ITK IPB Gelar Saresehan Lintas Angkatan


Sarasehan Lintas Angkatan, Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan (Prodi ITK) IPB
image

Jauh sebelum poros maritim dunia dikumandangkan, 32 tahun yang lalu IPB telah menggagas pembentukan program studi baru, yaitu Prodi ITK dimana proses inisiasi dimulai pada tahun 1983.

Kemudian, pada tahun 1985-1989, inisiasi IPB diadopsi secara nasional melalui Proyek Pengembangan dan Pendidikan Ilmu Kelautan (Marine Science Education Project). Proyek ini telah mendirikan mendirikan prodi ITK di 6 universitas, dengan ciri khas tersendiri, yaitu:

●      Institut Pertanian Bogor: Eksplorasi Sumberdaya Hayati Laut

●      Universitas Riau: Lingkungan Laut

●      Universitas Diponegoro: Budidaya Laut

●      Universitas Hasanudin: Budidaya Laut

●      Universitas Sam Ratulangi: Farmakologi Laut

●      Universita Pattimura: Eksplorasi Sumberdaya Hayati Laut

Keenam prodi ITK ini memiliki fasilitas peralatan, kapal riset dan stasiun lapang yang tergolong canggih di Asia Tenggara pada era itu. Melalui proyek ini juga telah disekolahkan 160 PhD dan banyak master.

Sebagai pionir prodi ITK, saat ini IPB telah menghasilkan sekitar 1600 lulusan yang tersebar di hampir seluruh negara kepulauan Indonesia dan luar negeri dengan berbagai profesi dan masih mempertahankan semangat ITK.

Bonar P. Pasaribu (Inisiator Prodi ITK di IPB dan Nasional, serta Guru Besar Akustik Kelautan, IPB) menambahkan bahwa IPB lebih siap sehingga mendahului membuka angkatan pertama prodi ITK pada tahun 1987. Kemudian diikuti oleh 5 universitas lainnya pada 3 tahun kemudian. Prodi ITK IPB memiliki 4 fokus utama dalam menunjang eksplorasi sumberdaya hayati laut, yaitu: Oseanografi dan Biologi Laut untuk kompetensi keilmuan dasar kelautan, serta Inderaja & Sistem Informasi Geografis dan Akustik & Instrumentasi Kelautan. Bonar juga menegaskan bahwa kepeloporan IPB juga dibuktikan dengan diakreditasinya program studi ITK IPB secara internasional (akreditasi IMarESTwww.imarest.org) pada tahun 2014.

Indra Jaya (Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Guru Besar bidang Akustik, Instrumentasi dan Robotika Kelautan IPB) menambahkan bahwa sejak 2013, IPB sudah menetapkan mandat baru yang tertuang dalam statuta IPB, yaitu: Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika (yang tadinya hanya Pertanian untuk menghasilkan pangan sebagaimana pidato Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama pembangunan kampus IPB). Indra menambahkan bahwa saat ini sedang digagas arsitektur kelembagaan IPB menuju 2045, dimana bukan tidak mungkin Prodi ITK menjadi Fakultas ITK atau malah IPB melahirkan suatu universitas baru, yaitu Universitas Ilmu dan Teknologi Kelautan.

Bonar menambahkan bahwa memang sudah seharusnya Indonesia memiliki Universitas Ilmu dan Teknologi Kelautan, seperti negara-negara lain, yaitu: Taiwan yang hanya sebesar Jawa Barat memiliki National Taiwan Ocean University di kota kecil bernama Keelung (sekecil Pelabuhan Ratu), kemudian Tiongkok memiliki dua universitas, yaitu: Shanghai Ocean University dan University of Ocean Science and Technology di Qin Dao. AS memiliki Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego dan Jepang memiliki University of Marine Science and Technology di Tokyo.

Bonar mencontohkan Jepang, mereka mencurahkan seluruh perhatian akademik mereka sejak 1946 (setelah kalah perang dunia kedua) untuk mencari pangan di laut. Sampai saat ini pemerintah Jepang denga menyediakan fasilitas laboratorium, serta beberapa kapal riset untuk PT dengan ukuran rata-rata di atas 1000 GT. Namun sayang, Indra menegaskan bahwa pengadaan sarana di kampus berjalan lamban, serta anggaran terbatas untuk menunjang pendidikan kelautan. Sebagai catatan, peralatan laboratorium dan kapal riset di IPB telah usang dan rusak karena berusia lebih dari 25 tahun.

Tanggung jawab IPB seperti tertuang dalam statuta, “kelautan” maka menurut Bonar ITK bertanggung jawab untuk mengisinya dengan: pangan, energi, kedaulatan dan basis ekonomi, karena ini ada di laut. Kemudian hari, perkembangan akademik di laut akan berkembang nano technology, robotika, sensor, bioteknologi dan etika. Indra menambahkan bahwa ITK pun mengembangkan teknologi roket (command and control). Bidawi Hasyim (Ahli Peneliti Utama LAPAN) menambahkan bahwa untuk pembangunan kelautan menuju poros maritm dunia, kita memerlukan teknologi satelit untuk penginderaan jauh. LAPAN memiliki data satelit seluruh Indonesia, mulai dari resolusi rendah (Terra/Aqua, NOAA, dll), resolusi menengah (Landsat) dan tinggi (SPOT). Data ini bisa diperoleh dengan gratis karena sudah dianggarkan oleh negara. Data satelit dapat dipergunakan untuk pemetaan dan pemantauan sumberdaya laut/pesisir, pemetaan pulau-pulau kecil terdepan, kelayakan lokasi budidaya laut, dinamika laut, identifikasi kapal, dll.

Selain itu, Alan Koropitan (Lektor Kepala bidang Oseanografi) mengingatkan bahwa lingkungan sudah berubah dengan adanya pencemaran dan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah persoalan sains yang harus diselesaikan secara akademik, namun sayangnya saat ini berkembang menjadi isu politik karena terkait dengan pembatasan emisi gas rumah kaca yang dapat mengganggu ekonomi suatu negara. Ancaman perubahan iklim perlu upaya nyata untuk beradaptasi, untuk itu Alan mengusulkan untuk merestorasi pesisir sebagai upaya adaptasi alami, yaitu upaya mengembalikan sistem lingkungan pada kondisi semula. Bukan sekedar menutup suatu kawasan ataupun menamam mangrove atau transplantasi karang semata. Ini hanya sekedar rehabilitasi, bukan restorasi.

Terkait adaptasi dalam bidang perikanan laut, Alanmenambahkan bahwa perlu adanya pembenahan dan ekspansi lahan budidaya laut. Indonesia saat ini masih memanfaatkan 117 ribu ha dari 12 juta ha potensi yang ada. Upaya adaptasi lainnya adalah memperkuat layanan prediksi iklim dan laut serta pembenahan tata kelola riset, kebijakan dan data kelautan. Dengan karakteristik oseanografis tertentu, Alan mengusulkan perairan selatan Jawa dan Laut Arafura menjadi daerah cadangan ikan masa depan.

Ayi Rahmat (Praktisi energi terbarukan dan dosen IPB) mengingatkan bahwa potensi energi terbarukan di laut sangat menjanjikan karena sudah tersedia banyak rancangan dan aplikasinya misalnya: energi gelombang menggunakan buoy di AS (satu power buoy bisa memanen 40 KW), ini cocok untuk desa-desa pesisir, kemudian Oregon State University mengembangkan Wave Park, ada juga Pelamis Wave Power di Portugal, dll. Selain gelombang juga terdapat energi pasut, arus dan OTEC.

Pada akhir acara, telah dideklarasi Himpunan Alumni ITK IPB, yang intinya adalah IPB dan alumni siap menjawab panggilan Indonesia menuju poros maritim dunia. Kemudian, membentuk pengurusan pertama dimana Presidium Alumni ITK IPB terdiri dari: Ilan Rohilan, Agus Soesilo, Agus Trisulo, Syarief Budhiman, Alan Koropitan, Tri Hartanto, Heidi Retnoningtyas, Ferdy Gustian dan Anggi Afif Muzaki, serta Sekjen: Arief B. Purwanto.

BAHAN MAKALAH / KULIAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN : PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM


BAHAN MAKALAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN

http://www.rinastkip.wordpress.com

  PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM 
Pendidikan merupakan sebuah sistem yaitu komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kapada yang membutuhkan.
Sistem pendidikan yang berlaku adalah pendidikan formal, non formal dan in formal, untuk itu kita harus mampu menggunakan sistem pendidikan
yang  telah tersedia dengan sebaik- baiknya.

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai  suatu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan secara umum adalah membawa anak kearah tingkat kedewasaan. Suatu pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha.
Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang  ada pada diri  peserta didik itu  ( antara lain  :  bakat,  minat, kemampuan dan keadaan jasmani). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti : pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar ( yang pengetahuan, sikap dan keterampilan ) setelah selesainya suatu proses mengajar tertentu.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979) menjelaskan pula “pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur, Kurikulum dan peralatan atau fasilitas”.
Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap unsur dalam sistem pendidikanyang berkaitan dan pengaruh mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsure tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan itu. Oleh kaarena itu dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan, setiap unsure pokok dalam system sistem    pendidikan   harus    mendapatkan   perhatian    dan  yang utama.

