Analisis

Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemacetan menjadi salah satu isu utama yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, sebagai ibukota negara, menjadi pusat aktivitas pemerintahan, bisnis, perkantoran, perbankan, perbelanjaan, sekaligus perumahan. Tak pelak, jalan-jalan di ibukota negara ini dipenuhi oleh ratusan ribu kendaraan umum dan pribadi setiap harinya yang beraktivitas di sana. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur segala aspek kehidupan yang menyangkut masyarakat banyak, termasuk mengatur lalu lintas. Berbagai macam kebijakan diluncurkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemacetan ini. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengurangi adalah kebijakan 3 in 1.

Program 3 in 1 merupakan sebuah kebijakan social yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Tidak semua wilayah di Indonesia menerapkan kebijakan 3 in 1. Hal ini dikarenakan wewenang untuk menentukan lalu lintas di suatu wilayah tertentu berada di tangan pemerintah daerah. Kebijakan 3 in 1 merupakan salah satu dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Sebelum implementasi kebijakan 3 in 1 ini, pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan yang kemudian menjadi dasar dari perencanaan 3 in 1. Secara umum, kebijakan merupakan suatu keputusan politik.

Kebijakan sosial yang menjadi cikal bakal perencanaan 3 in 1 bersumber dari SK Gubernur 4104/2003. Hal yang melatar belakangi munculnya kebijakan ini adalah karena banyaknya peningkatan jumlah kendaraan bermotor baru yang keluar seTip harinya. Pada tahun 2002, Gubernur Sutiyoso baru saja naik jabatan, sehingga 2002 sampai 2003 menjadi momen dimana ia mengevaluasi permasalahan yang muncul dari jabatan sebelumnya serta perubahan-perubahan apakah yang perlu diambil guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang dideteksi adalah bahwa kendaraan bermotor baru yang dikeluarkan STNK-nya di Jakarta berjumlah 800 kendaraan per hari,[24] sedangkan ruas jalan di Jakarta jumlahnya tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan adanya isu social berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat tidak sesuai dengan ruas jalan. Akibatnya, terjadi “kontestasi ruang” antar masyarakat yang berasal dari Jakarta maupun sekitarnya, sehingga pada akhirnya akan mencapai titik kemacetan secara besar-besaran.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan 3 in 1 ini merupakan kebijakan yang berbasis sustainable city, karena ini menekankan pada pembangunan di perkotaan yang berkelanjutan.  Jakarta, seperti yang sebelumnya di jelaskan, karena menjadi pusat perkotaan, maka seTip harinya sangat dipenuhi oleh kepadatan penduduk dan kendaraan pribadi. Tetapi, kepadatan yang berdampak pada kemacetan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan yang mengatur pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Pasalnya, kemacetan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada masalah social maupun masalah alam. Berbagai dampak negative yang muncul dari kemacetan, seperti terbuangnya waktu untuk beristirahat dirumah, letih akibat menyupir di perjalanan yang panjang dan penuh dengan kemacetan, bahkan dapat berakibat pada stress. Dampak tersebut bertolak belakang dengan konsep socially sustainable, karena pada akhirnya kemacetan mengganggu fungsi manusia sebagai makhluk social. Kemudian, dari sisi lingkungan pun, kemacetan bertolak belakang dengan ecologically sustainable, seperti berdampak pada pollusi yang semakin memburuk serta penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berlebihan. Dari situ, terlihat bahwa sebelum diberlakukannya 3 in 1 untuk menanggulangi isu kemacetan, pemerintah DKI Jakarta belum menekankan pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Tetapi, dengan landasan asumsi bahwa 3 in 1 dapat mengurangi pengguna jumlah kendaraan pribadi, itu merupakan sebuah upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan atau sustainable city.  Maka dari itu, atas kesadaran tersebut, kemudian Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur mengenai jumlah penumpang dalam satu mobil pribadi yang diizinkan untuk melintas jalan dan waktu tertentu. Kebijakan yang dibuat oleh Gubernur ini merupakan sebuah kebijakan social, sebagai upaya menindaklanjuti isu-isu social, khususnya kemacetan.

Di sisi lain, perencanaan merupakan langkah bagaimana kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan. Menurut Waterston (1965), pada hakikatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus kebijakan 3 in 1, perencanaan merupakan langkah-langkah yang lebih konkret dalam mengimplementasikan kebijakan 3 in 1 yang bersumber dari SK Gubernur No. 1404/2003. Perencanaan kebijakan 3 in 1 mencakup wilayah mana saja yang akan diterapkan kebijakan tersebut, hari dan jam diberlakukannya aturan tersebut, siapa saja lembaga pemerintah  yang memiliki wewenang untuk menjadi pengawas dan penindak pelaku pelanggaran, apa saja peran-peran lembaga pemerintahan tersebut, siapa saja yang menjadi sasaran atau subjek aturan 3 in 1 tersebut, dan bagaimana sistem pengawasannya.

Jalan-jalan yang menjadi wilayah diberlakukannya kebijakan 3 in 1 meliputi (1) Jalan Sisingamangaraja, jalur cepat dan jalur lambat ; (2) Jalan Jenderal Sudirman, jalur cepat dan jalur lambat  ; (3) Jalan MH Thamrin, jalur cepat dan jalur lambat ; (4) Jalan Medan Merdeka Barat ; (5) Jalan Majapahit ; (6) Jalan Pintu Besar Selatan ; (7) Jalan Pintu Besar Utara ; (8) Jalan Hayam Wuruk ; (9) Sebagian jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan jalan Gatot Subroto-jalan Gerbang Pemuda ( Balai Sidang Senayan ) sampai dengan persimpangan jalan HR Rasuna Said – jalan Jenderal Gatot Subroto pada jalur umum bukan tol. Jalan-jalan inilah yang disebut dengan white area yang menjadi jalur yang dilewati RI 1 dan RI 2. Waktu diberlakukannya aturan minimal tiga penumpang dalam satu mobil ini berlaku pada hari senin sampai jumat, pukul 07.00-09.00 dan 16.30-19.00. Sasaran dari kebijakan ini adalah pengendara mobil pribadi. Angkutan umum dan motor bukan merupakan sasaran dari kebijakan 3 in 1.

Jalanan yang diambil untuk diberlakukannya kebijakan 3 in 1 adalah jalanan yang disebut sebagai “white area” atau protocol. Jalanan sepanjang Sudirman sampai Hayam Wuruk ini menjadi jalur utama yang dilewati oleh RI 1 (presiden), RI 2 (wakil presiden), serta jajaran menterinya seTip hari. Otomatis, jalanan tersebut harus bersifat “bersih” sehingga mempermudah para pejabat negara untuk melaluinya tanpa kemacetan. Selain dilalui oleh pejabat negara, jalan-jalan yang diterapkan kebijakan 3 in 1 juga  merupakan pusat aktivitas pemerintahan, bisnis, perkantoran, perbelanjaan, dan sebagainya. Itulah yang membuat jalanan ini menjadi sangat padat, sebab seTip gedung-gedung tinggi di sepanjang jalanan tersebut bahkan menanmpung sampai ribuan orang yang terkadang masing-masing membawa mobilnya sendiri. Oleh karena itu, jalanan yang diberlakukan 3 in 1 merupakan jalanan yang memang menjadi pusat kemacetan, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah.

Selanjutnya, perencanaan lain dalam memberlakukan kebijakan 3 in 1 adalah menentukan pihak mana yang terlibat dalam pelaksanaannya. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerapan kebijakan 3 in 1 ini adalah Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah DKI Jakarta, SATPOL PP, dan Dinas Sosial. Keempat instansi ini berada di bawah payung pemerintah daerah. Dinas Perhubungan memiliki peran sebagai pengawas dan pengendali. Perencanaan model 3 in 1 ini juga digodok oleh Dinas Perhubungan, setelah turun SK Gubernur tersebut. DISHUB lah yang mengurai aturan-aturan teknis dari SK Gubernur yang sifatnya umum. Dalam implementasi peraturan ini, DISHUB tidak memiliki wewenang untuk menindak pengendara mobil pribadi yang berisi kurang dari tiga orang saat memasuki wilayah 3 in 1. Sedangkan peran Polisi dalam hal ini adalah menindak pengendara mobil pribadi yang melanggar aturan 3 in 1 saat diberlakukannya kebijakan ini. Secara umum, tugas polisi adalah menindak pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itulah, polisi memiliki wewenang untuk menangkap dan menindak pengendara yang tidak berjumlah tiga orang dalam satu kendaraan pribadi.

