INILAH 38 LINK BEASISWA ( SCHOLARSHIP ) NASIONAL DAN INTERNASIONAL


38 Link Beasiswa Nasional dan Internasional.

1. Australia Award Scholarship (http://australiaawardsindo.or.id)

2. LPDP Scholarship (http://www.beasiswalpdp.org/index.html)

3. DIKTI Scholarship
a. Dalam Negeri (http://www.beasiswa.dikti.go.id/dn/)
b. Luar Negeri (http://beasiswa.dikti.go.id/ln/)

4. Turkey Government Scholarship (http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en)

5. General Cultural Scholarship India (http://www.iccrindia.net/gereralscheme.html)

6. USA Government Scholarship
a. (http://www.aminef.or.id/index.php)
b. (http://www.iief.or.id)

7. Netherland Government Scholarship (http://www.nesoindonesia.or.id/beasiswa)

8. Korean Government Scholarship (http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349)

9. Belgium Government Scholarship (http://www.vliruos.be/4273.aspx)

10. Israel Government Scholarship (http://www.mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/departments/pages/scholarships%20offered%20by%20the%20israeli%20government%20to.aspx)

11. Sciences Po France (http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-scholarship)

12. Utrecht University Netherland (http://www.uu.nl/university/international-
students/en/financialmatters/grantsandscholarships/Pages/utrechtexcellencescholarships.aspx)

13. Prasetya Mulya Business School Indonesia (http://www.pmbs.ac.id/s2/scholarship.php?lang=ENG)

14. Brunei Darussalam Government Scholarship (http://www.mofat.gov.bn/index.php/announcement)

15. Monbugakusho Scholarship Japan (http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html)

16. Paramadina University Master Fellowship Indonesia (https://gradschool.paramadina.ac.id/in/graduate-school-fellowship/paramadina-medco-fellowship-2013.html)

17. PPM School of Management Indonesia (http://ppm-manajemen.ac.id/beasiswa-penuh-s2-mm-reguler/)

18. University of Twente Netherland (http://www.utwente.nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants/all/uts/)

19. Sweden Government Scholarship (http://www.studyinsweden.se/Scholarships/)

20. Chinese Government Scholarship (http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=1422)

21. Taiwan Government Scholarship (http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html)

22. United Kingdom Government SCholarship (http://www.chevening.org/indonesia/)

23. Panasonic Scholarship Japan (http://panasonic.net/citizenship/scholarships/pso/requirements/)

24. Ancora Foundation Scholarship (http://ancorafoundation.com)

25. Asian Public Intellectuals Fellowship Japan (http://www.api-fellowships.org/body/)

26. AUN/SEED-Net Scholarship (http://www.seed-net.org/index.php)

27. Art Asia Major Scholarship Korea National University of Arts (http://eng.karts.ac.kr:81/karts/board/list.jsp?
c_no=003013002&bt_no=123&page=1&b_category=&b_categoryimg=&searchSelect=&keyword=&divisionSelect=&engNotice=engNotice)

28. Ritsumeikan Asia Pacific University Japan (http://www.apu.ac.jp/home/life/index.php?content_id=30)

29. Seoul National University Korea (http://en.snu.ac.kr/apply/graduate/scholarships/before-application)

30. DIKTIS Overseas Scholarship (http://www.pendis.kemenag.go.id/beasiswaln/)

31. Honjo International Scholarship Foundation Japan (http://hisf.or.jp/english/sch-f/)

32. IDB Merit Scholarship Programme for High Technology (http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c28c70fde436815fcff1257ef5982a08)

33. International HIV & Drug Use Fellowship USA (http://www.iasociety.org/fellowship.aspx)

34. Nitori International Scholarship Foundation Japan (http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/)

35. School of tGovernment and Public Policy Indonesia (http://sgpp.ac.id/pages/financial-conditions)

36. Inpex Scholarship Foundation Japan

37. Asia University Taiwan (http://ciae.asia.edu.tw/AdmissionsScholarship.html)

38. Macquaire University Australia (http://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_international_scholarships/).

https://rinastkip.wordpress.com

Makalah Kebijakan Publik : ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS


ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

MAKALAH
TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN : DR. Ir. A.H. RAHADIAN, M.Si

DISUSUN OLEH :
1. M. LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I (MIA 1201010235)
2. AMIN HENDRADIPURA, S.Ag (MIA 120101021)

PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA IDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembahasan tentang potensi kekuatan, kelemahan, proyeksi dan tantangan yang dihadapi oleh suatu sistem pendidikan dengan mendasarkan pembahasan pada sistem “satu pintu” (one door polecy), serta upaya memformulasikan esensi-misi, visi, dan target akhir yang hendak dicapai merupakan suatu langkah antisipatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Hal ini penting dalam rangka menyusun rencana strategis pengelolaan sistem pendidikan nasional, baik dalam level departemen, institusi, maupun birokrasi. Konsekuensi logis yang layak diketengahkan dalam kaitannya dengan analisis posisi dan pengembangan rencana strategis pengelolaan pendidikan adalah arah dan bentuk usaha apa yang mesti dilakukan, serta bagaimana hal itu bisa dilakukan. Konsepsi ini penting dipahami, mengingat selama ini, tidak jarang sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan maksud melakukan inovasi dan mengeliminir berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, justru melahirkan masalah baru yang jauh lebih kompleks. Kondisi tersebut banyak dikontribusi oleh kurangnya sense of responsibility dan common sense dari para perancang dan pengambil keputusan terhadap nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
Mengacu pada wacana di atas, maka makalah singkat ini difokuskan pada analalisis kebijakan peningkatan kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan public yang merupakan produk harapan (the dreams product) dari dunia pendidikan dalam era otonomi pendidikan.
Berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu. Kondisi ini menyebabkan dunia pendidikan semakin jauh dari esensi dan visi-misi yang sebenarnya, yaitu sebagai media transformasi values and cultural heritages serta institusi pembaharu bagi kehidupan masyarakatnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, niscaya kita akan menghadapi masalah yang sangat pelik berkait dengan esensi dan substansi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan wacana otonomisasi pendidikan yang segera akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah analis dan kalangan praktisi berpendapat bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bersifat monolitis, sehingga cenderung mengabaikan sistem disekitarnya termasuk akar budaya dimana pendidikan itu diselenggarakan. Jika pandangan ini benar, maka yang patut disesalkan adalah mengapa hal itu sampai terjadi, lebih-lebih ditengah multikultural masyarakat Indonesia yang dinamis.
Tidakkah hal ini yang menjadi sumbu pemicu gejala disintegrasi bangsa yang saat ini terjadi ?.
Rasionalnya, sistem pendidikan semestinya mampu menjadi instrumen pemersatu dan produsen manusia-manusia teknokrat yang bermoral nasionalis bagi kejayaan bangsa di tengah-tengah dinamika masyarakat global. Hal ini penting dijadikan dasar pengambilan kebijakan berkait dengan masalah-masalah pendidikan dan piranti yang mengiringinya. Pengelolaan sebuah sistem pendidikan pada dasarnya lebih berkaitan dengan bagaimana, mengapa, apa, dan siapa yang dilibatkan dalam mengatur dan memposisikan rencana, proses, target, dan tindak lanjut dari produk pendidikan itu sendiri. Manusia yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam pendidikan, dan kualifikasi apa yang harus ada dan melekat pada diri manusia itu (sebagai produk). Konsepsi ini hendaknya dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat masalah kualitas manusia dalam paradigma masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan.
Model pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia cendrung mengadopsi atau paling tidak mengambil beberapa konsep pendidikan negara lain yang telah maju (seperti Amerika dan Inggris), sehingga sulit dalam pengelolaannya. Di samping itu, ada sejumlah indikator dan satuan gugus kendali yang terabaikan dalam pengelolaannya, yang akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja dari praktisi, dan kualitas produk pendidikan yang jauh dari harapan. Salah satu kunci untuk mengeliminir hal tersebut adalah merancang sebuah strategi pengelolaan yang bersifat terpadu dan sinergis dengan sentral “stake holder”, yaitu kalangan berkepentingan baik yang berada dalam maupun di luar sistem pendidikan.

2. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan makalah ini dibatasi pada analaisis situasi mengenai :
1. Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
2. Masalah dan Isu factual mengenai Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
3. Alasan-alasan mengapa biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diperlukan

3. Tujuan & Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Menganalisa pentingnya kebijakan mengenai biaya operasional sekolah daerah pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Menganalisa permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Menganalisa alasan pentingnya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

Manfaat Penulisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Mengetahui permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Mengetahui alasan pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

BAB II
ANALISA SITUASI

1. Tinjauan Teoritis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Melalui Pendidikan Gratis dalam kerangka Otonomi Daerah

a. Otonomisasi Bidang Pendidikan dalam kerangka Otonomi Daerah

Wacana otonomi dalam bidang pendidikan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, telah menghadirkan sejumlah kekhawatiran di sebagian golongan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang bernaung di bawah kebesaran panji-panji pendidikan. Jika secara nasional dengan sistem pengelolaan satu pintu dan national standard, kualitas pendidikan masih seperti sekarang, bagaimana dengan pengelolaan pendidikan secara otonom oleh daerah, yang secara riil sumber daya yang dimilikinya belum teruji dan tidak merata di seluruh daerah. Tidakkah otonomisasi pendidikan justru melahirkan masalah baru yang cenderung menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk dan tak terkendali secara kualitatif. Kekhawatiran tersebut, oleh sejumlah kalangan khususnya mereka yang berasal dari daerah yang kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya memadai telah dijawab, melalui adagium bahwa hal itu hanyalah salah satu bentuk ketidakrelaan pemerintah pusat dalam menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada daerah. Namun, secara akademis bisa dilakukan refleksi terhadap realitas masyarakat Indonesia yang ada dan akan terus ada dalam balutan multicultur dan rentan konflik, bahwa sesungguhnya otonomisasi pendidikan perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan semua dimensi yang terlibat di dalamnya, khususnya mengenai sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan itu sendiri.
Sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan merupakan dua aspek terpenting dari banyak aspek penting lainnya dalam konstelasi pembangunan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi pendidikan harus didukung oleh analisis dan kebijakan yang komprehensif dan akurat mengenai kedua aspek tersebut. Rasionalnya, bahwa kualitas pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan standar mutu yang ditetapkan untuk diterjadikan. Bila otonomi pendidikan benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka semestinya ada standar nasional yang diberlakukan dan digunakan sebagai dasar pengujian berbagai komponen pendidikan yang dikembangkan oleh daerah, selain standar yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

