TANPA ETIKA, BERDEBAT DAPAT MEMECAH BELAH UMMAT ISLAM


TANPA ETIKA,  BERDEBAT DAPAT MEMECAH BELAH UMMAT ISLAM
Oleh : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dari tahun ke tahun penulis mengamati sering terjadi perdebatan-perdebatan sengit antar golongan dalam keluarga besar muslim, bahkan tidak sedikit antar sesama muslim saling bermusuhan karena berbeda cara melakukan ritual ibadah, cara bersedekah, cara berpakaian Islami dan amalan-amalan lainnya. Bahkan akibat perdebatan banyak mempermasalahkan cara beribadah orang-orang yang sudah jelas rajin shalat, sedangkan masih banyak ummat islam yang lain yang nyata-nyata tidak shalat jarang bahkan tidak pernah di perdebatkan sampai sesengit itu.

Banyak yang keliru menyikapi perdebatan yang timbul karena tidak memliki etika dalam berdebat.
Apa yang disebut dengan etika berdebat ?
1. Berdebat itu harus menghasilkan sebuah solusi yang diterima oleh semua pihak yang berdebat. Sebaik-baik berdebat jika kedua belah pihak memiliki ilmu yang mumpuni dari materi yang di perdebatkan dan harus memiliki sudut pandang yang sama mengenai materi debat. Contoh : Materi perebatan mengenai  “Bid’ah ”. Jika yang berdebat berbeda golongan misal  antara panelis Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Jelas akhir perdebatan bisa diprediksi tidak akan ada solusi, karena keduanya memiliki Imam yang berbeda, Imam Safi’i dan Imam Maliki, tentu cara pandangnya akan berbeda.
2. Jadikan perdebatan itu sebagai wadah menuntut ilmu Islam, sebagai sarana pembanding jika berbeda golongan dengan tetap berkhusnudzon, dengan tetap tidak menuduh menyimpang terhadap golongan yang lain yang masih satu Islam.
3. Hindari debat kusir tak berujung, tetap tidak memprovokasi, menyalahkan ataupun tindakan negatif lain. Karena mungkin anda tidak mengerti apa yang boleh atau tidak boleh dalam golongan islam lain yang anda debat.
4. Fokus pada solusi syiar Islam, menjadikan yang tidak shalat menjadi shalat, mendukung yang sudah beribadah menjadi tenang ibadahnya.
5. Menjunjung tinggi asas menghormati keberagaman, belum tentu kelompok anda yang paling baik tatacara ibadahnya.
Saya menghimbau, jika ada provokator perdebatan, dan mengangkat materi perdebatan yang dapat menimbulkan respon permusuhan lebih baik jangan di tanggapi, lebih baik anda fokus pada keyakinan anda dan terus beristiqomah dengan ibadah tersebut jangan lupa ajak orang-orang terdekat untuk selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Advertisements

PENANGANAN TRAUMA PASCA BANJIR


PENANGANAN TRAUMA PASCA BANJIR

 

  1. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 25 Oktober 2010 Indonesia kembali diguncang bencana, gempa berkekuatan 7,2 skala Richter dan diikuti oleh tsunami menerpa Kepulauan Mentawai. Pada hari berikutnya, Gunung Merapi di dekat Yogyakarta meletus. Bencana ini menyebabkan banyak korban tewas dan terluka. Belum lagi banjir bandang  menimpa banyak kota di Indonesia termasuk Wasior di Papua. Bencana demi bencana kini menimpa Indonesia. Kerugian harta benda akibat disapu banjir, gempa, bahkan tsunami, tak terhitung lagi nilainya. Tidak hanya itu, peristiwa bencanapun memberikan dampak sangat besar bagi kondisi psikologis yang mengalaminya.

Aspek Psikologis erat kaitannya dengan proses kehilangan, tidak hanya fisik: kehilangan barang milik, kehilangan orang yang dikasihi tetapi juga sosial: kehilangan aktivitas, kehilangan ikatan kekeluargaaan dan lain-sebagainya. Mengingat dampak psikologis bencana sangat besar dalam arti jumlah mereka yang mengalami dampak besar namun jumlah profesional kesehatan mental terbatas (jumlah psikolog klinis dan psikiater sedikit). Belum lagi proses penanganan aspek psikologis bencana tidak singkat melainkan merupakan proses yang relatif panjang. Sehingga perlu dirancang sebuah strategi penanganan bencana untuk mengatasi masalah psikologis yang berkelanjutan dengan menggunakan suatu system teknologi modern.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dalam bidang pendidikan dan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan telah mendorong terciptanya suatu model pelayanan keperawatan jarak jauh yang lebih dikenal dengan nama telenursing. Telenursing berarti pemberian perawatan secara berkelajutan untuk klien dan biasanya pada mereka dalam kondisi kronik (Hardin, 2001). Telenursing meliputi pengumpulan data klinik pasien dan penggunaan video-imaging untuk memberikan perawatan berkelanjutan dan edukasi pada klien.

 

 

Sistem ini memungkinkan perawat memberikan informasi dan waktu secara akurat dan dukungan secara online. Perawatan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan memberikan harapan melalui kontak dengan frekuensi yang sering antara pemberi asuhan perawatan dengan klien.

 

Menurut penelitian yang dilakukan Bohnenkam, et al (2002), bahwa pasien yang menerima perawatan dengan menggunakan telenursing mengatakan bahwa pengetahuan mereka meningkat dan merasa lebih nyaman dengan yang disarankan oleh perawat. Selain itu pengunaan system ini lebih mudah di akses dan mereka umumnya lebih menyukai telenursing daripada harus menunggu untuk kunjungan face to face. Tetapi mereka masih percaya bahwa face to face adalah yang terbaik (http://www.pubmed.gov).

 

  1. TINJAUAN TEORI
    1. 1.      Definisi Telenursing
      1. Menurut National Council of State Boards of Nursing, telenursing is defined as the practice of nursing over distance using telecommunications technology (http://www.allhealthnet.com/nursing/telenursing/).
      2. Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan dimana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan klien atau antara beberapa perawat.
      3. Telenursing adalah pemberian servis dan perawatan oleh perawat dengan menggunakan telekomunikasi, meningkatkan akses untuk tindakan keperawatan kepada pasien pada lokasi yang jauh atau perpencil.
  2. Aplikasi Telenursing

Sistem telenursing merupakan sistem yang berbasis internet di desain untuk membantu klien belajar cara memanage kondisi mereka. Sistem arsitektur ditunjukkan pada gambar 1. Database server yang berlokasi di regional university health care centre, berfungsi untuk mengumpulkan dan meneruskan dan memenuhi autorisasi klien, perawat dan dokter memasuki dan melihat informasi pada website, ditunjukkan pada gambar 2. Subcentre kesehatan dengan staffnya adalah seorang perawat professional yang mengetahui tentang teknik telekomunikasi. Perawat ini secara regular mengunjungi klien yang terdaftar dan juga memberikan perawatan berkelanjutan melalui system telenursing.

 

Sistem ini mempunyai tiga jenis informasi. Pertama e-mail dari pasien yang melaporkan kondisi kesehatan meliputi masalah fisik dan psikologis serta terapi yang telah dilakukan. Kedua meliputi data vital sign: monitoring tekanan darah secara regular, nadi dan temperature. Ketiga adalah video-mail, yang meningkatkan evaluasi pasien. Klien mengakses informasi kesehatan pada website. Informasi kemudian dikumpulkan pada regional health-care centre untuk kemudian dijadikan acuan dalam membuat rencana tindak lanjut terapi.

 

E-mail

Klien dapat mengisi pada lembar pertanyaan tentang kesehatan. Mereka dapat memberikan score pada status kesehatan mereka saat ini dengan visual analogue scale dari 1 (excellent) sampai 5 (poor), ini menjadi dasar pada pemberi perawatan untuk mengkaji dan merespon kebutuhan perawatan kesehatan kien.

Vital sign data

Tekanan darah, denyut nadi dan temperatur dapat diukur oleh pasien. Data tanda vital diketik oleh klien. Sebagai tambahan finger plethysmography dapat ditunjukkan dan non linier time waveform dianalisis sebagai indicator status kesehatan.

 

Video-mail

Video-mail dapat direkam menggunakan USB yang disambung ke PC camera dan Windows Moviemaker. Panjangnya perekaman tergantung pada informasi yang dibutuhkan untuk dikirim. Penggunaan video-mail membantu menyampaikan informasi nonverbal seperti perubahan ekspresi dan penampilan yang sulit untuk di jelaskan dengan kata-kata.

 

  1. Riset tentang Telenursing

Sebuah study RCT (randomized controlled trial) dengan menggunakan telepon untuk intervensi keperawatan yang bertujuan untuk menurunkan ansietas pada klien yang menjalani operasi bypass pertama kali dan untuk caregiver mereka. Intervensi terdiri dari seri protokol yang dilakukan oleh perawat. Dilakukan melalui telepon pada saat discharge dan pada hari 1,2, 4, 7 dan minggu kedua dan 7 postdischarge. Tiga hal utama yang menjadi perhatian klien: fisik, afektif, perubahan gaya hidup. Kecemasan menjadi perhatian yang umum pada hari 1. Sebaliknya perhatian fisik mendominasi selama minggu pertama. Perawat spesialis dapat memberikan informasi promosi kesehatan secara personal pada saat ini yang sesuai untuk masing-masing individu (Hartford K. (2005).