Lain hanya dengan wewenang SATPOL PP. Peran SATPOL PP dalam hal ini adalah menangkap joki. Kemunculan fenomena joki merupakan salah satu konsekuensi dari diterapkannya kebijakan 3 in 1. Munculnya joki-joki ini juga merupakan faktor utama kegagalan kebijakan 3 in 1. Tugas SATPOL PP adalah menangkap dan menyerahkan joki tersebut kepada Dinas Sosial untuk kemudian dibina selama beberapa hari. SATPOL PP memiliki wewenang untuk mengkap joki-joki yang berkeliaran di jalan-jalan menuju kawasan 3 in 1. Tugas utama SATPOL PP adalah menjaga ketertiban umum. Para joki tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum karena berdiri di jalan-jalan sebelum memasuki kawasan 3 in 1. Oleh karena itulah, SATPOL PP memiliki wewenang untuk menangkap para joki tersebut. Dinas Sosial berperan sebagai penampung dan pemberi pembinaan kepada para joki yang tertangkap.

Hal-hal teknis tersebut tertuang dalam perencanaan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, di bawah pengawasan pemerintah daerah DKI Jakarta. Perencanaan tersebut dibuat berdasarkan SK Gubernur yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kemacetan, satu mobil pribadi harus berisi tiga orang atau lebih. Perencanaan ini berisi hal-hal teknis dan langkah-langkah implementasinya demi tercapainya tujuan kebijakan. Dalam kasus ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan.

Tetapi sangat disayangkan bahwa program 3 in 1 tersebut tidak memberikan hasil yang cukup baik delapan delapan tahun terakhir ini, karena pada pengambilan keputusannya tidak bersifat partisipatory planning. Kebijakan 3 in 1 beserta perencanaannya hanya bersifat top-down, melibatkan pihak instansi aparat yang terkait dalam pelaksanaannya, yakni Dinas Perhubungan, satpol PP, serta polisi. Tetapi, gubernur sebagai pengambil kebijakan tidak meminta informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna jalan protocol ini, yang mereka lalui menggunakan kendaraan pribadi seTip harinya. Dinas Perhubungan pun sebagai pembuat perencanaannya tidak melibatkan masyarakat pada umumnya. Akibatnya, strategi tersebut menjadi kurang tepat sasaran. Pada pengorganisasian perencanaannya pun, mereka tidak melibatkan masyarakat sekitar yang melewati wilayah ini seTip harinya dengan kendaraan pribadi mereka, seperti para pekerja di perkantoran sekitar Sudirman-Thamrin.  Dalam hal ini, partisipasi dari pengemudi kendaraan bermotor terlihat tidak ada. Mereka cenderung tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tujuan mereka, atau dengan kata lain tidak beralih ke kendaraan umum. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan pernyataan dari informan kami yang merupakan pengemudi yang menggunakan jasa joki bahwa dengan mereka menggunakan kendaraan umum pun, mereka tidak akan luput dari kemacetan yang ada. Maka, “planning for and by the people” tidak berlaku, dimana perencanaan 3 in 1 ini berguna untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak dilakukan oleh masyarakat.

Saat pelaksanaannya, kebijakan 3 in 1 menimbulkan kesenjangan social dan budaya antara pihak perencana dengan masyarakat. Karena kebijakan ini basisnya tidak mendapatkan masukan dari masyarakat setempat, maka masyarakat pun cenderung menemukan berbagai celah untuk tidak berpartisipasi dalam perencanaannya. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya kasus dimana program 3in1 tersebut dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian orang-orang tertentu yang disebut sebagai Joki 3in1. Joki 3in1 merupakan seseorang yang menawarkan jasa untuk bersedia berada dalam mobil pengendara roda empat selama jarak tertentu untuk menghindari pelanggaran akibat pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya joki, benar bahwa masyarakat ini berpartisipasi dalam pelaksanaan 3 in 1, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan asumsi awal karena di dalamnya sebenarnya hanya mencakup 2 orang saja, dan 1 joki itu hanya berpura-pura. Penggunaan joki ini sebagai upaya masyarakat untuk melewati jalanan protocol, tanpa harus “berpartisipasi” dalam asumsi awal dari kebijakan 3 in 1. Selanjutnya, dengan pengguna kendaraan yang beralih melewati jalanan alternative sekitar jalan protocol. Itu bukanlah berpartisipasi dalam kebijakan 3 in 1 karena mereka tetap menggunakan mobil pribadinya yang berisi kurang dari 3 orang, serta akibatnya, justru kemacetan tersebut beralih menjadi di ruas jalan alternative tersebut. Artinya, kebijakan ini bukannya mengurangi kemacetan, tetapi justru mengalihkan kemacetan dari jalanan protocol menuju jalanan alternative. Dari hal tersebut terlihat bahwa, yang terjadi di dalam system kebijakan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan baru yang saling menguntungkan antara pengemudi kendaraan beroda empat dengan para joki 3 in 1. Para pengemudi kendaraan merasa membutuhkan joki tersebut dengan landasan mereka akan melalui jalur 3 in 1 tanpa harus dikenai sanksi dari pihak kepolisian. Bahkan tidak jarang dari para pengemudi tersebut memiliki joki langganan. Sebaliknya, dari pihak joki sendiri yang notabenenya berasal dari kelas bawah, maka mereka membutuhkan suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat terdapat suatu bentuk kesempatan dalam praktek 3 in 1 tersebut, maka mereka memanfaatkan hal tersebut.

Terakhir, masyarakat (pengemudi kendaraan bermotor) pun tidak berpartisipasi dengan cara menghindar dari waktu yang di tentukan saat berlangsungnya 3 in 1. Misalnya, para pekerja di jalanan protocol, mereka berangkat saat 3 in 1 belum dimulai, dan pulang saat 3 in 1 telah selesai. Akibatnya, kemacetan pun terjadi saat sebelum dan setelah waktu 3 in 1. Karena 3 in 1 yang tidak bersifat partisipatoris ini, maka jumlah pengguna kendaraan pun tidak berkurang, serta kemacetan tetap terjadi di bukan hanya daerah protocol, tetapi juga teralokasi di jalanan alternative, serta sebelum dan setelah waktu 3 in 1.

Di sisi lain aparat kepolisian di jalan protokol tersebut, walaupun mereka terlibat dalam perencanaan, tetapi saat implementasi, mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sesuai.  Peran mereka dalam lalu lintas adalah mengawasi masyarakat jikala melanggar peraturan yang berlaku, termasuk salah satunya 3 in 1. Tetapi, saat kebijakan 3 in 1 diimplementasikan, kepolisian tidak memberikan sanksi tegas kepada pengendara roda empat yang melanggar aturan. Sebab, apabila petugas keamaan tersebut memberhentikan beberapa kendaraan yang melanggar maka konsekuensi yang akan di hadapi adalah semakin bertambahnya kemacetan yang terjadi di jalan tersebut akibat terhambatnya arus lalu lintas. Maka dari itu, seTip harinya banyak yang masih melewati jalan protocol pada waktu 3 in 1 tetapi hanya terdapat 1 orang saja di dalam mobil.