B. PENGERTIAN SISTEM
Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi fingsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Kesamaan lain dapat dilihat melalui ciri-cirinya sebagaimana disebutkan dalam buku akta mengajar V  Depdikbud, 1984) yang meliputi : (a) adanya tujuan,(b) adanya fungsi untuk mencapai tujuan ,(c) ada bagian komponen yang melaksanakan rungsi-fungsi tersebut,(d) adanya interaksi antara komponen satu saling hubungan, (e) adanya penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan,(f) adanya proses transformasi, (g) adanya proses umpan balik untuk perbaikan dan (h) adanya daerah batasan dan lingkungan.
Setiap sistem mempunyai tujuan. Tujuan ini merupakan akhir dari apa yang dikehendaki oleh suatu kegiatan. Tujuan suatu lembaga pendidikan ialah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai fungsi yang beraktivitas. Misalnya seorang manusia agar dapat hidup dan menunaikan tugasnya didalam dirinya diperlukan adanya fungsi koordinasi dan penggerak, fungsi pernafasan, fingsi peredaran darah fungsi perencanaan makanan dan lain-lain.
Mengapa pendidikan di katakana sebagai system ?. karena di dalam pendidikan terjadi kesatuan unsure-unsur pendidikan (peserta, pendidik, interaksi edukatif , tjuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan) yang semuanya saling berinteraksi secara fungsional (sesuai dengan fungsinya masing-masing) yang memperoleh masukan menjadi keluaran (pengetahuan, sikap dan ketrampilan).

C. KOMPONEN DAN HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN DALAM PENDIDIKAN  
Agar terlaksana masing – masing fungsi yang menunjang usaha pencapaian  tujuan, di dalam suatu sistem diperlukan bagian – bagian yang akan melaksanakan fungsi tersebut. Bagian suatu sistem yang melaksanakan fungsi untuk  menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem itu terdiri atas komponen – komponen dan masing – masing komponen itu mempunyai fungsi khusus.
Semua   komponen   dalam   sistem   pembelajaran   haruslah   saling berhubungan  satu  sama lain.  Sebagai  misal  dalam proses pembelajaran di sajikan  penyampaian pesan melalui media, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu memberikansinar. Jika aliran listrik tidak berfungsi, akan menimbulkan kesulitan bagi guru dalam melangsungkan pembelajaran. Dengan  dasar inilah, pendekatan sistem dalam pembelajaran memerlukan lubungan antara komponen yang satu dengan lainnya.
Penggabungan yang menimbulkan keterpaduan yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, para guru sebaiknya berusaha menjalin keterpaduan antara sesama guru, antar guru dengan siswa, atau antar materi,guru, media, dan siswa. Sebab apalah artinya materi yang disiapkan kalau tidak ada siswa yang menerima. Demikian juga sebaliknya.
Di depan dikatakan bahwa komponen adalah bagian dari system yang melaksanakan fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan system. Karena pendidikan di katakana sebagai system maka komponen-komponen  pendidikan itu meliputi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan dan lain-lain yang menunjang usaha mencapai tujuan system.
 

D. PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL, IN FORMAL SEBAGAI SEBUAH SISTEM
1.  LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
a. Arti Sekolah :
Membahas masalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu mi dikatakan formal karena diadakan di sekolah/ tempat tertentu, teratur sistematis,   mempunyai jenjang  dan   dalam  kurun  waktu  tertentu,   serta berlangsung mulai dari TK sampai PT, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan mengikuti peraturan pemerintah atau undang-undang.
Pada   umumnya   lembaga   formal   adalah   tempat   yang   paling seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah membina generasi  muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan varakai
Bagi   pemerintah   karena   dalam   rangka   pengembangan   bangsa di butuhkan pendidikan, maka jalur yang ditempuh untuk mengetahui out putnya secara kuantitatif maupun kualitatif.
Oleh karena itu apa sebetulnya sekolah itu ?
Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala nya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.
1). Membantu    lingkungan    keluarga    untuk    mendidik    dan    mengaja,  dan memperdalam / memperluas, tingkah laku anak / peserta yang di bawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat
2).   Mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum agar :
a)    Peserta didik dapat bergaul dengan guru, karyawan dengan temannya sendiri dan masyarakat sekitar.
b)    Peserta didik belajar taat kepada peraturan / tahu disiplin.
c)    Mempersiapkan peserta didik terjun di masyarakat berdasarkan norma – norma yang berlaku.
b.  Jenjang lembaga pendidikan formal yaitu :
1)    Pendidikan dasar         : TK & SD
2)    Pendidikan menengah     : SMTP dan SMTA (umum dan kejuruan)
3)    Pendidikan Tinggi : Jenjang D1, D2, D3, S1, S2 dan S3

  1. Umum : Universitas dan Institut
  2. Sekolah Tinggi Kejuruan
    c.  Jenis lembaga pendidikan formal:

    Di dalam pendidikan formal terdapat tujuan yakni tempat menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap pakai. Maksudnya bahwa orang yang tidak sama, orang yang berpendidikan lebih siap pakai di masyarakat dari pada orang yang tidak berpendidikan.

 

 

2. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang di selenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan. Komponen yang di perlukan harus disesuaikan dengan keadaan anak / peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan, antara lain :
a.    Guru atau tenaga pengajar atau pembimbing atau tutor
b.    Fasilitas
c.    Cara menyampaikan atau metode
d.    Waktu yang dipergunakan
Pendidikan ini juga dapat di sesuaikan dengan keadaan daerah masing – masing.

Siapakah yang menjadi Raw Inputnya ?
a. Penduduk usia sekolah yang tidak sempa masuk sekola /pendidikan formal atau orang dewasa yang menginginkannya. Mereka yang drop out dari sekolah / pendidikan formal baik dari segala jenjang pendidikan
Mereka yang telah bekerja tetapi masih ingin mempunyai keterampilan tertentu.
b. Mereka yang telah lulus satu tingkat jenjang pendidikan formal tertentu letapi tidak dapat meneruskan lagi.
Dilihat dari raw input di atas pendekatan pendidikan non formal bersifat dan praktis serta berpandangan luas dan berintregrasi satu sama akhirnya bagi yang berkeinginan dapat mengikutinya dengan bebas juga berikat dengan peraturan tertentu.
Menurut surat keputusan menteri Dep. Dik. Bud nomor : 079/0/1975. Tanggal I7 April 1975, bidang pendidikan non formal meliputi:
1.    Pendidikan masyarakat
2.    Keolah ragaan
3. Pembinaan generasi muda
Oleh   kerena   ketiganya   ini   mempunyai   fungsi   dan   tugas   untuk mengemban pendidikan yang dapat diperinci sebagai berikut:         ,
1. Fungsi dan tugas pendidikan masyarakat:
a). Fungsi:    :
1). Membina program kegiatan dan kurikulum latihan masyarakat’
2). Mengurus dan membina tenaga teknis pendidikan masyarakat.
3). Mengurus dan membina sarana pendidikan masyarakat.
b). Tugas :
1). Menyusun   program   kegiatan   dan   memberi   petunjuk   serta pengarahan kepada orang yang bergerak dibidang masyarakat.
2).  Mengendalikan dan menilai tenaga teknis serta menggunakan saran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3).   Membimbing   dan  mengendalikan   kegiatan   usaha  di   bidang pendidikan masyarakat.
2. Fungsi dan tugas keolahragaan . Fungsinya :    : ,
a.  Membina program olah raga dengan kurikulum pendidikan luar sekolah.
b.  Mengurus tenaga tehnisnya dan sarana prasarananya.
3. Contoh Lembaga Yang Terkait Dengan Pendidikan non Formal:
a). Pendidikan masyarakat:
1).  PLPM ( Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat) :
(a). Raw inputnya adalah mereka yang putus sekolah / pendidikan formal dan atau mereka yang belum pernah sekolah.
(b). Latihannya dapat berjudul :
(1) Menjahit, memasak, merias.
(2)Dekorasi, reparasi , fotografi
(3) Pertukangan dan pembengkelan
2). PKK Remaja:
(a). Pembinanya : Kepala Desa
(b). Latihannya    : Aneka ragam keterampilan, tergantung keuangandesa tersebut.
3). Perpustkaan Masyarakat:
(a). Pembinanya     : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(b). Materinya       : Buku-buku tuntunan praktik untuk keperluan hidup
di hari nanti.
(c). Sasarannya       : Sampai tingkat Kecamatan .
4). Kursus Penyelenggaraan Swasta :
(a). Pembinanya   : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(b). Macamnya    : Menjahit, memasak, merias, mengetik, akuntansi,
komputer, monter dan lain-lain.
b).  Keolahragaan :
1)    Pembina utama : KONI ( Komite Olahraga Nasional ) Lembaga
2)    organisasi : PSI, PBSI, PBVSI dan lain-lain.
3)    Anggota :  mereka yang berminat dan disiplin serta sanggup mematuhi AD dan ART.
c).  Pembinaan Generasi Muda
Yang termasuk didalam pembinaan generasi muda , untuk lembaganya dapat meliputi :
1)    pramuka dengan organisasinya dari Kwarca sampai dengan Gugus depan
2)    OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah.
Organisasi ini berkaitan dengan tugas demi lancarnya suatu sekolah / pendidikan formal jenjang menengah.
3)    Adanya  organisasi pemuda luar sekolah
4)    BAKOPAR ;Badan Koordinasi Pembinaan Remaja
Usahanya untuk membina remaja yang terkena narkotika dan kenakalan remaja serta lainnya yang sejenis.

