Makalah : Karakteristik dan Model-model Pembelajaran ( rinastkip )

BAB I PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar

Secara luas, Joyce dan Weil (2000:13) mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, rancangan unit pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program multi media, dan bantuan belajar melalui program komputer. Hakikat mengajar menurut Joyce dan Weil adalah membantu belajar (peserta didik) memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana cara belajar.

Merujuk pada dua pendapat di atas, penulis memaknai model pembelajaran dalam BBM (Bahan Belajar Mandiri) ini sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru-peserta didik di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada peserta didik. Di dalam pola pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik berupa rentetan atau tahapan perbuatan/kegiatan guru-peserta didik atau dikenal dengan istilah sintaks dalam peristiwa pembelajaran. Secara implisit di balik tahapan pembelajaran tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasional yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya.

 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah

Secara lebih luas Model-model pembelajaran.  didefinisikan sebagai berikut :

  1. Model-model pembelajaran dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
  2. Model-model pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
  3. Model-model pembelajaran adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan siapa.

 

Prinsip – Prinsip Model-Model Pembelajaran

Agar Model-model pembelajaran dapat menghasilkan rencana yang efektif dan efisien, prinsip-prinsip berikut patut diperhatikan diantarany:.

  1. Model-model pembelajaran hendaknya mempunyai dasar nilai yang jelas dan mantap. Nilai yang menjadi dasar bisa berupa nilai budaya, nilai moral, dan nilai religius, maupun gabungan dari ketiganya. Acuan nilai yang jelas dan mantap akan memberikan motivasi yang kuat untuk menghasilkan rencana yang sebaik-baiknya;
  2. Model-model pembelajaran hendaknya berangkat dari tujuan umum, tujuan umum itu dirinci menjadi khusus, kemudian bila masih bisa dirinci menjadi tujuan khusus, itu dirinci menjadi lebih rinci lagi. Adanya rumusan tujuan umum dan tujuan khusus yang terinci akan menyebabkan berbagai unsur dalam laporan hasil penelitian, memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan yang akan dicapai.
  3. Model-model pembelajaran hendaknya realistis. Model-model pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang tersedia. Dalam hal sumber daya hendaknya dipertimbangkan kualitas maupun kuantitas manusia dan perangkat penunjangnya, laporan hasil penelitian sebaiknya tidak mengacu pada sumber  daya yang diperkiranan, melainkan pada sumber daya dan dana yang nyata.
  4. Model-model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan laporan hasil penelitian nanti. Kondisi sosial budaya tersebut misalnya system nilai, adat istiadat, keyakinan, serta cita-cita. Terhadap kondisi sosial budaya yang mendukung pelaksanaan laporan hasil penelitian hendaknya telah direncanakan cara memanfaatkan secara maksimal faktor pendukung itu, sedangkan terhadap kondisi sosial budaya yang menghambat, hendaknya telah direncanakan cara untuk mengantisipasinya dan menekannya menjadi sekecil-kecilnya, dan;
  5. 5.      Model-model pembelajaran hendaknya fleksibel. Meskipun berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan rencana telah dipertimbangkan sebaik-baiknya, masih mungkin terjadi hal-hal yang diluar perhitungan model-model pembelajaran ketika rencana itu dilksanakan. Oleh karena itu, dalam membuat model-model pembelajaran hendaknya disediakan ruang gerak bagi kemungkinan dari rencana sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang terjadi diluar perhitungan model-model pembelajaran

C. Batasan dan Rumusan Masalah Model-Model Pembelajaran

Pada garis besarnya suatu menulis model-model pembelajaran akan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang ditetapkan ini merupakan rincian yang lebih umum, baik tujuan individual maupun tujuan kelompok;
  2. Menetapkan standar keberhasilan. Standar keberhasilan ini meliputi standar kualitas;
  3. Menetapkan system evaluasi. Sistem evaluasi ini mencakup evaluasi proses dan evaluasi hasil;
  4. Menganalisis situasi dan kondisi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Situasi dan kondisi yang akan dianalisis misalnya ekonomi, politik, system nilai, adat istiadat, keyakinan serta cita-cita. Dalam analisis ini penekanannya terutama pada pengungkapan faktor-faktor penunjang maupun penghambat pencapai tujuan;
  5. Menetapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang ditetapkan sudah mempertimbangkan faktor-faktor penunjang maupun penghambat pencapaian tujuan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap situasi dan kondisi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai;
  6. Menetapkan urutan hierarkhis dari kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan;
  7. Menetapkan alternative kegiatan-kegiatan lain untuk mengantisipasi kemungkinan tidak efektif dan tidak efisiennya kegiatan-kegiatan yang ditetapkjan sebagai kegiatan utama untuk mencapai tujuan;
  8. Menetapkan urutan hierarkhis dan kegiatan-kegiatan alternative sebagai kegiatan- kegiatan utama;
  9. Memerinci waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan, dan;
  10. Menetapkan personalia pelaksana setiap kegiatan.

 D. Tujuan dan Manfaat

Uraian tentang pengertian, prinsip, dan tahap-tahap  Model-model pembelajaran sebagaimana dikemukakan diatas menyiratkan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang penulis Model-model pembelajaran agar dapat dihasilkan rencana efektif dan efisien. Pada pokoknya kemampuan-kemampuan yang dituntut dari seorang penulis Model-model pembelajaran meliputi :

  1. Kemampuan memprediksi keadaan masa datang. Dengan kemampuan memprediksi yang memadai, akan dihasilkan rencana yang tidak mengalami banyak perubahan saat dilaksanakan nanti
  2. Kemampuan menganalisis kondisi nyata saat perencanaan dilakukan. Kemampuan ini sesungguhnya merupakan dasar bagi pengadaan prediksi yang tepat. Dengan menganalisis secara tepat kondisi nyata saat perencanaan dilakukan, sebagian dari prediksi yang tepat telah dilewati, dan;
  3. kemampuan melakukan perhitungan-perhitungan matematis yang akurat. Kemampuan sesungguhnya menjadi dasar bagi pengadaan analisis kondisi nyata secara akurat untuk keperluan perencanaan, maupun diperlukan untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematis saat melakukan perencanaan.

Betapapun besarnya kemampuan seseorang dalam melakukan menulis model-model pembelajaran, manusia tetap memiliki keterbatasan dalam melakukan perencanaan, apalagi bila perencanaan yang dilakukan menyangkut suatu lembaga yang besar.

BAB II

PENGERTIAN, KARAKTERISTIK, DAN PENGGOLONGAN MODEL   PEMBELAJARAN

Dalam baacaan ini Anda akan mempelajari tentang pengertian, karakteristik, dan penggolongan model-model pembelajaran secara umum. Paparan dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut.

A. Pengertian Model Pembelajaran

  1. Pembelajaran

Di dalam BBM ini istilah pembelajaran sama dengan  proses belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran terdapat dua komponen penting, yaitu guru dan peserta didik yang saling berinteraksi. Dengan demikian, dalam modul ini, pembelajaran didefinisikan sebagai pengorganisasian atau penciptaan atau pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada peserta didik.

 

  1. Model pembelajaran

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Syaiful Sagala, 2005).

Secara luas, Joyce dan Weil (2000:13) mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, rancangan unit pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program multi media, dan bantuan belajar melalui program komputer. Hakikat mengajar menurut Joyce dan Weil adalah membantu belajar (peserta didik) memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana cara belajar.

Merujuk pada dua pendapat di atas, penulis memaknai model pembelajaran dalam BBM ini sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru-peserta didik di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada peserta didik. Di dalam pola pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik berupa rentetan atau tahapan perbuatan/kegiatan guru-peserta didik atau dikenal dengan istilah sintaks dalam peristiwa pembelajaran. Secara implisit di balik tahapan pembelajaran tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasional yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya.

 

B.   Karakteristik Model Pembelajaran

Rangke L Tobing, dkk (1990:5) mengidentifikasi lima karakterististik suatu model pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini.

  1. Prosedur Ilmiah

Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru-peserta didik.

  1. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan

Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan peserta didik.

  1. Spesifikasi lingkungan belajar

Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan dimana tanggapan peserta didik diobservasi.

  1. Kriteria penampilan

Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaaan penampilan yang diharapkan dari para peserta didik. Model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu.

  1. Cara-cara pelaksanaannya

Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan reaksi peserta didik dan interaksinya dengan lingkungan.

 

Bruce dan Weil (1980 dan 1992: 135-136) mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran ke dalam aspek-aspek berikut.

1. Sintaks

Suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dalam praktiknya, misalnya bagaimana memulai pelajaran.

2. Sistem sosial

Sistem sosial menggambarkan bentuk kerja sama guru-peserta didik dalam pembelajaran atau peran-peran guru dan peserta didik dan hubungannya satu sama lain dan jenis-jenis aturan yang harus diterapkan. Peran kepemimpinan guru bervariasi dalam satu model ke model pembelajaran lainnya. Dalam beberapa model pembelajaran, guru bertindak sebagai pusat kegiatan dan sumber belajar (hal ini berlaku pada model yang terstruktur tinggi), namun dalam model pembelajaran yang terstruktur sedang peran guru dan peserta didik seimbang. Setiap model memberikan peran yang berbeda pada guru dan peserta didik.

3. Prinsip reaksi

Prinsip reaksi menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau menilai peserta didik dan bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai contoh, dalam suatu situasi belajar, guru memberi penghargaan atas kegiatan yang dilakukan peserta didik atau mengambil sikap netral.

4.  Sistem pendukung menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana, misalnya alat dan bahan, kesiapan guru, serta kesiapan peserta didik.

5. Dampak pembelajaran langsung dan iringan

Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan sedangkan dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh pebelajar.

 

 

C.   Penggolongan dan Jenis-Jenis Model Pembelajaran

Joyce dan Weil (1980; 1992) dalam bukunya Models of Teaching menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam empat rumpun. Keempat rumpun model pembelajaran tersebut adalah: (1) rumpun model pembelajaran pemrosesan iInformasi, (2) rumpun model pembelajaran personal, (3) rumpun model pembelajaran sosial, dan (4) rumpun model pembelajaran perilaku.

  1. 1.    Rumpun model-model Pemrosesan Informasi

Model-model pembelajaran dalam rumpun Pemrosesan Informasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, dengan demikian peserta didik dalam belajar menekankan pada berpikir produktif. Sedangkan beberapa model pembelajaran lainnya berhubungan dengan kemampuan intelektual secara umum, dan sebagian lagi menekankan pada konsep dan informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara akademis.

Jenis model-model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun pemrosesan informasi ini adalah seperti pada tabel 1.

 

Tabel 1. Model-Model Pembelajaran yang Tergolong Rumpun

Pemrosesan Informasi

 

No Nama Model Pembelajaran Tokoh Misi/tujuan/manfaat
1 Berpikir Induktif Hilda Taba Ditujukan secara khusus untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik meskipun diperlukan juga untuk kehidupan pada umumnya. Model ini memiliki keunggulan melatihkan kemampuan menganalisis informasi dan membangun konsep yang berhubungan dengan kecakapan berpikir.

 

2. Latihan Inkuari Richard Suchman Sama dengan model berpikir induktif, model ini ditujukan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik meskipun diperlukan juga untuk kehidupan pada umumnya. Kelebihan model ini dibandingkan dengan berpikir induktif lebih banyak melatihkan metode ilmiah.