Sehingga dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perencanaan yang tidak diimbangi dengan dukungan dan partisipasi masyarakat akan berjalan kurang efektif. Partisipasi masyarakat sebagai sebuah tindakan yang dapat menentukan keberhasilan suatu program menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan. Karena apabila kebijakan tersebut hanya berupa keputusan politik dan implementasi semata tanpa ada yang menjalankan kebijakan tersebut maka akan terlihat menjadi sia-sia.  Sehingga untuk mengatasi kemacetan dibutuhkan strategi baru yang sifatnya bottom – up yang diharapkan perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Pembagian tugas dan kewenangan antara POLDA, SATPOL PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial memang memberikan kemudahan dalam pembagian tanggung jawab kebijakan 3 in 1. Namun hal ini belum bisa menjadi jaminan bahwa kebijakan ini akan berjalan lancer sesuai dengan yang direncanakan. Dalam tataran ideal memang pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini baik namun dalam kenyataan empirik masih banyak muncul masalah terkait pembagian wewenang. Sebaiknya ada lembaga atau instansi atau pihak khusus yang bertanggungjawab atas berjalannya kebijakan 3 in 1 ini sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab jika sampai pada kenyataan saat ini bahwa 3 in 1 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan PEMDA DKI Jakarta lebih bersifat proyek (project oriented).  Perlu diketahui bahwa kebijakan 3 in 1 yang sudah 8 tahun berjalan namun belum mencapai hasil yang maksimal, direncanakan akan segera dihapuskan. Setelah dihapus kemudian diganti dengan kebijakan yang baru seperti monorail dan ERP (Electronic Road Pricing). Namun, berhubung pembangunan monorail gagal diwujudkan maka proyek selanjutnya adalah ERP. ERP merupakan sistem elektronik yang menetapkan para pengguna mobil pribadi diwajibkan untuk membayar sekian jumlah untuk melewati jalanan tertentu di Jakarta, sama seperti konsep tol. PEMDA DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta terlalu mengandalkan kebijakan yang project oriented.

 

B.   Kesimpulan dan Saran

Perjalanan kebijakan 3 in 1 yang tidak efektif dalam mengatasi kemacetan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi telah diketahui secara umum oleh seluruh element masyarakat. Akan tetapi, kami sendiri masih melihat bahwa masih terdapat kesempatan agar 3 in 1 dapat berjalan efektif dengan beberapa solusi yang kami tawarkan. Pertama, ketika dilansir bahwa kegagalan utama dari kebijakan 3 in 1 ini adalah karena kemunculan joki-joki, maka solusi yang ditawarkan adalah pengawasan yang diperketat. Pengawasan ini sifatnya terdiri dari dua, yaitu pengawasan terhadap joki dan pengawasan terhadap SATPOL PP.

Pengawasan terhadap joki yang diperketat ini dilakukan dengan cara, yaitu penempatan SATPOL PP diseTip titik di mana para joki menawarkan jasanya kepada para pengemudi. Artinya adalah SATPOL PP tidak hanya berkeliling memantau joki, tetapi SATPOL PP benar-benar stand by di daerah-daerah yang terdapat joki. Hal ini diperlukan  karena dari fakta yang ada, ketika SATPOL PP sedang berpatroli, maka joki-joki tersebut akan bubar (menyebar), tetapi ketika sudah tidak ada SATPOL PP, maka para joki akan meneruskan aksinya.  Selain itu, pengawasan terhadap joki ini pun, diharapkan bukan saja dari SATPOL PP, melainkan dibutuhkan pula keterlibatan dari masyarakat setempat. Artinya di sini dibutuhkan suatu kerja sama antara POLRI dan Dishub dalam merangkul masyarakat setempat agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan penempatan SATPOL PP pada seTip titik di mana para joki 3 in 1 beraksi, dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dari SATPOL PP sendiri, seperti kerja sama antara SATPOL PP dengan joki dalam pembagian “jatah” dari hasil perjokian. Oleh karena itu, kami melihat hal tersebut bahwa SATPOL PP pun harus diawasi agar menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan ini dilaksanakan dengan cara yaitu pemasangan kamera CCTV diberbagai titik-titik strategis yang dapat mengawasi kinerja dari para SATPOL PP. Sehingga, diharapakan bahwa dengan terdapat alat pemantau yang mengawasi SATPOL PP itu sendiri, maka penyimpangan-penyimpangan itu dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam menjalani pengawasan ini diperlukan suatu koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang berwenang seperti POLRI dengan Dishub.

Solusi kedua yang kami tawarkan yaitu adalah pemberdayaan terhadap joki-joki yang ada.secara jelas dan tegas. Dua dari nara sumber kami, yaitu joki, mereka keduanya pernah ditangkap ketika sedang beroperasi sebagai joki. Dan keduanya pun ditahan. Akan tetapi, salah satu informan mengatakan selama ditahan seminggu, ia tidak diapa-apakan dan hanya di data saja. Sedangkan informan lainnya, mengatakan bahwa ia selama ditahan dua hari, dirinya dijadikan pembantu, seperti memijat para preman yang ada di sana, lalu disuruh untuk melayani para aparat di sana (seperti membuatkan minuman dan makanan). Dari sini kami melihat bahwa tidak ada ketegasan dari para pihak yang berwenang, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan efek jera, atau bahkan mengurangi dan menghilangkan keberadaan joki. Jika, secara jelas dan tegas joki tersebut ditangani dengan pemberdayaan yang baik, maka diharapkan orang-orang yang tadinya memiliki profesi joki, memiliki keterampilan khusus yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, bagi kami, sebaiknya ada suatu perbaikan dalam bentuk penampungan dan pembinaan para joki.

Solusi untuk pemerintah DKI Jakarta secara umum adalah sebaiknya tidak lagi mengutamakan kebijakan yang sifatnya  project oriented. Karena kebijakan yang demikian dapat menimbulkan banyak efek samping yang tidak di duga, misalnya saja 3 in 1 menimbulkan masalah sosial seperti joki. Pemerintah DKI perlu memaksimalkan transportasi umum  dengan perbaikan pelayanan, kuantitas, serta kualitas sarana yang baik. Warga Jakarta membutuhkan transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan terjangkau seTip harinya. Kami yakin jika sarana transportasi publik sudah dibenahi  dengan baik, maka akan lebih mudah untuk memobilisasi masyarakat yang seTip harinya menggunakan kendaraan pribadi menuju tranportasi umum. Hal ini akan menambah partisipasi masyarakat untuk ikut mengatasi kemacetan di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 

Spicker, Paul. 1995. Social Policy: Themes and Approaches. British: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.

 

Byrne, David. 1998. Complexity Theory and the Social Sciences. London: Routledge.

 

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=63574 . Diunduh pada 01 Februari 2013 pukul 22:10

 

http://www.beritajakarta.com/Download/SK/Detail/SK%20GUB%20No.%204104%20Tahun%202003%20PENETAPAN%20KAWSAN%203%20IN%201.pdf Diakses pada tanggal 01 Februari 2013 pukul 23.05 WIB

 

http://megapolitan.kompas.com/read/2011/03/23/20150392/Tak.Heran.apabila.Kemacetan.Sulit.Diurai Diakes pada tanggal 01 februari 2013 pukul 00.13 WIB.

 

 

 

 


[1] Materi Kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Sosial Tanggal 07 Februari 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia.

[2] http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=63574 . Diunduh pada 1 Februari 2013  pukul 22.10

[3] Koran-jakarta.com, Op.cit.

 

[5] http://megapolitan.kompas.com/read/2011/03/23/20150392/Tak.Heran.apabila.Kemacetan.Sulit.Diurai Diakes pada tanggal 5 Mei 2011 pukul 23.50 WIB

[6] Materi Kuliah, Op.cit.

[7] Diana Conyers, (Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm 4.

[8] Materi Kuliah, Op.cit.

[9] Ibid.

[10] Paul Spicker, (Social Policy: Themes and Approaches, British: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, 1995), hlm 3.

[11] Ibid., hlm 4.

[12] Perkuliahan mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Sosial oleh Dody Prayogo, 14 Februari, 2011.

[13] Ibid.

[14]Diana Conyers, Op.cit. hlm 26-7.

[15] Ibid.

[16]David Byrne, (Complexity Theory and the Social Sciences. London: Routledge, 1998), hlm 150.

[17] Ibid.

[18] Ibid. hlm 152.

[19]Beritajakarta. com, Op.,cit.

[20] Wawancara dengan Pak Ridwan, 18 April 2011.

[21] Wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2011 di daerah Jakarta Selatan.

[22] Wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2011 di daerah Jakarta Selatan.

[23] Data ini didapatkan dengan wawancara yang dilakukan di dalam mobil informan pada tanggal 28 April 2011. Sekitar pukul 09.00 WIB. Kami berpura-pura menjadi joki di daerah Blok M dan kami  menumpang di kendaraannya.