3. LEMBAGA PENDIDIKAN IN FORMAL
Pendidikan in formal ini terutam berlangsung di tengah keluarga Namun mungkin juga berlangsung di lingkungan sekitar keluarga tertentu , pcrusahaan, pasar, terminal dan lain – lain yang berlangsung setiap hari tanpa ada batas waktu.
Kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, (tak terbatas ), dan tanpa adanya evaluasi. Adapun alasannya diatas  pendidikan in formal ini tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang / peserta didik.
Pendidikan ini dapat berlangsung di luar sekolah, misalnya di dalam atau masyarakat, tetapi juga dapat pada saat di dalam suasana formal / sekolah, misalnya saja waktu istirahat sekolah, waktu di kantin, atau pada waktu saat pemberian pelajaran tentang keadaan  guru mengajar, atausaat guru memberikan tindakan tertentu kepada anak..
Pendidikan informal ini mempunyai tujuan tertentu, khususnya untuk keluarga / rumah tangga, lingkungan desa, lingkungan adat.
Contohnya keluaga, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum kawin merupakan sebuah lembaga pendidikan, dimana ayah ibu sebagai pendidik dan anak sebagap peseta didik. Orang tua pemegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Maka orang tua sebagai peletak dasar-dasar pandangan hidup dn pembentuk pribadi anak-anaknya.
Dalam keluarga anak menerima pengalaman pertama dalam menghadapi sesamanya atau bergaul antar manusia dan dalam menghadapi dunia sekitarnya. Hal itu sebagai hasil dari pendidikan orang tuanya, bagaimanapun keadaan kehidupan orang tua.

Pendidikan Kedinasan

Setelah tahun lalu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) menuai kontroversi, tahun ini keluar lagi peraturan yang mengatur tentang pendidikan, namun kali ini lebih dikhususkan kepada pendidikan kedinasan. Iya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sudah disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

Saat UU BHP disahkan, banyak pihak yang khawatir dengan akan makin mahalnya biaya pendidikan di negeri ini, karena perguruan tinggi diharapkan mampu mengelola pendanaannya secara mandiri, meski harus dengan mengutamakan prinsip nirlaba. Dan sepertinya apa yang dikhawatirkan itu terbukti. Biaya kuliah sekarang ini makin mahal. Salah satu solusi, kita bisa mengarahkan anak atau adik kita yang baru lulus SMA untuk masuk ke sekolah kedinasan, karena kuliah di sana gratis. Karena pada pasal 1 ayat (1) dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa :

Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

Meskipun di satu sisi kita sudah seringkali melihat kebobrokan yang terjadi di sekolah tinggi kedinasan, tapi kita harus bisa memilah, itu hanya perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saya percaya ketika awal masuk sekolah kedinasan itu mereka tidak bertujuan atau bercita-cita begitu lulus ingin jadi preman.

Saat ini perguruan tinggi sudah banyak yang membuka jurusan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam hal mengelola negara (misalnya administrasi tata negara, perpajakan), dari sisi ini sih menurut saya tidak perlu lagi dibuka sekolah khusus kedinasan, karena sudah disediakan oleh sekolah tinggi atau perguruan tinggi secara umum, kecuali akademi militer atau akademi kepolisian, mungkin. Tapi, dengan catatatan bahwa biaya pendidikan di perguruan tinggi umum (negeri/swasta) itu harus benar-benar terjangkau jika tidak bisa digratiskan.

 

 

Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Satuan pendidikan penyelenggara

Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Apalagi pemeritah akan segera memberlakukan moratorium pendirian Perguruan Tinggi (PT) dan pembukaan program studi per 1 September 2012. Dengan PJJ – walau tetap harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan- PT bisa meningkatkan daya tampungnya agar target pemerintah dapat mencapat target Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi sebesar 30% pada tahun 2015.

Kini PJJ bisa diselenggarakan oleh PT selain Universitas Terbuka. Landasan formalnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaraannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Fungsinya adalah sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

Berbagai rambu-rambu pun sudah dibuat agar PJJ tidak melupakan mutu lulusan, atau sekedar mengejar target jumlah lulusan. Walaupun demikian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar fungsi dan tujuan tersebut sesuai dengan kebijakan.

Pertama, PJJ yang sarat dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memerlukan kesiapan infrastruktur TIK di daerah yang menjadi sasaran. Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital (digital divide) secara geografis, baik antara kota dengan daerah atau antara Jawa dengan pulau Jawa. Jika sekedar mengirimkan e-book atau berkas elektronik melalui pos atau email, kesenjangan tersebut mungkin belum terasa. Ketika bahan ajar PJJ menerapkan teknologi multimedia – misalnya computer assisted learning atau jenis media interaktif lainnya – maka keandalan jaringan komunikasi data menjadi syarat utama.

Kedua, PJJ memerlukan kemandirian dan disiplin dari peserta didik untuk menyediakan waktu khusus untuk belajar sendiri. Tanpa motivasi dan disiplin, peserta didik tidak bisa memanfaatkan PJJ secara optimal. Ada sinyalemen bahwa dengan pendidikan secara tatap muka saja, proses belajar-mengajar masih menghadapi kendala dalam transfer IPTEKS, apalagi dengan PJJ yang meminimalkan tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik.

Ketiga, PJJ memerlukan kondisi awal yang ideal, yakni peserta didik relatif melek TIK, yaitu mempunyai computer iteracy atau internet iteracy yang memadai. Harus diakui bahwa teknologi komputer dan internet sudah semakin populer. Namun, popularitas penggunaan internet tidak berbanding lurus dengan produktifitas pemanfaatannya untuk mendukung proses pendidikan. Peserta didik harus menahan godaan dari penggunaan internet atau komputer hanya untuk bersenang-senang atau sekedar gaya hidup.

Keempat, PJJ memerlukan kesiapan dosen, yang harus menyediakan waktu sebelumnya untuk menyediakan bahan ajar, apalagi jika bahan ajarnya tersebut berupa media interaktif yang memerlukan upaya khusus. Ada sinyalemen bahwa dosen lebih enak mengajar secara tatap muka. Tinggal bicara atau menulis di papan tulis, proses perkuliahan pun bisa mudah diselesaikan. Memang sinyalemen tersebut bisa benar atau salah, namun membuat sumber ajar untuk PJJ tidaklah mudah, apalagi bahan ajar tersebut tidak menghilangkan aspek pedagogik atau upaya peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kelima, PJJ memerlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaranya. Jika tidak, PJJ bisa menjadi cara legal untuk memperoleh gelar secara mudah. Permendikbud memang sudah membuat regulasi yang tergolong ketat. Dan tidak setiap PT bisa mendapat izin penyelenggaraan PJJ karena harus melalui proses persetujuan yang tidak mudah untuk dilewati. Namun, pengawasan tetap harus bisa dilakukan secara berkelanjutan agar bisa mendeteksi penyimpangan. Mengajukan usulan penyelenggaraan PJJ mungkin bisa diusahakan oleh beberapa PT, namun implementasi di lapangan bisa menjadi persoalan lain.

Jika kelima faktor tersebut bisa diatasi, PJJ menjadi opsi yang layak untuk meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan tetap menjaga kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Soal mutu lulusan jika dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan tinggi jelas bukan sesuatu yang gampang. Saya kutip aja beberapa pasal pada UU Sisdiknas atau UU DIKTI yang baru disyahkan oleh DPR pada tanggal 13 Juli 2012.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. (Pasal 1 UU Sisdiknas)

Pendidikan Tinggi bertujuan: (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan paradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) d. terwujudnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Pasal 5 UU DIKTI).

 

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

 

Berdasarkan Peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

 

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

  1.  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
  2. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
  3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,  tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan.   memiliki kelainan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, sattuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan

 

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang MemilikiPotensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

  1.  Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
  2. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intlekektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

 

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa  program percepatan jika memiliki  potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;

memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan  program pengayaan.

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

 

Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kelas biasa;

b. kelas khusus; atau

c. satuan pendidikan khusus.

 

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

 

 

Pendidikan Layanan Khusus

 

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

a. terpencil atau terbelakang;

b. masyarakat adat yang terpencil;

c. yang mengalami bencana alam;

d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau

e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

 

Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

MAKALAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN


MAKALAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya sistem pendidikan nasional itu, dan mengetahui begitu berperan pentingnya sistem pendidikan nasional terhadap dunia pendidikan, kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “ Sistem pendidikan nasional ” dan sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
B. PERUMUSAN MASALAH
C. TUJUAN
BAB II PEMBAHASAN
A. PEGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN
B. TUJUAN DAN FUNGSI DARI SISTEM PENDIDIKAN
C. VISI – MISI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
D. JALUR PENDIDIKAN NASIONAL
E. SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI
F. SISTEM PENDIDIKAN YANG SEHARUSNYA BERJALAN
G. PASAL – PASAL YANG MENYANGKUT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
C. HARAPAN
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab.Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Indonesia yang telah di bagun dari dulu sampai sekarang ini, teryata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang, Program pemerataan dan peningkatan kulitas pendidikan yang selama ini menjadi focus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini.

Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar dari sistem pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat komplek, selain itu pula bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh yang di harapkan, menurut hasil penelitian The political and economic rick consultacy ( PERC ) medio September 2001, dinyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini berada di urutan 12 dari 12 negara di asia, bahkan lebih rendah dari Vietnam, dan berdasarkan hasil pembangunan PBB ( UNDP ) pada tahun 2000, Kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke 109 dari 174 negara.

Nah upaya untuk membagun SDM yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, di butuhkanya partisipasi yang strategis dari berbagai komponen yaitu : Pendidikan awal di keluarga , Kontrol efektif dari masyarakat, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan pendidikan yang khas dan berkualitas oleh Negara.

B.PERUMUSAN MASALAH
1. Apa yang di maksud dengan sistem pendidikan nasional ?
2. apa saja tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional ?
3. apa saja Visi dan Misi dari sistem pendidikan nasional ?
4. apa saja jalur pendidikan nasional ?
5. Bagaimana sistem pendidikan nasional yang berlangsung saat ini ?
6. Bagaimana upaya – upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional ?

C.TUJUAN
1. Mengetahui pengertian Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengetahui tujuan dan fungsi dari sistem pendiikan nasional.
3. Mengetahui visi dan misi dari sistem pendidikan nasional.
4. Mengetahui jalur pendidikan mnasional.
5. Mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang berlangsung saat ini.
6. Mengetahui upaya – upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional.