 

Penelitian yang dilakukan Jerant (2003) membandingkan 3 model nursing care post-hospitalisasi untuk menurunkan CHF (Congestive Heart Failure) readmission charge selama 180 hari follow up. Subjek menerima kunjungan personal pada baseline dan 60 hari plus 1 dari 3 modalitas care (a). video-based home telecare (b) telepon call dan (c) usual care. CHF related readmission charge >80% menurun pada kelompok telenursing dibandingkan usual care dan kelompok ini juga secara signifikan lebih kecil dalam hal CHF related kunjungan emergensi. Pada kunjungan personal 3 kali lebih panjang daripada kunjungan telenursing (p<0.0001) hanya sebagian berhubungan dengan waktu kunjungan. Kepatuhan pasien self-care, medikasi, status kesehatan dan kepuasan tidak signifikan diantara kelompok. Telenursing dapat menurunkan hospitalisasi CHF dan meningkatkan frekuensi komunikasi pada pasien.

 

  1. Keuntungan

Penggunaan teknologi telenursing dalam pemberian pelayanan asuhan keperawatan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

  1. Efektif dan efisiensi dari sisi biaya kesehatan.

Organisasi The Kaisar Permanente melaporkan pertama kali penelitian dengan randomized controlled trial tentang home videophones. Subjek adalah klien yang didiagnosis dengan kondisi kronik yang dirawat dirumah. Klien dalam kelompok intervensi dilengkapi dengan home videophones dirumah dan stetoskop elektronik dan monitor tekanan darah digital. Hasil dari studi ini, didapatkan rata-rata biaya perawatan dalam kelompok yang menerima telemedicine berkurang 27% daripada perawatan pada kelompok control (http://www.bmj.com).

  • Dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis.

In Iceland, with its widely dispersed population, a telephone based nursing  intervention to support mothers with difficult infants reduced fatigue and distress ( Thome&Adler, 1999). Telehealth technologies have the potential not only to reduce costs of care, but also to improve access to care, facilitate patient-provider communications, and remove barriers of time and distance. However, much of the nursing world is not prepared to use telehealth and information technologies in healthcare delivery (Ball, 2000).

  • Dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di rumah sakit

In Denmark, where nurses working in an outpatient clinic for people with back problems maintained regular telephone contact with patients, the number of hospital admissions and ‘bed days’ was reduced by half  (WHO, 1999). Sedangkan In the United States almost 46% of the on-site nursing visits could reasonably be replaced by Telenursing (Agency for Health Care Research and Quality, 2000).

  • Dapat meningkatkan pelayanan untuk klien

Studi yang dilakukan oleh Kawaguchi, et al (2004) didapatkan hasil bahwa komunikasi kesehatan tiap hari dengan pasien penyakit kronis yang membutuhkan self-management (diabetes) sangat penting dari perspektif klinik. Telenursing dapat memfasilitasi hubungan ini.

  • Dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan (model distance learning) dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat juga digunakan dikampus dengan video conference, pembelajaran online dan Multimedia Distance Learning.

 

  1. PEMBAHASAN

Praktik telenursing memperlihatkan banyak kesempatam dalam meningkatkan akses keperawatan. Sistem ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat letak geografisnya yang luas dan rawan terjadi bencana. Sejauh ini praktik telenursing banyak diterapkan dalam memberikan perawatan fisik. Namun demikian, system ini juga dapat diterapkan dalam mengatasi masalah psikologis, misalnya pada daerah yang mengami bencana alam. Bencana dapat menimbulkan trauma psikologis yang tidak dapat ditangani dalam waktu yang singkat serta, sementara akses untuk menjangkau wilayah bencana sering kali mengalami banyak hambatan, sementara korban memerlukan penanganan segera sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia tidak cukup memadai untuk dapat menjangkau secara seluruh.  Kondisi ini dapat diatasi dengan menerapkan metode telenursing untuk ketercapaian dan kesinambungan terapi.

 

Meskipun sistem ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam kondisi bencana, namun praktik telenursing tidak terlepas dari isu legalitas. Bahwasanya hubungan perawat klien tidak dapat digantikan dengan teknologi. Tetapi pemberian asuhan keperawatan tanpa sentuhan langsung dari tangan perawat atau menggunakan komunikasi teleconference, menurut penulis dapat dikatakan sebagai asuhan keperawatan yang legal. Karena dalam sistem telenursing, perawat menggunakan pengetahuan, ketrampilan, pertimbangan dan pemikiran kritis yang yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu keperawatan. Definisi legal ilmu perawatan hampir selalu meliputi 1) Penggunaan ilmu perawatan pendidikan, 2) Pemikiran kritis, dan 3) Pengambilan keputusan. Jadi jelas bahwa telenursing merupakan bentuk asuhan keperawatan yang legal.

Dalam memberikan asuhan keperawatan secara jarak jauh maka diperlukan kebijakan umum dari pemerintah untuk mengatur praktek, SOP/standar operasional prosedur, etik dan profesionalisme, keamanan, kerahasiaan pasien dan jaminan informasi yang diberikan. Kegiatan telenursing membutuhkan integrasi antara startegi dan kebijakan untuk mengembangkan praktek keperawatan, penyediaan pelayanan asuhan keperawatan, dan sistem pendidikan serta pelatihan keperawatan.

Untuk dapat diaplikasikan maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

 

1.   Faktor legalitas

Dapat didefinisikan sebagai otononi profesi keperawatan atau institusi keperawatan yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan telenursing.

2.   Faktor financial

Pelaksanaan telenursing membutuhkan biaya yang cukup besar karena sarana dan prasaranya sangat banyak. Perlu dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi dalam penyediaan aspek financial dalam pelaksanaan telenursing.

3.   Faktor Skill

Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengetahuan dan skill tentang telenursing. Perawat dan klien perlu dilakukan pelatihan tentang aplikasi telenursing. Terlaksananya telenursing sangat tergantung dari aspek pengetahuan dan skill antara klien dan perawat. Pengetahuan tentang telenursing harus didasari oleh pengetahuan tehnologi informasi.

4.   Faktor Motivasi

Motivasi perawat dan pasien menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan telenursing. Tanpa ada motivasi dari perawat dan pasien, telenursing tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait dengan isu ini, yang secara fundamental mesti dilakukan dalam penerapan tehnologi dalam bidang kesehatan dalam merawat pasien adalah :

  1. Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus tetap terjaga
  2. Pasien yang mendapatkan intervensi melalui telehealth harus diinformasikan potensial resiko (seperti keterbatasan jaminan kerahasiaan informasi, melalui internet atau telepon) dan keuntungannya
  3. Diseminasi data pasien seperti identifikasi pasien (suara, gambar) dapat dikontrol dengan membuat informed consent (pernyataan persetujuan) lewat email
  4. Individu yang menyalahgunakan kerahasiaan, keamanan dan peraturan dan penyalah gunaan informasi dapat dikenakan hukuman/legal aspek.

Pelaksanaan telenursing di Indonesia masih belum berjalan dengan baik disebabkan oleh karena keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan pelaksanaan telenursing dari pemerintah. Untuk mensiasati keterbatasan pelaksanaan telenursing bisa dimulai dengan peralatan yang sederhana seperti pesawat telepon yang sudah banyak dimiliki oleh masyarakat tetapi masih belum banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan.

 

  1. KESIMPULAN

Telenursing merupakan alat yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan jarak jauh terutama pada pada penangan masalah psikologis pasca bencana alam. Penggunaan telenursing terbukti bermanfaat baik dalam hal jangkauan wilayah, efektifitas waktu, efisiensi biaya, dan penyelesaian masalah keterbatasan tenaga pemberi pelayanan. Praktik telenursing tidak lepas dari isu seputar legal aspek, yang harus disikapi secara bijaksana dengan melibatkan peranserta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

 

REFERENSI

 

Agency for Health Care Research and Quality.  (2000).  The Characteristics of Long-Term Care Users.  Rockville, M.D:  AHRQ

 

American Nurses association. (1996). Telehealth-Issues for Nursing. Dalam http://ana.org/readroom/tele2.htm. Diperoleh tanggal 28 Oktober 2010.

 

Ball. (2000). A Study of Home Telenursing. Dalam http://www.nursingworld.org/ojin. Diperoleh tanggal 28 Oktober 2010.

 

Bohnenkam, et al. (2002). Telenursing on Patient’s Perspcetive. Dalam http://www.pubmed.gov. Diperoleh tanggal 28 Oktober 2010.

 

Hardin S. (2001). Telehealth’s Impact on Nursing and Development of the Interstate Compact. Dalam www.proquest.umi/pqdweb. Diperoleh tanggal 30 Oktober 2010.

 

 

Jerant, AF. (2003). A randomized Trial of Telenursing to Reduce Hospitalization for Heart failure: Patient-Centered Outcomes and Nursing Indicators. Dalam www.hawortpress.com/store/research.asp. Diperoleh tanggal 30 Oktober 2010.

 

National Council.  (1997). The National Council of Boards of Nursing Position Paper on Telenursing: A Challenge to Regulation. Dalam http://www.en.wikipedia.org.wiki. Diperoleh tanggal 30 Oktober 2010.

 

The Kaisar Permanente Organization. (2000). Telephone Nursing: Evidence of Client and Organizational Benefits. Dalam http://www.bmj.com. Diperoleh tanggal 30 Oktober 2010.