 

3. Pembentukan

konsep

Jerome Bruner, Goodnow, dan Austin Dirancang terutama untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif, peserta didik dilatih mempelajari konsep secara efektif.

 

4 Perkembangan

kognitif

Jean Piaget,

Irving Siegel,

Edmund Sullivan,

Lawren-ce Kohl-berg

Dirancang terutama untuk pembentukan kemampuan berpikir/pengembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis, meskipun demikian kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan pengembangan moral.
5 Advanced organizer David Ausubel Dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi melalui penyajian materi beragam (ceramah, membaca, dan media lainnya) dan  menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada.

 

6. Mnemonics Pressley, Levin, Delaney Strategi belajar untuk mengingat dan mengasimilasi informasi.

 

2. Rumpun model-model Pribadi/individual

Model-model pembelajaran yang termasuk rumpun model-model personal/individual menekankan pada pengembangan pribadi. Model-model pembelajaran ini menekankan pada proses dalam “membangun/mengkonstruksi” dan mengorganisasi realita, yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Model-model pembelajaran rumpun ini memberikan banyak perhatian pada kehidupan emosional. Fokus pembelajaran ditekankan untuk membantu individu dalam mengembangkan hubungan individu dengan lingkungannya dan untuk melihat dirinya sendiri. Jenis-jenis model pembelajaran pribadi seperti tercantum pada tabel 2.

 

Tabel 2. Model-Model Pembelajaran Personal (Pribadi)

Nama Model Tokoh Misi/Tujuan  
Pengajaran Non Direktif Carl Rogers Penekanan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Model ini menekankan pada hubungan guru-peserta didik.
Latihan Kesadaran Fritz Pearls

William Schutz

Pembentukan kemampuan menjajaga dan menyadari  pemahaman diri sendiri.
Sinektik William Gordon Pengembangan individu dalam hal kreativitas dan pemecahan masalah kreatif.
Sistem Konseptual David Hunt Didesain untuk meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas.
Pertemuan kelas William Glasser Pengembangan  pemahaman diri dan tanggungjawab pada diri sendiri dan kelompok sosial lainnya.

 

 

3. Rumpun model-model Interaksi Sosial

Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun sosial ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-model ini memfokuskan pada proses negosiasi sosial. Model-model pembelajaran dalam kelompok ini  memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain dalam upaya peningkatan proses demokratis dalam bermasyarakat secara produktif.

Tokoh-tokoh teori sosial juga peduli dengan pengembangan pikiran (mind)  diri sebagai pribadi dan materi keakademisan. Jenis-jenis model pembelajaran rumpun Interaksi Sosial adalah seperti dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Model-model Pembelajaran Interaksi Sosial

Nama Model Tokoh Misi/tujuan
Kerja kelompok. (investigati-on group) Herbert Thelen

John Dewey

Mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk berperan dalam kelompok yang menekankan keterampilan komunikasi interpersonal dan keterampilan inkuari ilmiah. Aspek-aspek pengembangan pribadi merupakan hal yang penting dari model ini.

 

Inkuari Sosial Byron Massialas Benjamin Cox

 

Pemecahan masalah sosial, terutama melalui inkuari ilmiah dan penalaran logis.
Jurispru-dential National Training Laboratory,

Bethel, Maine

Donald  Oliver

James P.Shaver

 

Pengembangan keterampilan interpersonal dan kerja kelompok untuk mencapai, kesadaran, dan fleksibilitas pribadi. Didesain utama untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir jurisprudensial (ilmu tentang hukum-hukum manusia).
Role playing (Bermain peran) Fannie Shaftel George Shafted Didesain untuk mengajak peserta didik dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari penyelidikan itu
Simulasi Sosial Sarene Boocock,

Harold Guetzkow

Didisain untuk membantu pengalaman peserta didik melalui proses sosial dan realitas dan untuk menilai reaksi mereka terhadap proses-proses sosial tersebut, juga untuk memperoleh konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan pengambilan keputusan.

 

 

4. Rumpun Model-model Perilaku

Semua model pembelajaran rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku, teori belajar, teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model- model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis model pembelajaran perilaku seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Model-model Pembelajaran Rumpun Perilaku

Model Tokoh Misi atau tujuan
Contingency Management (manajemen dari akibat/hasil  perlakuan) B.F. Skinner Model ini dirancang untuk mengajak peserta didik mempelajari fakta-fakta, konsep-konsep dan keterampilan sebagai akibat dari suatu perlakuan tertentu.
Self Control B.F. Skinner Model ini dirancang untuk mengajak peserta didik untuk memiliki keterampilan mengendalikan perilaku sosial/keterampilan-keterampilan sosial.
Relaksasi Rimm & Masters Wolpe Model ini dirancang untuk mengajak peserta didik menemukan tujuan-tujuan pribadi.
Stress Reduction

(pengurangan stres)

Rimm & Masters Model ini ditujukan untuk membelajarkan peserta didik dalam  cara relaksasi dalam mengatasi kecemasan dalam situasi sosial
Assertive Training (Latihan  berekspresi) Wolpe, lazarus, Salter Menyatakan perasaan secara langsung dan spontan dalam situasi sosial
Desensititation Wolpe Pola-pola perilaku, keterampilan–keterampilan
Direct training/direct instruction Gagne

Smith & Smith

Pola tingkah laku, keterampilan-keterampilan.

 

 

 BAB III

 KESIMPULAN

A. Pengertian Model Pembelajaran

(1)   Pembelajaran

(2)   Model pembelajaran

 

B.   Karakteristik Model Pembelajaran

Rangke L Tobing, dkk (1990:5) mengidentifikasi lima karakterististik suatu model pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini.

(1)   Prosedur Ilmiah

(2)   Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan

(3)   Spesifikasi lingkungan belajar

(4)   Kriteria penampilan

(5)   Cara-cara pelaksanaannya

 

Bruce dan Weil (1980 dan 1992: 135-136) mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran ke dalam aspek-aspek berikut.

(1)   Sintaks

(2)   Sistem sosial

(3)   Prinsip reaksi

(4)   Sistem pendukung

C.   Penggolongan dan Jenis-Jenis Model Pembelajaran

Joyce dan Weil (1980; 1992) dalam bukunya Models of Teaching menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam empat rumpun. Keempat rumpun model pembelajaran tersebut adalah:

(1) rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi,

(2) rumpun model pembelajaran personal,

(3) rumpun model pembelajaran sosial, dan

(4) rumpun model pembelajaran perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

 

Arronson, E (2000). History of The Jigsaw, An Account from Professor Aronson [on line]. Tersedia :http://www.jigsaw.org/history.htm [ 15 Januari 2003]

Blosser, P. E. (1992). Using Cooperative Learning in Science Education. ERIC Clearing House. Tersedia [on line] http://www.eric.edu.

BSNP, ( 2006), Standar Kompetensi Mata Pelajaran IPA, Jakarta: BSNP.

Syaiful Sagala, 205, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Penerbit Alfabeta Wilkins, Robert A, 1990, Model Lessons Bridging the gap between models of teaching and classroom application,  Curtin University of Technology.

Tobing, Rangke L , Setia Adi, Hinduan, 1990, Model-Model mengajar Metodik Khusus Pendidikan Ilmu pengetahuan Alam Sekolah Dasar, makalah dalam penataran Calon Penatar Dosen Pendidikan Guru SD (Program D-II).

 

Makalah Kebijakan Publik : ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KUALITAS
PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

MAKALAH
TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN : DR. Ir. A.H. RAHADIAN, M.Si

DISUSUN OLEH :
1. M. LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I (MIA 1201010235)
2. AMIN HENDRADIPURA, S.Ag (MIA 1201010219)

PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA IDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembahasan tentang potensi kekuatan, kelemahan, proyeksi dan tantangan yang dihadapi oleh suatu sistem pendidikan dengan mendasarkan pembahasan pada sistem “satu pintu” (one door polecy), serta upaya memformulasikan esensi-misi, visi, dan target akhir yang hendak dicapai merupakan suatu langkah antisipatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Hal ini penting dalam rangka menyusun rencana strategis pengelolaan sistem pendidikan nasional, baik dalam level departemen, institusi, maupun birokrasi. Konsekuensi logis yang layak diketengahkan dalam kaitannya dengan analisis posisi dan pengembangan rencana strategis pengelolaan pendidikan adalah arah dan bentuk usaha apa yang mesti dilakukan, serta bagaimana hal itu bisa dilakukan. Konsepsi ini penting dipahami, mengingat selama ini, tidak jarang sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan maksud melakukan inovasi dan mengeliminir berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, justru melahirkan masalah baru yang jauh lebih kompleks. Kondisi tersebut banyak dikontribusi oleh kurangnya sense of responsibility dan common sense dari para perancang dan pengambil keputusan terhadap nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
Mengacu pada wacana di atas, maka makalah singkat ini difokuskan pada analalisis kebijakan peningkatan kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan public yang merupakan produk harapan (the dreams product) dari dunia pendidikan dalam era otonomi pendidikan.
Berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu. Kondisi ini menyebabkan dunia pendidikan semakin jauh dari esensi dan visi-misi yang sebenarnya, yaitu sebagai media transformasi values and cultural heritages serta institusi pembaharu bagi kehidupan masyarakatnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, niscaya kita akan menghadapi masalah yang sangat pelik berkait dengan esensi dan substansi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan wacana otonomisasi pendidikan yang segera akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah analis dan kalangan praktisi berpendapat bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bersifat monolitis, sehingga cenderung mengabaikan sistem disekitarnya termasuk akar budaya dimana pendidikan itu diselenggarakan. Jika pandangan ini benar, maka yang patut disesalkan adalah mengapa hal itu sampai terjadi, lebih-lebih ditengah multikultural masyarakat Indonesia yang dinamis.
Tidakkah hal ini yang menjadi sumbu pemicu gejala disintegrasi bangsa yang saat ini terjadi ?.
Rasionalnya, sistem pendidikan semestinya mampu menjadi instrumen pemersatu dan produsen manusia-manusia teknokrat yang bermoral nasionalis bagi kejayaan bangsa di tengah-tengah dinamika masyarakat global. Hal ini penting dijadikan dasar pengambilan kebijakan berkait dengan masalah-masalah pendidikan dan piranti yang mengiringinya. Pengelolaan sebuah sistem pendidikan pada dasarnya lebih berkaitan dengan bagaimana, mengapa, apa, dan siapa yang dilibatkan dalam mengatur dan memposisikan rencana, proses, target, dan tindak lanjut dari produk pendidikan itu sendiri. Manusia yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam pendidikan, dan kualifikasi apa yang harus ada dan melekat pada diri manusia itu (sebagai produk). Konsepsi ini hendaknya dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat masalah kualitas manusia dalam paradigma masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan.
Model pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia cendrung mengadopsi atau paling tidak mengambil beberapa konsep pendidikan negara lain yang telah maju (seperti Amerika dan Inggris), sehingga sulit dalam pengelolaannya. Di samping itu, ada sejumlah indikator dan satuan gugus kendali yang terabaikan dalam pengelolaannya, yang akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja dari praktisi, dan kualitas produk pendidikan yang jauh dari harapan. Salah satu kunci untuk mengeliminir hal tersebut adalah merancang sebuah strategi pengelolaan yang bersifat terpadu dan sinergis dengan sentral “stake holder”, yaitu kalangan berkepentingan baik yang berada dalam maupun di luar sistem pendidikan.

2. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan makalah ini dibatasi pada analaisis situasi mengenai :
1. Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
2. Masalah dan Isu factual mengenai Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
3. Alasan-alasan mengapa biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diperlukan

3. Tujuan & Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Menganalisa pentingnya kebijakan mengenai biaya operasional sekolah daerah pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Menganalisa permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Menganalisa alasan pentingnya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

Manfaat Penulisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Mengetahui permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Mengetahui alasan pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

BAB II
ANALISA SITUASI

1. Tinjauan Teoritis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Melalui Pendidikan Gratis dalam kerangka Otonomi Daerah

a. Otonomisasi Bidang Pendidikan dalam kerangka Otonomi Daerah

Wacana otonomi dalam bidang pendidikan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, telah menghadirkan sejumlah kekhawatiran di sebagian golongan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang bernaung di bawah kebesaran panji-panji pendidikan. Jika secara nasional dengan sistem pengelolaan satu pintu dan national standard, kualitas pendidikan masih seperti sekarang, bagaimana dengan pengelolaan pendidikan secara otonom oleh daerah, yang secara riil sumber daya yang dimilikinya belum teruji dan tidak merata di seluruh daerah. Tidakkah otonomisasi pendidikan justru melahirkan masalah baru yang cenderung menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk dan tak terkendali secara kualitatif. Kekhawatiran tersebut, oleh sejumlah kalangan khususnya mereka yang berasal dari daerah yang kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya memadai telah dijawab, melalui adagium bahwa hal itu hanyalah salah satu bentuk ketidakrelaan pemerintah pusat dalam menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada daerah. Namun, secara akademis bisa dilakukan refleksi terhadap realitas masyarakat Indonesia yang ada dan akan terus ada dalam balutan multicultur dan rentan konflik, bahwa sesungguhnya otonomisasi pendidikan perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan semua dimensi yang terlibat di dalamnya, khususnya mengenai sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan itu sendiri.
Sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan merupakan dua aspek terpenting dari banyak aspek penting lainnya dalam konstelasi pembangunan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi pendidikan harus didukung oleh analisis dan kebijakan yang komprehensif dan akurat mengenai kedua aspek tersebut. Rasionalnya, bahwa kualitas pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan standar mutu yang ditetapkan untuk diterjadikan. Bila otonomi pendidikan benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka semestinya ada standar nasional yang diberlakukan dan digunakan sebagai dasar pengujian berbagai komponen pendidikan yang dikembangkan oleh daerah, selain standar yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

b. Eksistensi Pengelolaan Sistem Pendidikan

Eksistensi latar sebuah sistem sangat penting dalam menjalankan suatu manajemen, karena produk dari analisis tersebut akan menyajikan seperangkat deskripsi mengenai kondisi sistem itu sendiri secara komprehensif. Kondisi yang dimaksud adalah potensi kekuatan dan potensi kelemahan kondisi internal dari sistem, peluang dan tantangan yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Deskripsi yang komprehensif tentang sebuah sistem sangat bermanfaat dalam membuat perbandingan antara sistem yang telah ada dengan sistem yang sedang dirancang. Bahan utama penyusunan dan perancangan serta esensi-misi dan target yang mesti diterjadikan, dan landasan operasional untuk merancang dan memformulasikan strategi yang kompetitif dengan sistem-sistem lainnya merupakan instrumen pokok dalam perancangan sistem bersangkutan.
Secara umum manajemen operasional menempatkan analisis posisi dan potensi kekuatan serta kelemahan sebagai dasar dalam merumuskan sebuah keputusan (Tilaar, 1993). Artinya, bagaimana potensi kekuatan tersebut dioptimalkan dan dijadikan sebagai acuan mengelola sebuah sistem, dan sebaliknya bagaimana mengeliminir dan jika mungkin menghilangkan potensi kelemahan dalam sebuah manajemen. Konsepsi di atas (analisis kekuatan dan kelemahan) merupakan langkah penting dalam sebuah manajemen sistem.
Dalam manajemen sistem (system management), analisis terhadap kekuatan dan kelemahan merupakan kunci pokok dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu perancangan keputusan (Hellen, 2002). Jika konsep di atas kita hubungkan dengan pengelolaan sistem pendidikan yang bersifat desentralistik, tampak dengan jelas bahwa pendidikan harus dikelola secara profesional dan dengan sistem yang laik, baik secara kualitas maupun birokratis.
Pendidikan merupakan investasi (Devidson, 1989), sehingga pengelolaan pendidikan secara desentralistik minimal mampu mengadopsi dan menterjadikan 4 (empat) tujuan melalui program pendidikan, yaitu: (1) peningkatan potensi diri, yang meliputi; pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan, (2) akses terhadap dunia kerja, (3) pelatihan bermasyarakat (business community), dan (4) pengembangan ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, sistem pengelolaan pendidikan pada dasarnya bisa juga menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem dalam operasionalnya, walaupun secara heuristik harus melewatkan beberapa komponen mendasar dari pendekatan itu sendiri, yaitu unsur propit (keuntungan finansial).
Dilihat dari aspek pengorganisasiannya, desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya sangat kompleks (Bhutankar, 2001). Jika hal itu kita buat pengkatagorian, minimal ada tiga katagori yang bisa dijadikan sebagai unit analisisnya, yaitu: (1) tingakat departemen, yang meliputi; badan-badan dan biro, termasuk dinas Provinsi dan Kabupaten, (2) tingkat institusi, yang meliputi; perguruan tinggi, sekolah menengah umum dan kejuruan, sekolah lanjutan umum dan kejuruan, dan sekolah dasar, dan (3) tingkat operasional, yang meliputi; bidang studi, mata pelajaran, jurusan, dan fakultas. Disamping ketiga level tersebut, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga esensi dan eksistensi dari LSM dan badan swasta yang mengkonsentrasikan kajiannya pada bidang pendidikan. Implikasi konseptual dan operasional dari sistem di atas adalah bagaimana kita mampu meredefinisikan dan mereposisikan secara jelas pada setiap levelnya dan memasukkan analisis posisi serta pendekatan sistem pendidikan itu sebagai bagian yang utuh dari sistem itu sendiri.

c. Analisis dan Pendekatan Sistem Pendidikan

Substansi dari analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya difokuskan pada upaya mengakses dan mengidentifikasi latar alamiah yang komprehensif dan objektif tentang posisi dari sistem pendidikan itu sendiri, dilihat dari perspektif: (1) kelayakan sistem, sub sistem, dan perangkat pengiringnya, (2) prestasi dan performa sistemnya dilihat dari perspektif kelayakan dan standar mutunya dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang ketercapaian dari sistem itu sendiri, secara mendasar dapat dilihat dari: (1) potensi kekuatan dan kelemahan internal dan personal, (2) tujuan, tantangan, dan proyeksi eksternal (Tilaar, 1993; Hellen, 2000).
Perumusan hasil analisis posisi dan pendekatan sistem, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu strategis dan alternatif proyektif dalam rangka; eksistensi sistem, reposisi sistem, mergerisasi, dan follow up dalam bentuk rekomendasi dan desiminasi kepada fihak-fihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dan target dari analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan, secara umum meliputi: (1) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem dan pirantinya, termasuk potensi kekuatan dan kelemahan dari sistem itu sendiri, (2) untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang diagnosa dan prognosa sistem pendidikan, termasuk instrumen substantif yang mendukung dan menghambat sistem, dan (3) untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai isu, kendala, dan peluang pengembangan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, termasuk alternatif strategis pengembangan sistem pendidikan ke depan (future oriented) secara nasional.
Langkah-langkah analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan pada umumnya dapat dijabarkan dalam struktur kerja yang piramidak (Devidson, 1989), yaitu: identifikasi dan redefinisi masalah/isu, akselerasi data dan informasi, reduksional data dan pengolahannya, interpretasi dan triangulasi data, justifikasi simpulan dan follow up, seminari dan desiminasi, serrta rekomendasi. Untuk melakukan analisis posisi dan pendekatan sistem, kita tidak mesti memulainya dari hipotesis, karena dengan pengenalan dan memposisikan ulang berbagai masalah sesuai dengan jenis dan gradasinya, secara otomatis akan terformulasikan hipotesa dari masalah itu sendiri. Upaya mengakses data dan informasi bisa dimulai dari berbagai lini, seperti: (1) unit-unit sistem dan istrumen di bawahnya, (2) laporan kemajuan (progress report) tentang sistem, (3) hasil riset bebagai fihak termasuk LSM dan badan swasta lainnya, (4) produk yang telah dihasilkan (rate product), dan (5) standar mutu sistem pendidikan ideal (standard of quality).
Produk dari analisa terhadap kelaikan/kelayakan sistem tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai parameter indikator kelayakan komponen-komponen sistem itu sendiri. Semua temuan tersebut, termasuk standar mutu yang disepakati (ditetapkan) dapat dinterpretasikan dan diaktualisasikan ke dalam prinsip dasar sebuah sistem, yaitu: kekuatan, kelemahan, proyeksi, dan tantangan serta mutu ideal dari sistem yang dirancang.
Ada sejumlah kondisi yang diprasyaratkan dengan mengacu pada wacana teoritik di atas, yaitu: (1) kualifikasi sumber daya (SDM), (2) kualitas dan kuantitas instrumen, (3) pola dan pendekatan yang regular dan dinamis, (4) standar mutu yang dianut (disepakati), dan (5) iklim yang kondusif serta proyektif (Abraham, 1999). Kondisi awal ini, juga merupakan salah satu unit analisis dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Karena dalam pos/unit analisis pendidikan, pra-kondisi strategi awal dari sebuah rencana analisis strategis. Sebagaimana sudah disampaikan di bagian awal, bahwa tujuan dari analisis posisi sistem pendidikan adalah untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang posisi sistem pendidikan pada waktu tertentu, baik menyangkut kelayakan sub sistemnya (piranti) maupun kelayakan kinerja dari semua komponennya. Oleh sebab itu, maka langkah berikutnya adalah menentukan unit (satuan) dan jenjang analis dari sistem itu sendiri. Artinya, apa yang akan dijadikan sebagai satuan analisis dan pada jenjang berapa hal tersebut akan dilakukan, seperti: (1) unit kerja/institusi, (2) tingkat lokal atau regional, dan (3) sektoral atau lintas sektoral. Dalam konteks ini, mungkin azas dan prinsip manajemen umum yang sering diistilahkan dengan 4 W+H (what, where, when, who, dan how) akan teraplikasikan, walaupun substansi dan visinya telah difokuskan pada masing-masing unit analisis posisi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dalam pengelolaan sistem pendidikan, dari yang paling operasional (sekolah) sampai tingkat manajerial, unsur dan variabelnya sangatlah kompleks, sehingga perlu dilakukan choosing proccess, agar diperoleh gambaran/pilihan, mana yang paling strategis dan proyektif untuk diikut sertakan dalam telaah substansial analisisnya (produk analisis). Ada sejumlah pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan pilihan tersebut, seperti: (1) pendekatan birokratik, (2) pendekatan humanistis, dan (3) pendekatan phenomenologis (Abraham, 1999).
Terdapat berbagai model pendekatan yang mungkin dapat digunakan sesuai dengan jenis dan karakteristik masalah dan standar mutu yang diharapkan, namun dalam analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan, banyak ditentukan oleh peranan kebijakan dan kemauan politik dari berbagai fihak, khususnya para perancang dan pengambil keputusan di tingkat makro maupun mikro. Desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan juga harus memperhatikan beberapa gugus perangkat komponen sistem dan gugus perangkat indikator kinerja sistem tersebut. Secara umum, gugus kendali mutu di atas, meliputi beberapa perangkat lunak dan perangkat keras (software and hardware). Sementara gugus kendali dalam level indikator kinerja, termasuk parameternya meliputi beberapa unit dan satuan analisis situs (analisis lintas sektoral), yaitu: (1) prinsip efesiensi dan efektivitas, (2) prinsip produktivitas, (3) prinsip relevansi, (4) prinsip akseptibilitas, dan (5) prinsip inovatif dan adaptif. Berdasarkan kedua sistem gugus analisis tersebut, kalangan perencanaan dan kalangan analis dapat mendeskripsikan dan melakukan berbagai kombinasi yang akan diaplikasikan oleh para pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai instrumen produk dalam melakukan analisis posisi sistem pendidikan dalam level daerah (loka), regional, dan nasional.
Sistem pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan ekstrenal. Hal ini didukung oleh beberapa rasional, yaitu: (1) sistem pendidikan menerima masukan dari sistem-sistem lainnya, dan memberikan keluarannya kepada sistem tersebut sebagai masukan (masyarakat sebagai konsumen). Lingkungan luar tersebut, termasuk lingkungan kultural, geografis, dan demografis, dan (2) dinamika eksistensi dan posisi sistem pendidikan tidak terlepas dari dinamika proses yang terjadi dalam lingkungannya, dan sebaliknya jika sistem pendidikan mampu memberikan pengaruh atau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan, maka sistem pendidikan akan mampu mengendalikan semua sistem lain yang ada di masyarakat (sebagai kumpulan sistem lain diluar sistem pendidikan). Berangkat dari analisis posisi eksternal desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, maka tampak kedua hal di atas sangat menentukan eksistensi dan substansi dari sistem pendidikan baik untuk saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Satu dimensi lain yang merupakan akumulasi dari berbagai sistem di luar sistem pendidikan yang banyak menentukan kualitas dan produktivitas sistem pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dipahami oleh para perencana dan analis, agar sistem pendidikan mampu memfasilitasi inovasi dalam masyarakat, dan secara otomatis memanfaatkan inovasi tersebut bagi peningkatan degree dan substansi dari sistem pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan yang kontekstual sehingga kita tidak terjebak pada posisi rentan dan sensitif, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi sistem yang lebih besar, seperti disintegrasi bangsa dan nasionalisme.
Berangkat dari analisis konseptual dan empiris mengenai desentrralisasi sistem pendidikan nasional dan cara pengelolaannya, tampaknya kita harus meredifinisi konsep dan beberapa piranti substansial terkait dengan standar mutu yang kita sepakati. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang kompleks seperti halnya sistem pendidikan kita. Langkah ini penting dilakukan sesegera mungkin, mengingat tantangan pendidikan di masa mendatang sangat kompleks dan dinamis. Dengan demikian, produk institusionalnya dapat diharapkan mampu bersaing dalam tataran masyarakat global yang semakin membumi saat ini.
Pentingnya analisis sistem dalam konteks internal dan eksternal pada desentralisasi pendidikan, sangat bergantung pada kelayakan dan standar mutu dari berbagai piranti dan sub unit-unit kerja yang ada (Abraham, 1999), termasuk kualifikasi sumber daya manusianya. Telah dijelaskan di atas, bahwa acuan dasar pengembangan pola analisis sistem dengan pendekatan terpadu banyak dikontribusi oleh lingkungan internal dan eksternal dan akselerasi nilai-nilai budaya dimana sistem itu diaplikasikan.