BAB II
PEMBAHASAN

A. PEGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN
· Sistem : Suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.
· Pendidikan : Suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan.
· Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD negara republik indonesia tahun 1945 yang berakar pada pada nilai – nilai agama , kebudayaan nasional indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman .
Undang – undang dasar 1945
Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan.
Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayaiya.
· Sistem Pendidikan Nasional : Satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.
Menurut UU no.2 thn 1989 yang ditetapkan pada 27-03-1989
BAB I pasal 1
Sistem Pendidikan Nasional : Suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
UU No.20 tahun 2003
Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENDIDIKAN

· Tujuan sistem pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

· Fungsi sistem pendidikan nasional
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

C. VISI MISI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

· Visi

Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan prokatif memjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

· Misi

Dengan visi pendidikan nasional tersebut tentu aka nada misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu :
1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperolel pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk megoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pegalaman, siakap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

D. JALUR PENDIDIKAN NASIONAL
Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
· Pendidikan formal
Pendidikan formal yang disebut juga dengan Pendidikan pesekolahan, yang sudah tidak asing lagi kita degar yaitu ;

Pendidikan Dasar
– Sekolah dasar (SD), Madrasah ibtidaiyah ( MI )
– Sekolah menegah pertama ( SMP ), Madrasah Tsanawiyah ( Mts )

Pendidikan Menegah
– Sekolah menegah atas ( SMA )
– Madrasah Aliyah ( MA )
– Sekolah Menegah Kejuruan ( SMK )
– Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK )
Mengenyam pendidikan pada pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan Negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan diindonesia. Mulai dari kalangan yang miskin samnpai yang kaya itu harus bersekolah, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP.
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjadi warga Negara.

· Pendidikan Nonformal
Pendudikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Contoh pendidikan nonformal yaitu :
1. Lembaga kursus
2. Lembaga penelitian
3. Kelompok belajar
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian peyetaraan oleh lembaga yang ditunjukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada setandar nasional pendidikan.
· Pendidikan Informal
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.
Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

E .SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI
Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik, indikator yang digunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara secara nilai dirapot maupun izasa tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tegah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.
Nah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup yang krisis sumber – sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan – kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa indonesia.

F . SISTEM PENDIDIKAN YANG SEHARUSNYA BERJALAN
Padasarnya sebuah sIstem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri,Tapi kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadan.
Indikasi itu muncul bukan hanya karena system pendidikan yang ada saat ini tidak baik,melainkan oknum-oknum yang menjalankan system tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama baiknya.

Jadi seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu

Sistem yang bersifat objektif dalam baerbagai aspek
(dalam hal ini adalah sitem pendidikan di Indonesia)

Kemudian setelah system itu dibuat secara objektif
Orang-orang yang menjalankan system itu haruslah berkualitas

Sehingga terciptalah sebuah system yang berjalan dengan baik
Dan kemudian menciptakan kondisi yang baik pula

· Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989.

G .PASAL – PASAL YANG MENYANGKUT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Peserta Didik
Pasal 23
1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:
1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.
Pasal 25
1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
3. menghormati tenaga kependidikan;
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing- masing.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa,meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokrafis, histories, dan kultural berciri khas.
Jenjang pendidikan diawali dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah. yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar. Dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

SARAN
Ø Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus di tingkatkan lagi .

Ø Kepada masyarakat agar ikut berpartisifasi dalam memajukan pendidikan di indonesia.

Ø Kepada pemerintah diharapkan agar dalam pembuatan sistem pendidikan nasional ini hendaknya melibatkan pihak – pihak yang dapat ikut dalam memajukan pendidikan nasional.

HARAPAN
Agar pendidikan di Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi dan berkualitas, sehingga diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendapat pengajaran yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. 1989. UU RI No. 2 Tahun 1982 tentang Sistem Pendidikan Nasional besrta penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka.
Depdikbud. 1989. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka.
Nawawi, Hadari. 1983. Perundang-Undangan Pendidikan. Jakarta: Ghalia.
Tirtarahardja, Umar dan La sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
SUMBER : http://makalahsistempendidikanasional.blogspot.com/

Makalah / Bahan Kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan : Pendidikan Sebagai Sistem


Makalah/Bahan Kuliah :  Pendidikan Sebagai Sistem 

Bab 1
P e n d a h u l u a n

a. Latar belakang

Bisa dikatakan bahwa setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan dan cita-cita Nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya Pendidikan Nasional yang didasarkan pada filsafat bangsa dan cita-cita nasional.
Pendidikan Nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosial kultura, psikologis, ekonomis, dan politis pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional pada umumnya Pendidikan Nasional ditujukan sebagaimana yang tersimpul dan dilukiskan oleh Wids, berikut ini:
“Nasionalism in education aims, in its ultimate analysis, as the preservation and glorificationof the state. The state is usually conceived of as a society organized for the primary purpose of protecting those who make up this society from the danger of external attack and internal disentegration.”1
Nasionalisme dalam pendidikan bertujuan terurama memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya serangan dari luar dan disentegrasi yang terjadi di dalam negara itu.
Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan.
b. Rumusan masalah

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya. Begitu pula hasil dari sebuah strategi pemecahan masalah pendidikan yang ada, tidak jarang justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit dari masalah awal. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya. Selama manusia ada, persoalan pendidikan tidak akan pernah hilang dari wacana suatu bangsa. Oleh karena itu, agenda pembangunan sektor pendidikan selalu ada dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat suatu bangsa.Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti membangun sektor pendidikan dengan maksud agar kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mampu bersaing secara global. Jika demikian halnya, persoalan unggulan kompetitif bagi lulusan suatu institusi pendidikan sangat perlu untuk dikaji dan diperjuangkan ketercapaiannya dalam proses belajar mengajar oleh semua lembaga pendidikan di negeri ini agar lembaga pendidikan yang bersangkutan mampu menegakkan akuntabilitas kepada lingkungannya. Untuk dapat melakukan hal-hal yang demikian, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai upaya ke arah peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Tanpa ada peningkatan kualitas secara berkesinambungan, pembangunan pendidikan akan terjebak pada upaya sesaat dan hanya bersifat tambal sulam yang reaktif. Upaya yang demikian itu tidak akan mampu memecahkan persoalan pendidikan yang sedang dan akan kita hadapi pada era milenium III ini.
c. Tujuan penulisan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah agar kita sadar bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan Sistem Pendidikan Nasional. Biasanya Pendidikan Nasional tumbuh dan berkembang dari sejarah bangsa yang bersangkutan, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sumber daya serta potensi-potensi yang ada dikalangan bangsa itu disamping faktor-faktor luar.
Pendidikan sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri selalu berubah dan berkembang secara progresif, sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa.

Bab 2  P e m b a h a s a n

a. Pengertian dan ciri-ciri sistem

Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Suatu perkumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitu seterusnya, bahwa setiap jenis organisasi, apapun bentuknya, ia disebut sistem.
Defensi sistem banyak dikemukakan oleh para tokoh dengan sudut pandangnya masing-masing. Bela H. Banathy dalam bukunya Instructional System mengemukakan bahwa sistem adalah satuan atau kaitan objek-objek yang disatukan oleh suatu bentuk interaksi atau saling ketergantungan. Menurut Suhardjo (1985), sistem adalah kesatuan fungsional dari unsur-unsur yang ada untuik mencapai tujuan. Pengertian kedua ini lebih menunjukkan kejelasan diantaranya: sistem terdiri dari unsur-unsur, fungsi dari masing-masing unsur, ada kesatuan fungsi dari setiap unsur, dan ada tujuan yang ingin dicapai.

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh sebuah sistem. Adapun tujuan dari pendidikan sebagai sistem yaitu untuk memberikan layanan bagi yang memerlukan. Pengajaran sebagai sistem, tujuannya agar siswa belajar untuk dapat menampilkan perilaku tertentu, begitu seterusnya.
2. Fungsi

Fungsi disini merupakan suatu aktifitas/fungsi sistem untuk dapat mencapai tujuan sistem itu sendiri.

3. Komponen
Komponen merupakan bagian yang ada dalam suatu sistem, yang melakukan atau memainkan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan sistem. Masing-masing komponen atau unsur sistem tersebut harus melakukan fungsinya sendiri-sendiri, tetapi ia juga harus saling berhubungan (berinteraksi) dan saling memiliki ketergantungan (interdependensi) dengan koponen lainnya.
Perlu diketahui pula, setiap komponen sistem sesungguhnya juga merupakan suatu sistem tersendiri. Mengapa demikian? Karena setiap komponen sistem juga memiliki komponennya sendiri. Dapat dikatakan bahwa komponen sistem juga merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, atau setiap sistem terdiri dari sub-subsistem.
Dalam suatu sistem terdapat dua komponen sistem yaitu komponen sistem integral dan komponen sistem tidak integral. Komponen sistem integral mempunyai keterkaitan fungsi secara langsung dan atau merupakan bagian tak terpisahkan dari sub-subsistem yang ada, sehingga bila komponen sistem ini tidak berfungsi maka akan sangat mengganggu pencapaian tujuan sistem. Sedang komponen sistem tidak integral adalah komponen sistem yang mempunyai arti bagi subsistem lain tetapi bukan merupakan bagian integral dari subsistem lain tersebut, sehingga apabila komponen ini terpaksa tidak ada, maka tidak akan mengganggu pencapaian tujuan sistem.

4. Interaksi atau Saling Hubungan

Setiap komponen tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi saling mempunyai keterkaitan bahkan dapat dikatakan saling memiliki ketergantungan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dengan kata lain, fungsi dari komponen yang satu sangat menentukan fungsi dari komponen yang lainnya. Dengan demikian apabila suatu sistem diharapkan dapat mencapai tujuan sistem dengan baik, harus ditunjang oleh fungsi yang baik dari tiap-tiap komponen sistem yang ada.