 

Sumber—-http://pkko.fik.ui.ac.id/files/TUGAS%20SIM%20KEKSI.doc

Makalah KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH, rinastkip


“KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
OTONOMI DAERAH”
Oleh:
ALDY IAN
Editor : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)

 

BAB I

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi,  krisis tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa pada kemiskinan, namun disatu sisi krisis tersebut juga memberi “berkah tersembunyi” (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang. Karena krisis ekonomi dan krisis-krisis yang lainnya yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang madani terciptanya good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu reformasi juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan pradigma di berbagai bidang kehidupan

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi didaerah. Arahan dan kebutuhan akan undang-undang yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati dan sehingga pemerintah daerah sering kali  menjadikan pemenuhan peraturan  sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era permainan baru yang membawa aturan baru pada semua aspek kehidupan dimasa yang kana datang. Dimana pada masa yang akan datang pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi dan ide maupun keuangan. Dengan banyaknya berbagai persoalan tersebut, maka pemerintah akan kesulitan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sepele yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menghadapi permainan baru yang penuh dengan aturan baru tersebut, dibutuhkan strategi baru. Berbagi ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui sidang istimewa.  Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan  keuangan pusat dengan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dengan TAP MPR itulah sebagai landasan keluarnya UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antar pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah yang kan membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun direvisi lagi dengan UU No.32 tahun 2004 sebagai koreksi kelemahan-kelemahan UU sebelumnya dan ditambah dengan pemilihan langsung kepala daerah

BAB II

PEMBAHASAN

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Setiap manusia Indonesia dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya dimanapun di wilayah nusantara ini.

Yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak diragukan, sehingga merit system perlu dipraktekkan dalam pembinaan SDM di daerah.

Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :

  1. UU No. 1 tahun 1945
    Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
  2. UU No. 22 tahun 1948
    Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.
  3. UU No. 1 tahun 1957
    Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
  4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959
    Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
  5. UU No. 18 tahun 1965
    Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
  6. UU No. 5 tahun 1974
    Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
  7. UU No. 22 tahun 1999
    Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  8. UU No. 32 tahun 2004

Keluarnya UU ini  merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat dengan Daerah, juga dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah

Kelemahan Otonomi Daerah

Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.serta terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya diantaranya

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:

1. Korupsi Pengadaan Barang
Modus :

a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)
Modus :

a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
Modus :

a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

6. Penyelewengan dana proyek
Modus :

a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain.

7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.
Modus :

a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.

9. Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama)
Modus :

a. Mark up nilai proyek
b. Pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor

10. Daftar Gaji atau honor fiktif
Modus : Pembuatan pekerjaan fiktif.

11. Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik.
Modus :

a. Pemotongan dana pemeliharaan
b. Mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik

12. Pemotongan dana bantuan (inpres, banpres)
Modus : Pemotongan langsung atau tidak langsung oleh pegawai atau pejabat berwenang.

13. Proyek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fiktif (tidak ada proyek atau intensitas)
Modus : Tidak ada proyek atau intensitas yang tidak sesuai laporan. Misalnya kegiatan dua hari dilaporkan empat hari.

14. Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan
Modus : Pegawai atau pejabat pemerintah yang berwenang tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang disediakan.

15. Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi
Modus : Manipulasi biaya penyewaan fasilitas pemerintah kepada pihak luar

16. Pembayaran fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri sipil, prajurit, tahanan dan lain-lain
Modus :

a. Alokasi fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri Sipil, prajurit tahanan dalam catatan resmi seperti APBD.
b. Menggunakan kuitansi fiktif.

17. Pungli Perizinan; IMB, sertifikat SIUPP, besuk tahanan, ijin tinggal, ijin TKI, ijin frekuensi, impor ekspor, pendirian apotik, RS, klinik, Delivery Order pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor.
Modus :

a. Memungut biaya tak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

18. Pungli kependudukan dan Imigrasi
Modus :

a. Memungut biaya tidak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan.
b. mark up biaya pengurusan ijin
c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin.

19. Manipulasi Proyek Pengembangan Ekonomi Rakyat
Modus : Penyerahan dalam bentuk uang.

20. Korupsi waktu kerja
Modus :

a. Meninggalkan pekerjaan
b. Melayani calo yang memberi uang tambahan
c. Menunda pelayanan umum

Berbagai Dampak

Selain keuntungan yang didapat  serta diperoleh dengan adanya otonomi daerah juga ada sisi buruknya malahan semakin memperburuk keadaan. Beberapa Bupati menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka –suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunan bagi budget mereka.           Kelompok-kelompok masyarakat sipil menyerukan agar otonomi daerah dikembalikan pada jalur semula –yang menjamin tujuan-tujuan awal untuk memperkuat demokrasi lokal. Selain itu, mereka juga menyerukan agar desakan untuk membangun pemerintahan yang bersih tidak dilupakan dalam arus cari untung dari sumber daya alam.
Sejalan dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, antara lain masalah kordinasi antar daerah otonom tingkat provinsi dan kabupaten, munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang cenderung melakukan abuse of power yang mengabaikan nilai etik dalam berpolitik, sulit melakukan su`            pervisi daerah otonom dan lain sebagainya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi. Untuk membangun tata pemerintahan yang baik bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, implementasi otonomi daerah perlu terus dicermati, dievaluasi dan disempurnakan

PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. UU No. 22 1999 jauh lebih Desentralistik dibandingkan dengan UU No. 5 1974 namun karena pelaksanaan nya berbarengan dengan pelaksanaan Reformasi yang mengakibatkan efuria-efuria di kalangan masyarakat maka pelaksanaan otonomi daerah dapat juga diwarnai efuria baik dari Kepala daerah maupun dari para anggota DPRD. Untuk itu maka keluarlah UU No.32 tahun 2004 sebagai ganti dari UU sebelumnya serta koreksi total atas segala kelemahan-kelemahan yang ada pada UUNo.22 tahun 1999.

Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik good government dan Clean government.

Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti entah kapan mungkin juga akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan professional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Umum Republika edisi 22 November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001 dan 20 Maret 2001.

Kasim,Azhar 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI.

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 1974.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. Otonomi Daerah.

www.Google.co.id Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah.November 2004

www.Google.co.id Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia.2004

www.Google.co.id Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik.2004

Bahan Kuliah / Makalah : KETERAMPILAN DASAR DALAM MENYIMAK


KETERAMPILAN DASAR DALAM MENYIMAK

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji beberapa pokok permasalahan, yaitu menyimak bahasa, menyimak konsentratif, dan menyimak interogatif. Namun sebelum sampai pada pokok permasalahan ada baiknya pembaca mengetahui unsur­unsur menyimak, teknik menyimak efektif, dan teknik peningkat an daya simak.

Unsur-unsur Menyimak

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berhagai unsur dasar yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan tirnbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain. Unsur-unsur dasar menyimak ialah (1) pembicara, (2) penyimak, (3) bahan simakan, dan (4) bahasa lisan yang digunakan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing unsur.

  1. 1.                 Pembicara

Yang dimaksudkan dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa infomasi yang dibutuh.kan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber pembawa pesan, sedang lawan bicara ialah orang yang menerima pesan (penyimak). Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Fungsi catatan tersebut ialah scbagai berikut:

  1. Meninjau Kembali Bahan Simakan (Reviu)

Kegiatan meninjau kembali bahan simakan merupakan salah satu ciri penyimak kritis. Pada kegiatan ini, penyimak mencermati kembali bahan simakan yang telah diterima melalui catatan seperti: topik, tema, dan gagasan lain yang menunjang pesan yang disampaikan pembicara. Di samping itu penyimak dapat memprediksi berdasarkan pesan-pesan yang telah disampaikan pembicara.

  1. Menganalisis Bahan Simakan

Pada dasarnya menyimak ialah menerima pesan, namun dalam kenyataannya seorang penyimak tidak hanya menerima pesan begitu saja, ia juga berusaha untuk menganalisis pesan yang telah diterimanya itu. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk membedakan ide pokok, ide bawahan, dan ide penunjang.

  1. Mengevaluasi Bahan simakan

Pada tahap akhir kegiatan menyimak ialah mengevaluasi hasil simakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara: 1)      Kekuatan Bukti Untuk membenarkan pernyataan pembicara, penyimak harus mengevaluasi bukti-bukti yang  dikatakan pembicara. Jika bukti-bukti itu cukup kuat, apa yang dikatakan pembicara itu benar. 2)   Validitas Alasan Jika pernyataan pembicara diikuti dengan alasan-alasan yang kuat,  terpercaya. dan logis, dapat dikatakan bah wa alasan itu validitasnya tinggi. 3)   Kebenaran Tujuan Penyimak hurus mampu menemukan tujuan pembicara. Di samping itu, ia juga harus  mampu membedakan penjelasan dengan keterangan inti, sikap subjektif dengan sikap objektif. Setelah itu ia akan mampu mencari tujuan pembicaraan (berupa pesan).

  1. 2.        Penyimak

Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Penyimak seperti itu akan selalu rnendapatkan pesan pembicara secara tepat. Hal itu akan lebih sempurna jika ia ditunjang oleh pengetahuan dan pengalamannya. Kamidjan (2001:6) menyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki dua sikap, yaitu sikap objektif dan sikap kooperatif.

  1. Sikap Objektif

Yang dimaksud dengan sikap objektif adalah pandanagan penyimak terhadap simakan.  Jika bahan simakan ini baik, ia akan menyatakan baik. Demikian pula sebaliknya. Penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan manyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana, dan prasarana.

  1. Sikap Kooperatif

Sikap kooperatif ialah sikap penyimak yang siap bekerjasama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Sikap vang bermusuhan atau bertentangan dengan pemhicara akan menimbulkan kegagalan dalam menyimak. Jika hal itu yang terjadi, maka penyimak tidak akan mendapatkan pesan dari pembicara. Sikap yang baik ialah sikap berkoperatif dengan pembicara.