b. Eksistensi Pengelolaan Sistem Pendidikan

Eksistensi latar sebuah sistem sangat penting dalam menjalankan suatu manajemen, karena produk dari analisis tersebut akan menyajikan seperangkat deskripsi mengenai kondisi sistem itu sendiri secara komprehensif. Kondisi yang dimaksud adalah potensi kekuatan dan potensi kelemahan kondisi internal dari sistem, peluang dan tantangan yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Deskripsi yang komprehensif tentang sebuah sistem sangat bermanfaat dalam membuat perbandingan antara sistem yang telah ada dengan sistem yang sedang dirancang. Bahan utama penyusunan dan perancangan serta esensi-misi dan target yang mesti diterjadikan, dan landasan operasional untuk merancang dan memformulasikan strategi yang kompetitif dengan sistem-sistem lainnya merupakan instrumen pokok dalam perancangan sistem bersangkutan.
Secara umum manajemen operasional menempatkan analisis posisi dan potensi kekuatan serta kelemahan sebagai dasar dalam merumuskan sebuah keputusan (Tilaar, 1993). Artinya, bagaimana potensi kekuatan tersebut dioptimalkan dan dijadikan sebagai acuan mengelola sebuah sistem, dan sebaliknya bagaimana mengeliminir dan jika mungkin menghilangkan potensi kelemahan dalam sebuah manajemen. Konsepsi di atas (analisis kekuatan dan kelemahan) merupakan langkah penting dalam sebuah manajemen sistem.
Dalam manajemen sistem (system management), analisis terhadap kekuatan dan kelemahan merupakan kunci pokok dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu perancangan keputusan (Hellen, 2002). Jika konsep di atas kita hubungkan dengan pengelolaan sistem pendidikan yang bersifat desentralistik, tampak dengan jelas bahwa pendidikan harus dikelola secara profesional dan dengan sistem yang laik, baik secara kualitas maupun birokratis.
Pendidikan merupakan investasi (Devidson, 1989), sehingga pengelolaan pendidikan secara desentralistik minimal mampu mengadopsi dan menterjadikan 4 (empat) tujuan melalui program pendidikan, yaitu: (1) peningkatan potensi diri, yang meliputi; pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan, (2) akses terhadap dunia kerja, (3) pelatihan bermasyarakat (business community), dan (4) pengembangan ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, sistem pengelolaan pendidikan pada dasarnya bisa juga menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem dalam operasionalnya, walaupun secara heuristik harus melewatkan beberapa komponen mendasar dari pendekatan itu sendiri, yaitu unsur propit (keuntungan finansial).
Dilihat dari aspek pengorganisasiannya, desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya sangat kompleks (Bhutankar, 2001). Jika hal itu kita buat pengkatagorian, minimal ada tiga katagori yang bisa dijadikan sebagai unit analisisnya, yaitu: (1) tingakat departemen, yang meliputi; badan-badan dan biro, termasuk dinas Provinsi dan Kabupaten, (2) tingkat institusi, yang meliputi; perguruan tinggi, sekolah menengah umum dan kejuruan, sekolah lanjutan umum dan kejuruan, dan sekolah dasar, dan (3) tingkat operasional, yang meliputi; bidang studi, mata pelajaran, jurusan, dan fakultas. Disamping ketiga level tersebut, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga esensi dan eksistensi dari LSM dan badan swasta yang mengkonsentrasikan kajiannya pada bidang pendidikan. Implikasi konseptual dan operasional dari sistem di atas adalah bagaimana kita mampu meredefinisikan dan mereposisikan secara jelas pada setiap levelnya dan memasukkan analisis posisi serta pendekatan sistem pendidikan itu sebagai bagian yang utuh dari sistem itu sendiri.

c. Analisis dan Pendekatan Sistem Pendidikan

Substansi dari analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya difokuskan pada upaya mengakses dan mengidentifikasi latar alamiah yang komprehensif dan objektif tentang posisi dari sistem pendidikan itu sendiri, dilihat dari perspektif: (1) kelayakan sistem, sub sistem, dan perangkat pengiringnya, (2) prestasi dan performa sistemnya dilihat dari perspektif kelayakan dan standar mutunya dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang ketercapaian dari sistem itu sendiri, secara mendasar dapat dilihat dari: (1) potensi kekuatan dan kelemahan internal dan personal, (2) tujuan, tantangan, dan proyeksi eksternal (Tilaar, 1993; Hellen, 2000).
Perumusan hasil analisis posisi dan pendekatan sistem, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu strategis dan alternatif proyektif dalam rangka; eksistensi sistem, reposisi sistem, mergerisasi, dan follow up dalam bentuk rekomendasi dan desiminasi kepada fihak-fihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dan target dari analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan, secara umum meliputi: (1) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem dan pirantinya, termasuk potensi kekuatan dan kelemahan dari sistem itu sendiri, (2) untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang diagnosa dan prognosa sistem pendidikan, termasuk instrumen substantif yang mendukung dan menghambat sistem, dan (3) untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai isu, kendala, dan peluang pengembangan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, termasuk alternatif strategis pengembangan sistem pendidikan ke depan (future oriented) secara nasional.
Langkah-langkah analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan pada umumnya dapat dijabarkan dalam struktur kerja yang piramidak (Devidson, 1989), yaitu: identifikasi dan redefinisi masalah/isu, akselerasi data dan informasi, reduksional data dan pengolahannya, interpretasi dan triangulasi data, justifikasi simpulan dan follow up, seminari dan desiminasi, serrta rekomendasi. Untuk melakukan analisis posisi dan pendekatan sistem, kita tidak mesti memulainya dari hipotesis, karena dengan pengenalan dan memposisikan ulang berbagai masalah sesuai dengan jenis dan gradasinya, secara otomatis akan terformulasikan hipotesa dari masalah itu sendiri. Upaya mengakses data dan informasi bisa dimulai dari berbagai lini, seperti: (1) unit-unit sistem dan istrumen di bawahnya, (2) laporan kemajuan (progress report) tentang sistem, (3) hasil riset bebagai fihak termasuk LSM dan badan swasta lainnya, (4) produk yang telah dihasilkan (rate product), dan (5) standar mutu sistem pendidikan ideal (standard of quality).
Produk dari analisa terhadap kelaikan/kelayakan sistem tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai parameter indikator kelayakan komponen-komponen sistem itu sendiri. Semua temuan tersebut, termasuk standar mutu yang disepakati (ditetapkan) dapat dinterpretasikan dan diaktualisasikan ke dalam prinsip dasar sebuah sistem, yaitu: kekuatan, kelemahan, proyeksi, dan tantangan serta mutu ideal dari sistem yang dirancang.
Ada sejumlah kondisi yang diprasyaratkan dengan mengacu pada wacana teoritik di atas, yaitu: (1) kualifikasi sumber daya (SDM), (2) kualitas dan kuantitas instrumen, (3) pola dan pendekatan yang regular dan dinamis, (4) standar mutu yang dianut (disepakati), dan (5) iklim yang kondusif serta proyektif (Abraham, 1999). Kondisi awal ini, juga merupakan salah satu unit analisis dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Karena dalam pos/unit analisis pendidikan, pra-kondisi strategi awal dari sebuah rencana analisis strategis. Sebagaimana sudah disampaikan di bagian awal, bahwa tujuan dari analisis posisi sistem pendidikan adalah untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang posisi sistem pendidikan pada waktu tertentu, baik menyangkut kelayakan sub sistemnya (piranti) maupun kelayakan kinerja dari semua komponennya. Oleh sebab itu, maka langkah berikutnya adalah menentukan unit (satuan) dan jenjang analis dari sistem itu sendiri. Artinya, apa yang akan dijadikan sebagai satuan analisis dan pada jenjang berapa hal tersebut akan dilakukan, seperti: (1) unit kerja/institusi, (2) tingkat lokal atau regional, dan (3) sektoral atau lintas sektoral. Dalam konteks ini, mungkin azas dan prinsip manajemen umum yang sering diistilahkan dengan 4 W+H (what, where, when, who, dan how) akan teraplikasikan, walaupun substansi dan visinya telah difokuskan pada masing-masing unit analisis posisi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dalam pengelolaan sistem pendidikan, dari yang paling operasional (sekolah) sampai tingkat manajerial, unsur dan variabelnya sangatlah kompleks, sehingga perlu dilakukan choosing proccess, agar diperoleh gambaran/pilihan, mana yang paling strategis dan proyektif untuk diikut sertakan dalam telaah substansial analisisnya (produk analisis). Ada sejumlah pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan pilihan tersebut, seperti: (1) pendekatan birokratik, (2) pendekatan humanistis, dan (3) pendekatan phenomenologis (Abraham, 1999).
Terdapat berbagai model pendekatan yang mungkin dapat digunakan sesuai dengan jenis dan karakteristik masalah dan standar mutu yang diharapkan, namun dalam analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan, banyak ditentukan oleh peranan kebijakan dan kemauan politik dari berbagai fihak, khususnya para perancang dan pengambil keputusan di tingkat makro maupun mikro. Desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan juga harus memperhatikan beberapa gugus perangkat komponen sistem dan gugus perangkat indikator kinerja sistem tersebut. Secara umum, gugus kendali mutu di atas, meliputi beberapa perangkat lunak dan perangkat keras (software and hardware). Sementara gugus kendali dalam level indikator kinerja, termasuk parameternya meliputi beberapa unit dan satuan analisis situs (analisis lintas sektoral), yaitu: (1) prinsip efesiensi dan efektivitas, (2) prinsip produktivitas, (3) prinsip relevansi, (4) prinsip akseptibilitas, dan (5) prinsip inovatif dan adaptif. Berdasarkan kedua sistem gugus analisis tersebut, kalangan perencanaan dan kalangan analis dapat mendeskripsikan dan melakukan berbagai kombinasi yang akan diaplikasikan oleh para pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai instrumen produk dalam melakukan analisis posisi sistem pendidikan dalam level daerah (loka), regional, dan nasional.
Sistem pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan ekstrenal. Hal ini didukung oleh beberapa rasional, yaitu: (1) sistem pendidikan menerima masukan dari sistem-sistem lainnya, dan memberikan keluarannya kepada sistem tersebut sebagai masukan (masyarakat sebagai konsumen). Lingkungan luar tersebut, termasuk lingkungan kultural, geografis, dan demografis, dan (2) dinamika eksistensi dan posisi sistem pendidikan tidak terlepas dari dinamika proses yang terjadi dalam lingkungannya, dan sebaliknya jika sistem pendidikan mampu memberikan pengaruh atau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan, maka sistem pendidikan akan mampu mengendalikan semua sistem lain yang ada di masyarakat (sebagai kumpulan sistem lain diluar sistem pendidikan). Berangkat dari analisis posisi eksternal desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, maka tampak kedua hal di atas sangat menentukan eksistensi dan substansi dari sistem pendidikan baik untuk saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Satu dimensi lain yang merupakan akumulasi dari berbagai sistem di luar sistem pendidikan yang banyak menentukan kualitas dan produktivitas sistem pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dipahami oleh para perencana dan analis, agar sistem pendidikan mampu memfasilitasi inovasi dalam masyarakat, dan secara otomatis memanfaatkan inovasi tersebut bagi peningkatan degree dan substansi dari sistem pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan yang kontekstual sehingga kita tidak terjebak pada posisi rentan dan sensitif, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi sistem yang lebih besar, seperti disintegrasi bangsa dan nasionalisme.
Berangkat dari analisis konseptual dan empiris mengenai desentrralisasi sistem pendidikan nasional dan cara pengelolaannya, tampaknya kita harus meredifinisi konsep dan beberapa piranti substansial terkait dengan standar mutu yang kita sepakati. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang kompleks seperti halnya sistem pendidikan kita. Langkah ini penting dilakukan sesegera mungkin, mengingat tantangan pendidikan di masa mendatang sangat kompleks dan dinamis. Dengan demikian, produk institusionalnya dapat diharapkan mampu bersaing dalam tataran masyarakat global yang semakin membumi saat ini.
Pentingnya analisis sistem dalam konteks internal dan eksternal pada desentralisasi pendidikan, sangat bergantung pada kelayakan dan standar mutu dari berbagai piranti dan sub unit-unit kerja yang ada (Abraham, 1999), termasuk kualifikasi sumber daya manusianya. Telah dijelaskan di atas, bahwa acuan dasar pengembangan pola analisis sistem dengan pendekatan terpadu banyak dikontribusi oleh lingkungan internal dan eksternal dan akselerasi nilai-nilai budaya dimana sistem itu diaplikasikan.

