POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


HARIRSILK

Oleh : MOH HARIR / NIM: A.312.0214.054

BAB I

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang

Di Indonesia pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menentukan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Di Indonesia pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menentukan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS).

View original post 2,729 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s