  1. 3.        Bahan Simakan

Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyima. Yang dimaksud dengan bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, maka pesdan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam berkomunikasi. Untuk menghindari kegagalan, perlu dikaji ulang bahan simakan dengan cara berikut:

  1. Menyimak Tujuan Pembicara

Langkah pertarna penyimak dalam melakukan kegiatan menyimak ialah mencari tujuan pembicara. Jika hal itu telah dicapai, ia akan lebih gampang untuk mendapatkan pesan pembicara. Jika hal itu tidak ditemukan, ia .akan mengalami kesulitan. Tujuan yang akan dicapai penyimak ialah untuk mendapatkan fakta, mendapatkan inspirasi, menganalisis gagasan pembicara. mengevaluasi, dan mencari hiburan.

  1. Menyimak Urutan Pembicaraan

Seorang penyimak harus berusaha mencari urutan pembicaraan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penyimak mencari pesan pembicara. Walaupun pembicara berkata agak cepat. penyimak dapat mengikuti dengan hati-hati agar mendapatkan gambaran tentang urutan penyajian bahan. Urutan penyajian terdiri atas tiga komponen, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan lingkup permasalahan yang akan dibahas. Bagian isi terdiri atas uraian panjang lebar permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian penutup berisi simpulan hasil pembahasan.

  1. Menyimak Topik Utama Pembicaraan

Topik utama ialah topik yang selalu dibicarakan. dibahas, dianalisis selama pembicaraan berlangsung. Dengan mengetahui topik utama, penyimak memprediksi apa saja yang akan dibicarakan dalam komunikasi tersebut. Penyimak satu profesi dengan pembicara, ia tidak akan kesulitan untuk menerka topik utama. Sebuah topik utama memiliki ciri-ciri: menarik perhatian penyimak, bermanfaat bagi penyimak, dan akrab dengan penyimak.

  1. Menyimak Topik Bawahan

Setelah penyimak menemukan topik utama, langkah selanjutnya ialah mencari topik-topik bawahan. Umumnya pembicara akan membagi topik utama itu menjadi beberapa topik bawahan. Hal itu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh penyimak. Penyimak dapat mengasosiasikan topik utama itu dengan sebuah pohon besar, topik bawahan ialah dahan dan ranting pohon tersebut. Dengan demikian penyimak yang telah mengetahui topik utama, dengan mudah akan mengetahui topik-topik bawahannya.

  1. Menyimak Akhir Pembicaraan

Akhir pembicaraan biasanya terdiri atas: simpulan, himbauan, dan saran-saran. Jika pembicara menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak ialah mencermati rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut. Jika pembicara menyampaikan simpulan, maka penyimak mencocokkan catatannya dengan simpulan yang disampaikan pembicara. Dalam hal itu perlu dicermati juga tentang simpulan yang tidak sama, yaitu simpulan yang dibuat pembicara dan penyimak. Jika pembicara hanya menyampaikan himbauan, penyimak harus memperhatikan himbuan itu secara cermat dan teliti.

  1. 4.        Bahasa Lisan

Bahasa lisan (primer) merupakan media yang dipakai untuk menyimak. Pembicara menyampaikan gagasan dengan bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan tuturan yang disampaikan pembicara dan ditangkap penyimak melalui alat pendengaran. Untuk menyampaikan gagasan, pembicara dapat memilih kata-kata., kalirnat, lagu, gaya yang paling tepat untuk mewadahi gagasan, agar ia dapat menyampaikan gagasan. Unsur bahasa lisan yang dipergunakan dalam berkomunikasi ada dua macam. yaitu aspek linguistik dan nonlinguitik. Aspek linguistik ialah kata-kata, frase, kalimat yang diucapkan pembicara kepada penyimak. Aspek nonlinguistik sering disebut dengan istilah kinestetik. Aspek itu merupakan alat konunikasi yang dapat membantu aspek  linguistik. Tujuannya agar gagasan tersebut dapat dengan mudah diterima penyimak. Adapun aspek nonlinguistik tersebut dapat berupa: (a) anggukan kepala, artinya menyatakan setuju, (b) acungan ibu jari, artinya menyatakan pujian, (c) gelengan kepala, artinya menyatakan tidak setuju, (d) gerakan alis ke atas. artinya tanda kurang setuju atau kurang benar, (e) membungkukkan badan, artinya tanda menghormat. dan lain sebagainya. Aspek kinestetik dapat membantu untuk memperjelas kalimat-kalimat yang diucapkan pembicara. Aspek kinestetik sangat bermanfaat bagi penyimak. Penyimak harus mengerti dan memahami bentuk-bentuk linguistik dan nonlinguistik dalam berkomunikasi lisan, agar mereka dapat menyerap makna komunikasi tersebut dan dapat menangkap pesan yang disampaikan pembicara.   Teknik Menyimak EfektifUntuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut ialah: (1) menyimak dengan berkonsentrasi , (2) menelaah materi simakan. (3) menyimak dengan kritis, dan (4) membuat catatan. (Universitas Terbuka, 1985:35).

  1. 1.        Menyimak dengan Berkonsentrasi

Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi ialah memusatkan pikiran perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun yang berasal dari luar. Beberapa faktor luar yang dimaksudkan di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Orang yang datang terlambat

Pada prinsipnya orang yang datang terlambat ke tempat ceramah akan mengganggu penyimak yang sedang berkonsentrasi terhadap bahan simakan.

  1. Keanehan-keanehan yang terjadi di antara pembicara dan penyimak

Jika terjadi ketidakselarasan antara pembicara dan penyimak, akan terjadi gangguan pada diri penyimak.

  1. Metode pembicara yang tidak tepat dalam situasi komunikasi

Metode yang tidak tepat, akan berakibat gagalnya alur komunikasi pembicara dan penyimak.

  1. Pakaian pembicara

Pembicara yang memakai pakaian yang berlebihan akan mengganggu konsentrasi penyimak.

  1. Pembicara yang tidak menarik

Pembicaraan yang tidak menarik dapat mengakibatkan penyimak kurang senang dengan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga menimbulkan sikap kurang peduli dengan pembicaraan yang disajikan.

  1. 2.        Menelaah Materi Simakan

Untuk menelaah materi simakan, penyimak dapat melakukan hal-hal berikut ini: (a) mencari arah dan tujuan pembicaraan, (b) mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir, (c) menemukan tema sentral (pokok pembicaraan), (d) mengamati dan memahami alat peraga (media) sebagai penegas  materi simakan, dan (e) memperhatikan rangkuman (jika pembicara membuat rangkuman) yang disampaikan pembicara.

  1. 3.        Menyimak dengan Kritis

Yang dimaksudkan dengan menyimak kritis ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Pada dasamya penyimak kritis memiliki ciri-ciri: (a) dapat menghubungkan yang dikaitkan pembicara dengan pengetahuan dan pengalamannya, (b) dapat menyusun bahan yang telah disimak dengan baik (reproduksi). (c) dapat menguraikan (menjelaskan) apa saja yang telah disampaikan pembicara. dan (d) dapat melakukan evaluasi terhadap bahan yang telah disimak.

  1. 4.        Membuat Catatan

Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal yang dianggap penting bagi penyimak. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Hal-hal penting yang perlu diketahui penyimak dalam mencatat ialah: (a) catatan boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal, (b) bentuk catatan yang benar ialah singkat, padat, dan jelas, (c) catatan yang baik ialah catatan yang benar artinya catatan itu tidak akan menimbulkan keraguan, (d) catatan yang diberi tanda-tanda tertentu, akan mempermudah penyimak membaca clang, (e) catatan perlu direviu secara periodik.   Teknik Peningkatan Daya SimakTelah disebutkan di atas bahwa pada saat menyimak Anda perlu berkonsentrasi terhadap apa yang Anda simak. Selain konsentrasi, faktor lain yang juga beperan besar dalam kegiatan menyimak adalah penguasan kosakata. Hal ini terjadi karena penangkapan makna merupakan bagian integral dari poses menyimak. Orang dewasa dikatakan memiliki kosakata minimum apabila ia hanya memiliki rata-rata kosakata sekitar 20.000 kata. Selajutnya. untuk meningkatkan daya simak Anda. ada beberapa teknik yang dapat dilakukan di antaranya adalah teknik loci, teknik penggabungan, dan teknik fonetik (Sutari dkk. 1997: 67­70).

  1. 1.   Teknik Loci (Loci System)

Teknik loci merupakan salah satu teknik mengingat yang paling tradisional. Teknik ini pada dasamya merupakan teknik mengingat dengan cara memvisualisasikan materi yang harus diingat dalam ingatan Anda. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari urutan informasi dengan informasi lain yang serupa , dan mencocokkan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi tersebut.

  1. 2.   Teknik Penggabungan

Teknik penggabungan merupakan teknik mengingat dengan cara menghubungkan (menggabungkan) pesan pertama yang akan Anda ingat secara berantai dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai itu dihubungkan pula dengan imaji-imaji tertentu yang perlu divisualkan secara jelas dalam pikiran. Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama (pesan yang akan dimatarantaikan), pesan pertama perlu dihubungkan tersebut dengan lokasi yang akan mengingatkan Anda pada item tadi.

  1. 3.   Teknik- Fonetik

Teknik fonetik melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan itu dengan pesan yang akan diingat. Teknik ini dapat membentuk imaji visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan, dan membentuk penggabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dari kata-kata yang divisualisasikan. Secara garis besar, Tarigan (1983;22) membagi menyimak menjadi dua jenis yakni: (1)menyimak ekstensif dan (2) menyimak intensif.