d. Standarisasi Mutu Sistem Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan, banyak faktor dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kompleksitas mutu pendidikan, banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah). Hal ini secara langsung berkaitan dengan posisi pendidikan sebagai salah satu lokomotif politik pemerintah. Masalahnya sekarang, bagaimana menjadikan pendidikan terlepas dari tendensi dan pesan-pesan politis penguasa yang secara langsung dapat menodai misi dan visi pendidikan itu sendiri (Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan trends masyarakat dan pangsa pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecendrungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi out put dari sistem itu sendiri. Konsepsi ini, penting dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan seputar mutu pendidikan. Di samping itu, dinamika masyarakat dunia, dan isu-isu internasional juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari miss-concention and miss-orientation pengelolaan sistem pendidikan. Pada tingkatan daerah, ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus dijadikan dasar pijakan, yaitu: (1) unit analisis sistem yang tersedia, (2) kelayakan rencana yang disusun, (3) kesiapan sumber daya, (4) alokasi dana yang tersedia, (5) dukungan masyarakat, (6) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor-faktor non teknis, seperti: stratifikasi masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilititasi pasar (pengguna out put). Kelayakan dari masing-masing unit atau faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson, 1989).
Sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia selama ini, memang sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun operasionalnya belum sesuai dengan ide dan konsep awal sebagaimana yang telah disepakati. Ada beberapa instrumental ekstern yang terabaikan, sehingga implementasi dari sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kekurangsiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen pendidikan nasional, sehingga inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem itu tidak terantisipasi dengan baik oleh para pejabat birokratis di daerah.
Jakarta sebagai sentral perancangan dan lahirnya berbagai kebijakan, pada dasarnya telah menerapkan sistem analisis posisi dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan, namun azas dekonsentrasi yang diberlakukan di departemen pendidikan nasional, belum bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih banyak kalangan birokrasi di daerah yang berjiwa “birokratis absolut”, sehingga tidak mampu menerapkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah diujicobakan di beberapa daerah. Kondisi ini membawa dampak pada kemandegan sistem, yang pada akhirnya bermuara pada tidak tercapaiannya standar mutu yang telah ditetapkan.
Kurikulum, sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah (Lasmawan, 2000), namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan “chaos” dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang demokratis dan transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu alternatif yang di duga dapat membawa sistem pendidikan Indonesia kearah itu, adalah dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan). Dengan demikian, benang kusut yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita, secara perlahan dan pasti akan mudah terurai dan dirajut menjadi sebuah kain bermutu dan memiliki kelaikan daya saing yang tinggi.
Berbicara mengenai standar mutu, berarti harus mendiskusikan kembali, manusia Indonesia yang seperti apa yang kita harapkan lahir dari dunia pendidikan. Apakah manusia yang menguasai teknologi tinggi sehingga dunia pendidikan harus mencetak para teknokrat ulung, ataukah kita ingin membangun manusia yang dipenuhi dengan iman dan ketaqwaan yang tinggi sesuai dengan filosophis pembangunan bangsa, atau mungkin keduanya secara bersama-sama dalam satu wujud manusia yang komprehensif (dalam ukuran sosial budaya). Menyadari posisi dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dan sedang berkembang, maka manusia Indonesia yang kita harapkan lahir sebagai produk pendidikan adalah manusia yang berteknologi tinggi dan sekaligus bermoral. Inilah pada dasarnya parameter mutu pendidikan nasional. Penetapan standar mutu ini harus mempertimbangkan berbagai potensi dan kecenderungan masyarakat, sehingga kualitas manusia Indonesia yang lahir melalui dunia pendidikan benar-benar tangguh baik penguasaan teknologinya maupun moral humanisnya.

Pengembangan jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu, diperlukan kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, kemampuan handal dan nasionalisme sejati. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1. peningkatan pemerataan dan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
3. manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (good governance).
Ketiga pilar tersebut mendasari tercapainya visi pendidikan nasional yaitu membangun Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Dengan tidak mengesampingkan cita-cita luhur yang lain seperti Penuntasan Wajib Belajar. Kita juga perlu mengungkit percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada berbagai jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan menengah atas memiliki posisi strategis dalam peningkatan daya saing regional maupun global. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi baru dengan output lulusan-lulusan sekolah menengah tingkat atas yang siap untuk terjun di dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dapat menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda yang baru.
Agar tercapai kemajuan yang terencana, maka kebijakan public bidang pendidikan haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa antara lain : (1) tumbuhnya angkat muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lulusan SMTA lebih dapat diandalkan; (3) penggunaan APBN dan APBD akan tepat sasaran dan bernilai manfaat yang berkepanjangan; (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik; (5) akan menimbulkan kepedulian-kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan

2. Masalah dan Isu faktual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah tingkat atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

World Economic Forum (WEF) baru-baru ini menerbitkan laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013. Seperti halnya laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini menyajikan data yang komprehensif mengenai Indeks Daya Saing Global beserta unsur-unsur pembentuknya. Ada 144 negara yang dicakup dalam laporan tahun ini (tahun 2011 ada 142 negara), dengan sistem pengukuran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada enam tambahan negara yang dicakup, yaitu Seychelles, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Liberia dan Lybia; namun ada empat negara yang tidak dianalisis untuk laporan tahun 2012 ini karena masalah politi dan keamanan (Tunisia dan Suriah) dan karena ketiadaan data (Belize dan Angola). Data untuk mengukur indeks daya saing global tersebut berasal dari survei opini eksekutif di setiap negara dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang berasal dari kantor statistik setiap negara. Berikut ini adalah interpretasi terhadap indeks daya saing global tahun 2012 yang dipublikasikan oleh WEF tersebut.
Diantara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saing tahun 2012 adalah Malaysia (ke 25), disusul Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50. Negara tetangga Timor-Leste menempati urutan terakhir (ke 136). Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kambodia (24 tingkat), Brunei Darussalam (11), Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012. Lihat Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012

Negara 2008 2012 Perubahan
Singapura 5 2 3
Malaysia 21 25 -4
Brunei Darussalam 39 28 11
Thailand 34 38 -4
Indonesia 55 50 5
Filipina 71 65 6
Vietnam 70 75 -5
Kambodia 109 85 24
Timor-Leste 129 136 -7

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke 44), yang meloncat dari posisi ke 54 dari tahun sebelumnya. Lihat Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Daya Saing 55 54 44 46 50
Persyaratan dasar 76 70 60 53 58
Penopang efisiensi 49 50 51 56 58
Faktor inovasi dan kecanggihan 45 40 37 41 40

Indeks daya saing menurut WEF dibentuk oleh 3 unsur utama, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan. Dari ke tiga unsur utama ini, selama tahun 2011-2012 hanya unsur terakhir yang mengalami kenaikan peringkat, walau hanya satu tingkat. Sedangkan dua unsur lain mengalami penurunan peringkat, yang terburuk adalah unsur pertama yaitu persyaratan dasar. Lihat Tabel 5 di atas. Perlu menjadi perhatian bahwa selama periode 2008-2012, unsur persyaratan dasar mengalami kenaikan peringkat dengan cukup tajam (dari 76 ke 58), sedangkan ke dua unsur lain mengalami penurunan. Negara-negara berkembang yang sedang menapak menjadi negara maju umumnya mengalami peningkatan peringkat dalam unsur ini. Jadi Indonesia menunjukkan jejak yang berbeda dengan sebagian besar negara lain dalam pola perubahan daya saing global selama lima tahun terakhir ini.
Dianalisis secara lebih mendalam, terlihat bahwa pilar kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis menunjukkan peningkatan dari keadaan tahun 2011. Sedangkan ke 9 pilar lain menunjukkan penurunan dalam peringkat daya saing. Cukup menonjol adalah pilar efisiensi pasar tenaga kerja, yang merosot dari peringkat 94 dunia menjadi ke 120. Lihat Tabel 6. Aspek ketenagakerjaan inilah penyebab merosotnya daya saing Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 6. Indeks Daya Saing Indonesia menurut Pilar Daya Saing, 2011-2012

Pilar 2011 2012 Perubahan
Kesiapan teknologi 94 85 9
Efisiensi pasar barang 67 63 4
Kecanggihan bisnis 45 42 3
Kelembagaan 71 72 -1
Kemajuan pasar uang 69 70 -1
Besar pasar 15 16 -1
Infrastruktur 76 78 -2
Lingkungan ekonomi makro 23 25 -2
Inovasi 36 39 -3
Pendidikan tinggi dan pelatihan 69 73 -4
Kesehatan dan pendidikan dasar 64 70 -6
Efisiensi pasar tenaga kerja 94 120 -26

Selanjutnya jika dianalisis secara lebih mendalam lagi, maka terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada beberapa beberapa indikator pembentuk indeks daya daya saing. Dari 113 indikator daya saing, jumlah indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan hampir sama, yaitu 52 (naik) dan 51 (turun) sedangkan 10 indikator lain tidak mengalami perubahan. Indikator daya saing yang mengalami peningkatan adalah antara lain peran manajemen profesional, pengguna internet, pendelegasian kewenangan, inflasi. Lihat Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012
Kenaikan Peringkat diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Peran manajemen profesional 18
Pengguna internet 17
Pendelegasian kewenangan 16
Inflasi 15
Pita lebar internet 14
Pelatihan karyawan 13
Kesehatan bank 13
Efektivitas kebijakan anti monopoli 12
Beban prosedur kepabeanan 12
Perilaku etis perusahaan 11
Kemampuan manajemen 11

Adapun indikator daya saing yang mengalami penurunan peringkat diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis, neraca anggaran dan belanja pemerintah, dan paten per sejuta penduduk. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012:
Penurunan Peringkat Diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis -21
Neraca anggaran dan belanja pemerintah -15
Paten per sejuta penduduk -15
Indeks hak memperoleh keadilan -13
Dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha -12
Sambungan telpon tetap -11