5. Penggabungan yang Menimbulkan Jalinan Keterpaduan

Keterpaduan komponen sistem tersebut akan memperkuat kerja dan fungsi sistem karena masing-masing komponen merupakan jalinan yang saling menunjang.
6. Proses transformasi

Proses transformasi merupakan suatu aktifitas untuk mengubah masukan/bahan mentah menjadi suatu produk atau bahan jadi. Produk atau bahan jadi ini akan terslurkan menjadi masukan sistem lain, sistem lain inijuga akan dilakukan proses transformasi, proses transformasi pada suatu sistem bisa teradi secara bertingkat-transformasi terjadi pafa tingkat sub-subsistem, baru kemudian terjadi transformasi pada sistem yang lebih luas.

7. Umpan balik

Umpan balik merupakan aktifitas pemantauan atau kontrol terhadap efektifitas dan efisiensi kerja sistem.

8. Daerah batasan dan lingkungan

Suatu sistem akan berinteraksi atau berhadapan dengan sistem lain, atau lingkungan sistem yang berada di luar sistem. Karena lingkungan yang berada di luar sistem itu juga merupakan sistem tersendiri, perlu ada ketegasan batasan tentang sistem tertentu. Setiap lingkungan sistem merupakan sistem tersendiri, maka secara otomatis akan terdapat macam sistem, yang merupakan suatu sistem yang lebih besar. Sistem lebih besar ini kemudian disebut dengan istilah “Supra Sistem”.
B. PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM

Raw Input merupakan bahan mentah yang akan diproses dalam suatu unit usaha atau organisasi. Dalam konteks pendidikan, yang dimaksud raw input adalah calon siswa.
Instrumental Input merupakan unsur pendukung yang mempengaruhi aktifitas organisasi atau unit usaha dan dapat dirancang atau dipersiapkan oleh unit usaha atau organisasi yang besangkutan. Dalam konteks pendidikan, yang termasuk instrumental input adalah unsur sumber daya manusia (guru dan non guru), sistem administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana.
Enviromental Input merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi aktifitas suatu organisasi atau unit usaha, tetapi tidak dapa dirancang atau dipersiapkan oleh unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks pendidikan, enviromental input digambarkan seperti pengaruh TV, ekonomi, politik, sosial budaya dll.

C. SISTEM PENDIDIKAN

Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya diarahkan dari tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.
Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidkan. Adapun komponen atau faktor faktor tersebut adalah:
a. Tujuan
Tujuan disebut juga sebagai cita-cita pendidikan yang berfiungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan.

b. Peserta didik
Fungsinya dalah sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih dekat dikatakn sebagai subjek atau pelaksana pendidikan.

c. Pendidik
Berfungsi sebagai pembimbing pengaruh, untuk menumbuhkan aktifitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

d. Alat Pendidikan
Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.

e. Lingkungan
Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan.

Faktor-faktor atau komponen sistem pendidikan itu, berkaitan erat satu dan lainnya, dan merupakansuatu kesatuan yang tak terpisahkan.

1. Sistem Pendidikan Nasional

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.
Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Umunya, bangsa-bangsa yang telah maju memberi kewajiban belajar kepada warga negaranya lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem pendidikan (persekolahan) kita tampakkan cukup bagus meskipun bukan tanpa kekurangan. Pada jenjang pendidkan dasar di Indonesia dibagi dalam dua satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar yang dilakasanakan selama 6 tahun dan Sekaloh Lanjutan Tingkat Pertama selama 3 tahun. Jadi kalau persyaratan masuk SD/MI adalah anak yang sudah memenuhi usia 7 tahun, pada waktu lulus pendidikan dasar setidak-tidaknya anak sudah berusia 16 tahun karena harus melampaui pendidikan dasar selama sembilan tahun.
Di dalam sistem pendidikan nasional suatu bangsa, seluruh wilayah, budaya dan masyarakat, bangsa dan negara merupakan lingkungan dari sistem pendidikan nasional yang bersangkutan. Pengertian tentang lingkungan pendidikan sangat luas, meliputi lingkungan fisik, lingkungan kebudayaa, dan lingkungan sosial (manusia).
d. Warga negara dan haknya memperoleh pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.
Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak asasi semua warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Secara lebih rinci lagi tentang hak warga negara untuk memperoleh pengajaran itu telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yaitu terdapat pada pasal 5, 6, dan 7, 8. Dan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau keterbelakangan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.

e. Pengembangan kebudayaan & pendidikan nasional

Pendidikan Nasional dikehendaki haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepentingan kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang menyangkut perkembangan pribadi dan watak bangsa. Sebab kedua-duanya ini merupakan kriteria dasae dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional.
Secara esensial, pengembangan bangsa terus dapat dilihat dan dipahami melalui proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Semua itu hanya dapat diwujudkan secara kongkret dengan usaha pembangunan nasional.
Dalam upaya pembangunan bangsa, tampaknya pengembangan SDM yang paling penting dan utama jika dibandingkan dengan pengembangan SDA, meskipun kedua-duanya saling berkaitan dan tak terpisahkan. Dalam konteks ini maka pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah proses pembudayaan

Bab 3 P E N U T U P
a. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dapat kita pastikan bahwa kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak asasi semua warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Secara lebih rinci lagi tentang hak warga negara untuk memperoleh pengajaran itu telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yaitu terdapat pada pasal 5, 6, dan 7, 8. Dan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau keterbelakangan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.
Pendidikan itu merupakan sebuah komponen/sistem atau lembaga yang mempunyai tujuan agar terciptanya situasi atau potensi-potensi dasar apa saja yang dimiliki anak-anak dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan kebutuhan mereka pada suatu zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.
Sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Upaya sistem pendidikan nasional yang dapat diandalkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan suatu usaha besar yang cukup rumit pengaturan maupun pelaksanaanya.

Daftar pustaka

Jumali, M., Drs., Surtikanti, SH., Dra., dkk., 2008. Landasan Pendidikan. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.

Hasbullah. 2003. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suber : http://rhyaria.blogspot.com/2011/03/makalah-pendidikan-sebagai-sistem.html

Makalah : Ilmu Bahasa (Linguistik)


GAMBARAN UMUM ILMU BAHASA ( LINGUISTIK )
oleh : Rinawati, STKIP Muhammadiyah Bogor

I. Pendahuluan
Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ‘ilmu bahasa’ atau ‘studi ilmiah mengenai bahasa’ (Matthews 1997). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003), linguistik didefinisikan sebagai berikut:
“The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics.”
Program studi Ilmu Bahasa mulai jenjang S1 sampai S3, bahkan sampai post-doctoral program telah banyak ditawarkan di universitas terkemuka, seperti University of California in Los Angeles (UCLA), Harvard University, Massachusett Institute of Technology (MIT), University of Edinburgh, dan Oxford University. Di Indonesia, paling tidak ada dua universitas yang membuka program S1 sampai S3 untuk ilmu bahasa, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Atma Jaya.