[24] Berdasarkan wawancara dengan M.Ridwan, Koordinator Pengendalian dan Pengawalan Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2011.

Makalah Kebijakan Publik : ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS


ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

MAKALAH
TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN : DR. Ir. A.H. RAHADIAN, M.Si

DISUSUN OLEH :
1. M. LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I (MIA 1201010235)
2. AMIN HENDRADIPURA, S.Ag (MIA 120101021)

PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA IDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembahasan tentang potensi kekuatan, kelemahan, proyeksi dan tantangan yang dihadapi oleh suatu sistem pendidikan dengan mendasarkan pembahasan pada sistem “satu pintu” (one door polecy), serta upaya memformulasikan esensi-misi, visi, dan target akhir yang hendak dicapai merupakan suatu langkah antisipatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Hal ini penting dalam rangka menyusun rencana strategis pengelolaan sistem pendidikan nasional, baik dalam level departemen, institusi, maupun birokrasi. Konsekuensi logis yang layak diketengahkan dalam kaitannya dengan analisis posisi dan pengembangan rencana strategis pengelolaan pendidikan adalah arah dan bentuk usaha apa yang mesti dilakukan, serta bagaimana hal itu bisa dilakukan. Konsepsi ini penting dipahami, mengingat selama ini, tidak jarang sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan maksud melakukan inovasi dan mengeliminir berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, justru melahirkan masalah baru yang jauh lebih kompleks. Kondisi tersebut banyak dikontribusi oleh kurangnya sense of responsibility dan common sense dari para perancang dan pengambil keputusan terhadap nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
Mengacu pada wacana di atas, maka makalah singkat ini difokuskan pada analalisis kebijakan peningkatan kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan public yang merupakan produk harapan (the dreams product) dari dunia pendidikan dalam era otonomi pendidikan.
Berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu. Kondisi ini menyebabkan dunia pendidikan semakin jauh dari esensi dan visi-misi yang sebenarnya, yaitu sebagai media transformasi values and cultural heritages serta institusi pembaharu bagi kehidupan masyarakatnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, niscaya kita akan menghadapi masalah yang sangat pelik berkait dengan esensi dan substansi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan wacana otonomisasi pendidikan yang segera akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah analis dan kalangan praktisi berpendapat bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bersifat monolitis, sehingga cenderung mengabaikan sistem disekitarnya termasuk akar budaya dimana pendidikan itu diselenggarakan. Jika pandangan ini benar, maka yang patut disesalkan adalah mengapa hal itu sampai terjadi, lebih-lebih ditengah multikultural masyarakat Indonesia yang dinamis.
Tidakkah hal ini yang menjadi sumbu pemicu gejala disintegrasi bangsa yang saat ini terjadi ?.
Rasionalnya, sistem pendidikan semestinya mampu menjadi instrumen pemersatu dan produsen manusia-manusia teknokrat yang bermoral nasionalis bagi kejayaan bangsa di tengah-tengah dinamika masyarakat global. Hal ini penting dijadikan dasar pengambilan kebijakan berkait dengan masalah-masalah pendidikan dan piranti yang mengiringinya. Pengelolaan sebuah sistem pendidikan pada dasarnya lebih berkaitan dengan bagaimana, mengapa, apa, dan siapa yang dilibatkan dalam mengatur dan memposisikan rencana, proses, target, dan tindak lanjut dari produk pendidikan itu sendiri. Manusia yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam pendidikan, dan kualifikasi apa yang harus ada dan melekat pada diri manusia itu (sebagai produk). Konsepsi ini hendaknya dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat masalah kualitas manusia dalam paradigma masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan.
Model pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia cendrung mengadopsi atau paling tidak mengambil beberapa konsep pendidikan negara lain yang telah maju (seperti Amerika dan Inggris), sehingga sulit dalam pengelolaannya. Di samping itu, ada sejumlah indikator dan satuan gugus kendali yang terabaikan dalam pengelolaannya, yang akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja dari praktisi, dan kualitas produk pendidikan yang jauh dari harapan. Salah satu kunci untuk mengeliminir hal tersebut adalah merancang sebuah strategi pengelolaan yang bersifat terpadu dan sinergis dengan sentral “stake holder”, yaitu kalangan berkepentingan baik yang berada dalam maupun di luar sistem pendidikan.

2. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan makalah ini dibatasi pada analaisis situasi mengenai :
1. Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
2. Masalah dan Isu factual mengenai Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
3. Alasan-alasan mengapa biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diperlukan

3. Tujuan & Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Menganalisa pentingnya kebijakan mengenai biaya operasional sekolah daerah pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Menganalisa permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Menganalisa alasan pentingnya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

Manfaat Penulisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Mengetahui permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Mengetahui alasan pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

BAB II
ANALISA SITUASI

1. Tinjauan Teoritis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Melalui Pendidikan Gratis dalam kerangka Otonomi Daerah

a. Otonomisasi Bidang Pendidikan dalam kerangka Otonomi Daerah

Wacana otonomi dalam bidang pendidikan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, telah menghadirkan sejumlah kekhawatiran di sebagian golongan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang bernaung di bawah kebesaran panji-panji pendidikan. Jika secara nasional dengan sistem pengelolaan satu pintu dan national standard, kualitas pendidikan masih seperti sekarang, bagaimana dengan pengelolaan pendidikan secara otonom oleh daerah, yang secara riil sumber daya yang dimilikinya belum teruji dan tidak merata di seluruh daerah. Tidakkah otonomisasi pendidikan justru melahirkan masalah baru yang cenderung menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk dan tak terkendali secara kualitatif. Kekhawatiran tersebut, oleh sejumlah kalangan khususnya mereka yang berasal dari daerah yang kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya memadai telah dijawab, melalui adagium bahwa hal itu hanyalah salah satu bentuk ketidakrelaan pemerintah pusat dalam menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada daerah. Namun, secara akademis bisa dilakukan refleksi terhadap realitas masyarakat Indonesia yang ada dan akan terus ada dalam balutan multicultur dan rentan konflik, bahwa sesungguhnya otonomisasi pendidikan perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan semua dimensi yang terlibat di dalamnya, khususnya mengenai sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan itu sendiri.
Sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan merupakan dua aspek terpenting dari banyak aspek penting lainnya dalam konstelasi pembangunan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi pendidikan harus didukung oleh analisis dan kebijakan yang komprehensif dan akurat mengenai kedua aspek tersebut. Rasionalnya, bahwa kualitas pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan standar mutu yang ditetapkan untuk diterjadikan. Bila otonomi pendidikan benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka semestinya ada standar nasional yang diberlakukan dan digunakan sebagai dasar pengujian berbagai komponen pendidikan yang dikembangkan oleh daerah, selain standar yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