d. Standarisasi Mutu Sistem Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan, banyak faktor dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kompleksitas mutu pendidikan, banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah). Hal ini secara langsung berkaitan dengan posisi pendidikan sebagai salah satu lokomotif politik pemerintah. Masalahnya sekarang, bagaimana menjadikan pendidikan terlepas dari tendensi dan pesan-pesan politis penguasa yang secara langsung dapat menodai misi dan visi pendidikan itu sendiri (Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan trends masyarakat dan pangsa pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecendrungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi out put dari sistem itu sendiri. Konsepsi ini, penting dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan seputar mutu pendidikan. Di samping itu, dinamika masyarakat dunia, dan isu-isu internasional juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari miss-concention and miss-orientation pengelolaan sistem pendidikan. Pada tingkatan daerah, ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus dijadikan dasar pijakan, yaitu: (1) unit analisis sistem yang tersedia, (2) kelayakan rencana yang disusun, (3) kesiapan sumber daya, (4) alokasi dana yang tersedia, (5) dukungan masyarakat, (6) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor-faktor non teknis, seperti: stratifikasi masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilititasi pasar (pengguna out put). Kelayakan dari masing-masing unit atau faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson, 1989).
Sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia selama ini, memang sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun operasionalnya belum sesuai dengan ide dan konsep awal sebagaimana yang telah disepakati. Ada beberapa instrumental ekstern yang terabaikan, sehingga implementasi dari sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kekurangsiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen pendidikan nasional, sehingga inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem itu tidak terantisipasi dengan baik oleh para pejabat birokratis di daerah.
Jakarta sebagai sentral perancangan dan lahirnya berbagai kebijakan, pada dasarnya telah menerapkan sistem analisis posisi dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan, namun azas dekonsentrasi yang diberlakukan di departemen pendidikan nasional, belum bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih banyak kalangan birokrasi di daerah yang berjiwa “birokratis absolut”, sehingga tidak mampu menerapkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah diujicobakan di beberapa daerah. Kondisi ini membawa dampak pada kemandegan sistem, yang pada akhirnya bermuara pada tidak tercapaiannya standar mutu yang telah ditetapkan.
Kurikulum, sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah (Lasmawan, 2000), namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan “chaos” dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang demokratis dan transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu alternatif yang di duga dapat membawa sistem pendidikan Indonesia kearah itu, adalah dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan). Dengan demikian, benang kusut yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita, secara perlahan dan pasti akan mudah terurai dan dirajut menjadi sebuah kain bermutu dan memiliki kelaikan daya saing yang tinggi.
Berbicara mengenai standar mutu, berarti harus mendiskusikan kembali, manusia Indonesia yang seperti apa yang kita harapkan lahir dari dunia pendidikan. Apakah manusia yang menguasai teknologi tinggi sehingga dunia pendidikan harus mencetak para teknokrat ulung, ataukah kita ingin membangun manusia yang dipenuhi dengan iman dan ketaqwaan yang tinggi sesuai dengan filosophis pembangunan bangsa, atau mungkin keduanya secara bersama-sama dalam satu wujud manusia yang komprehensif (dalam ukuran sosial budaya). Menyadari posisi dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dan sedang berkembang, maka manusia Indonesia yang kita harapkan lahir sebagai produk pendidikan adalah manusia yang berteknologi tinggi dan sekaligus bermoral. Inilah pada dasarnya parameter mutu pendidikan nasional. Penetapan standar mutu ini harus mempertimbangkan berbagai potensi dan kecenderungan masyarakat, sehingga kualitas manusia Indonesia yang lahir melalui dunia pendidikan benar-benar tangguh baik penguasaan teknologinya maupun moral humanisnya.

Pengembangan jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu, diperlukan kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, kemampuan handal dan nasionalisme sejati. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1. peningkatan pemerataan dan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
3. manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (good governance).
Ketiga pilar tersebut mendasari tercapainya visi pendidikan nasional yaitu membangun Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Dengan tidak mengesampingkan cita-cita luhur yang lain seperti Penuntasan Wajib Belajar. Kita juga perlu mengungkit percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada berbagai jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan menengah atas memiliki posisi strategis dalam peningkatan daya saing regional maupun global. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi baru dengan output lulusan-lulusan sekolah menengah tingkat atas yang siap untuk terjun di dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dapat menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda yang baru.
Agar tercapai kemajuan yang terencana, maka kebijakan public bidang pendidikan haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa antara lain : (1) tumbuhnya angkat muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lulusan SMTA lebih dapat diandalkan; (3) penggunaan APBN dan APBD akan tepat sasaran dan bernilai manfaat yang berkepanjangan; (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik; (5) akan menimbulkan kepedulian-kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan

2. Masalah dan Isu faktual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah tingkat atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

World Economic Forum (WEF) baru-baru ini menerbitkan laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013. Seperti halnya laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini menyajikan data yang komprehensif mengenai Indeks Daya Saing Global beserta unsur-unsur pembentuknya. Ada 144 negara yang dicakup dalam laporan tahun ini (tahun 2011 ada 142 negara), dengan sistem pengukuran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada enam tambahan negara yang dicakup, yaitu Seychelles, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Liberia dan Lybia; namun ada empat negara yang tidak dianalisis untuk laporan tahun 2012 ini karena masalah politi dan keamanan (Tunisia dan Suriah) dan karena ketiadaan data (Belize dan Angola). Data untuk mengukur indeks daya saing global tersebut berasal dari survei opini eksekutif di setiap negara dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang berasal dari kantor statistik setiap negara. Berikut ini adalah interpretasi terhadap indeks daya saing global tahun 2012 yang dipublikasikan oleh WEF tersebut.
Diantara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saing tahun 2012 adalah Malaysia (ke 25), disusul Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50. Negara tetangga Timor-Leste menempati urutan terakhir (ke 136). Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kambodia (24 tingkat), Brunei Darussalam (11), Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012. Lihat Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012

Negara 2008 2012 Perubahan
Singapura 5 2 3
Malaysia 21 25 -4
Brunei Darussalam 39 28 11
Thailand 34 38 -4
Indonesia 55 50 5
Filipina 71 65 6
Vietnam 70 75 -5
Kambodia 109 85 24
Timor-Leste 129 136 -7

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke 44), yang meloncat dari posisi ke 54 dari tahun sebelumnya. Lihat Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Daya Saing 55 54 44 46 50
Persyaratan dasar 76 70 60 53 58
Penopang efisiensi 49 50 51 56 58
Faktor inovasi dan kecanggihan 45 40 37 41 40