II. Sejarah Perkembangan Ilmu Bahasa
Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani (abad 6 SM). Secara garis besar studi tentang bahasa dapat dibedakan antara (1) tata bahasa tradisional dan (2) linguistik modern.
2. 1 Tata Bahasa Tradisional
Pada zaman Yunani para filsuf meneliti apa yang dimaksud dengan bahasa dan apa hakikat bahasa. Para filsuf tersebut sependapat bahwa bahasa adalah sistem tanda. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam tanda-tanda yang mencakup segala segi kehidupan manusia, misalnya bangunan, kedokteran, kesehatan, geografi, dan sebagainya. Tetapi mengenai hakikat bahasa – apakah bahasa mirip realitas atau tidak – mereka belum sepakat. Dua filsuf besar yang pemikirannya terus berpengaruh sampai saat ini adalah Plato dan Aristoteles.
Plato berpendapat bahwa bahasa adalah physei atau mirip realitas; sedangkan Aristoteles mempunyai pendapat sebaliknya yaitu bahwa bahasa adalah thesei atau tidak mirip realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi (sound symbolism). Pandangan Plato bahwa bahasa mirip dengan realitas atau non-arbitrer diikuti oleh kaum naturalis; pandangan Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip dengan realitas atau arbitrer diikuti oleh kaum konvensionalis. Perbedaan pendapat ini juga merambah ke masalah keteraturan (regular) atau ketidakteraturan (irregular) dalam bahasa. Kelompok penganut pendapat adanya keteraturan bahasa adalah kaum analogis yang pandangannya tidak berbeda dengan kaum naturalis; sedangkan kaum anomalis yang berpendapat adanya ketidakteraturan dalam bahasa mewarisi pandangan kaum konvensionalis. Pandangan kaum anomalis mempengaruhi pengikut aliran Stoic. Kaum Stoic lebih tertarik pada masalah asal mula bahasa secara filosofis. Mereka membedakan adanya empat jenis kelas kata, yakni nomina, verba, konjungsi dan artikel.
Pada awal abad 3 SM studi bahasa dikembangkan di kota Alexandria yang merupakan koloni Yunani. Di kota itu dibangun perpustakaan besar yang menjadi pusat penelitian bahasa dan kesusastraan. Para ahli dari kota itu yang disebut kaum Alexandrian meneruskan pekerjaan kaum Stoic, walaupun mereka sebenarnya termasuk kaum analogis. Sebagai kaum analogis mereka mencari keteraturan dalam bahasa dan berhasil membangun pola infleksi bahasa Yunani. Apa yang dewasa ini disebut “tata bahasa tradisional” atau ” tata bahasa Yunani” , penamaan itu tidak lain didasarkan pada hasil karya kaum Alexandrian ini.
Salah seorang ahli bahasa bemama Dionysius Thrax (akhir abad 2 SM) merupakan orang pertama yang berhasil membuat aturan tata bahasa secara sistematis serta menambahkan kelas kata adverbia, partisipel, pronomina dan preposisi terhadap empat kelas kata yang sudah dibuat oleh kaum Stoic. Di samping itu sarjana ini juga berhasil mengklasifikasikan kata-kata bahasa Yunani menurut kasus, jender, jumlah, kala, diatesis (voice) dan modus.
Pengaruh tata bahasa Yunani sampai ke kerajaan Romawi. Para ahli tata bahasa Latin mengadopsi tata bahasa Yunani dalam meneliti bahasa Latin dan hanya melakukan sedikit modifikasi, karena kedua bahasa itu mirip. Tata bahasa Latin dibuat atas dasar model tata bahasa Dionysius Thrax. Dua ahli bahasa lainnya, Donatus (tahun 400 M) dan Priscian (tahun 500 M) juga membuat buku tata bahasa klasik dari bahasa Latin yang berpengaruh sampai ke abad pertengahan.
Selama abad 13-15 bahasa Latin memegang peranan penting dalam dunia pendidikan di samping dalam agama Kristen. Pada masa itu gramatika tidak lain adalah teori tentang kelas kata. Pada masa Renaisans bahasa Latin menjadi sarana untuk memahami kesusastraan dan mengarang. Tahun 1513 Erasmus mengarang tata bahasa Latin atas dasar tata bahasa yang disusun oleh Donatus.
Minat meneliti bahasa-bahasa di Eropa sebenarnya sudah dimulai sebelum zaman Renaisans, antara lain dengan ditulisnya tata bahasa Irlandia (abad 7 M), tata bahasa Eslandia (abad 12), dan sebagainya. Pada masa itu bahasa menjadi sarana dalam kesusastraan, dan bila menjadi objek penelitian di universitas tetap dalam kerangka tradisional. Tata bahasa dianggap sebagai seni berbicara dan menulis dengan benar. Tugas utama tata bahasa adalah memberi petunjuk tentang pemakaian “bahasa yang baik” , yaitu bahasa kaum terpelajar. Petunjuk pemakaian “bahasa yang baik” ini adalah untuk menghindarkan terjadinya pemakaian unsur-unsur yang dapat “merusak” bahasa seperti kata serapan, ragam percakapan, dan sebagainya.
Tradisi tata bahasa Yunani-Latin berpengaruh ke bahasa-bahasa Eropa lainnya. Tata bahasa Dionysius Thrax pada abad 5 diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia, kemudian ke dalam bahasa Siria. Selanjutnya para ahli tata bahasa Arab menyerap tata bahasa Siria.
Selain di Eropa dan Asia Barat, penelitian bahasa di Asia Selatan yang perlu diketahui adalah di India dengan ahli gramatikanya yang bemama Panini (abad 4 SM). Tata bahasa Sanskrit yang disusun ahli ini memiliki kelebihan di bidang fonetik. Keunggulan ini antara lain karena adanya keharusan untuk melafalkan dengan benar dan tepat doa dan nyanyian dalam kitab suci Weda.
Sampai menjelang zaman Renaisans, bahasa yang diteliti adalah bahasa Yunani, dan Latin. Bahasa Latin mempunyai peran penting pada masa itu karena digunakan sebagai sarana dalam dunia pendidikan, administrasi dan diplomasi internasional di Eropa Barat. Pada zaman Renaisans penelitian bahasa mulai berkembang ke bahasa-bahasa Roman (bahasa Prancis, Spanyol, dan Italia) yang dianggap berindukkan bahasa Latin, juga kepada bahasa-bahasa yang nonRoman seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, dan Denmark.

2. 2 Linguistik Modern
2. 2. 1 Linguistik Abad 19
Pada abad 19 bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pemerintahan atau pendidikan. Objek penelitian adalah bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan atau berasal dari satu induk bahasa. Bahasa-bahasa dikelompokkan ke dalam keluarga bahasa atas dasar kemiripan fonologis dan morfologis. Dengan demikian dapat diperkirakan apakah bahasa-bahasa tertentu berasal dari bahasa moyang yang sama atau berasal dari bahasa proto yang sama sehingga secara genetis terdapat hubungan kekerabatan di antaranya. Bahasa-bahasa Roman, misalnya secara genetis dapat ditelusuri berasal dari bahasa Latin yang menurunkan bahasa Perancis, Spanyol, dan Italia.
Untuk mengetahui hubungan genetis di antara bahasa-bahasa dilakukan metode komparatif. Antara tahun 1820-1870 para ahli linguistik berhasil membangun hubungan sistematis di antara bahasa-bahasa Roman berdasarkan struktur fonologis dan morfologisnya. Pada tahun 1870 itu para ahli bahasa dari kelompok Junggramatiker atau Neogrammarian berhasil menemukan cara untuk mengetahui hubungan kekerabatan antarbahasa berdasarkan metode komparatif.
Beberapa rumpun bahasa yang berhasil direkonstruksikan sampai dewasa ini antara lain:
1. Rumpun Indo-Eropa: bahasa Jerman, Indo-Iran, Armenia, Baltik, Slavis, Roman, Keltik, Gaulis.
2. Rumpun Semito-Hamit: bahasa Arab, Ibrani, Etiopia.
3. Rumpun Chari-Nil; bahasa Bantu, Khoisan.
4. Rumpun Dravida: bahasa Telugu, Tamil, Kanari, Malayalam.
5. Rumpun Austronesia atau Melayu-Polinesia: bahasa Melayu, Melanesia, Polinesia.
6. Rumpun Austro-Asiatik: bahasa Mon-Khmer, Palaung, Munda, Annam.
7. Rumpun Finno-Ugris: bahasa Ungar (Magyar), Samoyid.
8. Rumpun Altai: bahasa Turki, Mongol, Manchu, Jepang, Korea.
9. Rumpun Paleo-Asiatis: bahasa-bahasa di Siberia.
10. Rumpun Sino-Tibet: bahasa Cina, Thai, Tibeto-Burma.
11. Rumpun Kaukasus: bahasa Kaukasus Utara, Kaukasus Selatan.
12. Bahasa-bahasa Indian: bahasa Eskimo, Maya Sioux, Hokan
13. Bahasa-bahasa lain seperti bahasa di Papua, Australia dan Kadai.
Ciri linguistik abad 19 sebagai berikut:
1) Penelitian bahasa dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Eropa, baik bahasa-bahasa Roman maupun nonRoman.
2) Bidang utama penelitian adalah linguistik historis komparatif. Yang diteliti adalah hubungan kekerabatan dari bahasa-bahasa di Eropa untuk mengetahui bahasa-bahasa mana yang berasal dari induk yang sama. Dalam metode komparatif itu diteliti perubahan bunyi kata-kata dari bahasa yang dianggap sebagai induk kepada bahasa yang dianggap sebagai keturunannya. Misalnya perubahan bunyi apa yang terjadi dari kata barang, yang dalam bahasa Latin berbunyi causa menjadi chose dalam bahasa Perancis, dan cosa dalam bahasa Italia dan Spanyol.
3) Pendekatan bersifat atomistis. Unsur bahasa yang diteliti tidak dihubungkan dengan unsur lainnya, misalnya penelitian tentang kata tidak dihubungkan dengan frase atau kalimat.