  1. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti: menyimak radio, televisi, ercakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya.Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif, antara lain: (a)menyimak sekunder yang terjadi secara kebetulan, (b) menyimak sosial yaitu menyimak masyarakat dalam kehidupan sosial, di pasar, di kantor pos, dan sebagainya, (c) menyimak estetika, ersifat apresiatif, dan (d) menyimak pasif, dilakukantanpa upaya sadar. Misalnya, seseorang mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam kurun waktu dua atau tiga tahun berikutnya orang itu sudah dapatberbahasa daerah tersebut.
  2.  Menyimak Intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif ini memiliki ciri-ciri yang harus diperhatikan, yakni: (a) menyimak intensif adalah menyimak pemahaman, (b) menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi, (c) menyimak intensif ialah memahami bahasa formal, (d) menyimak intesiof diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Jenis-jenis menyimak intensif terdiri atas: (a)menyimak kritis, (b) menyimak konsentratif, (c) menyimak eksploratif, (d) menyimak interogatif, (e) menyimak selektif, dan (f) menyimak kreatif.

Menyimak Bahasa Menyimak bahasa adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi utnuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Menyimak bahasa merupakan pelajaran pertama menggunakan bahasa. Salah satu keterampilan berbahasa yang didapat secara alamiah ialah menyimak bunyi mulai dari menirukan bunyi-bunyi, kata-kata, kalimat dari orang-orang yang berada di sekitamya dengan menyimak, yang akhimya mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Demikian halnya seorang dewasa yang belajar bahasa asing. Kegiatan menyimak mengawali pelajaran dengan cara mengucapkan fonem, kata, dan kalimat bahasa asing tersebut. Kemudian dia menirukan ucapan-ucapan itu yang akhirnya dia dapat berbicara atau berkomunikasi. Kalau bahasa pembicara sama dengan bahasa penyimak, maka dari hasil simakannya itu si penyimak dapat mengetahui ciri-ciri berbahasa pembicara, misalnya pengucapan, pemilihan kata, kalimat, gerak-gerik, dan pengorganisasian pikiran-pikirannya. Hal ini menunjang kemampuan berbicara penyimak. Di samping itu dari hasil simakannya itu penyimak akan mendapat tambahan perbendaharaan kata yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasanya baik lisan maupun tulisan. Tahap selanjutnya apabila penyimak menyimak pembicaraan seseorang maka penyimak akan dapat memahami isi atau maksud pembicaraan tersebut. Kalau maksud pembicaraan dipahami penyimak persis seperti apa yang dapat dimaksud pembicara ini lebih berarti telah terjadi komunikasi yaitu komunikasi lisan. Terjadinya komunikasi berarti terjadi pula proses pemahaman isi pembicaraan. Memahami isi pembicaraan berarti menambah informasi atau pengetahuan. Dengan demikian keterampilan menyimak merupakan dasar yang cukup penting untuk keterampilan berbicara. Selain itu, keterampilan menyimak juga merupakan dasar bagi keterampilan membaca dan menulis, petunjuk-petunjuk disampaikan melalui bahasa lisan. Oleh sebab itu, keterbatasan penguasaan kosakata pada saat menyimak akan menghambat kelancaran membaca dan menulis. Menyimak berbahasa dapat di kategorikan pada menyimak ekstensif.   Menyimak Konsentratif Konsentrasi ialah memusatkan semua gejala jiwa seperti pikiran, perasaan, ingatan, perhatian, dan sebagainya kepada salah satu objek. Dalam menyimak konsentratif diperlukan pemusatan gejala jiwa menyeluruh terhadap bahan yang disimak. Agar penyimak dapat melakukan konsentrasi yang tinggi, maka perlu dilakukan, dengan beberapa cara, antara lain: (a) menjaga agar pikiran tidak terpecah, (b) perasaan tenang dan tidak bergejolak, (c) perhatian. terpusat pada objek yang sedang disimak, penyimak harus mampu menghindari berbagai hal-hal yang dapat menggangu kegiatan menyimak, baik internal maupun ekstenal. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk (a) mengikuti petunjuk-petunjuk, (b) mencari hubungan antarunsur dalam menyimak, (c) mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen., (d) mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, (e) mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak, dan (f) mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak (Kamidjan,2001:23).   Menyimak InterogatifMenyimak interogratif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Kegiatan menyimak interogratif bertujuan untuk :

  1. Mendapatkan fakta-fakta dari pembicara,
  2. Mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik,
  3. Mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak.

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 )


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 55 TAHUN 2010

 

TENTANG

 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang     :

a.   bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur departemen menjadi kementerian, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b.   bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen   Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang  Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang  Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang  Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :        PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.    Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2.    Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

3.    Kementerian Dalam Negeri adalah perangkat  pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.

5.    Peraturan Bersama Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri lainnya.

6.    Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.

7.    Sekretaris Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas pembinaan administrasi kementerian adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

8.    Direktur Jenderal adalah pejabat yang memimpin direktorat jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

9.    Inspektur Jenderal adalah pejabat yang memimpin inspektorat jenderal sebagai unsur pengawas pada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang  bertanggung jawab kepada Menteri.

10.  Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin badan sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

11.  Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

12.  Staf Ahli Menteri Dalam Negeri adalah unsur Pembantu Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

13.  Unit kerja eselon I adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Rektor.

14.  Jabatan Eselon I adalah jabatan struktural tertinggi di bawah menteri yang mengepalai suatu unit kerja eselon I  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

15.  Jabatan Eselon II adalah jabatan struktural di bawah jabatan eselon I yang memimpin biro/pusat, inspektorat, sekretariat, direktorat, pada unit kerja eselon I  dan pusat diklat regional serta balai besar di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

16.  Jabatan Eselon III adalah jabatan struktural dibawah jabatan eselon II yang memimpin bagian, sub direktorat, bidang, dan balai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

17.  Jabatan Eselon IV adalah jabatan struktural di bawah jabatan eselon III yang memimpin subbagian, seksi, dan subbidang pada suatu unit kerja eselon I  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

18.  Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dalam fungsinya dibutuhkan oleh organisasi.

19.  Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor dan Staf Ahli Menteri.

20.  Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja Eselon I, Inspektur, Direktur, Kepala Sekretariat Korpri dan Kepala Pusat Diklat Regional serta Kepala Balai Besar.

21.  Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang dan Kepala Balai.

22.  Pejabat Eselon IV adalah Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang.

23.  Unit pengelola adalah unit yang menangani dan memproses secara terus menerus dan dinamis.

24.  Tata persuratan dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

25.  Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan stempel.

26.  Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lambang Negara, adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

27.  Logo adalah logo Kementerian Dalam Negeri.

28.  Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau kementerian.

29.  Tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen dan digunakan untuk mewarnai suatu permukaan naskah dinas.

30.  Sampul naskah dinas adalah amplop atau alat pembungkus naskah dinas.

31.  Map naskah dinas adalah salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen ataupun sebagai sarana penyimpan arsip.

32.  Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang ditempatkan dibagian atas kertas.

33.  Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang ditempatkan dibagian atas sampul.

34.  Kop map naskah dinas adalah kop yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang dicetak diatas map.

35.  Papan Nama adalah papan atau bidang yang bertuliskan identitas instansi atau organisasi.

36.  Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

37.  Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

38.  Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

39.  Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

40.  Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.

41.  Instruksi Menteri adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Menteri kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

42.  Paraf adalah tanda tangan singkat.

43.  Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

44.  Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

45.  Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

46.  Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

47.  Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

48.  Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

49.  Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

50.  Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu  untuk melaksanakan perjalanan dinas.

51.  Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

52.  Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

53.  Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

54.  Surat Panggilan adalah  naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

55.  Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

56.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

57.  Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

58.  Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

59.  Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

60.  Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

61.  Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

62.  Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

63.  Telegram/surat kawat/Radiogram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

64.  Sandi adalah susunan huruf, tulisan, (kata, tanda, dan lain sebagainya) yang diproses secara kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk Kriptogram.

65.  Kriptogram adalah proses penyandian dari teks.

66.  Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal  yang ditandatangani oleh para pihak.

67.  Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

68.  Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

69.  Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

70.  Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

71.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

72.  Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda  bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

73.  Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

74.  Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

75.  Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap  tidak pernah dikeluarkan.

 

BAB II

TATA PERSURATAN DINAS

 

Pasal 2

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan meliputi:

a.    pengelolaan surat masuk;

b.    pengelolaan surat keluar;

c.    tingkat keamanan;

d.    kecepatan proses;

e.    pengetikan naskah dinas; dan

f.    warna dan kualitas kertas.

 

Pasal 3

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui tahapan:

a.    penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara:

1)  pengagendaan dan pengklasifikasian sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit   pengelola;

2)  unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan

3)  surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b.    salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan  kepada yang berhak.

c.    alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

 

Pasal 4

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

a.    konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;

b.    surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan unit kerja;

c.    surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan

d.    surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

 

Pasal 5

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas meliputi:

a.    surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi, erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b.    surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi  erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak yang tidak berhak akan merugikan negara;

c.    surat penting disingkat P, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, yang perlu segera ditindaklanjuti; dan

d.    surat biasa disingkat B, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan biasa dan disampaikan kepada yang berhak.

 

Pasal 6

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

a.    amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XXX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi;

b.    segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi;

c.    penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan

d.    biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

 

 

Pasal 7

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, menggunakan spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan dan menggunakan jenis huruf:

a.    Franklin Gothic Medium 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b.    Arial 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

 

Pasal 8

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berwarna putih dengan kualitas baik.

 

BAB III

NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan

 

Pasal 9

Bentuk dan susunan naskah dinas lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi:

a.    Bentuk dan susunan Produk Hukum; dan

b.    Bentuk dan susunan Surat.

 

Pasal 10

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

b.    Peraturan Pemerintah;

c.    Peraturan Presiden;

d.    Keputusan Presiden;

e.    Peraturan Menteri;

f.     Peraturan Bersama Menteri; dan

g.    Keputusan Menteri.