Indeks daya saing menurut WEF dibentuk oleh 3 unsur utama, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan. Dari ke tiga unsur utama ini, selama tahun 2011-2012 hanya unsur terakhir yang mengalami kenaikan peringkat, walau hanya satu tingkat. Sedangkan dua unsur lain mengalami penurunan peringkat, yang terburuk adalah unsur pertama yaitu persyaratan dasar. Lihat Tabel 5 di atas. Perlu menjadi perhatian bahwa selama periode 2008-2012, unsur persyaratan dasar mengalami kenaikan peringkat dengan cukup tajam (dari 76 ke 58), sedangkan ke dua unsur lain mengalami penurunan. Negara-negara berkembang yang sedang menapak menjadi negara maju umumnya mengalami peningkatan peringkat dalam unsur ini. Jadi Indonesia menunjukkan jejak yang berbeda dengan sebagian besar negara lain dalam pola perubahan daya saing global selama lima tahun terakhir ini.
Dianalisis secara lebih mendalam, terlihat bahwa pilar kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis menunjukkan peningkatan dari keadaan tahun 2011. Sedangkan ke 9 pilar lain menunjukkan penurunan dalam peringkat daya saing. Cukup menonjol adalah pilar efisiensi pasar tenaga kerja, yang merosot dari peringkat 94 dunia menjadi ke 120. Lihat Tabel 6. Aspek ketenagakerjaan inilah penyebab merosotnya daya saing Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 6. Indeks Daya Saing Indonesia menurut Pilar Daya Saing, 2011-2012

Pilar 2011 2012 Perubahan
Kesiapan teknologi 94 85 9
Efisiensi pasar barang 67 63 4
Kecanggihan bisnis 45 42 3
Kelembagaan 71 72 -1
Kemajuan pasar uang 69 70 -1
Besar pasar 15 16 -1
Infrastruktur 76 78 -2
Lingkungan ekonomi makro 23 25 -2
Inovasi 36 39 -3
Pendidikan tinggi dan pelatihan 69 73 -4
Kesehatan dan pendidikan dasar 64 70 -6
Efisiensi pasar tenaga kerja 94 120 -26

Selanjutnya jika dianalisis secara lebih mendalam lagi, maka terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada beberapa beberapa indikator pembentuk indeks daya daya saing. Dari 113 indikator daya saing, jumlah indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan hampir sama, yaitu 52 (naik) dan 51 (turun) sedangkan 10 indikator lain tidak mengalami perubahan. Indikator daya saing yang mengalami peningkatan adalah antara lain peran manajemen profesional, pengguna internet, pendelegasian kewenangan, inflasi. Lihat Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012
Kenaikan Peringkat diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Peran manajemen profesional 18
Pengguna internet 17
Pendelegasian kewenangan 16
Inflasi 15
Pita lebar internet 14
Pelatihan karyawan 13
Kesehatan bank 13
Efektivitas kebijakan anti monopoli 12
Beban prosedur kepabeanan 12
Perilaku etis perusahaan 11
Kemampuan manajemen 11

Adapun indikator daya saing yang mengalami penurunan peringkat diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis, neraca anggaran dan belanja pemerintah, dan paten per sejuta penduduk. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012:
Penurunan Peringkat Diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis -21
Neraca anggaran dan belanja pemerintah -15
Paten per sejuta penduduk -15
Indeks hak memperoleh keadilan -13
Dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha -12
Sambungan telpon tetap -11

Dalam pilar kelembagaan, indikator daya saing yang mengalami kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku etis perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme bagi dunia usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7).
Dalam pilar infrastruktur, indikator yang mengalami perbaikan peringkat adalah antara lain pelanggan telpon gerak (4) dan kualitas pasokan listrik (5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain Sambungan telpon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur transportasi udara (-9).
Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, indikator yang mengalami kenaikan peringkat daya saing adalah antara lain peringkat kredit negara (7) dan inflasi (15), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain neraca anggaran dan belanja pemerintah (-15).
Dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain kematian bayi (3), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha (-12), dampak TBC bagi dunia usaha (-10), dan harapan hidup (-8).
Dalam pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, indikator yang mengalami perbaikan adalah antara lain kualitas pendidikan matematika dan keilmuan (8) dan pelatihan karyawan (13), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain akses internet sekolah (-7) dan tingkat partisipasi pendidikan menengah (-4).
Dalam pilar efisiensi pasar barang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain efektivitas kebijakan anti monopoli (12), beban prosedur kepabeanan (12), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain intensitas kompetisi lokal (-7) dan cakupan dan efek perpajakan (-7).
Dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kerjasama hubungan buruh-pengusaha (7), dan peran manajemen profesional (18), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain biaya redundansi (-6) dan upah dan produktivitas (-6).
Dalam pilar kemajuan pasar uang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain keberadaan teknologi terbaru (2), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indeks hak memperoleh keadilan (-13) dan pembiayaan melalui pasar saham lokal (-5).
Dalam pilar kesiapan teknologi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain pita lebar internet (14) dan pengguna internet (17), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain PMA dan transfer teknologi (3) dan pelanggan internet pita lebar (4).
Dalam pilar besar pasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain pendelegasian kewenangan (16), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain ekspor/PDB (-1).
Dalam pilar kecanggihan bisnis, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kecanggihan proses produksi (5), cakupan pemasaran (5), dan kualitas pemasok lokal (6), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain kuantitas pemasok lokal (-10), sifat keunggulan daya saing (-6) dan kepanjangan rantai nilai (-1).
Terakhir, dalam pilar inovasi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain lelang pemerintah untuk produk teknologi maju (5) dan belanja riset perusahaan (6), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indikator paten per sejuta penduduk (-15) dan jumlah
Penurunan peringkat daya saing Indonesia dari peringkat pada tahun 2012 ini seharusnya membuat pemerintah dan dunia usaha segera mencari jalan keluar mengatasi penyebab penurunan daya saing tersebut. Indeks daya saing global yang dibuat oleh WEF dapat menjadi rujukan untuk menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, dengan belajar dari negara-negara lain yang menunjukkan kenaikan indeks cukup signifikan, dapat dipelajari kebijakan apa yang perlu dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing.
Perbaikan pendidikan dasar menjadi 12 tahun merupakan salah satu factor penting sebagai kebijakan public dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan daya saing global melalui pendidikan. Sehingga penurunan peringkat ilmuwan dan insinyur ini bisa diatasi di masa mendatang sebagai efek dari banyaknya lulusan tingkat sekolah mkenengah atas yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Laporan periodik WEF tahun 2012 ini juga menyertakan kendala-kendala yang menghambat untuk berusaha di Indonesia, antara lain: birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja yang buruk, hambatan peraturan perburuhan, dan lain-lain. (Herry Darwanto : 2012)
Menurut Lukman & Amin (2009: 12-13), berdasarkan survey team Pogram Beasiswa Pendidikan & Kesehatan untuk Keluarga Yatim dan Dhuafa Indonesia (PROSPEKTIFA) OPOCI (One Person for One Childneed’s Indonesia) pada bulan Juni 2012 tahun 2012 diperoleh klasikasi point kebutuhan siswa di luar dana Biaya Operasional Sekolah dan Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN ) adalah sebagai berikut :
1. Dana Kesehatan
a. Biaya Berobat setiap bulan
Rp. 50.000/bln tingkat dasar dan menengah
b. Transport berobat setiap bulan
Rp. 20.000/bln tingkat SD/MI/SMP/MTs
2. Dana Pendidikan
a. Uang SPP tambahan di luar BOS
Kategori : Non SSG (Standar Sekolah Gratis)
1. Rp. 5.000 – 25.000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000 – 30.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 40.000 – 75..000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
b. Biaya Transport harian
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 3000 – 5000 / hari tingkat SD/MI
2. Rp. 5000 – 10.000 / hari tingkat SMP/MTs
3. Rp. 5.000 – 10.000 / hari tingkat SMA/MA/SMK/MAK
c. Biaya Seragam dan Sepatu
Kategori : Standar Sekolah Gratis (SSG) dan Non SSG
1. Rp. 120.000/tahun tingkat SD/MI
2. Rp. 240.000/tahun tingkat SMP/MTs
3. Rp. 240.000–360.000 / tahun tingkat SMA/MA/SMK/MAK
d. Biaya Buku tulis siswa
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 5000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 15.000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
e. Buku Pelajaran/LKS di luar BOS buku
1. Rp 75.000 / semester tingkat SD/MI
2. Rp. 100.000/semester tingkat SMP/MTs.
3. Rp. 150.000/semester bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK

Dari data di atas sudah tergambar bahwa tingginya biaya pendidikan di tingkat sekolah menengah pertahun sebesar Rp. 4.938.000,- ( empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pertahun biaya pendidikan di sekolah menengah tingkat atas. Biaya tersebut di luar SPP dan dan pungutan lain seperti ujian tengah semester, ujian semester dan ujian akhir.
Lulusan sebuah jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) seharusnya merupakan siswa-siswi berkemampuan tinggi, cerdas, berwawasan kebangsaan, bermutu, terampil atau ahli, profesional, mandiri, mampu belajar sepanjang hayat dan memiliki kecakapan hidup. Walaupun berasal dari keluarga tidak mampu. Maka dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas ini akan mampu meningkatkan dayasaing pendidikan bukan saja tingkat regional juga tingkat internasional. Sehingga peserta didik akan mampu menjadi insan harapan bangsa dan keluarga Indonesia baik si Miskin maupun si Kaya.

Untuk itu, perlu terobosan program pendidikan gratis bagi seluruh siswa tingkat SMTA sehingan mereka dapat mengecap pendidikan yang layak dan mampu bersaing dengan keluarga berkemampuan tinggi. Diharapkan dapat menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai tetapi tidak dibebani oleh biaya pendidikan yang tinggi dan mampu mengikuti proses pembelajaran hingga tuntas 12 tahun.

3. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui kebijakan pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas sudah layak untuk digulirkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Amanat dari undang-undang dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 :“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut menurut atas otonomi dan tugas pembantuan
(2) Pasal 31 Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.
(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
Selain produk-produk hukum di atas, pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis di sekolah menengah tingkat atas adalah pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% sehingga kebijakan ini sangat mungkin untuk dilaksanakan.

BAB III
ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Kebijakan pendidikan saat ini di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan belum optimalnya kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.
Sekarang ini dengan akan berlakunya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan pendidikan di Indonesia akan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat . Untuk itu dengan melihat kondisi tersebut sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan yang dinilai selama ini menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas mengingat pendidikan sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (kabupaten sepenuhnya) setelah pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat.
Sudah saatnya pemerintah daerah yang sudah mampu dan mendapatkan penghasilian asli daerah cukup signifikan untuk membuat kebijakan pendidikan dasar 12 tahun sehingga bantuan biaya operasional pendidikan tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar tetapi merambah ke pendidikan tingkat menengah atas.

2. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985; 3).
Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).
Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;
1. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya
2. penetapan standar materi pelajaran pokok
3. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
6. penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi
7. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang diakui secara internasional
8. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
10. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
Kewenangan pada poin ke-4 sangat memungkinkan untuk melakukan kebijakan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMTA secara menyeluruh dengan melihat dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dan APBD propinsi.

3. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut;
1. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3. mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis
4. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pada poin (1) diatas sangat kondusif menjadi pijakan untuk membuat kebijakan publik yang berorientasi untuk membantu masyarakat miskin (dhuafa) dan yatim piatu agar terus dapat mengecap pendidikan sampai tingkat SMTA.