2. 2. 2 Linguistik Abad 20
Pada abad 20 penelitian bahasa tidak ditujukan kepada bahasa-bahasa Eropa saja, tetapi juga kepada bahasa-bahasa yang ada di dunia seperti di Amerika (bahasa-bahasa Indian), Afrika (bahasa-bahasa Afrika) dan Asia (bahasa-bahasa Papua dan bahasa banyak negara di Asia). Ciri-cirinya:
1) Penelitian meluas ke bahasa-bahasa di Amerika, Afrika, dan Asia.
2) Pendekatan dalam meneliti bersifat strukturalistis, pada akhir abad 20 penelitian yang bersifat fungsionalis juga cukup menonjol.
3) Tata bahasa merupakan bagian ilmu dengan pembidangan yang semakin rumit. Secara garis besar dapat dibedakan atas mikrolinguistik, makro linguistik, dan sejarah linguistik.
4) Penelitian teoretis sangat berkembang.
5) Otonomi ilmiah makin menonjol, tetapi penelitian antardisiplin juga berkembang.
6) Prinsip dalam meneliti adalah deskripsi dan sinkronis
Keberhasilan kaum Junggramatiker merekonstruksi bahasa-bahasa proto di Eropa mempengaruhi pemikiran para ahli linguistik abad 20, antara lain Ferdinand de Saussure. Sarjana ini tidak hanya dikenal sebagai bapak linguistik modern, melainkan juga seorang tokoh gerakan strukturalisme. Dalam strukturalisme bahasa dianggap sebagai sistem yang berkaitan (system of relation). Elemen-elemennya seperti kata, bunyi saling berkaitan dan bergantung dalam membentuk sistem tersebut.
Beberapa pokok pemikiran Saussure:
(1) Bahasa lisan lebih utama dari pada bahasa tulis. Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran.
(2) Linguistik bersifat deskriptif, bukan preskriptif seperti pada tata bahasa tradisional. Para ahli linguistik bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara dan menulis dalam bahasanya, bukan memberi keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara.
(3) Penelitian bersifat sinkronis bukan diakronis seperti pada linguistik abad 19. Walaupun bahasa berkembang dan berubah, penelitian dilakukan pada kurun waktu tertentu.
(4) Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang bersisi dua, terdiri dari signifiant (penanda) dan signifie (petanda). Keduanya merupakan wujud yang tak terpisahkan, bila salah satu berubah, yang lain juga berubah.
(5) Bahasa formal maupun nonformal menjadi objek penelitian.
(6) Bahasa merupakan sebuah sistem relasi dan mempunyai struktur.
(7) Dibedakan antara bahasa sebagai sistem yang terdapat dalam akal budi pemakai bahasa dari suatu kelompok sosial (langue) dengan bahasa sebagai manifestasi setiap penuturnya (parole).
(8) Dibedakan antara hubungan asosiatif dan sintagmatis dalam bahasa. Hubungan asosiatif atau paradigmatis ialah hubungan antarsatuan bahasa dengan satuan lain karena ada kesamaan bentuk atau makna. Hubungan sintagmatis ialah hubungan antarsatuan pembentuk sintagma dengan mempertentangkan suatu satuan dengan satuan lain yang mengikuti atau mendahului.
Gerakan strukturalisme dari Eropa ini berpengaruh sampai ke benua Amerika. Studi bahasa di Amerika pada abad 19 dipengaruhi oleh hasil kerja akademis para ahli Eropa dengan nama deskriptivisme. Para ahli linguistik Amerika mempelajari bahasa-bahasa suku Indian secara deskriptif dengan cara menguraikan struktur bahasa. Orang Amerika banyak yang menaruh perhatian pada masalah bahasa. Thomas Jefferson, presiden Amerika yang ketiga (1801-1809), menganjurkan agar supaya para ahli linguistik Amerika mulai meneliti bahasa-bahasa orang Indian. Seorang ahli linguistik Amerika bemama William Dwight Whitney (1827-1894) menulis sejumlah buku mengenai bahasa, antara lain Language and the Study of Language (1867).
Tokoh linguistik lain yang juga ahli antropologi adalah Franz Boas (1858-1942). Sarjana ini mendapat pendidikan di Jerman, tetapi menghabiskan waktu mengajar di negaranya sendiri. Karyanya berupa buku Handbook of American Indian languages (1911-1922) ditulis bersama sejumlah koleganya. Di dalam buku tersebut terdapat uraian tentang fonetik, kategori makna dan proses gramatikal yang digunakan untuk mengungkapkan makna. Pada tahun 1917 diterbitkan jurnal ilmiah berjudul International Journal of American Linguistics.
Pengikut Boas yang berpendidikan Amerika, Edward Sapir (1884-1939), juga seorang ahli antropologi dinilai menghasilkan karya-karya yang sangat cemerlang di bidang fonologi. Bukunya, Language (1921) sebagian besar mengenai tipologi bahasa. Sumbangan Sapir yang patut dicatat adalah mengenai klasifikasi bahasa-bahasa Indian.
Pemikiran Sapir berpengaruh pada pengikutnya, L. Bloomfield (1887-1949), yang melalui kuliah dan karyanya mendominasi dunia linguistik sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1914 Bloomfield menulis buku An Introduction to Linguistic Science. Artikelnya juga banyak diterbitkan dalam jurnal Language yang didirikan oleh Linguistic Society of America tahun 1924. Pada tahun 1933 sarjana ini menerbitkankan buku Language yang mengungkapkan pandangan behaviorismenya tentang fakta bahasa, yakni stimulus-response atau rangsangan-tanggapan. Teori ini dimanfaatkan oleh Skinner (1957) dari Universitas Harvard dalam pengajaran bahasa melalui teknik drill.
Dalam bukunya Language, Bloomfield mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Sapir. Sapir berpendapat fonem sebagai satuan psikologis, tetapi Bloomfield berpendapat fonem merupakan satuan behavioral. Bloomfield dan pengikutnya melakukan penelitian atas dasar struktur bahasa yang diteliti, karena itu mereka disebut kaum strukturalisme dan pandangannya disebut strukturalis.
Bloomfield beserta pengikutnya menguasai percaturan linguistik selama lebih dari 20 tahun. Selama kurun waktu itu kaum Bloomfieldian berusaha menulis tata bahasa deskriptif dari bahasa-bahasa yang belum memiliki aksara. Kaum Bloomfieldian telah berjasa meletakkan dasar-dasar bagi penelitian linguistik di masa setelah itu.
Bloomfield berpendapat fonologi, morfologi dan sintaksis merupakan bidang mandiri dan tidak berhubungan. Tata bahasa lain yang memperlakukan bahasa sebagai sistem hubungan adalah tata bahasa stratifikasi yang dipelopori oleh S.M. Lamb. Tata bahasa lainnya yang memperlakukan bahasa sebagai sistem unsur adalah tata bahasa tagmemik yang dipelopori oleh K. Pike. Menurut pendekatan ini setiap gatra diisi oleh sebuah elemen. Elemen ini bersama elemen lain membentuk suatu satuan yang disebut tagmem.
Murid Sapir lainnya, Zellig Harris, mengaplikasikan metode strukturalis ke dalam analisis segmen bahasa. Sarjana ini mencoba menghubungkan struktur morfologis, sintaktis, dan wacana dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terhadap analisis fonologis. Prosedur penelitiannya dipaparkan dalam bukunya Methods in Structural Linguistics (1951).
Ahli linguistik yang cukup produktif dalam membuat buku adalah Noam Chomsky. Sarjana inilah yang mencetuskan teori transformasi melalui bukunya Syntactic Structures (1957), yang kemudian disebut classical theory. Dalam perkembangan selanjutnya, teori transformasi dengan pokok pikiran kemampuan dan kinerja yang dicetuskannya melalui Aspects of the Theory of Syntax (1965) disebut standard theory. Karena pendekatan teori ini secara sintaktis tanpa menyinggung makna (semantik), teori ini disebut juga sintaksis generatif (generative syntax). Pada tahun 1968 sarjana ini mencetuskan teori extended standard theory. Selanjutnya pada tahun 1970, Chomsky menulis buku generative semantics; tahun 1980 government and binding theory; dan tahun 1993 Minimalist program.

III. Paradigma
Kata paradigma diperkenalkan oleh Thomas Khun pada sekitar abad 15. Paradigma adalah prestasi ilmiah yang diakui pada suatu masa sebagai model untuk memecahkan masalah ilmiah dalam kalangan tertentu. Paradigma dapat dikatakan sebagai norma ilmiah. Contoh paradigma yang mulai tumbuh sejak zaman Yunani tetapi pengaruhnya tetap terasa sampai zaman modern ini adalah paradigma Plato dan paradigma Aristoteles. Paradigma Plato berintikan pendapat Plato bahwa bahasa adalah physei atau mirip dengan realitas, disebut juga non-arbitrer atau ikonis. Paradigma Aristoteles berintikan bahwa bahasa adalah thesei atau tidak mirip dengan realitas, kecuali onomatope, disebut arbitrer atau non-ikonis. Kedua paradigma ini saling bertentangan, tetapi dipakai oleh peneliti dalam memecahkan masalah bahasa, misalnya tentang hakikat tanda bahasa.
Pada masa tertentu paradigma Plato banyak digunakan ahli bahasa untuk memecahkan masalah linguistik. Penganut paradigma Plato ini disebut kaum naturalis. Mereka menolak gagasan kearbitreran. Pada masa tertentu lainnya paradigma Aristoteles digunakan mengatasi masalah linguistik. Penganut paradigma Aristoteles disebut kaum konvensionalis. Mereka menerima adanya kearbiteran antara bahasa dengan realitas.
Pertentangan antara kedua paradigma ini terus berlangsung sampai abad 20. Di bidang linguistik dan semiotika dikenal tokoh Ferdinand de Saussure sebagai penganut paradigma .Aristoteles dan Charles S. Peirce sebagai penganut paradigma Plato. Mulai dari awal abad 19 sampai tahun 1960-an paradigma Aristoteles yang diikuti Saussure yang berpendapat bahwa bahasa adalah sistem tanda yang arbitrer digunakan dalam memecahkan masalah-masalah linguistik. Tercatat beberapa nama ahli linguistik seperti Bloomfield dan Chomsky yang dalam pemikirannya menunjukkan pengaruh Saussure dan paradigma Aristoteles. Menjelang pertengahan tahun 60-an dominasi paradigma Aristoteles mulai digoyahkan oleh paradigma Plato melalui artikel R. Jakobson “Quest for the Essence of Language” (1967) yang diilhami oleh Peirce. Beberapa nama ahli linguistik seperti T. Givon, J. Haiman, dan W. Croft tercatat sebagai penganut paradigma Plato.

IV. Cakupan dan Kemaknawian Ilmu Bahasa
Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan bidang linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, dan lain-lain. Beberapa bidang tersebut dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.
4. 1 Fonetik
Fonetik mengacu pada artikulasi bunyi bahasa. Para ahli fonetik telah berhasil menentukan cara artikulasi dari berbagai bunyi bahasa dan membuat abjad fonetik internasional sehingga memudahkan seseorang untuk mempelajari dan mengucapkan bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibunya. Misalnya dalam bahasa Inggris ada perbedaan yang nyata antara bunyi tin dan thin, dan antara they dan day, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Dengan mempelajari fonetik, orang Indonesia akan dapat mengucapkan kedua bunyi tersebut dengan tepat.
Abjad fonetik internasional, yang didukung oleh laboratorium fonetik, departemen linguistik, UCLA, penting dipelajari oleh semua pemimpin, khususnya pemimpin negara. Dengan kemampuan membaca abjad fonetik secara tepat, seseorang dapat memberikan pidato dalam ratusan bahasa. Misalnya, jika seorang pemimpin di Indonesia mengadakan kunjungan ke Cina, ia cukup meminta staf-nya untuk menerjemahkan pidatonya ke bahasa Cina dan menulisnya dengan abjad fonetik, sehingga ia dapat memberikan pidato dalam bahasa Cina dengan ucapan yang tepat. Salah seorang pemimpin yang telah memanfaatkan abjad fonetik internasional adalah Paus Yohanes Paulus II. Ke negara manapun beliau berkunjung, beliau selalu memberikan khotbah dengan menggunakan bahasa setempat. Apakah hal tersebut berarti bahwa beliau memahami semua bahasa di dunia? Belum tentu, namun cukup belajar fonetik saja untuk mampu mengucapkan bunyi ratusan bahasa dengan tepat.