Dalam pilar kelembagaan, indikator daya saing yang mengalami kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku etis perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme bagi dunia usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7).
Dalam pilar infrastruktur, indikator yang mengalami perbaikan peringkat adalah antara lain pelanggan telpon gerak (4) dan kualitas pasokan listrik (5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain Sambungan telpon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur transportasi udara (-9).
Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, indikator yang mengalami kenaikan peringkat daya saing adalah antara lain peringkat kredit negara (7) dan inflasi (15), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain neraca anggaran dan belanja pemerintah (-15).
Dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain kematian bayi (3), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha (-12), dampak TBC bagi dunia usaha (-10), dan harapan hidup (-8).
Dalam pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, indikator yang mengalami perbaikan adalah antara lain kualitas pendidikan matematika dan keilmuan (8) dan pelatihan karyawan (13), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain akses internet sekolah (-7) dan tingkat partisipasi pendidikan menengah (-4).
Dalam pilar efisiensi pasar barang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain efektivitas kebijakan anti monopoli (12), beban prosedur kepabeanan (12), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain intensitas kompetisi lokal (-7) dan cakupan dan efek perpajakan (-7).
Dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kerjasama hubungan buruh-pengusaha (7), dan peran manajemen profesional (18), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain biaya redundansi (-6) dan upah dan produktivitas (-6).
Dalam pilar kemajuan pasar uang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain keberadaan teknologi terbaru (2), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indeks hak memperoleh keadilan (-13) dan pembiayaan melalui pasar saham lokal (-5).
Dalam pilar kesiapan teknologi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain pita lebar internet (14) dan pengguna internet (17), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain PMA dan transfer teknologi (3) dan pelanggan internet pita lebar (4).
Dalam pilar besar pasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain pendelegasian kewenangan (16), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain ekspor/PDB (-1).
Dalam pilar kecanggihan bisnis, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kecanggihan proses produksi (5), cakupan pemasaran (5), dan kualitas pemasok lokal (6), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain kuantitas pemasok lokal (-10), sifat keunggulan daya saing (-6) dan kepanjangan rantai nilai (-1).
Terakhir, dalam pilar inovasi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain lelang pemerintah untuk produk teknologi maju (5) dan belanja riset perusahaan (6), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indikator paten per sejuta penduduk (-15) dan jumlah
Penurunan peringkat daya saing Indonesia dari peringkat pada tahun 2012 ini seharusnya membuat pemerintah dan dunia usaha segera mencari jalan keluar mengatasi penyebab penurunan daya saing tersebut. Indeks daya saing global yang dibuat oleh WEF dapat menjadi rujukan untuk menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, dengan belajar dari negara-negara lain yang menunjukkan kenaikan indeks cukup signifikan, dapat dipelajari kebijakan apa yang perlu dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing.
Perbaikan pendidikan dasar menjadi 12 tahun merupakan salah satu factor penting sebagai kebijakan public dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan daya saing global melalui pendidikan. Sehingga penurunan peringkat ilmuwan dan insinyur ini bisa diatasi di masa mendatang sebagai efek dari banyaknya lulusan tingkat sekolah mkenengah atas yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Laporan periodik WEF tahun 2012 ini juga menyertakan kendala-kendala yang menghambat untuk berusaha di Indonesia, antara lain: birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja yang buruk, hambatan peraturan perburuhan, dan lain-lain. (Herry Darwanto : 2012)
Menurut Lukman & Amin (2009: 12-13), berdasarkan survey team Pogram Beasiswa Pendidikan & Kesehatan untuk Keluarga Yatim dan Dhuafa Indonesia (PROSPEKTIFA) OPOCI (One Person for One Childneed’s Indonesia) pada bulan Juni 2012 tahun 2012 diperoleh klasikasi point kebutuhan siswa di luar dana Biaya Operasional Sekolah dan Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN ) adalah sebagai berikut :
1. Dana Kesehatan
a. Biaya Berobat setiap bulan
Rp. 50.000/bln tingkat dasar dan menengah
b. Transport berobat setiap bulan
Rp. 20.000/bln tingkat SD/MI/SMP/MTs
2. Dana Pendidikan
a. Uang SPP tambahan di luar BOS
Kategori : Non SSG (Standar Sekolah Gratis)
1. Rp. 5.000 – 25.000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000 – 30.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 40.000 – 75..000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
b. Biaya Transport harian
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 3000 – 5000 / hari tingkat SD/MI
2. Rp. 5000 – 10.000 / hari tingkat SMP/MTs
3. Rp. 5.000 – 10.000 / hari tingkat SMA/MA/SMK/MAK
c. Biaya Seragam dan Sepatu
Kategori : Standar Sekolah Gratis (SSG) dan Non SSG
1. Rp. 120.000/tahun tingkat SD/MI
2. Rp. 240.000/tahun tingkat SMP/MTs
3. Rp. 240.000–360.000 / tahun tingkat SMA/MA/SMK/MAK
d. Biaya Buku tulis siswa
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 5000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 15.000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
e. Buku Pelajaran/LKS di luar BOS buku
1. Rp 75.000 / semester tingkat SD/MI
2. Rp. 100.000/semester tingkat SMP/MTs.
3. Rp. 150.000/semester bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK

Dari data di atas sudah tergambar bahwa tingginya biaya pendidikan di tingkat sekolah menengah pertahun sebesar Rp. 4.938.000,- ( empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pertahun biaya pendidikan di sekolah menengah tingkat atas. Biaya tersebut di luar SPP dan dan pungutan lain seperti ujian tengah semester, ujian semester dan ujian akhir.
Lulusan sebuah jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) seharusnya merupakan siswa-siswi berkemampuan tinggi, cerdas, berwawasan kebangsaan, bermutu, terampil atau ahli, profesional, mandiri, mampu belajar sepanjang hayat dan memiliki kecakapan hidup. Walaupun berasal dari keluarga tidak mampu. Maka dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas ini akan mampu meningkatkan dayasaing pendidikan bukan saja tingkat regional juga tingkat internasional. Sehingga peserta didik akan mampu menjadi insan harapan bangsa dan keluarga Indonesia baik si Miskin maupun si Kaya.

Untuk itu, perlu terobosan program pendidikan gratis bagi seluruh siswa tingkat SMTA sehingan mereka dapat mengecap pendidikan yang layak dan mampu bersaing dengan keluarga berkemampuan tinggi. Diharapkan dapat menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai tetapi tidak dibebani oleh biaya pendidikan yang tinggi dan mampu mengikuti proses pembelajaran hingga tuntas 12 tahun.

3. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui kebijakan pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas sudah layak untuk digulirkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Amanat dari undang-undang dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 :“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut menurut atas otonomi dan tugas pembantuan
(2) Pasal 31 Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.
(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
Selain produk-produk hukum di atas, pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis di sekolah menengah tingkat atas adalah pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% sehingga kebijakan ini sangat mungkin untuk dilaksanakan.

BAB III
ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Kebijakan pendidikan saat ini di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan belum optimalnya kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.
Sekarang ini dengan akan berlakunya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan pendidikan di Indonesia akan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat . Untuk itu dengan melihat kondisi tersebut sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan yang dinilai selama ini menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas mengingat pendidikan sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (kabupaten sepenuhnya) setelah pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat.
Sudah saatnya pemerintah daerah yang sudah mampu dan mendapatkan penghasilian asli daerah cukup signifikan untuk membuat kebijakan pendidikan dasar 12 tahun sehingga bantuan biaya operasional pendidikan tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar tetapi merambah ke pendidikan tingkat menengah atas.

2. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985; 3).
Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).
Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;
1. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya
2. penetapan standar materi pelajaran pokok
3. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
6. penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi
7. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang diakui secara internasional
8. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
10. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
Kewenangan pada poin ke-4 sangat memungkinkan untuk melakukan kebijakan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMTA secara menyeluruh dengan melihat dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dan APBD propinsi.

3. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut;
1. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3. mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis
4. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pada poin (1) diatas sangat kondusif menjadi pijakan untuk membuat kebijakan publik yang berorientasi untuk membantu masyarakat miskin (dhuafa) dan yatim piatu agar terus dapat mengecap pendidikan sampai tingkat SMTA.

BAB IV
REKOMENDASI TERPILIH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Kriteria Penilaian Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan terkait masalah etika dan moral. (Rahadian, Dr.Ir A.H., M.Si : 2012) Rekomendasi pada dasarnya pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah :
1. Dapat ditindak lanjuti (actionable)
2. Bersifat prospektif
3. Bermuatan nilai selain fakta
4. Etik
Berikut tabel penilaian alternatif kebijakan mengenai implementasi sekolah gratis ditingkat SMTA :
NO KRITERIA ALTERNATIF KETERANGAN
A* B** C***
1 Technical feasibility 80 90 90
2 Economic Financial Feability 70 80 80
3 Political Viability 80 90 90
4 Administratif Operability 70 90 80
JUMLAH NILAI 300 350 340

Keterangan :
*) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun.
**) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

***) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Dilihat dari kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah hampir mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis seperti halnya altrernatif kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut telah mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.
2. Rekomendasi Kebijakan Terpilih
Dari kriteria penilaian tabel di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih adalah alternatif kebijakan pembebasan iuran sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) tingkat SMTA. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

3. Strategi Implementasi
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dilakukan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan tujuan kebijakannya adalah melakukan intervensi dan implementasi adalah kegiatan intervensi tersebut ( Rahadian, 2012).
Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih di atas adalah sebagai berikut :
a. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
b. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
c. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
d. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
e. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat terealisasi dengan baik.
f. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
h. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hasil analisa kebijakan menurut kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan.
b. Hasil analisa kebijakan kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
c. Hasil analisa kebijakan kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
d. Hasil analisa kebijakan kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
e. Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih adalah sebagai berikut :
1. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
2. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
3. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
4. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
5. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat tyerealisasi dengan baik.
6. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
8. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

2. Naskah Kebijakan

Dari analisa ke-empat kriteria penilaian alternatif kebijakan di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih untuk menjadi naskah kebijakan publik adalah : ” Kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)”. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, David. (1999). Quality Controll: New Approach in Our Bussiness. New York: McMillan, Co.
Bhutankar, David. (2000). Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries. http://www. webster@bhutankar. bhutan.ac.uk
Devidson, Roger H. (1989). Breaking Up Those Cozy Trangle: An Imposible Dreams. New York: Pranger, Inc.
Ginandjar, Kartasasmita. (1993). Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJPT-II. Surabaya: Gema Kliping.
Hellen, C.R. (2001). Educational Programs of Indonesia: Polecy and Practice. http://www.ind.edu/ ~wwwitr/docs/ hellen/ indec.html
Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI, http://www.beasiswaopoci.wordpress.com
Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan Operasionalisasi Pembelajaran IPS yang Ramah Lingkungan. (Makalah). Program Pascasarjana UPI Bandung.
Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.
Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. (1993). Deregulasi Pendidikan Nasional dalam Implementasi UU Nomor 2 Tahun 1989 dalam Repelita VI. Buletin LPMP Nomor 4 Februari 1993.
Tim Perencanaan STKIP. (1997). Pengembangan Renstra STKIP Singaraja Bali. STKIP Singaraja.
Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahab, Azis. (1999). Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.

Contoh Artikel Pendidikan dalam Bahasa Inggris


Contoh Artikel Pendidikan dalam Bahasa Inggris – Artikel merupakan karangan faktual yang membahas secara lengkap tentang sebuah topik tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan diberbagai media dengan tujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan sekaligus menghibur.

Dalam tulisan kali ini akan dipublikasikan tentang sebuah contoh artikel pendidikan dalam bahasa Inggris. Artinya karangan faktual yang akan dibahas, yaitu tentang dunia pendidikan dan didalam pembahasan artikel pendidikan tersebut akan menggunakan bahasa Inggris.

Untuk melihat contoh artikel pendidikan dalam bahasa Inggris tersebut secara lengkap, maka berikut ini Anda bisa langsung membaca atau menyalinnya, dimana artikel tentang pendidikan yang berbahasa Inggris ini berjudul How Children Learn by Playing.

How Children Learn by Playing

The idea of children learning by playing may seem outrageous to some parents and educational institutions, which firmly believe that learning is all about getting good grades in school. Here, we talk about how the focus of learning goes beyond grades, and how kids can be taught some of the most complex concepts simply by playing and engaging in some activities.

The concept of learning by playing is not new. In fact, for ages, children have been taught highly complex concepts by means of games and activities – concepts that they wouldn’t have otherwise grasped. Such games and activities enhance personal learning and development that no book can provide. It is true that a school provides education, but knowledge is subjective and can be increased and improved by means of some very simple methods such as playing games. There are so many things that you have your kids do, without realizing the kind of message it is imparting to them, or the kind of effect it has on their minds. Playing particularly has a positive effect on kids and helps develop their personality and skills.