 

Pasal 11

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

a.    Instruksi Menteri;

b.    Surat Edaran;

c.    Surat Biasa;

d.    Surat Keterangan;

e.    Surat Perintah Tugas;

f.     Surat Perintah;

g.    Surat Izin;

h.    Perjanjian;

i.     Surat Perintah Perjalanan Dinas;

j.     Surat Kuasa;

k.    Surat Undangan;

l.     Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

m.   Surat Panggilan;

n.    Nota Dinas;

o.    Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

p.    Lembar Disposisi;

q.    Telaahan Staf;

r.     Pengumuman;

s.    Laporan;

t.     Rekomendasi;

u.    Surat Pengantar;

v.    Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

w.   Kriptogram;

x.    Berita Acara;

y.    Notulen;

z.    Memo;

aa.  Daftar Hadir;

ab.  Piagam;

ac.  Sertifikat; dan

ad.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

 

Bagian Kedua

Penggunaan Kertas

 

Pasal 12

(1)  Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum menggunakan jenis concorde atau kertas lain yang sejenis.

(2)  Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan:

a.  HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan

b.  HVS diatas 80 gram atau jenis lain yang mempunyai nilai keasaman (PH) paling rendah 7 hanya terbatas untuk jenis naskah dinas tertentu.

 

Pasal 13

Ukuran kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    surat menyurat menggunakan kertas folio/F4 (215 x 330 mm);

b.    laporan menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm); dan

c.    pidato  menggunakan kertas A5 (165 x 215  mm).

 

BAB IV

PENGGUNAAN  ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN,

AD INTERIM, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

 

Pasal 14

(1)   Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.

(2)   Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.

(3)   Untuk perhatian yang disingkat u.p. dipergunakan untuk mempermudah penyampaian dan mempercepat penyelesaian naskah dinas.

(4)   Ad interim yang disingkat a.i. merupakan jabatan sementara Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 15

(1)   Atas nama dan untuk beliau dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang digunakan namanya melalui naskah dinas.

(2)   Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan.

 

Pasal 16

(1)   Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena tidak ada pejabat definitif.

(2)   Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a.  keputusan menteri untuk jabatan eselon I;

b.  keputusan menteri yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama menteri untuk jabatan eselon II; dan

c.  surat perintah tugas kepala biro, kepala pusat dan sekretaris unit kerja eselon I  atas nama eselon I untuk jabatan eselon III dan jabatan eselon IV.

(3)   Keputusan dan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang.

(4)   Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

 

Pasal 17

(1)   Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

(2)   Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a.  keputusan menteri untuk jabatan eselon I;

b.  keputusan menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama menteri untuk jabatan eselon II; dan

c.  surat perintah tugas Kepala Biro/Kepala Pusat atau sekretaris unit kerja eselon I  atas nama eselon I untuk jabatan eselon III dan jabatan eselon IV.

(3)   Keputusan dan surat perintah tugas plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang.

(4)   Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dilakukan kepada atasannya.

 

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN, AUTENTIFIKASI

DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK  NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Paraf

 

Pasal 18

(1)   Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.

(2)   Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas.

(3)   Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.  paraf hirarki; dan

b.  paraf koordinasi.

(4)   Paraf hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan searah jarum jam atau berbentuk matriks.

(5)   Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

 

Bagian Kedua

Penulisan Nama

 

Pasal 19

(1)   Penulisan nama menteri dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar.

(2)   Penulisan nama menteri dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)   Penulisan nama pejabat eselon II, III dan IV, menggunakan pangkat dan Nomor Induk Pegawai.

 

Bagian Ketiga

Penandatanganan dan Pendelegasian Penandatanganan

Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

 

 

Pasal 20

(1)   Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.  Peraturan Menteri;

b.  Peraturan Bersama Menteri; dan

c.  Keputusan Menteri.

(2)   Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a.  Instruksi Menteri;

b.  Surat Edaran;

c.  Surat Biasa;

d.  Surat Keterangan;

e.  Surat Perintah;

f.   Surat Perintah Tugas;

g.  Surat Izin;

h.  Perjanjian;

i.   Surat Kuasa;

j.   Surat Undangan;

k.  Surat Panggilan;

l.   Lembar Disposisi;

m. Pengumuman;

n.  Laporan;

o.  Rekomendasi;

p.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

q.  Berita Acara;

r.   Memo;

s.  Piagam; dan

t.   Sertifikat.

 

Pasal  21

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri.

 

Pasal  22

(1)   Sekretaris Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

r.   Berita Acara;

s.  Notulen; dan

t.   Memo.

(2)  Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Edaran;

b.  Surat Biasa;

c.  Surat Keterangan;

d.  Surat Perintah Tugas;

e.  Surat Perintah;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Surat Pengantar;

m. Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

n.  Piagam; dan

o.  Sertifikat.

 

Pasal  23

(1)   Inspektur Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)   Inspektur Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

Pasal 24

(1)   Direktur Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)   Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/surat kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

 

Pasal  25

(1)  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/surat kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/surat kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

 

Pasal 26

(1)   Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/surat kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen;

u.  Memo;

v.  Sertifikat; dan

w. STTPP.

(2)   Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas, dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Rekomendasi;

m. Surat Pengantar;

n.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

o.  Berita Acara;

p.  Piagam;

q.  Sertifikat; dan

r.   STTPP.

 

Pasal 27

(1)   Rektor IPDN menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Lembar Disposisi;

l.   Telaahan Staf;

m. Pengumuman;

n.  Laporan;

o.  Rekomendasi;

p.  Surat Pengantar;

q.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

r.   Berita Acara;

s.  Piagam;

t.   Sertifikat; dan

u.  STTPP.

(2)   Rektor IPDN atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Rekomendasi;

m. Surat Pengantar;

n.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

o.  Berita Acara;

p.  Piagam;

q.  Sertifikat; dan

r.   STTPP.

 

Pasal 28

(1)   Naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang diatasnamakan.

(2)   Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN atas nama Menteri Dalam Negeri harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal.

(3)   Naskah dinas yang ditandatangani oleh Eselon I atas nama Menteri dalam bentuk dan susunan surat berupa piagam, sertifikat dan STTPP tidak memerlukan tembusan.

 

Pasal 29

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    Nota Dinas;

b.    Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c.    Telaahan Staf; dan

d.    Laporan.

 

Pasal 30

(1)   Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai Besar menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.   Surat Biasa;

b.   Surat Keterangan;

c.   Surat Perintah Tugas;

d.   Surat Perintah;

e.   Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.   Surat Perintah Perjalanan Dinas;

h.   Surat Kuasa;

i.    Surat Undangan;

j.    Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

k.   Surat Panggilan;

l.    Nota Dinas;

m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

n.   Lembar Disposisi;

o.   Telaahan Staf;

p.   Laporan;

q.   Surat Pengantar;

r.   Berita Acara;

s.   Notulen;

t.    Memo;

u.   Daftar Hadir; dan

v.   Sertifikat.

(2)   Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Dan Telekomunikasi, selain menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga  menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat berupa kriptogram.

(3)   Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai Besar atas nama eselon I menandatangani naskah dinas meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Perintah Perjalanan Dinas;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

j.   Telaahan Staf;

k.  Laporan;

l.   Surat Pengantar;

m. Berita Acara;

n.  Notulen;

o.  Daftar Hadir; dan

p.  Sertifikat.

(4)  Inspektur dan Direktur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Perintah Perjalanan Dinas;

h.  Surat Kuasa;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Laporan;

o.  Surat Pengantar;

p.  Berita Acara;

q.  Notulen;

r.   Memo;

s.  Daftar Hadir; dan

t.   Sertifikat.

(5)   Inspektur dan Direktur atas nama eselon I menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Panggilan;

f.   Nota Dinas;

g.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan

h.  Surat Pengantar.

 

Pasal 31

Pejabat struktural yang juga berfungsi sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan kuasa pengguna anggaran.

 

Pasal 32

(1)   Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang dan Kepala Balai  menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.   Surat Keterangan;

b.   Surat Perintah;

c.   Surat Izin;

d.   Nota Dinas;

e.   Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

f.   Lembar Disposisi;

g.   Telaahan Staf;

h.   Laporan;

i.    Surat Pengantar;

j.    Notulen; dan

k.   Daftar Hadir.

(2)   Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang atas nama eselon II menandatangani naskah dinas meliputi:

a.  Surat Perintah;

b.  Surat Undangan;

c.  Surat Panggilan;

d.  Nota Dinas;

e.  Laporan;

f.   Surat Pengantar; dan

g.  Daftar Hadir.

 

Pasal 33

(1)   Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Keterangan;

b.  Nota Dinas;

c.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

d.  Telaahan Staf;

e.  Laporan; dan

f.   Notulen.

(2)   Kepala Subbagian atas nama Kepala Bagian, Kepala Seksi atas nama eselon III menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Nota Dinas;

b.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c.  Telaahan Staf;

d.  Laporan;

e.  Surat Pengantar; dan

f.   Notulen.

 

Pasal 34

Jabatan Fungsional menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    Nota Dinas;

b.    Telaahan Staf; dan

c.    Laporan.

 

Bagian Keempat

Autentifikasi

 

Pasal 35

Autentifikasi terhadap Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

 

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

 

Pasal 36

(1)   Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

(2)   Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.

(3)   Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu.

(4)   Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

 

BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk, Ukuran dan Isi

 

Pasal 37

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

a.    Stempel jabatan;

b.    Stempel kementerian;

c.    Stempel UPT; dan

d.    Stempel pengaman.

 

Pasal 38

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b dan huruf c berbentuk lingkaran.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berbentuk empat persegi panjang.

 

Pasal  39

(1)   Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

a.  ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4  cm;

b.  ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm;

c.  ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm; dan

d.  jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.

(2)  Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:

a.  ukuran panjang stempel 5 cm; dan

b.  ukuran lebar stempel 1 cm.