4. 2 Fonologi
Fonologi mengacu pada sistem bunyi bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris, ada gugus konsonan yang secara alami sulit diucapkan oleh penutur asli bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan sistem fonologis bahasa Inggris, namun gugus konsonan tersebut mungkin dapat dengan mudah diucapkan oleh penutur asli bahasa lain yang sistem fonologisnya terdapat gugus konsonan tersebut. Contoh sederhana adalah pengucapan gugus ‘ng’ pada awal kata, hanya berterima dalam sistem fonologis bahasa Indonesia, namun tidak berterima dalam sistem fonologis bahasa Inggris. Kemaknawian utama dari pengetahuan akan sistem fonologi ini adalah dalam pemberian nama untuk suatu produk, khususnya yang akan dipasarkan di dunia internasional. Nama produk tersebut tentunya akan lebih baik jika disesuaikan dengan sistem fonologis bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional.

4. 3 Morfologi
Morfologi lebih banyak mengacu pada analisis unsur-unsur pembentuk kata. Sebagai perbandingan sederhana, seorang ahli farmasi (atau kimia?) perlu memahami zat apa yang dapat bercampur dengan suatu zat tertentu untuk menghasilkan obat flu yang efektif; sama halnya seorang ahli linguistik bahasa Inggris perlu memahami imbuhan apa yang dapat direkatkan dengan suatu kata tertentu untuk menghasilkan kata yang benar. Misalnya akhiran -¬en dapat direkatkan dengan kata sifat dark untuk membentuk kata kerja darken, namun akhiran -¬en tidak dapat direkatkan dengan kata sifat green untuk membentuk kata kerja. Alasannya tentu hanya dapat dijelaskan oleh ahli bahasa, sedangkan pengguna bahasa boleh saja langsung menggunakan kata tersebut. Sama halnya, alasan ketentuan pencampuran zat-zat kimia hanya diketahui oleh ahli farmasi, sedangkan pengguna obat boleh saja langsung menggunakan obat flu tersebut, tanpa harus mengetahui proses pembuatannya.

4. 4 Sintaksis
Analisis sintaksis mengacu pada analisis frasa dan kalimat. Salah satu kemaknawiannya adalah perannya dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Beberapa teori analisis sintaksis dapat menunjukkan apakah suatu kalimat atau frasa dalam suatu peraturan perundang-undangan bersifat ambigu (bermakna ganda) atau tidak. Jika bermakna ganda, tentunya perlu ada penyesuaian tertentu sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak disalahartikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. 5 Semantik
Kajian semantik membahas mengenai makna bahasa. Analisis makna dalam hal ini mulai dari suku kata sampai kalimat. Analisis semantik mampu menunjukkan bahwa dalam bahasa Inggris, setiap kata yang memiliki suku kata ‘pl’ memiliki arti sesuatu yang datar sehingga tidak cocok untuk nama produk/benda yang cekung. Ahli semantik juga dapat membuktikan suku kata apa yang cenderung memiliki makna yang negatif, sehingga suku kata tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai nama produk asuransi. Sama halnya dengan seorang dokter yang mengetahui antibiotik apa saja yang sesuai untuk seorang pasien dan mana yang tidak sesuai.
4. 6 Pengajaran Bahasa
Ahli bahasa adalah guru dan/atau pelatih bagi para guru bahasa. Ahli bahasa dapat menentukan secara ilmiah kata-kata apa saja yang perlu diajarkan bagi pelajar bahasa tingkat dasar. Para pelajar hanya langsung mempelajari kata-kata tersebut tanpa harus mengetahui bagaimana kata-kata tersebut disusun. Misalnya kata-kata dalam buku-buku Basic English. Para pelajar (dan guru bahasa Inggris dasar) tidak harus mengetahui bahwa yang dimaksud Basic adalah B(ritish), A(merican), S(cientific), I(nternational), C(ommercial), yang pada awalnya diolah pada tahun 1930an oleh ahli linguistik C. K. Ogden. Pada masa awal tersebut, Basic English terdiri atas 850 kata utama.
Selanjutnya, pada tahun 1953, Michael West menyusun General Service List yang berisikan dua kelompok kata utama (masing-masing terdiri atas 1000 kata) yang diperlukan oleh pelajar untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Daftar tersebut terus dikembangkan oleh berbagai universitas ternama yang memiliki jurusan linguistik. Pada tahun 1998, Coxhead dari Victoria University or Wellington, berhasil menyelesaikan suatu proyek kosakata akademik yang dilakukan di semua fakultas di universitas tersebut dan menghasilkan Academic Wordlist, yaitu daftar kata-kata yang wajib diketahui oleh mahasiswa dalam membaca buku teks berbahasa Inggris, menulis laporan dalam bahasa Inggris, dan tujuannya lainnya yang bersifat akademik.
Proses penelitian hingga menjadi materi pelajaran atau buku bahasa Inggris yang bermanfaat hanya diketahui oleh ahli bahasa yang terkait, sedangkan pelajar bahasa dapat langung mempelajari dan memperoleh manfaatnya. Sama halnya dalam ilmu kedokteran, proses penelitian hingga menjadi obat yang bermanfaat hanya diketahui oleh dokter, sedangkan pasien dapat langsung menggunakannya dan memperoleh manfaatnya.

4. 7 Leksikografi
Leksikografi adalah bidang ilmu bahasa yang mengkaji cara pembuatan kamus. Sebagian besar (atau bahkan semua) sarjana memiliki kamus, namun mereka belum tentu tahu bahwa penulisan kamus yang baik harus melalui berbagai proses.
Dua nama besar yang mengawali penyusunan kamus adalah Samuel Johnson (1709-1784) dan Noah Webster (1758-1843). Johnson, ahli bahasa dari Inggris, membuat Dictionary of the English Language pada tahun 1755, yang terdiri atas dua volume. Di Amerika, Webster pertama kali membuat kamus An American Dictionary of the English Language pada tahun 1828, yang juga terdiri atas dua volume. Selanjutnya, pada tahun 1884 diterbitkan Oxford English Dictionary yang terdiri atas 12 volume.
Saat ini, kamus umum yang cukup luas digunakan adalah Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Mengapa kamus Oxford? Beberapa orang mungkin secara sederhana akan menjawab karena kamus tersebut lengkap dan cukup mudah dimengerti. Tidak banyak yang tahu bahwa (setelah tahun 1995) kamus tersebut ditulis berdasarkan hasil analisis British National Corpus yang melibatkan cukup banyak ahli bahasa dan menghabiskan dana universitas dan dana negara yang jumlahnya cukup besar. Secara umum, definisi yang diberikan dalam kamus tersebut seharusnya dapat mudah dipahami oleh pelajar karena semua entri dalam kamus tersebut hanya didefinisikan oleh sekelompok kosa kata inti. Bagaimana kosa-kata inti tersebut disusun? Tentu hanya ahli bahasa yang dapat menjelaskannya, sedangkan para sarjana dan pelajar dapat langsung saja menikmati dan menggunakan berbagai kamus Oxford yang ada dipasaran.

V. Penutup
Penelitian bahasa sudah dimulai sejak abad ke 6 SM, bahkan perpustakaan besar yang menjadi pusat penelitian bahasa dan kesusastraan sudah dibangun sejak awal abad 3 SM di kota Alexandria. Kamus bahasa Inggris, Dictionary of the English Language, yang terdiri atas dua volume, pertama kali diterbitkan pada tahun 1755; dan pada tahun 1884 telah diterbitkan Oxford English Dictionary yang terdiri atas 12 volume. Antara 1820-1870 para ahli linguistik berhasil membangun hubungan sistematis di antara bahasa-bahasa Roman berdasarkan struktur fonologis dan morfologisnya.
Salah satu buku awal yang menjelaskan mengenai ilmu bahasa adalah buku An Introduction to Linguistic Science yang ditulis oleh Bloomfield pada tahun 1914. Jurnal ilmiah internasional ilmu bahasa, yang berjudul International Journal of American Linguistics, pertama kali diterbitkan pada tahun 1917.
Ilmu bahasa terus berkembang dan semakin memainkan peran penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan semakin majunya program pascasarjana bidang linguistik di berbagai universitas terkemuka (UCLA, MIT, Oxford, dll). Buku-buku karya ahli bahasa pun semakin mendapat perhatian. Salah satu buktinya adalah buku The Comprehensive Grammar of the English Langauge, yang terdiri atas 1778 halaman, yang acara peluncurannya di buka oleh Margareth Thatcher, pada tahun 1985. Respon yang luar biasa terhadap buku tersebut membuatnya dicetak sebanyak tiga kali dalam tahun yang sama. Buku tata bahasa yang terbaru, The Cambridge Grammar of the English Language, tahun 2002, yang terdiri atas 1842 halaman, ditulis oleh para ahli bahasa yang tergabung dalam tim peneliti internasional dari lima negara.

Pustaka Acuan
Robins, R.H. 1990. A Short History of Linguistics. London: Longman.
Fromkin, Victoria & Robert Rodman. 1998. An Introduction to Language (6th Edition). Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
Hornby, A.S. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (5th edition). Oxford: Oxford University Press.
Matthews, Peter. 1997. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Naskah Asli oleh Deny A. Kwary di sadur & diedit oleh Rinawati Castillo Montenegro