What Children Learn By Playing

Instead of having kids cram information and simply talking to them about various concepts, parents, along with several educational institutions, are adopting the art of teaching by playing with children. This, they believe, is a better way of inculcating not only concepts but also essential values, particularly in the most formative stages of a child’s life. It is human nature to learn by experience, rather than when told or explained by someone else. Children should be allowed to learn from the consequences of their actions, and then realize why they were or weren’t asked to do something. With parent and teacher participation and involvement, for children, learning can be made fun rather than a mundane, stressful task that emphasizes only on cramming as much information as possible.

A lot of concepts that education cannot impart are taught by the simple act of engaging in various indoor and outdoor activities. Here’s what kids learn when they engage in such activities:
• By being allowed to play, children are free to explore their surroundings and develop experiences that are unique to them.
• They learn to take control and are capable of making their own decisions.
• They learn to respect rules and the choice of others around them.
• Children learn how to use their imagination in play and this helps develop creativity. The use of imagination also helps them shut out unpleasantness and tackle inherent fears.
• Free play allows kids to indulge and appease their inquisitiveness.
• Interactions with others help develop communication skills and aid personality development.
• The involvement of parents in the entire process helps strengthen the bond between the child and parent, as children learn how to share their experiences with their parents.
Examples of How Children Learn by Playing
• Why are kids taught mathematics on the Abacus before they are taught it in the classroom? It is because the abacus lays a strong foundation upon which the subject revolves. The basics of addition, subtraction, multiplication, and division are all taught on this colorful tool, where kids learn how these concepts work by manually moving the beads. This makes it a playful activity that allows learning by playing.
• Board games such as Monopoly teach children how to use money wisely at a young age. It teaches them how to carry out transactions, and how to make decisions for themselves. Games such as Scrabble help children strategize and score more points by placing appropriate letters in the right spots.
• In the digital age, a lot of educational computer games and video games have been designed to teach children basic concepts such as strategy, the importance of teamwork, along with enhancing focus and concentration. Some schools in the US have started allowing kids to design video games that help them learn in the process of designing.
• In the classroom, children are also taught the power of healthy communication, of group effort, and the benefits of team building. It teaches children not only to function as a group, but to lead and manage large groups of people, thereby helping them develop leadership skills.
• Similar is the case with outdoor games and activities. Being the captain of a football team teaches a child how to lead, manage and achieve goals by means of the aforementioned concepts. In activities like camping, children are taught the importance of nature, and the value of having the comfort of a home and a bed, when they are roughing it up outdoors.
Encouraging Learning by Playing

In order to encourage learning by playing, it is important that kids be allowed to learn in their own way. There is a difference between guiding and pressurizing, and as a parent/teacher, you ought to know where to draw the line. Here are some guidelines that will help you aid learning through the process of playing.
• The activities and games introduced to children should be age-appropriate.
• The activity that kids are allowed should be divided into structured and unstructured play. This means, say for 30 minutes, an adult should be guiding kids in their activities, and for another 30 minutes, the child should be allowed to do what he pleases, i.e. free play.
• Schools should allot specific periods for children to free play and engage in teacher-led activities. This can be a time for structured play, during which they can enhance communication and other skills.
• They should be allowed to be in control of the situation, even during structured play. This helps them develop their own methods of working on different activities.
• A child should be allowed to indulge in play for as long as he wants to, and should not be forced to sit through a period of play just because it has been allotted. What is meant to be a fun activity to aid learning should not get frustrating for the child.
All in all, this idea of enabling children to learn by playing can be implemented in different manners. Not all children take to a particular activity and may have other ways of imbibing knowledge and wisdom. Yet, this is a very effective way of laying a strong foundation of concepts that are not taught by books to children. There is a lot for children to learn in life, and though not everything, playing with children and teaching them in the process will be highly beneficial to all of them.

Demikianlah sebuah contoh artikel dalam bahasa Inggris dengan judul How Children Learn by Playing. Semoga informasi tentang artikel pendidikan yang dipublikasikan tersebut diatas dapat bermanfaat bagi Anda yang sudah menyempatkan membaca artikel ini.

Bahan Kuliah / Makalah : KETERAMPILAN DASAR DALAM MENYIMAK


KETERAMPILAN DASAR DALAM MENYIMAK

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji beberapa pokok permasalahan, yaitu menyimak bahasa, menyimak konsentratif, dan menyimak interogatif. Namun sebelum sampai pada pokok permasalahan ada baiknya pembaca mengetahui unsur­unsur menyimak, teknik menyimak efektif, dan teknik peningkat an daya simak.

Unsur-unsur Menyimak

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berhagai unsur dasar yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan tirnbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain. Unsur-unsur dasar menyimak ialah (1) pembicara, (2) penyimak, (3) bahan simakan, dan (4) bahasa lisan yang digunakan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing unsur.

  1. 1.                 Pembicara

Yang dimaksudkan dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa infomasi yang dibutuh.kan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber pembawa pesan, sedang lawan bicara ialah orang yang menerima pesan (penyimak). Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Fungsi catatan tersebut ialah scbagai berikut:

  1. Meninjau Kembali Bahan Simakan (Reviu)

Kegiatan meninjau kembali bahan simakan merupakan salah satu ciri penyimak kritis. Pada kegiatan ini, penyimak mencermati kembali bahan simakan yang telah diterima melalui catatan seperti: topik, tema, dan gagasan lain yang menunjang pesan yang disampaikan pembicara. Di samping itu penyimak dapat memprediksi berdasarkan pesan-pesan yang telah disampaikan pembicara.

  1. Menganalisis Bahan Simakan

Pada dasarnya menyimak ialah menerima pesan, namun dalam kenyataannya seorang penyimak tidak hanya menerima pesan begitu saja, ia juga berusaha untuk menganalisis pesan yang telah diterimanya itu. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk membedakan ide pokok, ide bawahan, dan ide penunjang.

  1. Mengevaluasi Bahan simakan

Pada tahap akhir kegiatan menyimak ialah mengevaluasi hasil simakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara: 1)      Kekuatan Bukti Untuk membenarkan pernyataan pembicara, penyimak harus mengevaluasi bukti-bukti yang  dikatakan pembicara. Jika bukti-bukti itu cukup kuat, apa yang dikatakan pembicara itu benar. 2)   Validitas Alasan Jika pernyataan pembicara diikuti dengan alasan-alasan yang kuat,  terpercaya. dan logis, dapat dikatakan bah wa alasan itu validitasnya tinggi. 3)   Kebenaran Tujuan Penyimak hurus mampu menemukan tujuan pembicara. Di samping itu, ia juga harus  mampu membedakan penjelasan dengan keterangan inti, sikap subjektif dengan sikap objektif. Setelah itu ia akan mampu mencari tujuan pembicaraan (berupa pesan).

  1. 2.        Penyimak

Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Penyimak seperti itu akan selalu rnendapatkan pesan pembicara secara tepat. Hal itu akan lebih sempurna jika ia ditunjang oleh pengetahuan dan pengalamannya. Kamidjan (2001:6) menyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki dua sikap, yaitu sikap objektif dan sikap kooperatif.

  1. Sikap Objektif

Yang dimaksud dengan sikap objektif adalah pandanagan penyimak terhadap simakan.  Jika bahan simakan ini baik, ia akan menyatakan baik. Demikian pula sebaliknya. Penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan manyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana, dan prasarana.

  1. Sikap Kooperatif

Sikap kooperatif ialah sikap penyimak yang siap bekerjasama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Sikap vang bermusuhan atau bertentangan dengan pemhicara akan menimbulkan kegagalan dalam menyimak. Jika hal itu yang terjadi, maka penyimak tidak akan mendapatkan pesan dari pembicara. Sikap yang baik ialah sikap berkoperatif dengan pembicara.

  1. 3.        Bahan Simakan

Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyima. Yang dimaksud dengan bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, maka pesdan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam berkomunikasi. Untuk menghindari kegagalan, perlu dikaji ulang bahan simakan dengan cara berikut:

  1. Menyimak Tujuan Pembicara

Langkah pertarna penyimak dalam melakukan kegiatan menyimak ialah mencari tujuan pembicara. Jika hal itu telah dicapai, ia akan lebih gampang untuk mendapatkan pesan pembicara. Jika hal itu tidak ditemukan, ia .akan mengalami kesulitan. Tujuan yang akan dicapai penyimak ialah untuk mendapatkan fakta, mendapatkan inspirasi, menganalisis gagasan pembicara. mengevaluasi, dan mencari hiburan.

  1. Menyimak Urutan Pembicaraan

Seorang penyimak harus berusaha mencari urutan pembicaraan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penyimak mencari pesan pembicara. Walaupun pembicara berkata agak cepat. penyimak dapat mengikuti dengan hati-hati agar mendapatkan gambaran tentang urutan penyajian bahan. Urutan penyajian terdiri atas tiga komponen, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan lingkup permasalahan yang akan dibahas. Bagian isi terdiri atas uraian panjang lebar permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian penutup berisi simpulan hasil pembahasan.

  1. Menyimak Topik Utama Pembicaraan

Topik utama ialah topik yang selalu dibicarakan. dibahas, dianalisis selama pembicaraan berlangsung. Dengan mengetahui topik utama, penyimak memprediksi apa saja yang akan dibicarakan dalam komunikasi tersebut. Penyimak satu profesi dengan pembicara, ia tidak akan kesulitan untuk menerka topik utama. Sebuah topik utama memiliki ciri-ciri: menarik perhatian penyimak, bermanfaat bagi penyimak, dan akrab dengan penyimak.

  1. Menyimak Topik Bawahan

Setelah penyimak menemukan topik utama, langkah selanjutnya ialah mencari topik-topik bawahan. Umumnya pembicara akan membagi topik utama itu menjadi beberapa topik bawahan. Hal itu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh penyimak. Penyimak dapat mengasosiasikan topik utama itu dengan sebuah pohon besar, topik bawahan ialah dahan dan ranting pohon tersebut. Dengan demikian penyimak yang telah mengetahui topik utama, dengan mudah akan mengetahui topik-topik bawahannya.

  1. Menyimak Akhir Pembicaraan

Akhir pembicaraan biasanya terdiri atas: simpulan, himbauan, dan saran-saran. Jika pembicara menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak ialah mencermati rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut. Jika pembicara menyampaikan simpulan, maka penyimak mencocokkan catatannya dengan simpulan yang disampaikan pembicara. Dalam hal itu perlu dicermati juga tentang simpulan yang tidak sama, yaitu simpulan yang dibuat pembicara dan penyimak. Jika pembicara hanya menyampaikan himbauan, penyimak harus memperhatikan himbuan itu secara cermat dan teliti.

