PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015 – 2019 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2015


HARIRSILK

Oleh : MOH HARIR / NIM: A.312.0214.054

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Di Indonesia pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menentukan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Ia merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Regulasi merupakan dasar dari sebuah negara hukum, negara yang tunduk pada hukum memiliki ciri melandasi pemerintahannya dengan peraturan yang mendasar. Sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, memiliki makna tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatunya dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekwensi hukum. Pembentukan hukum dalam arti undang-undang merupakan aktivitas penting dalam negara hukum karena undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara khususnya bagi penyelenggara negara dalam…

View original post 4,714 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s