b. Eksistensi Pengelolaan Sistem Pendidikan

Eksistensi latar sebuah sistem sangat penting dalam menjalankan suatu manajemen, karena produk dari analisis tersebut akan menyajikan seperangkat deskripsi mengenai kondisi sistem itu sendiri secara komprehensif. Kondisi yang dimaksud adalah potensi kekuatan dan potensi kelemahan kondisi internal dari sistem, peluang dan tantangan yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Deskripsi yang komprehensif tentang sebuah sistem sangat bermanfaat dalam membuat perbandingan antara sistem yang telah ada dengan sistem yang sedang dirancang. Bahan utama penyusunan dan perancangan serta esensi-misi dan target yang mesti diterjadikan, dan landasan operasional untuk merancang dan memformulasikan strategi yang kompetitif dengan sistem-sistem lainnya merupakan instrumen pokok dalam perancangan sistem bersangkutan.
Secara umum manajemen operasional menempatkan analisis posisi dan potensi kekuatan serta kelemahan sebagai dasar dalam merumuskan sebuah keputusan (Tilaar, 1993). Artinya, bagaimana potensi kekuatan tersebut dioptimalkan dan dijadikan sebagai acuan mengelola sebuah sistem, dan sebaliknya bagaimana mengeliminir dan jika mungkin menghilangkan potensi kelemahan dalam sebuah manajemen. Konsepsi di atas (analisis kekuatan dan kelemahan) merupakan langkah penting dalam sebuah manajemen sistem.
Dalam manajemen sistem (system management), analisis terhadap kekuatan dan kelemahan merupakan kunci pokok dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu perancangan keputusan (Hellen, 2002). Jika konsep di atas kita hubungkan dengan pengelolaan sistem pendidikan yang bersifat desentralistik, tampak dengan jelas bahwa pendidikan harus dikelola secara profesional dan dengan sistem yang laik, baik secara kualitas maupun birokratis.
Pendidikan merupakan investasi (Devidson, 1989), sehingga pengelolaan pendidikan secara desentralistik minimal mampu mengadopsi dan menterjadikan 4 (empat) tujuan melalui program pendidikan, yaitu: (1) peningkatan potensi diri, yang meliputi; pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan, (2) akses terhadap dunia kerja, (3) pelatihan bermasyarakat (business community), dan (4) pengembangan ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, sistem pengelolaan pendidikan pada dasarnya bisa juga menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem dalam operasionalnya, walaupun secara heuristik harus melewatkan beberapa komponen mendasar dari pendekatan itu sendiri, yaitu unsur propit (keuntungan finansial).
Dilihat dari aspek pengorganisasiannya, desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya sangat kompleks (Bhutankar, 2001). Jika hal itu kita buat pengkatagorian, minimal ada tiga katagori yang bisa dijadikan sebagai unit analisisnya, yaitu: (1) tingakat departemen, yang meliputi; badan-badan dan biro, termasuk dinas Provinsi dan Kabupaten, (2) tingkat institusi, yang meliputi; perguruan tinggi, sekolah menengah umum dan kejuruan, sekolah lanjutan umum dan kejuruan, dan sekolah dasar, dan (3) tingkat operasional, yang meliputi; bidang studi, mata pelajaran, jurusan, dan fakultas. Disamping ketiga level tersebut, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga esensi dan eksistensi dari LSM dan badan swasta yang mengkonsentrasikan kajiannya pada bidang pendidikan. Implikasi konseptual dan operasional dari sistem di atas adalah bagaimana kita mampu meredefinisikan dan mereposisikan secara jelas pada setiap levelnya dan memasukkan analisis posisi serta pendekatan sistem pendidikan itu sebagai bagian yang utuh dari sistem itu sendiri.

c. Analisis dan Pendekatan Sistem Pendidikan

Substansi dari analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya difokuskan pada upaya mengakses dan mengidentifikasi latar alamiah yang komprehensif dan objektif tentang posisi dari sistem pendidikan itu sendiri, dilihat dari perspektif: (1) kelayakan sistem, sub sistem, dan perangkat pengiringnya, (2) prestasi dan performa sistemnya dilihat dari perspektif kelayakan dan standar mutunya dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang ketercapaian dari sistem itu sendiri, secara mendasar dapat dilihat dari: (1) potensi kekuatan dan kelemahan internal dan personal, (2) tujuan, tantangan, dan proyeksi eksternal (Tilaar, 1993; Hellen, 2000).
Perumusan hasil analisis posisi dan pendekatan sistem, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu strategis dan alternatif proyektif dalam rangka; eksistensi sistem, reposisi sistem, mergerisasi, dan follow up dalam bentuk rekomendasi dan desiminasi kepada fihak-fihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dan target dari analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan, secara umum meliputi: (1) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem dan pirantinya, termasuk potensi kekuatan dan kelemahan dari sistem itu sendiri, (2) untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang diagnosa dan prognosa sistem pendidikan, termasuk instrumen substantif yang mendukung dan menghambat sistem, dan (3) untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai isu, kendala, dan peluang pengembangan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, termasuk alternatif strategis pengembangan sistem pendidikan ke depan (future oriented) secara nasional.
Langkah-langkah analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan pada umumnya dapat dijabarkan dalam struktur kerja yang piramidak (Devidson, 1989), yaitu: identifikasi dan redefinisi masalah/isu, akselerasi data dan informasi, reduksional data dan pengolahannya, interpretasi dan triangulasi data, justifikasi simpulan dan follow up, seminari dan desiminasi, serrta rekomendasi. Untuk melakukan analisis posisi dan pendekatan sistem, kita tidak mesti memulainya dari hipotesis, karena dengan pengenalan dan memposisikan ulang berbagai masalah sesuai dengan jenis dan gradasinya, secara otomatis akan terformulasikan hipotesa dari masalah itu sendiri. Upaya mengakses data dan informasi bisa dimulai dari berbagai lini, seperti: (1) unit-unit sistem dan istrumen di bawahnya, (2) laporan kemajuan (progress report) tentang sistem, (3) hasil riset bebagai fihak termasuk LSM dan badan swasta lainnya, (4) produk yang telah dihasilkan (rate product), dan (5) standar mutu sistem pendidikan ideal (standard of quality).
Produk dari analisa terhadap kelaikan/kelayakan sistem tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai parameter indikator kelayakan komponen-komponen sistem itu sendiri. Semua temuan tersebut, termasuk standar mutu yang disepakati (ditetapkan) dapat dinterpretasikan dan diaktualisasikan ke dalam prinsip dasar sebuah sistem, yaitu: kekuatan, kelemahan, proyeksi, dan tantangan serta mutu ideal dari sistem yang dirancang.
Ada sejumlah kondisi yang diprasyaratkan dengan mengacu pada wacana teoritik di atas, yaitu: (1) kualifikasi sumber daya (SDM), (2) kualitas dan kuantitas instrumen, (3) pola dan pendekatan yang regular dan dinamis, (4) standar mutu yang dianut (disepakati), dan (5) iklim yang kondusif serta proyektif (Abraham, 1999). Kondisi awal ini, juga merupakan salah satu unit analisis dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Karena dalam pos/unit analisis pendidikan, pra-kondisi strategi awal dari sebuah rencana analisis strategis. Sebagaimana sudah disampaikan di bagian awal, bahwa tujuan dari analisis posisi sistem pendidikan adalah untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang posisi sistem pendidikan pada waktu tertentu, baik menyangkut kelayakan sub sistemnya (piranti) maupun kelayakan kinerja dari semua komponennya. Oleh sebab itu, maka langkah berikutnya adalah menentukan unit (satuan) dan jenjang analis dari sistem itu sendiri. Artinya, apa yang akan dijadikan sebagai satuan analisis dan pada jenjang berapa hal tersebut akan dilakukan, seperti: (1) unit kerja/institusi, (2) tingkat lokal atau regional, dan (3) sektoral atau lintas sektoral. Dalam konteks ini, mungkin azas dan prinsip manajemen umum yang sering diistilahkan dengan 4 W+H (what, where, when, who, dan how) akan teraplikasikan, walaupun substansi dan visinya telah difokuskan pada masing-masing unit analisis posisi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dalam pengelolaan sistem pendidikan, dari yang paling operasional (sekolah) sampai tingkat manajerial, unsur dan variabelnya sangatlah kompleks, sehingga perlu dilakukan choosing proccess, agar diperoleh gambaran/pilihan, mana yang paling strategis dan proyektif untuk diikut sertakan dalam telaah substansial analisisnya (produk analisis). Ada sejumlah pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan pilihan tersebut, seperti: (1) pendekatan birokratik, (2) pendekatan humanistis, dan (3) pendekatan phenomenologis (Abraham, 1999).
Terdapat berbagai model pendekatan yang mungkin dapat digunakan sesuai dengan jenis dan karakteristik masalah dan standar mutu yang diharapkan, namun dalam analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan, banyak ditentukan oleh peranan kebijakan dan kemauan politik dari berbagai fihak, khususnya para perancang dan pengambil keputusan di tingkat makro maupun mikro. Desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan juga harus memperhatikan beberapa gugus perangkat komponen sistem dan gugus perangkat indikator kinerja sistem tersebut. Secara umum, gugus kendali mutu di atas, meliputi beberapa perangkat lunak dan perangkat keras (software and hardware). Sementara gugus kendali dalam level indikator kinerja, termasuk parameternya meliputi beberapa unit dan satuan analisis situs (analisis lintas sektoral), yaitu: (1) prinsip efesiensi dan efektivitas, (2) prinsip produktivitas, (3) prinsip relevansi, (4) prinsip akseptibilitas, dan (5) prinsip inovatif dan adaptif. Berdasarkan kedua sistem gugus analisis tersebut, kalangan perencanaan dan kalangan analis dapat mendeskripsikan dan melakukan berbagai kombinasi yang akan diaplikasikan oleh para pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai instrumen produk dalam melakukan analisis posisi sistem pendidikan dalam level daerah (loka), regional, dan nasional.
Sistem pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan ekstrenal. Hal ini didukung oleh beberapa rasional, yaitu: (1) sistem pendidikan menerima masukan dari sistem-sistem lainnya, dan memberikan keluarannya kepada sistem tersebut sebagai masukan (masyarakat sebagai konsumen). Lingkungan luar tersebut, termasuk lingkungan kultural, geografis, dan demografis, dan (2) dinamika eksistensi dan posisi sistem pendidikan tidak terlepas dari dinamika proses yang terjadi dalam lingkungannya, dan sebaliknya jika sistem pendidikan mampu memberikan pengaruh atau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan, maka sistem pendidikan akan mampu mengendalikan semua sistem lain yang ada di masyarakat (sebagai kumpulan sistem lain diluar sistem pendidikan). Berangkat dari analisis posisi eksternal desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, maka tampak kedua hal di atas sangat menentukan eksistensi dan substansi dari sistem pendidikan baik untuk saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Satu dimensi lain yang merupakan akumulasi dari berbagai sistem di luar sistem pendidikan yang banyak menentukan kualitas dan produktivitas sistem pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dipahami oleh para perencana dan analis, agar sistem pendidikan mampu memfasilitasi inovasi dalam masyarakat, dan secara otomatis memanfaatkan inovasi tersebut bagi peningkatan degree dan substansi dari sistem pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan yang kontekstual sehingga kita tidak terjebak pada posisi rentan dan sensitif, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi sistem yang lebih besar, seperti disintegrasi bangsa dan nasionalisme.
Berangkat dari analisis konseptual dan empiris mengenai desentrralisasi sistem pendidikan nasional dan cara pengelolaannya, tampaknya kita harus meredifinisi konsep dan beberapa piranti substansial terkait dengan standar mutu yang kita sepakati. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang kompleks seperti halnya sistem pendidikan kita. Langkah ini penting dilakukan sesegera mungkin, mengingat tantangan pendidikan di masa mendatang sangat kompleks dan dinamis. Dengan demikian, produk institusionalnya dapat diharapkan mampu bersaing dalam tataran masyarakat global yang semakin membumi saat ini.
Pentingnya analisis sistem dalam konteks internal dan eksternal pada desentralisasi pendidikan, sangat bergantung pada kelayakan dan standar mutu dari berbagai piranti dan sub unit-unit kerja yang ada (Abraham, 1999), termasuk kualifikasi sumber daya manusianya. Telah dijelaskan di atas, bahwa acuan dasar pengembangan pola analisis sistem dengan pendekatan terpadu banyak dikontribusi oleh lingkungan internal dan eksternal dan akselerasi nilai-nilai budaya dimana sistem itu diaplikasikan.