  1. 4.        Bahasa Lisan

Bahasa lisan (primer) merupakan media yang dipakai untuk menyimak. Pembicara menyampaikan gagasan dengan bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan tuturan yang disampaikan pembicara dan ditangkap penyimak melalui alat pendengaran. Untuk menyampaikan gagasan, pembicara dapat memilih kata-kata., kalirnat, lagu, gaya yang paling tepat untuk mewadahi gagasan, agar ia dapat menyampaikan gagasan. Unsur bahasa lisan yang dipergunakan dalam berkomunikasi ada dua macam. yaitu aspek linguistik dan nonlinguitik. Aspek linguistik ialah kata-kata, frase, kalimat yang diucapkan pembicara kepada penyimak. Aspek nonlinguistik sering disebut dengan istilah kinestetik. Aspek itu merupakan alat konunikasi yang dapat membantu aspek  linguistik. Tujuannya agar gagasan tersebut dapat dengan mudah diterima penyimak. Adapun aspek nonlinguistik tersebut dapat berupa: (a) anggukan kepala, artinya menyatakan setuju, (b) acungan ibu jari, artinya menyatakan pujian, (c) gelengan kepala, artinya menyatakan tidak setuju, (d) gerakan alis ke atas. artinya tanda kurang setuju atau kurang benar, (e) membungkukkan badan, artinya tanda menghormat. dan lain sebagainya. Aspek kinestetik dapat membantu untuk memperjelas kalimat-kalimat yang diucapkan pembicara. Aspek kinestetik sangat bermanfaat bagi penyimak. Penyimak harus mengerti dan memahami bentuk-bentuk linguistik dan nonlinguistik dalam berkomunikasi lisan, agar mereka dapat menyerap makna komunikasi tersebut dan dapat menangkap pesan yang disampaikan pembicara.   Teknik Menyimak EfektifUntuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut ialah: (1) menyimak dengan berkonsentrasi , (2) menelaah materi simakan. (3) menyimak dengan kritis, dan (4) membuat catatan. (Universitas Terbuka, 1985:35).

  1. 1.        Menyimak dengan Berkonsentrasi

Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi ialah memusatkan pikiran perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun yang berasal dari luar. Beberapa faktor luar yang dimaksudkan di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Orang yang datang terlambat

Pada prinsipnya orang yang datang terlambat ke tempat ceramah akan mengganggu penyimak yang sedang berkonsentrasi terhadap bahan simakan.

  1. Keanehan-keanehan yang terjadi di antara pembicara dan penyimak

Jika terjadi ketidakselarasan antara pembicara dan penyimak, akan terjadi gangguan pada diri penyimak.

  1. Metode pembicara yang tidak tepat dalam situasi komunikasi

Metode yang tidak tepat, akan berakibat gagalnya alur komunikasi pembicara dan penyimak.

  1. Pakaian pembicara

Pembicara yang memakai pakaian yang berlebihan akan mengganggu konsentrasi penyimak.

  1. Pembicara yang tidak menarik

Pembicaraan yang tidak menarik dapat mengakibatkan penyimak kurang senang dengan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga menimbulkan sikap kurang peduli dengan pembicaraan yang disajikan.

  1. 2.        Menelaah Materi Simakan

Untuk menelaah materi simakan, penyimak dapat melakukan hal-hal berikut ini: (a) mencari arah dan tujuan pembicaraan, (b) mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir, (c) menemukan tema sentral (pokok pembicaraan), (d) mengamati dan memahami alat peraga (media) sebagai penegas  materi simakan, dan (e) memperhatikan rangkuman (jika pembicara membuat rangkuman) yang disampaikan pembicara.

  1. 3.        Menyimak dengan Kritis

Yang dimaksudkan dengan menyimak kritis ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Pada dasamya penyimak kritis memiliki ciri-ciri: (a) dapat menghubungkan yang dikaitkan pembicara dengan pengetahuan dan pengalamannya, (b) dapat menyusun bahan yang telah disimak dengan baik (reproduksi). (c) dapat menguraikan (menjelaskan) apa saja yang telah disampaikan pembicara. dan (d) dapat melakukan evaluasi terhadap bahan yang telah disimak.

  1. 4.        Membuat Catatan

Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal yang dianggap penting bagi penyimak. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Hal-hal penting yang perlu diketahui penyimak dalam mencatat ialah: (a) catatan boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal, (b) bentuk catatan yang benar ialah singkat, padat, dan jelas, (c) catatan yang baik ialah catatan yang benar artinya catatan itu tidak akan menimbulkan keraguan, (d) catatan yang diberi tanda-tanda tertentu, akan mempermudah penyimak membaca clang, (e) catatan perlu direviu secara periodik.   Teknik Peningkatan Daya SimakTelah disebutkan di atas bahwa pada saat menyimak Anda perlu berkonsentrasi terhadap apa yang Anda simak. Selain konsentrasi, faktor lain yang juga beperan besar dalam kegiatan menyimak adalah penguasan kosakata. Hal ini terjadi karena penangkapan makna merupakan bagian integral dari poses menyimak. Orang dewasa dikatakan memiliki kosakata minimum apabila ia hanya memiliki rata-rata kosakata sekitar 20.000 kata. Selajutnya. untuk meningkatkan daya simak Anda. ada beberapa teknik yang dapat dilakukan di antaranya adalah teknik loci, teknik penggabungan, dan teknik fonetik (Sutari dkk. 1997: 67­70).

  1. 1.   Teknik Loci (Loci System)

Teknik loci merupakan salah satu teknik mengingat yang paling tradisional. Teknik ini pada dasamya merupakan teknik mengingat dengan cara memvisualisasikan materi yang harus diingat dalam ingatan Anda. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari urutan informasi dengan informasi lain yang serupa , dan mencocokkan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi tersebut.

  1. 2.   Teknik Penggabungan

Teknik penggabungan merupakan teknik mengingat dengan cara menghubungkan (menggabungkan) pesan pertama yang akan Anda ingat secara berantai dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai itu dihubungkan pula dengan imaji-imaji tertentu yang perlu divisualkan secara jelas dalam pikiran. Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama (pesan yang akan dimatarantaikan), pesan pertama perlu dihubungkan tersebut dengan lokasi yang akan mengingatkan Anda pada item tadi.

  1. 3.   Teknik- Fonetik

Teknik fonetik melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan itu dengan pesan yang akan diingat. Teknik ini dapat membentuk imaji visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan, dan membentuk penggabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dari kata-kata yang divisualisasikan. Secara garis besar, Tarigan (1983;22) membagi menyimak menjadi dua jenis yakni: (1)menyimak ekstensif dan (2) menyimak intensif.

  1. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti: menyimak radio, televisi, ercakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya.Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif, antara lain: (a)menyimak sekunder yang terjadi secara kebetulan, (b) menyimak sosial yaitu menyimak masyarakat dalam kehidupan sosial, di pasar, di kantor pos, dan sebagainya, (c) menyimak estetika, ersifat apresiatif, dan (d) menyimak pasif, dilakukantanpa upaya sadar. Misalnya, seseorang mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam kurun waktu dua atau tiga tahun berikutnya orang itu sudah dapatberbahasa daerah tersebut.
  2.  Menyimak Intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif ini memiliki ciri-ciri yang harus diperhatikan, yakni: (a) menyimak intensif adalah menyimak pemahaman, (b) menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi, (c) menyimak intensif ialah memahami bahasa formal, (d) menyimak intesiof diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Jenis-jenis menyimak intensif terdiri atas: (a)menyimak kritis, (b) menyimak konsentratif, (c) menyimak eksploratif, (d) menyimak interogatif, (e) menyimak selektif, dan (f) menyimak kreatif.

Menyimak Bahasa Menyimak bahasa adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi utnuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Menyimak bahasa merupakan pelajaran pertama menggunakan bahasa. Salah satu keterampilan berbahasa yang didapat secara alamiah ialah menyimak bunyi mulai dari menirukan bunyi-bunyi, kata-kata, kalimat dari orang-orang yang berada di sekitamya dengan menyimak, yang akhimya mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Demikian halnya seorang dewasa yang belajar bahasa asing. Kegiatan menyimak mengawali pelajaran dengan cara mengucapkan fonem, kata, dan kalimat bahasa asing tersebut. Kemudian dia menirukan ucapan-ucapan itu yang akhirnya dia dapat berbicara atau berkomunikasi. Kalau bahasa pembicara sama dengan bahasa penyimak, maka dari hasil simakannya itu si penyimak dapat mengetahui ciri-ciri berbahasa pembicara, misalnya pengucapan, pemilihan kata, kalimat, gerak-gerik, dan pengorganisasian pikiran-pikirannya. Hal ini menunjang kemampuan berbicara penyimak. Di samping itu dari hasil simakannya itu penyimak akan mendapat tambahan perbendaharaan kata yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasanya baik lisan maupun tulisan. Tahap selanjutnya apabila penyimak menyimak pembicaraan seseorang maka penyimak akan dapat memahami isi atau maksud pembicaraan tersebut. Kalau maksud pembicaraan dipahami penyimak persis seperti apa yang dapat dimaksud pembicara ini lebih berarti telah terjadi komunikasi yaitu komunikasi lisan. Terjadinya komunikasi berarti terjadi pula proses pemahaman isi pembicaraan. Memahami isi pembicaraan berarti menambah informasi atau pengetahuan. Dengan demikian keterampilan menyimak merupakan dasar yang cukup penting untuk keterampilan berbicara. Selain itu, keterampilan menyimak juga merupakan dasar bagi keterampilan membaca dan menulis, petunjuk-petunjuk disampaikan melalui bahasa lisan. Oleh sebab itu, keterbatasan penguasaan kosakata pada saat menyimak akan menghambat kelancaran membaca dan menulis. Menyimak berbahasa dapat di kategorikan pada menyimak ekstensif.   Menyimak Konsentratif Konsentrasi ialah memusatkan semua gejala jiwa seperti pikiran, perasaan, ingatan, perhatian, dan sebagainya kepada salah satu objek. Dalam menyimak konsentratif diperlukan pemusatan gejala jiwa menyeluruh terhadap bahan yang disimak. Agar penyimak dapat melakukan konsentrasi yang tinggi, maka perlu dilakukan, dengan beberapa cara, antara lain: (a) menjaga agar pikiran tidak terpecah, (b) perasaan tenang dan tidak bergejolak, (c) perhatian. terpusat pada objek yang sedang disimak, penyimak harus mampu menghindari berbagai hal-hal yang dapat menggangu kegiatan menyimak, baik internal maupun ekstenal. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk (a) mengikuti petunjuk-petunjuk, (b) mencari hubungan antarunsur dalam menyimak, (c) mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen., (d) mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, (e) mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak, dan (f) mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak (Kamidjan,2001:23).   Menyimak InterogatifMenyimak interogratif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Kegiatan menyimak interogratif bertujuan untuk :

  1. Mendapatkan fakta-fakta dari pembicara,
  2. Mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik,
  3. Mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak.

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 )


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 55 TAHUN 2010

 

TENTANG

 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang     :

a.   bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur departemen menjadi kementerian, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b.   bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen   Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang  Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang  Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang  Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :        PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.    Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2.    Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

3.    Kementerian Dalam Negeri adalah perangkat  pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.

5.    Peraturan Bersama Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri lainnya.

6.    Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.

7.    Sekretaris Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas pembinaan administrasi kementerian adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

8.    Direktur Jenderal adalah pejabat yang memimpin direktorat jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

9.    Inspektur Jenderal adalah pejabat yang memimpin inspektorat jenderal sebagai unsur pengawas pada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang  bertanggung jawab kepada Menteri.

10.  Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin badan sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

11.  Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

12.  Staf Ahli Menteri Dalam Negeri adalah unsur Pembantu Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

13.  Unit kerja eselon I adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Rektor.

14.  Jabatan Eselon I adalah jabatan struktural tertinggi di bawah menteri yang mengepalai suatu unit kerja eselon I  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

15.  Jabatan Eselon II adalah jabatan struktural di bawah jabatan eselon I yang memimpin biro/pusat, inspektorat, sekretariat, direktorat, pada unit kerja eselon I  dan pusat diklat regional serta balai besar di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

16.  Jabatan Eselon III adalah jabatan struktural dibawah jabatan eselon II yang memimpin bagian, sub direktorat, bidang, dan balai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

17.  Jabatan Eselon IV adalah jabatan struktural di bawah jabatan eselon III yang memimpin subbagian, seksi, dan subbidang pada suatu unit kerja eselon I  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

18.  Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dalam fungsinya dibutuhkan oleh organisasi.