 

Pasal  40

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a,  berisi tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan lambang negara didalamnya.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

(3)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan logo UPT didalamnya.

(4)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berisi tulisan Sangat Rahasia dan Rahasia.

 

Bagian Kedua

Penggunaan

 

Pasal  41

(1)   Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah Menteri.

(2)   Pejabat yang berhak menggunakan stempel kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, adalah pejabat eselon I, eselon II dan pejabat yang diberi wewenang.

(3)   Stempel pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan sesuai dengan kebutuhan.

(4)   Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Ketiga

Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan  Stempel

 

Pasal 42

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a disimpan pada unit kerja yang membidangi tata usaha pimpinan.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, disimpan pada unit kerja yang membidangi ketatausahaan.

(3)   Pimpinan unit kerja yang membidangi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

 

Bagian Keempat

Kode Pengamanan Stempel

Pasal 43

Kode pengamanan stempel untuk naskah dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

KOP NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Jenis

 

Pasal 44

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

a.    kop naskah dinas jabatan menteri;

b.    kop naskah dinas jabatan eselon I; dan

c.    kop naskah dinas unit kerja eselon I.

 

Bagian Kedua

Ukuran dan Isi

 

Pasal 45

(1)  Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a,  menggunakan:

a.  lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ukuran huruf 12, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b.  lambang negara berwarna kuning emas  dengan perisai berwarna ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ukuran huruf 12, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2)   Kop naskah dinas jabatan eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, menggunakan lambang negara berwarna hitam ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditempatkan di bagian tengah atas.

(3)   Kop naskah dinas unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c memuat logo kementerian, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website, dan e-mail.

(4)   Tulisan pada kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, untuk Kementerian Dalam Negeri menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, untuk nama unit kerja eselon I  huruf Arial dengan ukuran 18 dan untuk alamat dengan ukuran 10.

 

Bagian Ketiga

Penggunaan

 

 

Pasal 46

(1)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri.

(2)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I.

(3)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II, atau pejabat yang diberi wewenang.

 

BAB VIII

SAMPUL DAN MAP NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Klasifikasi

 

Pasal  47

(1)   Sampul naskah dinas terdiri atas:

a.  sampul naskah dinas jabatan;

b.  sampul naskah dinas jabatan Sekretaris Jenderal;

c.  sampul naskah dinas jabatan eselon I; dan

d.  sampul naskah dinas unit kerja eselon II.

(2)   Map naskah dinas terdiri atas:

a.  map naskah dinas jabatan;

b.  map naskah dinas jabatan eselon I; dan

c.  map naskah dinas unit kerja eselon II.

 

Bagian Kedua

Bentuk, Warna, Jenis, Ukuran, Isi dan Huruf

 

Pasal 48

(1)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan  huruf b,  berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.

(2)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dan huruf d, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat.

(3)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan jenis kertas casing, koonstrok, dan bufallo.

Pasal 49

(1)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih dan salem.

(2)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna merah muda.

(3)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna kuning gading.

(4)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menggunakan jenis kertas  BC, koonstrok dan bufallo.

 

Pasal 50

(1)   Ukuran sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:

a.  sampul kantong dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 28 cm; dan

b.  sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm.

(2)   Ukuran sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

a.  sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

b.  sampul folio dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 25 cm;

c.  sampul setengah folio dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm; dan

d.  sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm.

 

Pasal 51

Ukuran map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), panjang 37 cm dan lebar 26 cm.

 

Pasal 52

(1)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berisi lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di bagian pojok kiri atas.

(2)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berisi lambang negara warna hitam, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan sekretaris jenderal di bagian pojok kiri atas.

(3)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berisi lambang negara warna hitam, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  jabatan eselon I dan alamat serta website di bagian pojok kiri atas.

(4)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d  berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I yang bersangkutan, alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile dan website di bagian tengah atas.

 

Pasal 53

(1)   Halaman depan map naskah dinas jabatan  menteri berisi:

a.  lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri di bawahnya ditempatkan pada bagian tengah atas.

b.  lambang negara kuning emas dan tulisan Menteri Dalam Negeri ditempatkan pada bagian tengah atas dan tulisan mohon tanda tangan pada bagian tengah map didalam garis bingkai.

(2)   Halaman depan map naskah dinas eselon I berisi lambang negara berwarna hitam, nama kementerian dan nama jabatan eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas.

(3)   Halaman depan map naskah dinas eselon II berisi lambang kementerian, nama kementerian, nama unit kerja eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas dan nama unit eselon II serta alamat di bagian tengah map di dalam garis bingkai.

 

Pasal 54

(1)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Arial Narrow.

(2)   Huruf  pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b berukuran 14 dan 12.

(3)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 30, 34 dan 16.

(4)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 24, 28 dan 12.

(5)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 18, 22 dan 11.

(6)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 16, 20 dan 10.

 

Pasal 55

(1)   Huruf pada map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Arial Narrow.

(2)   Huruf pada tulisan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berukuran 18.

(3)   Huruf pada tulisan Menteri Dalam Negeri dan tulisan mohon tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b berukuran 18 dan 42.

(4)   Huruf pada nama Kementerian dan nama jabatan eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berukuran 18.

(5)   Huruf pada nama Kementerian dan nama unit kerja eselon I  dan nama unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berukuran 18, 42, dan 14.

 

BAB IX

JENIS, BENTUK, HURUF, UKURAN, ISI DAN PENEMPATAN

PAPAN NAMA

 

Pasal 56

Jenis papan nama  meliputi:

a.    papan nama kementerian;

b.    papan nama unit kerja eselon I; dan

c.    papan nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar.

 

Pasal 57

Bentuk papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berbentuk empat persegi panjang dengan jenis huruf Arial.

 

Pasal 58

(1)   Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, panjang 8 m lebar  2,2 m.

(2)   Huruf pada nama Kementerian dan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a,  dengan ukuran tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

(3)   Huruf nama unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, nama kementerian, nama unit kerja eselon I dan alamat dengan ukuran tinggi 30 lebar 15 cm, tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

(4)   Huruf nama unit kerja pusat diklat regional dan balai besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, nama kementerian, nama unit kerja eselon I, unit kerja dan alamat dengan ukuran tinggi 30 lebar 15 cm, tinggi 25 cm lebar 10 cm, tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

 

Pasal 59

(1)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, 10110, Telepon. (021) 3450038.

(2)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I, alamat, kode pos dan nomor telepon.

(3)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berisi tulisan  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar dan IPDN Kampus Daerah, alamat, kode pos dan nomor telepon.

(4)   Jenis bahan dasar, warna, besar huruf  papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 60

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

 

BAB X

PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

 

Pasal 61

(1)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan/menetapkan.

(2)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f dilakukan oleh Menteri.

(3)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh pejabat yang menandatangani atau dilakukan oleh Menteri.

(4)   Pembatalan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat diatasnya.

(5)   Pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat setingkat.

 

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 62

(1)   Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas.

(2)   Biro Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan unit kerja eselon I  Kementerian Dalam Negeri.

 

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 63

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan naskah dinas dalam bentuk produk hukum, yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 64

Format naskah dinas, penempatan a.n., penempatan u.b., penempatan u.p., penempatan a.i., penempatan Plt., dan penempatan Plh., penempatan paraf, bentuk stempel, ukuran stempel dan isi stempel, bentuk kop naskah dinas, bentuk kop sampul dan map naskah dinas dan bentuk papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 57 tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 65

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

GAMAWAN FAUZI    

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM        

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 536

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

 

                   ttd

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

        Pembina (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001

 

Makalah / Bahan Kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan : Pendidikan Sebagai Sistem


Makalah/Bahan Kuliah :  Pendidikan Sebagai Sistem 

Bab 1
P e n d a h u l u a n

a. Latar belakang

Bisa dikatakan bahwa setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan dan cita-cita Nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya Pendidikan Nasional yang didasarkan pada filsafat bangsa dan cita-cita nasional.
Pendidikan Nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosial kultura, psikologis, ekonomis, dan politis pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional pada umumnya Pendidikan Nasional ditujukan sebagaimana yang tersimpul dan dilukiskan oleh Wids, berikut ini:
“Nasionalism in education aims, in its ultimate analysis, as the preservation and glorificationof the state. The state is usually conceived of as a society organized for the primary purpose of protecting those who make up this society from the danger of external attack and internal disentegration.”1
Nasionalisme dalam pendidikan bertujuan terurama memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya serangan dari luar dan disentegrasi yang terjadi di dalam negara itu.
Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan.
b. Rumusan masalah

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya. Begitu pula hasil dari sebuah strategi pemecahan masalah pendidikan yang ada, tidak jarang justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit dari masalah awal. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya. Selama manusia ada, persoalan pendidikan tidak akan pernah hilang dari wacana suatu bangsa. Oleh karena itu, agenda pembangunan sektor pendidikan selalu ada dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat suatu bangsa.Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti membangun sektor pendidikan dengan maksud agar kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mampu bersaing secara global. Jika demikian halnya, persoalan unggulan kompetitif bagi lulusan suatu institusi pendidikan sangat perlu untuk dikaji dan diperjuangkan ketercapaiannya dalam proses belajar mengajar oleh semua lembaga pendidikan di negeri ini agar lembaga pendidikan yang bersangkutan mampu menegakkan akuntabilitas kepada lingkungannya. Untuk dapat melakukan hal-hal yang demikian, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai upaya ke arah peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Tanpa ada peningkatan kualitas secara berkesinambungan, pembangunan pendidikan akan terjebak pada upaya sesaat dan hanya bersifat tambal sulam yang reaktif. Upaya yang demikian itu tidak akan mampu memecahkan persoalan pendidikan yang sedang dan akan kita hadapi pada era milenium III ini.
c. Tujuan penulisan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah agar kita sadar bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan Sistem Pendidikan Nasional. Biasanya Pendidikan Nasional tumbuh dan berkembang dari sejarah bangsa yang bersangkutan, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sumber daya serta potensi-potensi yang ada dikalangan bangsa itu disamping faktor-faktor luar.
Pendidikan sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri selalu berubah dan berkembang secara progresif, sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa.