BAB IV
REKOMENDASI TERPILIH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Kriteria Penilaian Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan terkait masalah etika dan moral. (Rahadian, Dr.Ir A.H., M.Si : 2012) Rekomendasi pada dasarnya pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah :
1. Dapat ditindak lanjuti (actionable)
2. Bersifat prospektif
3. Bermuatan nilai selain fakta
4. Etik
Berikut tabel penilaian alternatif kebijakan mengenai implementasi sekolah gratis ditingkat SMTA :
NO KRITERIA ALTERNATIF KETERANGAN
A* B** C***
1 Technical feasibility 80 90 90
2 Economic Financial Feability 70 80 80
3 Political Viability 80 90 90
4 Administratif Operability 70 90 80
JUMLAH NILAI 300 350 340

Keterangan :
*) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun.
**) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

***) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Dilihat dari kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah hampir mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis seperti halnya altrernatif kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut telah mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.
2. Rekomendasi Kebijakan Terpilih
Dari kriteria penilaian tabel di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih adalah alternatif kebijakan pembebasan iuran sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) tingkat SMTA. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

3. Strategi Implementasi
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dilakukan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan tujuan kebijakannya adalah melakukan intervensi dan implementasi adalah kegiatan intervensi tersebut ( Rahadian, 2012).
Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih di atas adalah sebagai berikut :
a. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
b. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
c. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
d. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
e. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat terealisasi dengan baik.
f. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
h. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hasil analisa kebijakan menurut kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan.
b. Hasil analisa kebijakan kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
c. Hasil analisa kebijakan kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
d. Hasil analisa kebijakan kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
e. Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih adalah sebagai berikut :
1. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
2. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
3. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
4. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
5. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat tyerealisasi dengan baik.
6. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
8. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

2. Naskah Kebijakan

Dari analisa ke-empat kriteria penilaian alternatif kebijakan di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih untuk menjadi naskah kebijakan publik adalah : ” Kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)”. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, David. (1999). Quality Controll: New Approach in Our Bussiness. New York: McMillan, Co.
Bhutankar, David. (2000). Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries. http://www. webster@bhutankar. bhutan.ac.uk
Devidson, Roger H. (1989). Breaking Up Those Cozy Trangle: An Imposible Dreams. New York: Pranger, Inc.
Ginandjar, Kartasasmita. (1993). Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJPT-II. Surabaya: Gema Kliping.
Hellen, C.R. (2001). Educational Programs of Indonesia: Polecy and Practice. http://www.ind.edu/ ~wwwitr/docs/ hellen/ indec.html
Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI, http://www.beasiswaopoci.wordpress.com
Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan Operasionalisasi Pembelajaran IPS yang Ramah Lingkungan. (Makalah). Program Pascasarjana UPI Bandung.
Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.
Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. (1993). Deregulasi Pendidikan Nasional dalam Implementasi UU Nomor 2 Tahun 1989 dalam Repelita VI. Buletin LPMP Nomor 4 Februari 1993.
Tim Perencanaan STKIP. (1997). Pengembangan Renstra STKIP Singaraja Bali. STKIP Singaraja.
Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahab, Azis. (1999). Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.

Contoh Artikel Pendidikan dalam Bahasa Inggris

Contoh Artikel Pendidikan dalam Bahasa Inggris – Artikel merupakan karangan faktual yang membahas secara lengkap tentang sebuah topik tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan diberbagai media dengan tujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan sekaligus menghibur.

Dalam tulisan kali ini akan dipublikasikan tentang sebuah contoh artikel pendidikan dalam bahasa Inggris. Artinya karangan faktual yang akan dibahas, yaitu tentang dunia pendidikan dan didalam pembahasan artikel pendidikan tersebut akan menggunakan bahasa Inggris.

Untuk melihat contoh artikel pendidikan dalam bahasa Inggris tersebut secara lengkap, maka berikut ini Anda bisa langsung membaca atau menyalinnya, dimana artikel tentang pendidikan yang berbahasa Inggris ini berjudul How Children Learn by Playing.

How Children Learn by Playing

The idea of children learning by playing may seem outrageous to some parents and educational institutions, which firmly believe that learning is all about getting good grades in school. Here, we talk about how the focus of learning goes beyond grades, and how kids can be taught some of the most complex concepts simply by playing and engaging in some activities.

The concept of learning by playing is not new. In fact, for ages, children have been taught highly complex concepts by means of games and activities – concepts that they wouldn’t have otherwise grasped. Such games and activities enhance personal learning and development that no book can provide. It is true that a school provides education, but knowledge is subjective and can be increased and improved by means of some very simple methods such as playing games. There are so many things that you have your kids do, without realizing the kind of message it is imparting to them, or the kind of effect it has on their minds. Playing particularly has a positive effect on kids and helps develop their personality and skills.

What Children Learn By Playing

Instead of having kids cram information and simply talking to them about various concepts, parents, along with several educational institutions, are adopting the art of teaching by playing with children. This, they believe, is a better way of inculcating not only concepts but also essential values, particularly in the most formative stages of a child’s life. It is human nature to learn by experience, rather than when told or explained by someone else. Children should be allowed to learn from the consequences of their actions, and then realize why they were or weren’t asked to do something. With parent and teacher participation and involvement, for children, learning can be made fun rather than a mundane, stressful task that emphasizes only on cramming as much information as possible.

A lot of concepts that education cannot impart are taught by the simple act of engaging in various indoor and outdoor activities. Here’s what kids learn when they engage in such activities:
• By being allowed to play, children are free to explore their surroundings and develop experiences that are unique to them.
• They learn to take control and are capable of making their own decisions.
• They learn to respect rules and the choice of others around them.
• Children learn how to use their imagination in play and this helps develop creativity. The use of imagination also helps them shut out unpleasantness and tackle inherent fears.
• Free play allows kids to indulge and appease their inquisitiveness.
• Interactions with others help develop communication skills and aid personality development.
• The involvement of parents in the entire process helps strengthen the bond between the child and parent, as children learn how to share their experiences with their parents.
Examples of How Children Learn by Playing
• Why are kids taught mathematics on the Abacus before they are taught it in the classroom? It is because the abacus lays a strong foundation upon which the subject revolves. The basics of addition, subtraction, multiplication, and division are all taught on this colorful tool, where kids learn how these concepts work by manually moving the beads. This makes it a playful activity that allows learning by playing.
• Board games such as Monopoly teach children how to use money wisely at a young age. It teaches them how to carry out transactions, and how to make decisions for themselves. Games such as Scrabble help children strategize and score more points by placing appropriate letters in the right spots.
• In the digital age, a lot of educational computer games and video games have been designed to teach children basic concepts such as strategy, the importance of teamwork, along with enhancing focus and concentration. Some schools in the US have started allowing kids to design video games that help them learn in the process of designing.
• In the classroom, children are also taught the power of healthy communication, of group effort, and the benefits of team building. It teaches children not only to function as a group, but to lead and manage large groups of people, thereby helping them develop leadership skills.
• Similar is the case with outdoor games and activities. Being the captain of a football team teaches a child how to lead, manage and achieve goals by means of the aforementioned concepts. In activities like camping, children are taught the importance of nature, and the value of having the comfort of a home and a bed, when they are roughing it up outdoors.
Encouraging Learning by Playing

In order to encourage learning by playing, it is important that kids be allowed to learn in their own way. There is a difference between guiding and pressurizing, and as a parent/teacher, you ought to know where to draw the line. Here are some guidelines that will help you aid learning through the process of playing.
• The activities and games introduced to children should be age-appropriate.
• The activity that kids are allowed should be divided into structured and unstructured play. This means, say for 30 minutes, an adult should be guiding kids in their activities, and for another 30 minutes, the child should be allowed to do what he pleases, i.e. free play.
• Schools should allot specific periods for children to free play and engage in teacher-led activities. This can be a time for structured play, during which they can enhance communication and other skills.
• They should be allowed to be in control of the situation, even during structured play. This helps them develop their own methods of working on different activities.
• A child should be allowed to indulge in play for as long as he wants to, and should not be forced to sit through a period of play just because it has been allotted. What is meant to be a fun activity to aid learning should not get frustrating for the child.
All in all, this idea of enabling children to learn by playing can be implemented in different manners. Not all children take to a particular activity and may have other ways of imbibing knowledge and wisdom. Yet, this is a very effective way of laying a strong foundation of concepts that are not taught by books to children. There is a lot for children to learn in life, and though not everything, playing with children and teaching them in the process will be highly beneficial to all of them.

Demikianlah sebuah contoh artikel dalam bahasa Inggris dengan judul How Children Learn by Playing. Semoga informasi tentang artikel pendidikan yang dipublikasikan tersebut diatas dapat bermanfaat bagi Anda yang sudah menyempatkan membaca artikel ini.

Makalah Populer : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH

 I.  Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pusat Pembudayaan

Dalam pengelolaan pendidikan menganut konsep demokratisasi sebagaimana dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski telah memiliki rencana dan program namun pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis.

Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan (encultural), suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktik pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat (Zamroni, 2000:82).

Oleh karena itu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pembinaannya pun harus oleh semua guru. Semua guru harus menjadi sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya.

 

Kebijakan Strategis Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

 

1. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.

Makna dari MBS yaitu otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, karyawan, siswa,orang tua, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Pengambilan keputusan partisipasi berangkat dari asumsi bahwa jika seseorang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan demikian semakin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab makin besar pula dedikasinya.

Melalui MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan sekolah (Anonim,2000).

Melalui penerapan MBS akan nampak karakteristik lainnya dari profil sekolah mandiri, di antaranya sebagai berikut : i) pengelolaan sekolah akan lebih desentralistik, ii) perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal dari pada diatur oleh luar sekolah, iii) regulasi pendidkan menjadi lebih sederhana, iv) peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dari mengarahkan menjadi menfasilitasi dan dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko, v) akan mengalami peningkatan manajemen, vi) dalam bekerja akan menggunakan team work , vii). pengelolaan informasi akan lebih mengarah kesemua kelompok kepentingan sekolah, viii) manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.

 

2. Pendidikan Berbasis Pada Partisipasi Komunitas (Community Based   Education)

            Adanya reformasi yang menimbulkan tuntutan demokratisasi, yang mengarah kepada dua hal yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Ini artinya peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Dengan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1 UU Siskdiknas). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 – (“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”) – (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).

Sehubungan dengan hal tersebut konsep pendidikan berbasis pada partisipasi masyarakat layak diterapkan, salah satu wujud kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah pembentukan Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan  pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun   jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite sekolah dapat terdiri dari    satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan.

Komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa  masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi trasnparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan  mediator.

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari unsur masyarakat dan dewan guru/penyelenggara sekolah/aparat desa dengan anggota sekurang-kurangnya 9 orang.

Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan Dewan Pendidikan dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif.

 

3. Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)

Agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup yakni memiliki keberanian dari kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan yang wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya diperlukan pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan berbasis luas (Broad Based Education) yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik atau keterampilan saja tetapi juga belajar teori dan mempraktekkannya untuk memecahkan problema kehidupannya.

Pendidikan dengan berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skill) bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi dan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah dengan memberi peluang pemanfaatan sesuai dengan yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, kecakapan hidup dapat dipilah menjadi kecakapan mengenal diri (kemampuan personal) kecakapan berfikir rasional, kecakapan sosial kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

Prinsip Pelaksanaan pendidikan life skill adalah :

a. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini

b. Tidak menurunkan  pendidikan menjadi pelatihan terintegrasi

c. Penerapan  manajemen  berbasis  sekolah dan  masyarakat

d. Mengarahkan  peserta   didik agar hidup sehat dan   berkualitas, memperoleh    wacana pengetahuan yang luas dan memiliki keinginan untuk mampu hidup layak

4. Pengelolaan sekolah Yang Efektif Dan Efisien

Pengertian tentang sekolah efektif dikemukakan oleh Cheng (1994) yakni sekolah efektif menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan.  Fungsi ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera.  Fungsi sosial kemanusiaan sekolah adalah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.  Fungsi politis sekolah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.  Fungsi budaya adalah media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya.  Adapun fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukkan kepribadian siswa.