19.  Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor dan Staf Ahli Menteri.

20.  Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja Eselon I, Inspektur, Direktur, Kepala Sekretariat Korpri dan Kepala Pusat Diklat Regional serta Kepala Balai Besar.

21.  Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang dan Kepala Balai.

22.  Pejabat Eselon IV adalah Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang.

23.  Unit pengelola adalah unit yang menangani dan memproses secara terus menerus dan dinamis.

24.  Tata persuratan dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

25.  Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan stempel.

26.  Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lambang Negara, adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

27.  Logo adalah logo Kementerian Dalam Negeri.

28.  Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau kementerian.

29.  Tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen dan digunakan untuk mewarnai suatu permukaan naskah dinas.

30.  Sampul naskah dinas adalah amplop atau alat pembungkus naskah dinas.

31.  Map naskah dinas adalah salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen ataupun sebagai sarana penyimpan arsip.

32.  Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang ditempatkan dibagian atas kertas.

33.  Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang ditempatkan dibagian atas sampul.

34.  Kop map naskah dinas adalah kop yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang dicetak diatas map.

35.  Papan Nama adalah papan atau bidang yang bertuliskan identitas instansi atau organisasi.

36.  Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

37.  Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

38.  Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

39.  Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

40.  Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.

41.  Instruksi Menteri adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Menteri kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

42.  Paraf adalah tanda tangan singkat.

43.  Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

44.  Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

45.  Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

46.  Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

47.  Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

48.  Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

49.  Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

50.  Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu  untuk melaksanakan perjalanan dinas.

51.  Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

52.  Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

53.  Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

54.  Surat Panggilan adalah  naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

55.  Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

56.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

57.  Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

58.  Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

59.  Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

60.  Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

61.  Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

62.  Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

63.  Telegram/surat kawat/Radiogram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

64.  Sandi adalah susunan huruf, tulisan, (kata, tanda, dan lain sebagainya) yang diproses secara kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk Kriptogram.

65.  Kriptogram adalah proses penyandian dari teks.

66.  Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal  yang ditandatangani oleh para pihak.

67.  Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

68.  Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

69.  Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

70.  Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

71.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

72.  Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda  bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

73.  Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

74.  Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

75.  Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap  tidak pernah dikeluarkan.

 

BAB II

TATA PERSURATAN DINAS

 

Pasal 2

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan meliputi:

a.    pengelolaan surat masuk;

b.    pengelolaan surat keluar;

c.    tingkat keamanan;

d.    kecepatan proses;

e.    pengetikan naskah dinas; dan

f.    warna dan kualitas kertas.

 

Pasal 3

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui tahapan:

a.    penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara:

1)  pengagendaan dan pengklasifikasian sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit   pengelola;

2)  unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan

3)  surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b.    salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan  kepada yang berhak.

c.    alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

 

Pasal 4

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

a.    konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;

b.    surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan unit kerja;

c.    surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan

d.    surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

 

Pasal 5

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas meliputi:

a.    surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi, erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b.    surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi  erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak yang tidak berhak akan merugikan negara;

c.    surat penting disingkat P, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, yang perlu segera ditindaklanjuti; dan

d.    surat biasa disingkat B, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan biasa dan disampaikan kepada yang berhak.

 

Pasal 6

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

a.    amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XXX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi;

b.    segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi;

c.    penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan

d.    biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

 

 

Pasal 7

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, menggunakan spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan dan menggunakan jenis huruf:

a.    Franklin Gothic Medium 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b.    Arial 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

 

Pasal 8

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berwarna putih dengan kualitas baik.

 

BAB III

NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan

 

Pasal 9

Bentuk dan susunan naskah dinas lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi:

a.    Bentuk dan susunan Produk Hukum; dan

b.    Bentuk dan susunan Surat.

 

Pasal 10

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

b.    Peraturan Pemerintah;

c.    Peraturan Presiden;

d.    Keputusan Presiden;

e.    Peraturan Menteri;

f.     Peraturan Bersama Menteri; dan

g.    Keputusan Menteri.

 

Pasal 11

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

a.    Instruksi Menteri;

b.    Surat Edaran;

c.    Surat Biasa;

d.    Surat Keterangan;

e.    Surat Perintah Tugas;

f.     Surat Perintah;

g.    Surat Izin;

h.    Perjanjian;

i.     Surat Perintah Perjalanan Dinas;

j.     Surat Kuasa;

k.    Surat Undangan;

l.     Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

m.   Surat Panggilan;

n.    Nota Dinas;

o.    Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

p.    Lembar Disposisi;

q.    Telaahan Staf;

r.     Pengumuman;

s.    Laporan;

t.     Rekomendasi;

u.    Surat Pengantar;

v.    Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

w.   Kriptogram;

x.    Berita Acara;

y.    Notulen;

z.    Memo;

aa.  Daftar Hadir;

ab.  Piagam;

ac.  Sertifikat; dan

ad.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

 

Bagian Kedua

Penggunaan Kertas

 

Pasal 12

(1)  Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum menggunakan jenis concorde atau kertas lain yang sejenis.

(2)  Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan:

a.  HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan

b.  HVS diatas 80 gram atau jenis lain yang mempunyai nilai keasaman (PH) paling rendah 7 hanya terbatas untuk jenis naskah dinas tertentu.

 

Pasal 13

Ukuran kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    surat menyurat menggunakan kertas folio/F4 (215 x 330 mm);

b.    laporan menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm); dan

c.    pidato  menggunakan kertas A5 (165 x 215  mm).

 

BAB IV

PENGGUNAAN  ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN,

AD INTERIM, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

 

Pasal 14

(1)   Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.

(2)   Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.

(3)   Untuk perhatian yang disingkat u.p. dipergunakan untuk mempermudah penyampaian dan mempercepat penyelesaian naskah dinas.

(4)   Ad interim yang disingkat a.i. merupakan jabatan sementara Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 15

(1)   Atas nama dan untuk beliau dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang digunakan namanya melalui naskah dinas.

(2)   Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan.

 

Pasal 16

(1)   Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena tidak ada pejabat definitif.

(2)   Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a.  keputusan menteri untuk jabatan eselon I;

b.  keputusan menteri yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama menteri untuk jabatan eselon II; dan

c.  surat perintah tugas kepala biro, kepala pusat dan sekretaris unit kerja eselon I  atas nama eselon I untuk jabatan eselon III dan jabatan eselon IV.

(3)   Keputusan dan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang.

(4)   Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

 

Pasal 17

(1)   Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

(2)   Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a.  keputusan menteri untuk jabatan eselon I;

b.  keputusan menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama menteri untuk jabatan eselon II; dan

c.  surat perintah tugas Kepala Biro/Kepala Pusat atau sekretaris unit kerja eselon I  atas nama eselon I untuk jabatan eselon III dan jabatan eselon IV.

(3)   Keputusan dan surat perintah tugas plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang.

(4)   Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dilakukan kepada atasannya.

 

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN, AUTENTIFIKASI

DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK  NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Paraf

 

Pasal 18

(1)   Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.

(2)   Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas.

(3)   Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.  paraf hirarki; dan

b.  paraf koordinasi.

(4)   Paraf hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan searah jarum jam atau berbentuk matriks.

(5)   Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

 

Bagian Kedua

Penulisan Nama

 

Pasal 19

(1)   Penulisan nama menteri dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar.

(2)   Penulisan nama menteri dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)   Penulisan nama pejabat eselon II, III dan IV, menggunakan pangkat dan Nomor Induk Pegawai.

 

Bagian Ketiga

Penandatanganan dan Pendelegasian Penandatanganan

Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

 

 

Pasal 20

(1)   Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.  Peraturan Menteri;

b.  Peraturan Bersama Menteri; dan

c.  Keputusan Menteri.

(2)   Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a.  Instruksi Menteri;

b.  Surat Edaran;

c.  Surat Biasa;

d.  Surat Keterangan;

e.  Surat Perintah;

f.   Surat Perintah Tugas;

g.  Surat Izin;

h.  Perjanjian;

i.   Surat Kuasa;

j.   Surat Undangan;

k.  Surat Panggilan;

l.   Lembar Disposisi;

m. Pengumuman;

n.  Laporan;

o.  Rekomendasi;

p.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

q.  Berita Acara;

r.   Memo;

s.  Piagam; dan

t.   Sertifikat.

 

Pasal  21

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri.

 

Pasal  22

(1)   Sekretaris Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

r.   Berita Acara;

s.  Notulen; dan

t.   Memo.

(2)  Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Edaran;

b.  Surat Biasa;

c.  Surat Keterangan;

d.  Surat Perintah Tugas;

e.  Surat Perintah;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Surat Pengantar;

m. Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

n.  Piagam; dan

o.  Sertifikat.

 

Pasal  23

(1)   Inspektur Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)   Inspektur Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

Pasal 24

(1)   Direktur Jenderal menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/Surat Kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)   Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/surat kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

 

Pasal  25

(1)  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/surat kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen; dan

u.  Memo.

(2)  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Perjanjian;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Pengumuman;

j.   Laporan;

k.  Surat Pengantar;

l.   Telegram/surat kawat/Radiogram; dan

m. Sertifikat.

 

Pasal 26

(1)   Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Pengumuman;

o.  Laporan;

p.  Rekomendasi;

q.  Surat Pengantar;

r.   Telegram/surat kawat/Radiogram;

s.  Berita Acara;

t.   Notulen;

u.  Memo;

v.  Sertifikat; dan

w. STTPP.

(2)   Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri menandatangani naskah dinas, dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Rekomendasi;

m. Surat Pengantar;

n.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

o.  Berita Acara;

p.  Piagam;

q.  Sertifikat; dan

r.   STTPP.

 

Pasal 27

(1)   Rektor IPDN menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Kuasa;

h.  Surat Undangan;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Lembar Disposisi;

l.   Telaahan Staf;

m. Pengumuman;

n.  Laporan;

o.  Rekomendasi;

p.  Surat Pengantar;

q.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

r.   Berita Acara;

s.  Piagam;

t.   Sertifikat; dan

u.  STTPP.

(2)   Rektor IPDN atas nama Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Undangan;

h.  Surat Panggilan;

i.   Nota Dinas;

j.   Pengumuman;

k.  Laporan;

l.   Rekomendasi;

m. Surat Pengantar;

n.  Telegram/surat kawat/Radiogram;

o.  Berita Acara;

p.  Piagam;

q.  Sertifikat; dan

r.   STTPP.

 

Pasal 28

(1)   Naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang diatasnamakan.

(2)   Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN atas nama Menteri Dalam Negeri harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal.

(3)   Naskah dinas yang ditandatangani oleh Eselon I atas nama Menteri dalam bentuk dan susunan surat berupa piagam, sertifikat dan STTPP tidak memerlukan tembusan.

 

Pasal 29

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    Nota Dinas;

b.    Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c.    Telaahan Staf; dan

d.    Laporan.