d. Standarisasi Mutu Sistem Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan, banyak faktor dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kompleksitas mutu pendidikan, banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah). Hal ini secara langsung berkaitan dengan posisi pendidikan sebagai salah satu lokomotif politik pemerintah. Masalahnya sekarang, bagaimana menjadikan pendidikan terlepas dari tendensi dan pesan-pesan politis penguasa yang secara langsung dapat menodai misi dan visi pendidikan itu sendiri (Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan trends masyarakat dan pangsa pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecendrungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi out put dari sistem itu sendiri. Konsepsi ini, penting dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan seputar mutu pendidikan. Di samping itu, dinamika masyarakat dunia, dan isu-isu internasional juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari miss-concention and miss-orientation pengelolaan sistem pendidikan. Pada tingkatan daerah, ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus dijadikan dasar pijakan, yaitu: (1) unit analisis sistem yang tersedia, (2) kelayakan rencana yang disusun, (3) kesiapan sumber daya, (4) alokasi dana yang tersedia, (5) dukungan masyarakat, (6) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor-faktor non teknis, seperti: stratifikasi masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilititasi pasar (pengguna out put). Kelayakan dari masing-masing unit atau faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson, 1989).
Sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia selama ini, memang sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun operasionalnya belum sesuai dengan ide dan konsep awal sebagaimana yang telah disepakati. Ada beberapa instrumental ekstern yang terabaikan, sehingga implementasi dari sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kekurangsiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen pendidikan nasional, sehingga inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem itu tidak terantisipasi dengan baik oleh para pejabat birokratis di daerah.
Jakarta sebagai sentral perancangan dan lahirnya berbagai kebijakan, pada dasarnya telah menerapkan sistem analisis posisi dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan, namun azas dekonsentrasi yang diberlakukan di departemen pendidikan nasional, belum bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih banyak kalangan birokrasi di daerah yang berjiwa “birokratis absolut”, sehingga tidak mampu menerapkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah diujicobakan di beberapa daerah. Kondisi ini membawa dampak pada kemandegan sistem, yang pada akhirnya bermuara pada tidak tercapaiannya standar mutu yang telah ditetapkan.
Kurikulum, sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah (Lasmawan, 2000), namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan “chaos” dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang demokratis dan transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu alternatif yang di duga dapat membawa sistem pendidikan Indonesia kearah itu, adalah dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan). Dengan demikian, benang kusut yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita, secara perlahan dan pasti akan mudah terurai dan dirajut menjadi sebuah kain bermutu dan memiliki kelaikan daya saing yang tinggi.
Berbicara mengenai standar mutu, berarti harus mendiskusikan kembali, manusia Indonesia yang seperti apa yang kita harapkan lahir dari dunia pendidikan. Apakah manusia yang menguasai teknologi tinggi sehingga dunia pendidikan harus mencetak para teknokrat ulung, ataukah kita ingin membangun manusia yang dipenuhi dengan iman dan ketaqwaan yang tinggi sesuai dengan filosophis pembangunan bangsa, atau mungkin keduanya secara bersama-sama dalam satu wujud manusia yang komprehensif (dalam ukuran sosial budaya). Menyadari posisi dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dan sedang berkembang, maka manusia Indonesia yang kita harapkan lahir sebagai produk pendidikan adalah manusia yang berteknologi tinggi dan sekaligus bermoral. Inilah pada dasarnya parameter mutu pendidikan nasional. Penetapan standar mutu ini harus mempertimbangkan berbagai potensi dan kecenderungan masyarakat, sehingga kualitas manusia Indonesia yang lahir melalui dunia pendidikan benar-benar tangguh baik penguasaan teknologinya maupun moral humanisnya.

Pengembangan jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu, diperlukan kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, kemampuan handal dan nasionalisme sejati. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1. peningkatan pemerataan dan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
3. manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (good governance).
Ketiga pilar tersebut mendasari tercapainya visi pendidikan nasional yaitu membangun Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Dengan tidak mengesampingkan cita-cita luhur yang lain seperti Penuntasan Wajib Belajar. Kita juga perlu mengungkit percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada berbagai jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan menengah atas memiliki posisi strategis dalam peningkatan daya saing regional maupun global. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi baru dengan output lulusan-lulusan sekolah menengah tingkat atas yang siap untuk terjun di dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dapat menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda yang baru.
Agar tercapai kemajuan yang terencana, maka kebijakan public bidang pendidikan haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa antara lain : (1) tumbuhnya angkat muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lulusan SMTA lebih dapat diandalkan; (3) penggunaan APBN dan APBD akan tepat sasaran dan bernilai manfaat yang berkepanjangan; (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik; (5) akan menimbulkan kepedulian-kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan

2. Masalah dan Isu faktual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah tingkat atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