Bab 2  P e m b a h a s a n

a. Pengertian dan ciri-ciri sistem

Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Suatu perkumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitu seterusnya, bahwa setiap jenis organisasi, apapun bentuknya, ia disebut sistem.
Defensi sistem banyak dikemukakan oleh para tokoh dengan sudut pandangnya masing-masing. Bela H. Banathy dalam bukunya Instructional System mengemukakan bahwa sistem adalah satuan atau kaitan objek-objek yang disatukan oleh suatu bentuk interaksi atau saling ketergantungan. Menurut Suhardjo (1985), sistem adalah kesatuan fungsional dari unsur-unsur yang ada untuik mencapai tujuan. Pengertian kedua ini lebih menunjukkan kejelasan diantaranya: sistem terdiri dari unsur-unsur, fungsi dari masing-masing unsur, ada kesatuan fungsi dari setiap unsur, dan ada tujuan yang ingin dicapai.

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh sebuah sistem. Adapun tujuan dari pendidikan sebagai sistem yaitu untuk memberikan layanan bagi yang memerlukan. Pengajaran sebagai sistem, tujuannya agar siswa belajar untuk dapat menampilkan perilaku tertentu, begitu seterusnya.
2. Fungsi

Fungsi disini merupakan suatu aktifitas/fungsi sistem untuk dapat mencapai tujuan sistem itu sendiri.

3. Komponen
Komponen merupakan bagian yang ada dalam suatu sistem, yang melakukan atau memainkan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan sistem. Masing-masing komponen atau unsur sistem tersebut harus melakukan fungsinya sendiri-sendiri, tetapi ia juga harus saling berhubungan (berinteraksi) dan saling memiliki ketergantungan (interdependensi) dengan koponen lainnya.
Perlu diketahui pula, setiap komponen sistem sesungguhnya juga merupakan suatu sistem tersendiri. Mengapa demikian? Karena setiap komponen sistem juga memiliki komponennya sendiri. Dapat dikatakan bahwa komponen sistem juga merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, atau setiap sistem terdiri dari sub-subsistem.
Dalam suatu sistem terdapat dua komponen sistem yaitu komponen sistem integral dan komponen sistem tidak integral. Komponen sistem integral mempunyai keterkaitan fungsi secara langsung dan atau merupakan bagian tak terpisahkan dari sub-subsistem yang ada, sehingga bila komponen sistem ini tidak berfungsi maka akan sangat mengganggu pencapaian tujuan sistem. Sedang komponen sistem tidak integral adalah komponen sistem yang mempunyai arti bagi subsistem lain tetapi bukan merupakan bagian integral dari subsistem lain tersebut, sehingga apabila komponen ini terpaksa tidak ada, maka tidak akan mengganggu pencapaian tujuan sistem.

4. Interaksi atau Saling Hubungan

Setiap komponen tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi saling mempunyai keterkaitan bahkan dapat dikatakan saling memiliki ketergantungan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dengan kata lain, fungsi dari komponen yang satu sangat menentukan fungsi dari komponen yang lainnya. Dengan demikian apabila suatu sistem diharapkan dapat mencapai tujuan sistem dengan baik, harus ditunjang oleh fungsi yang baik dari tiap-tiap komponen sistem yang ada.

5. Penggabungan yang Menimbulkan Jalinan Keterpaduan

Keterpaduan komponen sistem tersebut akan memperkuat kerja dan fungsi sistem karena masing-masing komponen merupakan jalinan yang saling menunjang.
6. Proses transformasi

Proses transformasi merupakan suatu aktifitas untuk mengubah masukan/bahan mentah menjadi suatu produk atau bahan jadi. Produk atau bahan jadi ini akan terslurkan menjadi masukan sistem lain, sistem lain inijuga akan dilakukan proses transformasi, proses transformasi pada suatu sistem bisa teradi secara bertingkat-transformasi terjadi pafa tingkat sub-subsistem, baru kemudian terjadi transformasi pada sistem yang lebih luas.

7. Umpan balik

Umpan balik merupakan aktifitas pemantauan atau kontrol terhadap efektifitas dan efisiensi kerja sistem.

8. Daerah batasan dan lingkungan

Suatu sistem akan berinteraksi atau berhadapan dengan sistem lain, atau lingkungan sistem yang berada di luar sistem. Karena lingkungan yang berada di luar sistem itu juga merupakan sistem tersendiri, perlu ada ketegasan batasan tentang sistem tertentu. Setiap lingkungan sistem merupakan sistem tersendiri, maka secara otomatis akan terdapat macam sistem, yang merupakan suatu sistem yang lebih besar. Sistem lebih besar ini kemudian disebut dengan istilah “Supra Sistem”.
B. PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM

Raw Input merupakan bahan mentah yang akan diproses dalam suatu unit usaha atau organisasi. Dalam konteks pendidikan, yang dimaksud raw input adalah calon siswa.
Instrumental Input merupakan unsur pendukung yang mempengaruhi aktifitas organisasi atau unit usaha dan dapat dirancang atau dipersiapkan oleh unit usaha atau organisasi yang besangkutan. Dalam konteks pendidikan, yang termasuk instrumental input adalah unsur sumber daya manusia (guru dan non guru), sistem administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana.
Enviromental Input merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi aktifitas suatu organisasi atau unit usaha, tetapi tidak dapa dirancang atau dipersiapkan oleh unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks pendidikan, enviromental input digambarkan seperti pengaruh TV, ekonomi, politik, sosial budaya dll.

C. SISTEM PENDIDIKAN

Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya diarahkan dari tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.
Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidkan. Adapun komponen atau faktor faktor tersebut adalah:
a. Tujuan
Tujuan disebut juga sebagai cita-cita pendidikan yang berfiungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan.

b. Peserta didik
Fungsinya dalah sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih dekat dikatakn sebagai subjek atau pelaksana pendidikan.

c. Pendidik
Berfungsi sebagai pembimbing pengaruh, untuk menumbuhkan aktifitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

d. Alat Pendidikan
Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.

e. Lingkungan
Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan.

Faktor-faktor atau komponen sistem pendidikan itu, berkaitan erat satu dan lainnya, dan merupakansuatu kesatuan yang tak terpisahkan.

1. Sistem Pendidikan Nasional

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.
Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Umunya, bangsa-bangsa yang telah maju memberi kewajiban belajar kepada warga negaranya lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem pendidikan (persekolahan) kita tampakkan cukup bagus meskipun bukan tanpa kekurangan. Pada jenjang pendidkan dasar di Indonesia dibagi dalam dua satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar yang dilakasanakan selama 6 tahun dan Sekaloh Lanjutan Tingkat Pertama selama 3 tahun. Jadi kalau persyaratan masuk SD/MI adalah anak yang sudah memenuhi usia 7 tahun, pada waktu lulus pendidikan dasar setidak-tidaknya anak sudah berusia 16 tahun karena harus melampaui pendidikan dasar selama sembilan tahun.
Di dalam sistem pendidikan nasional suatu bangsa, seluruh wilayah, budaya dan masyarakat, bangsa dan negara merupakan lingkungan dari sistem pendidikan nasional yang bersangkutan. Pengertian tentang lingkungan pendidikan sangat luas, meliputi lingkungan fisik, lingkungan kebudayaa, dan lingkungan sosial (manusia).
d. Warga negara dan haknya memperoleh pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.
Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak asasi semua warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Secara lebih rinci lagi tentang hak warga negara untuk memperoleh pengajaran itu telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yaitu terdapat pada pasal 5, 6, dan 7, 8. Dan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau keterbelakangan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.

e. Pengembangan kebudayaan & pendidikan nasional

Pendidikan Nasional dikehendaki haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepentingan kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang menyangkut perkembangan pribadi dan watak bangsa. Sebab kedua-duanya ini merupakan kriteria dasae dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional.
Secara esensial, pengembangan bangsa terus dapat dilihat dan dipahami melalui proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Semua itu hanya dapat diwujudkan secara kongkret dengan usaha pembangunan nasional.
Dalam upaya pembangunan bangsa, tampaknya pengembangan SDM yang paling penting dan utama jika dibandingkan dengan pengembangan SDA, meskipun kedua-duanya saling berkaitan dan tak terpisahkan. Dalam konteks ini maka pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah proses pembudayaan

Bab 3 P E N U T U P
a. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dapat kita pastikan bahwa kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak asasi semua warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Secara lebih rinci lagi tentang hak warga negara untuk memperoleh pengajaran itu telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yaitu terdapat pada pasal 5, 6, dan 7, 8. Dan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau keterbelakangan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.
Pendidikan itu merupakan sebuah komponen/sistem atau lembaga yang mempunyai tujuan agar terciptanya situasi atau potensi-potensi dasar apa saja yang dimiliki anak-anak dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan kebutuhan mereka pada suatu zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.
Sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Upaya sistem pendidikan nasional yang dapat diandalkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan suatu usaha besar yang cukup rumit pengaturan maupun pelaksanaanya.

Daftar pustaka

Jumali, M., Drs., Surtikanti, SH., Dra., dkk., 2008. Landasan Pendidikan. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.

Hasbullah. 2003. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suber : http://rhyaria.blogspot.com/2011/03/makalah-pendidikan-sebagai-sistem.html