 

Pasal 30

(1)   Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai Besar menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.   Surat Biasa;

b.   Surat Keterangan;

c.   Surat Perintah Tugas;

d.   Surat Perintah;

e.   Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.   Surat Perintah Perjalanan Dinas;

h.   Surat Kuasa;

i.    Surat Undangan;

j.    Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

k.   Surat Panggilan;

l.    Nota Dinas;

m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

n.   Lembar Disposisi;

o.   Telaahan Staf;

p.   Laporan;

q.   Surat Pengantar;

r.   Berita Acara;

s.   Notulen;

t.    Memo;

u.   Daftar Hadir; dan

v.   Sertifikat.

(2)   Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Dan Telekomunikasi, selain menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga  menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat berupa kriptogram.

(3)   Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai Besar atas nama eselon I menandatangani naskah dinas meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Perintah Perjalanan Dinas;

f.   Surat Undangan;

g.  Surat Panggilan;

h.  Nota Dinas;

i.   Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

j.   Telaahan Staf;

k.  Laporan;

l.   Surat Pengantar;

m. Berita Acara;

n.  Notulen;

o.  Daftar Hadir; dan

p.  Sertifikat.

(4)  Inspektur dan Direktur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Izin;

f.   Perjanjian;

g.  Surat Perintah Perjalanan Dinas;

h.  Surat Kuasa;

i.   Surat Panggilan;

j.   Nota Dinas;

k.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

l.   Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n.  Laporan;

o.  Surat Pengantar;

p.  Berita Acara;

q.  Notulen;

r.   Memo;

s.  Daftar Hadir; dan

t.   Sertifikat.

(5)   Inspektur dan Direktur atas nama eselon I menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Biasa;

b.  Surat Keterangan;

c.  Surat Perintah Tugas;

d.  Surat Perintah;

e.  Surat Panggilan;

f.   Nota Dinas;

g.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan

h.  Surat Pengantar.

 

Pasal 31

Pejabat struktural yang juga berfungsi sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan kuasa pengguna anggaran.

 

Pasal 32

(1)   Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang dan Kepala Balai  menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.   Surat Keterangan;

b.   Surat Perintah;

c.   Surat Izin;

d.   Nota Dinas;

e.   Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

f.   Lembar Disposisi;

g.   Telaahan Staf;

h.   Laporan;

i.    Surat Pengantar;

j.    Notulen; dan

k.   Daftar Hadir.

(2)   Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang atas nama eselon II menandatangani naskah dinas meliputi:

a.  Surat Perintah;

b.  Surat Undangan;

c.  Surat Panggilan;

d.  Nota Dinas;

e.  Laporan;

f.   Surat Pengantar; dan

g.  Daftar Hadir.

 

Pasal 33

(1)   Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Surat Keterangan;

b.  Nota Dinas;

c.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

d.  Telaahan Staf;

e.  Laporan; dan

f.   Notulen.

(2)   Kepala Subbagian atas nama Kepala Bagian, Kepala Seksi atas nama eselon III menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.  Nota Dinas;

b.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c.  Telaahan Staf;

d.  Laporan;

e.  Surat Pengantar; dan

f.   Notulen.

 

Pasal 34

Jabatan Fungsional menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi:

a.    Nota Dinas;

b.    Telaahan Staf; dan

c.    Laporan.

 

Bagian Keempat

Autentifikasi

 

Pasal 35

Autentifikasi terhadap Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

 

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

 

Pasal 36

(1)   Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

(2)   Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.

(3)   Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu.

(4)   Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

 

BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk, Ukuran dan Isi

 

Pasal 37

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

a.    Stempel jabatan;

b.    Stempel kementerian;

c.    Stempel UPT; dan

d.    Stempel pengaman.

 

Pasal 38

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b dan huruf c berbentuk lingkaran.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berbentuk empat persegi panjang.

 

Pasal  39

(1)   Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

a.  ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4  cm;

b.  ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm;

c.  ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm; dan

d.  jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.

(2)  Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:

a.  ukuran panjang stempel 5 cm; dan

b.  ukuran lebar stempel 1 cm.

 

Pasal  40

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a,  berisi tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan lambang negara didalamnya.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

(3)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan logo UPT didalamnya.

(4)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berisi tulisan Sangat Rahasia dan Rahasia.

 

Bagian Kedua

Penggunaan

 

Pasal  41

(1)   Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah Menteri.

(2)   Pejabat yang berhak menggunakan stempel kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, adalah pejabat eselon I, eselon II dan pejabat yang diberi wewenang.

(3)   Stempel pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan sesuai dengan kebutuhan.

(4)   Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Ketiga

Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan  Stempel

 

Pasal 42

(1)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a disimpan pada unit kerja yang membidangi tata usaha pimpinan.

(2)   Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, disimpan pada unit kerja yang membidangi ketatausahaan.

(3)   Pimpinan unit kerja yang membidangi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

 

Bagian Keempat

Kode Pengamanan Stempel

Pasal 43

Kode pengamanan stempel untuk naskah dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

KOP NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Jenis

 

Pasal 44

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

a.    kop naskah dinas jabatan menteri;

b.    kop naskah dinas jabatan eselon I; dan

c.    kop naskah dinas unit kerja eselon I.

 

Bagian Kedua

Ukuran dan Isi

 

Pasal 45

(1)  Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a,  menggunakan:

a.  lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ukuran huruf 12, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b.  lambang negara berwarna kuning emas  dengan perisai berwarna ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ukuran huruf 12, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2)   Kop naskah dinas jabatan eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, menggunakan lambang negara berwarna hitam ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditempatkan di bagian tengah atas.

(3)   Kop naskah dinas unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c memuat logo kementerian, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website, dan e-mail.

(4)   Tulisan pada kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, untuk Kementerian Dalam Negeri menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, untuk nama unit kerja eselon I  huruf Arial dengan ukuran 18 dan untuk alamat dengan ukuran 10.

 

Bagian Ketiga

Penggunaan

 

 

Pasal 46

(1)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri.

(2)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I.

(3)  Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II, atau pejabat yang diberi wewenang.

 

BAB VIII

SAMPUL DAN MAP NASKAH DINAS

 

Bagian Kesatu

Klasifikasi

 

Pasal  47

(1)   Sampul naskah dinas terdiri atas:

a.  sampul naskah dinas jabatan;

b.  sampul naskah dinas jabatan Sekretaris Jenderal;

c.  sampul naskah dinas jabatan eselon I; dan

d.  sampul naskah dinas unit kerja eselon II.

(2)   Map naskah dinas terdiri atas:

a.  map naskah dinas jabatan;

b.  map naskah dinas jabatan eselon I; dan

c.  map naskah dinas unit kerja eselon II.

 

Bagian Kedua

Bentuk, Warna, Jenis, Ukuran, Isi dan Huruf

 

Pasal 48

(1)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan  huruf b,  berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.

(2)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dan huruf d, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat.

(3)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan jenis kertas casing, koonstrok, dan bufallo.

Pasal 49

(1)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih dan salem.

(2)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna merah muda.

(3)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna kuning gading.

(4)   Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menggunakan jenis kertas  BC, koonstrok dan bufallo.

 

Pasal 50

(1)   Ukuran sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:

a.  sampul kantong dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 28 cm; dan

b.  sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm.

(2)   Ukuran sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

a.  sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

b.  sampul folio dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 25 cm;

c.  sampul setengah folio dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm; dan

d.  sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm.

 

Pasal 51

Ukuran map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), panjang 37 cm dan lebar 26 cm.

 

Pasal 52

(1)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berisi lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di bagian pojok kiri atas.

(2)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berisi lambang negara warna hitam, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan sekretaris jenderal di bagian pojok kiri atas.

(3)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berisi lambang negara warna hitam, tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  jabatan eselon I dan alamat serta website di bagian pojok kiri atas.

(4)   Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d  berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I yang bersangkutan, alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile dan website di bagian tengah atas.

 

Pasal 53

(1)   Halaman depan map naskah dinas jabatan  menteri berisi:

a.  lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri di bawahnya ditempatkan pada bagian tengah atas.

b.  lambang negara kuning emas dan tulisan Menteri Dalam Negeri ditempatkan pada bagian tengah atas dan tulisan mohon tanda tangan pada bagian tengah map didalam garis bingkai.

(2)   Halaman depan map naskah dinas eselon I berisi lambang negara berwarna hitam, nama kementerian dan nama jabatan eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas.

(3)   Halaman depan map naskah dinas eselon II berisi lambang kementerian, nama kementerian, nama unit kerja eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas dan nama unit eselon II serta alamat di bagian tengah map di dalam garis bingkai.

 

Pasal 54

(1)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Arial Narrow.

(2)   Huruf  pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b berukuran 14 dan 12.

(3)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 30, 34 dan 16.

(4)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 24, 28 dan 12.

(5)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 18, 22 dan 11.

(6)   Huruf pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d untuk tulisan Kementerian Dalam Negeri, nama unit kerja eselon I dan alamat berukuran 16, 20 dan 10.

 

Pasal 55

(1)   Huruf pada map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Arial Narrow.

(2)   Huruf pada tulisan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berukuran 18.

(3)   Huruf pada tulisan Menteri Dalam Negeri dan tulisan mohon tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b berukuran 18 dan 42.

(4)   Huruf pada nama Kementerian dan nama jabatan eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berukuran 18.

(5)   Huruf pada nama Kementerian dan nama unit kerja eselon I  dan nama unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berukuran 18, 42, dan 14.

 

BAB IX

JENIS, BENTUK, HURUF, UKURAN, ISI DAN PENEMPATAN

PAPAN NAMA

 

Pasal 56

Jenis papan nama  meliputi:

a.    papan nama kementerian;

b.    papan nama unit kerja eselon I; dan

c.    papan nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar.

 

Pasal 57

Bentuk papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berbentuk empat persegi panjang dengan jenis huruf Arial.

 

Pasal 58

(1)   Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, panjang 8 m lebar  2,2 m.

(2)   Huruf pada nama Kementerian dan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a,  dengan ukuran tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

(3)   Huruf nama unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, nama kementerian, nama unit kerja eselon I dan alamat dengan ukuran tinggi 30 lebar 15 cm, tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

(4)   Huruf nama unit kerja pusat diklat regional dan balai besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, nama kementerian, nama unit kerja eselon I, unit kerja dan alamat dengan ukuran tinggi 30 lebar 15 cm, tinggi 25 cm lebar 10 cm, tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm.

 

Pasal 59

(1)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, 10110, Telepon. (021) 3450038.

(2)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja eselon I, alamat, kode pos dan nomor telepon.

(3)   Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berisi tulisan  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar dan IPDN Kampus Daerah, alamat, kode pos dan nomor telepon.

(4)   Jenis bahan dasar, warna, besar huruf  papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 60

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

 

BAB X

PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

 

Pasal 61

(1)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan/menetapkan.

(2)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f dilakukan oleh Menteri.

(3)   Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh pejabat yang menandatangani atau dilakukan oleh Menteri.

(4)   Pembatalan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat diatasnya.

(5)   Pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat setingkat.

 

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 62

(1)   Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas.

(2)   Biro Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan unit kerja eselon I  Kementerian Dalam Negeri.

 

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 63

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan naskah dinas dalam bentuk produk hukum, yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 64

Format naskah dinas, penempatan a.n., penempatan u.b., penempatan u.p., penempatan a.i., penempatan Plt., dan penempatan Plh., penempatan paraf, bentuk stempel, ukuran stempel dan isi stempel, bentuk kop naskah dinas, bentuk kop sampul dan map naskah dinas dan bentuk papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 57 tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 65

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

GAMAWAN FAUZI    

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM        

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 536

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

 

                   ttd

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

        Pembina (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001