Dalam upaya menuju sekolah mandiri, terlebih dahulu kita perlu menciptakan sekolah yang efektif. Ciri sekolah yang efektif adalah sebagai berikut (i) visi dan misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal, (ii)  Sekolah memiliki output yang selalu meningkat setiap tahun.(iii) Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga sekolah.(iv) Seluruh personil sekolah memiliki visi, misi, dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal (v) Sekolah memiliki sistem evaluasi yang kontinyu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.

Disamping efektif sekolah juga efisien dalam penyelenggaraan sekolah. Efisiensi dalam pendidikan artinya pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Sekolah akan dikatakan efisien jika tercapai: i)  penurunan DO dan mengulang kelas, ii) pemetaan mutu sekolah berdasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Manajemen, iii)  Pengembangan sistem penilaian hasil belajar (penilaian kelas dan ujian akhir sekolah), iv) pengawasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

II. IMPLIKASI PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TERHADAP MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen Negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannyapun telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.

Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnai kebijakan pendidikan baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupun implementatif. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002: xii) bahwa dengan era otonomi daerah :

”lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya – yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan.

Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud, kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Selain itu, dengan perencanaan yang baik, konon, merupakan separoh dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang telah diotonomikan di daerah. Sayangnya, kata Abdul Madjid dalam tulisannya ”Pendidikan Tanpa Planning” (Kedaulatan Rakyat, 2006), bahwa rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan, katanya, hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen ”tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Dapat juga terjadi, seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa ”pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif tanpa penelitian lebih dahulu. Kemungkinan resikonya beragam, misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidak realistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai ke dugaan manipulatif-koruptif ”.

 

Konsep Desentralisasi Pendidikan

Bila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah Pusat mendesentralisasikan atau menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI. Sedangkan menurut Jose Endriga (Verania Andria & Yulia Indrawati Sari,2000:iii) desentralisasi diartikan sebagai “systematic and rasional dispersal of governmental powers and authority to lower level institutions so as to allow multi–sectoral decision making as close as possible to problem area”. Lain halnya dengan Nuril Huda (1998:4), dia mengartikan desentralisasi sebagai “delegations of responsibilities and powers to authorities at the lower levels”.

Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan dan efisiensi. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Dengan sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakat tinggal. Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga tak perlu birokrasi yang besar untuk mendukung pemerintah lokal. Sementara itu, Kotter (1997) dalam buku “Leading Change”, menyatakan bahwa lembaga yang terdesentralisasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (1) lebih fleksibel, dapat memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang selalu berubah, (2) lebih efektif, (3) lebih inovatif, dan (4) menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih komitmen dan lebih produktif. Sedangkan Achmad Budiono, M.Irfan & Yuli Andi (1998:216) menyatakan bahwa dengan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah maka akan cenderung memperoleh keputusan yang lebih baik. Desentralisasi bukan saja memperbaiki kualitas keputusan tetapi juga kualitas pengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, pengambilan keputusan lebih cepat, lebih luwes dan konstruktif.

Istilah desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001:3) desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Senada dengan itu, Husen & Postlethwaite (1994:1407) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “the devolution of authority from a higher level of government, such as a departement of education or local education authority, to a lower organizational level, such as individual schools”. Sementara itu, menurut Fakry Gaffar (1990:18) desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun.

Bila dicermati, esensi terpenting dari berbagai pengertian di atas adalah otoritas yang diserahkan. Williams (Depdiknas, 2001:3-4) membedakan adanya dua macam otoritas (kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, yaitu desentralisasi politis (political decentralization) dan desentralisasi administrasi (administrative decentralization).Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal tingkat kewenangan yang dilimpahkan.

Pada desentralisasi politik, kewenangan yang dilimpahkan bersifat mutlak. Pemda menerima kewenangan melaksanakan tanggung jawab secara menyeluruh. Ia memegang otoritas untuk menentukan segala kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Hal itu mencakup kewenangan untuk menentukan model, jenis, sistem pendidikan, pembiayaan, serta lembaga apa yang akan melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Sedangkan dalam desentralisasi administrasi, kewenangan yang dilimpahkan hanya berupa strategi pelaksanaan tugas-tugas pendidikan di daerah. Dengan kata lain, kewenangan yang diserahkan berupa strategi pengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan. Dalam desentralisasi model ini, pemerintah pusat masih memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan makro, sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merencanakan, mengatur, menyediakan dana dan fungsi-fungsi implementasi kebijakan lainnya.

Mengapa bidang pendidikan didesentralisasikan? Tentang hal itu, ada berbagai pendapat dari para ahli. Husen & Postlethwaite (1994:1407) menguraikan mengenai alasan desentralisasi (reasons for decentralization), yaitu (a) the improvement of schools, (b) the belief that local participation is a logical form of governance in a democracy, dan (c) in relation to fundamental values of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth. Sementara itu, setelah melakukan studi di berbagai negara, Fiske (1998:24-47) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasuk pendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan laissez-faire dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, (d) alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Pendapat lain yang lebih sesuai dengan konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemukakan oleh Nuril Huda (1998:3-5). Ia berpendapat bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencapai efisiensi pendidikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal. Ia juga memberi alasan rinci mengapa pertanggungjawaban implementasi pendidikan didesentralisasikan, yaitu:

Pertama, secara politik desentralisasi adalah cara mendemokratiskan manajemen urusan-urusan publik (politically decentralization is a way of democratizing the management of public affairs). Di bawah skema desentralisasi, pertanggungjawaban pendidikan tertentu diberikan kepada pemerintah daerah. DPRD mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di daerah. Dengan melibatkan wakil rakyat di dalam urusan pendidikan, diharapkan akan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih besar di dalam pelaksanaan pendidikan dan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengannya.

Kedua, secara teknis adalah sulit untuk mengelola pendidikan secara efisien di dalam sebuah wilayah yang luas yang berisi banyak pulau (technically it is difficult to manage education efficiently in a vast area consisting of islands). Masalah komunikasi dan transportasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada masa lalu, telah menjadi pertimbangan penting untuk desentralisasi. Lagi pula, sentralisasi akan membuat sulit untuk memecahkan masalah – masalah perbedaan-perbedaan regional dan untuk mempertemukan kebutuhan dan tuntutan khusus mereka. Perbedaan-perbedaan budaya dan tingkat perkembangan masing-masing daerah menyumbang perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan-kebutuhan dan hakekat pendekatan untuk menyelesaikan masalah.

Ketiga, alasan utama desentralisasi pendidikan adalah efisiensi dan efektifitas dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan (efficiency and effectiveness in handling problems related to the implementation of education). Dan, alasan keempat, untuk mengurangi beban administrasi yang berlebihan dari pemerintah pusat (to reduce the overloaded burden of administration of the central government).

Sementara itu, berbeda dengan empat argumen itu, Kacung Marijan (Abdurrahmansyah, 2001:58) melihat penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia justru sebagai gejala keputusasaan pemerintah dalam menghadapi persoalan keuangan. Sedangkan Arbi Sanit (2000:1) memandang penerapan desentralisasi secara umum sebagai “jalan keluar” bagi problematik ketimpangan kekuasaan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Karena itu, menurutnya, konsep desentralisasi bertolak dari asumsi pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau yang lebih rendah dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemberian sebagian kekuasaan tersebut untuk mengatasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang berakar pada persoalan: (1) ketimpangan struktur ekonomi Jawa-Luar Jawa, (2) sentralisasi politik, (3) korupsi birokrasi, (4) eksploitasi SDA, (5) represi dan pelanggaran HAM, dan (6) penyeragaman politik hingga kultural.

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

 

Model-Model Desentralisasi Pendidikan

Tingkat kewenangan yang dilimpahkan kepada pemda membawa konsekuensi pada model pelaksanaannya. William (Depdiknas, 2001:5) memerinci desentralisasi ke dalam tiga model, yaitu dekonsentrasi (deconcentration), delegasi (delegation), dan devolusi (devolution). Dekonsentrasi adalah model pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah sedemikian rupa sehingga lembaga di pemerintah pusat masih memegang kendali pelaksanaan pendidikan secara penuh. Model desentralisasi ini seringkali dilaksanakan dengan membentuk lembaga setingkat direktorat di daerah yang dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Berbeda dengan itu, dalam model delegasi pemerintah pusat meminjamkan kekuasaannya pada pemerintah daerah atau kepada organisasi/lembaga semiotonom. Kekuasaan pemerintah pusat ini tidak diberikan, namun dipinjamkan. Jika pemerintah

memandang perlu, otoritas itu bisa ditarik kembali. Sementara, dalam model devolusi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan dalam seluruh pelaksanaan pendidikan meliputi pembiayaan, administrasi serta pengelolaan yang lebih luas. Kewenangan yang diberikan ini lebih permanen dan tidak dapat ditarik kembali lagi hanya karena tingkah/permintaan pemegang kekuasaan di pusat.

Ketiga model tersebut berbeda dalam hal tingkat kewenangan yang disampaikan. Model dekonsentrasi adalah model penyerahan kewenangan yang paling rendah, model delegasi lebih besar/tinggi, dan model devolusi yang paling tinggi. Tingkat kewenangan yang dilimpahkan ini juga akan berkonsekuensi lebih jauh pada pelaksanaannya. Semakin besar kewenangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin besar sumberdaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, terbuka bagi penerima kewenangan untuk mencari segala upaya dalam melaksanakan kewenangan itu, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mereka nilai membantu dan menguntungkan mereka.

Rondinelli (Husen & Postlethwaite, 1994:1412) menambahkan satu kategori lagi, yaitu privatisasi (privatization), yaitu model penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak swasta. Model ini berbeda dengan ketiga model William dari segi penerima kewenangan. Menurut Abdurrahmansyah (2001:61), dalam kasus pembicaraan desentralisasi pendidikan di Indonesia sejauh yang telah dilakukan nampaknya cenderung mengambil model yang terakhir, swastanisasi. Selain tidak terlalu rumit, menurutnya, bentuk ini terkesan hanya sekedar pemindahan pelimpahan kewajiban dari urusan pemerintah menjadi urusan masyarakat.

Sementara itu, Nuril Huda (1999:16) mengemukakan tiga model desentralisasi pendidikan, yaitu (1) manajemen berbasis lokasi (site-based management), (2) pengurangan administrasi pusat, dan (3) inovasi kurikulum. Pada model manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Model pengurangan administrasi pusat merupakan konsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusat diikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model ketiga, inovasi kurikulum menekankan pada inovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah yang bervariasi. Di antara ketiga model ini, model manajemen berbasis lokasi yang banyak diterapkan, untuk meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada guru-guru, orang tua, siswa dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

 

Paradigma Baru Pendidikan

Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadi desentralistik, (2) dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up, (3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistik, (4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5).