World Economic Forum (WEF) baru-baru ini menerbitkan laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013. Seperti halnya laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini menyajikan data yang komprehensif mengenai Indeks Daya Saing Global beserta unsur-unsur pembentuknya. Ada 144 negara yang dicakup dalam laporan tahun ini (tahun 2011 ada 142 negara), dengan sistem pengukuran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada enam tambahan negara yang dicakup, yaitu Seychelles, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Liberia dan Lybia; namun ada empat negara yang tidak dianalisis untuk laporan tahun 2012 ini karena masalah politi dan keamanan (Tunisia dan Suriah) dan karena ketiadaan data (Belize dan Angola). Data untuk mengukur indeks daya saing global tersebut berasal dari survei opini eksekutif di setiap negara dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang berasal dari kantor statistik setiap negara. Berikut ini adalah interpretasi terhadap indeks daya saing global tahun 2012 yang dipublikasikan oleh WEF tersebut.
Diantara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saing tahun 2012 adalah Malaysia (ke 25), disusul Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50. Negara tetangga Timor-Leste menempati urutan terakhir (ke 136). Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kambodia (24 tingkat), Brunei Darussalam (11), Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012. Lihat Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012

Negara 2008 2012 Perubahan
Singapura 5 2 3
Malaysia 21 25 -4
Brunei Darussalam 39 28 11
Thailand 34 38 -4
Indonesia 55 50 5
Filipina 71 65 6
Vietnam 70 75 -5
Kambodia 109 85 24
Timor-Leste 129 136 -7

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke 44), yang meloncat dari posisi ke 54 dari tahun sebelumnya. Lihat Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Daya Saing 55 54 44 46 50
Persyaratan dasar 76 70 60 53 58
Penopang efisiensi 49 50 51 56 58
Faktor inovasi dan kecanggihan 45 40 37 41 40

Indeks daya saing menurut WEF dibentuk oleh 3 unsur utama, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan. Dari ke tiga unsur utama ini, selama tahun 2011-2012 hanya unsur terakhir yang mengalami kenaikan peringkat, walau hanya satu tingkat. Sedangkan dua unsur lain mengalami penurunan peringkat, yang terburuk adalah unsur pertama yaitu persyaratan dasar. Lihat Tabel 5 di atas. Perlu menjadi perhatian bahwa selama periode 2008-2012, unsur persyaratan dasar mengalami kenaikan peringkat dengan cukup tajam (dari 76 ke 58), sedangkan ke dua unsur lain mengalami penurunan. Negara-negara berkembang yang sedang menapak menjadi negara maju umumnya mengalami peningkatan peringkat dalam unsur ini. Jadi Indonesia menunjukkan jejak yang berbeda dengan sebagian besar negara lain dalam pola perubahan daya saing global selama lima tahun terakhir ini.
Dianalisis secara lebih mendalam, terlihat bahwa pilar kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis menunjukkan peningkatan dari keadaan tahun 2011. Sedangkan ke 9 pilar lain menunjukkan penurunan dalam peringkat daya saing. Cukup menonjol adalah pilar efisiensi pasar tenaga kerja, yang merosot dari peringkat 94 dunia menjadi ke 120. Lihat Tabel 6. Aspek ketenagakerjaan inilah penyebab merosotnya daya saing Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 6. Indeks Daya Saing Indonesia menurut Pilar Daya Saing, 2011-2012

Pilar 2011 2012 Perubahan
Kesiapan teknologi 94 85 9
Efisiensi pasar barang 67 63 4
Kecanggihan bisnis 45 42 3
Kelembagaan 71 72 -1
Kemajuan pasar uang 69 70 -1
Besar pasar 15 16 -1
Infrastruktur 76 78 -2
Lingkungan ekonomi makro 23 25 -2
Inovasi 36 39 -3
Pendidikan tinggi dan pelatihan 69 73 -4
Kesehatan dan pendidikan dasar 64 70 -6
Efisiensi pasar tenaga kerja 94 120 -26

Selanjutnya jika dianalisis secara lebih mendalam lagi, maka terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada beberapa beberapa indikator pembentuk indeks daya daya saing. Dari 113 indikator daya saing, jumlah indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan hampir sama, yaitu 52 (naik) dan 51 (turun) sedangkan 10 indikator lain tidak mengalami perubahan. Indikator daya saing yang mengalami peningkatan adalah antara lain peran manajemen profesional, pengguna internet, pendelegasian kewenangan, inflasi. Lihat Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012
Kenaikan Peringkat diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Peran manajemen profesional 18
Pengguna internet 17
Pendelegasian kewenangan 16
Inflasi 15
Pita lebar internet 14
Pelatihan karyawan 13
Kesehatan bank 13
Efektivitas kebijakan anti monopoli 12
Beban prosedur kepabeanan 12
Perilaku etis perusahaan 11
Kemampuan manajemen 11

Adapun indikator daya saing yang mengalami penurunan peringkat diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis, neraca anggaran dan belanja pemerintah, dan paten per sejuta penduduk. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012:
Penurunan Peringkat Diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis -21
Neraca anggaran dan belanja pemerintah -15
Paten per sejuta penduduk -15
Indeks hak memperoleh keadilan -13
Dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha -12
Sambungan telpon tetap -11

Dalam pilar kelembagaan, indikator daya saing yang mengalami kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku etis perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme bagi dunia usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7).
Dalam pilar infrastruktur, indikator yang mengalami perbaikan peringkat adalah antara lain pelanggan telpon gerak (4) dan kualitas pasokan listrik (5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain Sambungan telpon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur transportasi udara (-9).
Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, indikator yang mengalami kenaikan peringkat daya saing adalah antara lain peringkat kredit negara (7) dan inflasi (15), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain neraca anggaran dan belanja pemerintah (-15).
Dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain kematian bayi (3), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha (-12), dampak TBC bagi dunia usaha (-10), dan harapan hidup (-8).
Dalam pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, indikator yang mengalami perbaikan adalah antara lain kualitas pendidikan matematika dan keilmuan (8) dan pelatihan karyawan (13), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain akses internet sekolah (-7) dan tingkat partisipasi pendidikan menengah (-4).
Dalam pilar efisiensi pasar barang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain efektivitas kebijakan anti monopoli (12), beban prosedur kepabeanan (12), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain intensitas kompetisi lokal (-7) dan cakupan dan efek perpajakan (-7).
Dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kerjasama hubungan buruh-pengusaha (7), dan peran manajemen profesional (18), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain biaya redundansi (-6) dan upah dan produktivitas (-6).
Dalam pilar kemajuan pasar uang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain keberadaan teknologi terbaru (2), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indeks hak memperoleh keadilan (-13) dan pembiayaan melalui pasar saham lokal (-5).
Dalam pilar kesiapan teknologi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain pita lebar internet (14) dan pengguna internet (17), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain PMA dan transfer teknologi (3) dan pelanggan internet pita lebar (4).
Dalam pilar besar pasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain pendelegasian kewenangan (16), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain ekspor/PDB (-1).
Dalam pilar kecanggihan bisnis, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kecanggihan proses produksi (5), cakupan pemasaran (5), dan kualitas pemasok lokal (6), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain kuantitas pemasok lokal (-10), sifat keunggulan daya saing (-6) dan kepanjangan rantai nilai (-1).
Terakhir, dalam pilar inovasi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain lelang pemerintah untuk produk teknologi maju (5) dan belanja riset perusahaan (6), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indikator paten per sejuta penduduk (-15) dan jumlah
Penurunan peringkat daya saing Indonesia dari peringkat pada tahun 2012 ini seharusnya membuat pemerintah dan dunia usaha segera mencari jalan keluar mengatasi penyebab penurunan daya saing tersebut. Indeks daya saing global yang dibuat oleh WEF dapat menjadi rujukan untuk menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, dengan belajar dari negara-negara lain yang menunjukkan kenaikan indeks cukup signifikan, dapat dipelajari kebijakan apa yang perlu dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing.
Perbaikan pendidikan dasar menjadi 12 tahun merupakan salah satu factor penting sebagai kebijakan public dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan daya saing global melalui pendidikan. Sehingga penurunan peringkat ilmuwan dan insinyur ini bisa diatasi di masa mendatang sebagai efek dari banyaknya lulusan tingkat sekolah mkenengah atas yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Laporan periodik WEF tahun 2012 ini juga menyertakan kendala-kendala yang menghambat untuk berusaha di Indonesia, antara lain: birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja yang buruk, hambatan peraturan perburuhan, dan lain-lain. (Herry Darwanto : 2012)
Menurut Lukman & Amin (2009: 12-13), berdasarkan survey team Pogram Beasiswa Pendidikan & Kesehatan untuk Keluarga Yatim dan Dhuafa Indonesia (PROSPEKTIFA) OPOCI (One Person for One Childneed’s Indonesia) pada bulan Juni 2012 tahun 2012 diperoleh klasikasi point kebutuhan siswa di luar dana Biaya Operasional Sekolah dan Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN ) adalah sebagai berikut :
1. Dana Kesehatan
a. Biaya Berobat setiap bulan
Rp. 50.000/bln tingkat dasar dan menengah
b. Transport berobat setiap bulan
Rp. 20.000/bln tingkat SD/MI/SMP/MTs
2. Dana Pendidikan
a. Uang SPP tambahan di luar BOS
Kategori : Non SSG (Standar Sekolah Gratis)
1. Rp. 5.000 – 25.000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000 – 30.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 40.000 – 75..000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
b. Biaya Transport harian
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 3000 – 5000 / hari tingkat SD/MI
2. Rp. 5000 – 10.000 / hari tingkat SMP/MTs
3. Rp. 5.000 – 10.000 / hari tingkat SMA/MA/SMK/MAK
c. Biaya Seragam dan Sepatu
Kategori : Standar Sekolah Gratis (SSG) dan Non SSG
1. Rp. 120.000/tahun tingkat SD/MI
2. Rp. 240.000/tahun tingkat SMP/MTs
3. Rp. 240.000–360.000 / tahun tingkat SMA/MA/SMK/MAK
d. Biaya Buku tulis siswa
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 5000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 15.000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
e. Buku Pelajaran/LKS di luar BOS buku
1. Rp 75.000 / semester tingkat SD/MI
2. Rp. 100.000/semester tingkat SMP/MTs.
3. Rp. 150.000/semester bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK

Dari data di atas sudah tergambar bahwa tingginya biaya pendidikan di tingkat sekolah menengah pertahun sebesar Rp. 4.938.000,- ( empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pertahun biaya pendidikan di sekolah menengah tingkat atas. Biaya tersebut di luar SPP dan dan pungutan lain seperti ujian tengah semester, ujian semester dan ujian akhir.
Lulusan sebuah jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) seharusnya merupakan siswa-siswi berkemampuan tinggi, cerdas, berwawasan kebangsaan, bermutu, terampil atau ahli, profesional, mandiri, mampu belajar sepanjang hayat dan memiliki kecakapan hidup. Walaupun berasal dari keluarga tidak mampu. Maka dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas ini akan mampu meningkatkan dayasaing pendidikan bukan saja tingkat regional juga tingkat internasional. Sehingga peserta didik akan mampu menjadi insan harapan bangsa dan keluarga Indonesia baik si Miskin maupun si Kaya.

Untuk itu, perlu terobosan program pendidikan gratis bagi seluruh siswa tingkat SMTA sehingan mereka dapat mengecap pendidikan yang layak dan mampu bersaing dengan keluarga berkemampuan tinggi. Diharapkan dapat menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai tetapi tidak dibebani oleh biaya pendidikan yang tinggi dan mampu mengikuti proses pembelajaran hingga tuntas 12 tahun.

3. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui kebijakan pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas sudah layak untuk digulirkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Amanat dari undang-undang dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 :“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut menurut atas otonomi dan tugas pembantuan
(2) Pasal 31 Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.
(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
Selain produk-produk hukum di atas, pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis di sekolah menengah tingkat atas adalah pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% sehingga kebijakan ini sangat mungkin untuk dilaksanakan.

BAB III
ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Kebijakan pendidikan saat ini di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan belum optimalnya kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.
Sekarang ini dengan akan berlakunya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan pendidikan di Indonesia akan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat . Untuk itu dengan melihat kondisi tersebut sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan yang dinilai selama ini menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas mengingat pendidikan sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (kabupaten sepenuhnya) setelah pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat.
Sudah saatnya pemerintah daerah yang sudah mampu dan mendapatkan penghasilian asli daerah cukup signifikan untuk membuat kebijakan pendidikan dasar 12 tahun sehingga bantuan biaya operasional pendidikan tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar tetapi merambah ke pendidikan tingkat menengah atas.

2. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985; 3).
Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).
Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;
1. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya
2. penetapan standar materi pelajaran pokok
3. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
6. penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi
7. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang diakui secara internasional
8. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
10. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
Kewenangan pada poin ke-4 sangat memungkinkan untuk melakukan kebijakan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMTA secara menyeluruh dengan melihat dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dan APBD propinsi.

3. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut;
1. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3. mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis
4. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pada poin (1) diatas sangat kondusif menjadi pijakan untuk membuat kebijakan publik yang berorientasi untuk membantu masyarakat miskin (dhuafa) dan yatim piatu agar terus dapat mengecap pendidikan sampai tingkat SMTA.

BAB IV
REKOMENDASI TERPILIH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Kriteria Penilaian Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan terkait masalah etika dan moral. (Rahadian, Dr.Ir A.H., M.Si : 2012) Rekomendasi pada dasarnya pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah :
1. Dapat ditindak lanjuti (actionable)
2. Bersifat prospektif
3. Bermuatan nilai selain fakta
4. Etik
Berikut tabel penilaian alternatif kebijakan mengenai implementasi sekolah gratis ditingkat SMTA :
NO KRITERIA ALTERNATIF KETERANGAN
A* B** C***
1 Technical feasibility 80 90 90
2 Economic Financial Feability 70 80 80
3 Political Viability 80 90 90
4 Administratif Operability 70 90 80
JUMLAH NILAI 300 350 340

Keterangan :
*) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun.
**) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

***) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Dilihat dari kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah hampir mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis seperti halnya altrernatif kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut telah mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.
2. Rekomendasi Kebijakan Terpilih
Dari kriteria penilaian tabel di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih adalah alternatif kebijakan pembebasan iuran sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) tingkat SMTA. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

3. Strategi Implementasi
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dilakukan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan tujuan kebijakannya adalah melakukan intervensi dan implementasi adalah kegiatan intervensi tersebut ( Rahadian, 2012).
Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih di atas adalah sebagai berikut :
a. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
b. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
c. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
d. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
e. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat terealisasi dengan baik.
f. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
h. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hasil analisa kebijakan menurut kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan.
b. Hasil analisa kebijakan kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
c. Hasil analisa kebijakan kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
d. Hasil analisa kebijakan kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
e. Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih adalah sebagai berikut :
1. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
2. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
3. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
4. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
5. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat tyerealisasi dengan baik.
6. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
8. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

2. Naskah Kebijakan

Dari analisa ke-empat kriteria penilaian alternatif kebijakan di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih untuk menjadi naskah kebijakan publik adalah : ” Kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)”. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, David. (1999). Quality Controll: New Approach in Our Bussiness. New York: McMillan, Co.
Bhutankar, David. (2000). Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries. http://www. webster@bhutankar. bhutan.ac.uk
Devidson, Roger H. (1989). Breaking Up Those Cozy Trangle: An Imposible Dreams. New York: Pranger, Inc.
Ginandjar, Kartasasmita. (1993). Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJPT-II. Surabaya: Gema Kliping.
Hellen, C.R. (2001). Educational Programs of Indonesia: Polecy and Practice. http://www.ind.edu/ ~wwwitr/docs/ hellen/ indec.html
Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI, http://www.beasiswaopoci.wordpress.com
Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan Operasionalisasi Pembelajaran IPS yang Ramah Lingkungan. (Makalah). Program Pascasarjana UPI Bandung.
Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.
Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. (1993). Deregulasi Pendidikan Nasional dalam Implementasi UU Nomor 2 Tahun 1989 dalam Repelita VI. Buletin LPMP Nomor 4 Februari 1993.
Tim Perencanaan STKIP. (1997). Pengembangan Renstra STKIP Singaraja Bali. STKIP Singaraja.
Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahab, Azis. (1999). Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.