Agak berbeda dengan hal tersebut, dalam buku Depdiknas (2002:10) tentang Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selain perubahan paradigma dari “sentralistik ke desentralistik” dan orientasi pendekatan “dari atas ke bawah” (top down approach) ke pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach) sebagaimana yang sudah disebut dalam buku Fasli Jalal, juga disebutkan tiga paradigma baru pendidikan lainnya, yaitu dari “birokrasi berlebihan” ke “debirokratisasi”, dari “Manajemen Tertutup” (Closed Management) ke “Manajemen Terbuka” (Open Management), dan pengembangan pendidikan, termasuk biayanya, “terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke “sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).

Bila kedua pendapat di atas dianalisis dan disintesakan, maka wujud pergeseran paradigma pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut.

 

a. Dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan

Sebelum otonomi, pengelolaan pendidikan sangat sentralistik. Hampir seluruh kebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diatur dari Depdikbud. Seluruh jajaran, tingkat Kanwil Depdikbud, tingkat Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota, bahkan sampai di sekolah-sekolah harus mengikuti dan taat terhadap kebijakan-kebijakan yang seragam secara nasional, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Kakandep dan sekolah-sekolah tidak diperkenankan merubah, menambah dan mengurangi yang sudah ditetapkan oleh Depdikbud/Kanwil Depdikbud, sekalipun tidak sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan sekolah dan masyarakat di daerah.

Dalam era reformasi, paradigma sentralistik berubah ke desentralistik. Desentralistik dalam arti pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari Depdiknas ke Dinas Pendidikan Propinsi, dan sebagian lainnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bahkan juga kepada sekolah-sekolah. Pada perguruan tinggi negeri/swasta dilimpahkan kepada rektor, bahkan juga pada fakultas, dan juga pada jurusan/program studi.

Dengan UU dan Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah, Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, diberi wewenang membuat Peraturan-Peraturan Daerah, mengenai pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Dengan desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang otonom, dapat membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, masing-masing sesuai wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan. Bahkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota, setiap sekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah (school policy) masing-masing atas dasar konsep “manajemen berbasis sekolah” dan “pendidikan berbasis masyarakat”

Dengan demikian, sebagian perubahan dan kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan kebijakan pendidikan dari masing-masing Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.

Desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, dilaksanakan sejalan dengan proses demokratisasi, sebagai proses distribusi tugas dan tanggung jawab dari Depdiknas sampai di unit-unit satuan pendidikan. Iklim dan suasana serta mekanisme demokratis bertumbuh dan berkembang pada seluruh tingkat dan jalur pengelolaan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dan di kelas-kelas ruang belajar.

 

b. Dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up;

Sebelum otonomi, pendekatan pengembangan dan pembinaan pendidikan dilakukan dengan mekanisme pendekatan “dari atas ke bawah” (top down approach) Berbagai kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan hampir seluruhnya ditentukan oleh Depdikbud, dan dalam hal khusus di Propinsi ditentukan oleh Kanwil Depdikbud, dan dalam hal khusus lainnya di Kabupaten/Kota ditentukan oleh Kakandepdikbud, untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran pelaksana di wilayah, termasuk di sekolah-sekolah.

Lain halnya dalam era reformasi, sebagian besar upaya pengembangan pendidikan dilakukan dengan orientasi pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach). Pendekatan bottom up harus terjadi dalam pengambilan keputusan di setiap level instansi, misalnya sekolah, Dinas Kabupaten/Kota, yayasan penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Berbagai aspirasi dan kebutuhan yang menjadi kepentingan umum, sesuai kondisi, potensi dan prospek sekolah, diakomodasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Dan hal-hal lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Propinsi diselesaikan pada tingkat Depdiknas.

Oleh karenanya, tidak heran bila di Kabupaten/Kota sering terjadi “unjuk rasa” para guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat menuntut perbaikan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan berbagai aspirasi yang baik sudah seyogyanya diterima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

 

c. Dari orientasi pengembangan yang parsial ke orientasi pengembangan yang holistik

Sebelum otonomi, orientasi pengembangan bersifat parsial. Misalnya, pendidikan lebih ditekankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas politik dan teknologi perakitan (Fasli Jalal, 2001:5). Pendidikan juga terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual, emosional, sosial, fisik dan seni kurang mendapatkan tekanan (Paul Suparno, 2003:98). Akibatnya anak didik kurang berkembang secara menyeluruh. Dalam pembelajaran yang ditekankan hanya to know (untuk tahu), sedangkan unsur pendidikan yang lain to do (melakukan), to live together (hidup bersama), to be (menjadi) kurang menonjol. Di Indonesia kesadaran akan hidup bersama kurang mendapat tekanan, dengan akibat anak didik lebih suka mementingkan hidupnya sendiri. Selain itu, pendekatan dan pengajaran di sekolah kebanyakan terpisah-pisah dan kurang integrated. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seakan tidak ada kaitan dengan pelajaran lain.

Berbeda dengan itu, setelah reformasi orientasi pengembangan bersifat holistik. Pendidikan diarahkan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum (Fasli Jalal, 2001:5). Menurut Paul Suparno (2003:100), pendidikan holistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat holisme, yang cirinya adalah keterkaitan (connectedness), keutuhan (wholeness), dan proses menjadi (being).

Konsep saling keterkaitan mengungkapkan bahwa saling keterkaitan antara suatu bagian dari suatu sistem dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya. Maka tidak mungkin suatu bagian dari suatu sistem lepas sendiri dari sistem itu dan lepas dari bagian-bagian yang lain. Saling keterkaitan dapat dijabarkan dalam beberapa konsep berikut, yaitu interdependensi, interrelasi, partisipasi dan non linier (Hent, 2001). Interdependensi adalah saling ketergantungan satu unsur dengan yang lain. Masing-masing tidak akan menjadi penuh berkembang tanpa yang lain. Ada saling ketergantungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lain, antara guru dengan guru lain, dan lain-lain.

Interrelasi dimaksudkan sebagai adanya saling kaitan, saling berhubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam pendidikan. Ada hubungan antara pendidik dengan yang dididik, antara siswa dengan siswa lain, antara pendidik dengan pendidik lain. Relasi ini bukan hanya relasi berkaitan dengan pengajaran tetapi juga relasi sebagai manusia, sebagai pribadi. Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan, ikut andil dalam sistem itu. Dalam pendidikan secara nyata siswa hanya akan berkembang bila terlibat, ikut aktif didalamnya. Non linier menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan secara linier serba jelas sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dalam pendidikan, meski kita telah menentukan unsur-unsurnya. Kita dapat membantu anak-anak dengan segala macam nilai yang baik, namun dapat terjadi mereka berkembang tidak baik. Pendekatan pendidikan yang mekanistis tidak tepat lagi. Pendidikan tidak dipikirkan lagi secara linier, seakan-akan bila langkah-langkahnya jelas lalu hasilnya menjadi jelas; tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsur yang tidak dapat ditentukan sebelumnya.

Prinsip keutuhan menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Prinsip keutuhan sangat jelas diwujudkan dengan memperhatikan semua segi kehidupan dalam membantu perkembangan pribadi siswa secara menyeluruh dan utuh. Maka, segi intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik, seni, semua mendapat porsi yang seimbang. Salah satu unsur tidak lebih tinggi dari yang lain sehingga mengabaikan yang lain. Kurikulum dibuat lebih menyeluruh dan memasukkan banyak segi. Pendekatan terhadap siswapun lebih utuh dengan memperhatikan unsur pribadi, lingkungan dan budaya. Pembelajaran lebih menggunakan inteligensi ganda, dengan mengembangkan IQ, SQ, dan EQ secara integral.

Prinsip ”proses menjadi” mengungkapkan bahwa manusia memang terus berkembang menjadi semakin penuh. Dalam proses menjadi penuh itu unsur partisipasi, keaktifan, tanggung jawab, kreativitas, pertumbuhan, refleksi, dan kemampuan mengambil keputusan sangat penting. Proses itu terus-menerus dan selalu terbuka terhadap perkembangan baru. Dalam pendidikan, prinsip kemenjadian ini ditonjolkan dengan pendekatan proses, siswa diaktifkan untuk mencari, menemukan dan berkembang sesuai dengan keputusan dan tanggungjawabnya. Dalam proses itu, siswa diajak lebih banyak mengalami sendiri, berefleksi dan mengambil makna bagi hidupnya. Dalam proses ini siswa dibantu sungguh menjadi manusia yang utuh, bukan hanya menjadi calon pekerja atau pengisi lowongan kerja.

 

d. Dari peran pemerintah yang dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.

Sebelum otonomi, peran pemerintah sangat dominan. Hampir semua aspek dari pendidikan diputuskan kebijakan dan perencanaannya di tingkat Pusat, sehingga daerah terkondisikan lebih hanya sebagai pelaksana (Sumarno, 2001:3). Pendidikan dikelola tanpa mengembangkan kemampuan kreativitas masyarakat, malah cenderung meniadakan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan. Lembaga pendidikan terisolasi dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol jalannya pendidikan. Selain itu, dengan sendirinya orang tua dan masyarakat, sebagai constituent dari sistem pendidikan nasional yang terpenting, telah kehilangan peranannya dan tanggung jawabnya. Mereka, termasuk peserta didik, telah menjadi korban, yaitu sebagai obyek dari sistem yang otoriter. (Tilaar, 1999:113)

Sesudah otonomi, ada perluasan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat sekolah dibentuk komite sekolah. Pembentukan komite sekolah didasarkan pada keputusan Mendiknas No.044/U/2002 tentang panduan pembentukan komite sekolah.

Menurut panduan, pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel berarti bahwa panitia persiapan pembentukan komite sekolah hendaknya menyampikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dan kepanitiaan. Sedangkan secara demokratis berarti bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

 

e. Dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat.

Sebelum era otonomi, peran institusi non sekolah sangat lemah. Dalam era otonomi, masyarakat diberdayakan dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Berbagai institusi kemasyarakatan ditingkatkan wawasan, sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Institusi pendidikan tradisionil seperti pesantren, keluarga, lembaga adat, berbagai wadah organisasi pemuda bahkan partai politik bukan hanya diberdayakan sehingga dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan lebih baik, melainkan juga diupayakan untuk menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan nasional.

Demikian juga, ada upaya peningkatan partisipasi dunia usaha/industri dan sektor swasta dalam pendidikan karena sebagai pengguna sudah semestinya dunia usaha juga ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran khusus seperti kelompok wanita dan anak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil dan sebagainya).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pembenahan sebagai kebijakan dasar, yaitu pengembangan kesadaran tunggal dalam kemajemukan, pengembangan kebijakan sosial, pengayaan berkelanjutan (continuous enrichment) dan pengembangan kebijakan afirmatif (affirmative policy) (Fasli Jalal, 2001:72-73).

 

f. Dari ”birokrasi berlebihan” ke ”debirokratisasi”.

Sebelum otonomi, berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan diatur dan dikontrol oleh pejabat-pejabat (birokrat-birokrat) melalui prosedur dan aturan-aturan (regulasi) yang ketat, bahkan sebagiannya sangat ketat dan kaku oleh Kandepdikbud/Kanwildikbud. Hal ini mempengaruhi pengelolaan sebagian sekolah-sekolah, dalam iklim ”birokrasi berlebihan”. Dalam kondisi yang demikian, tidak jarang ditemukan adanya ”kasus birokrasi yang berlebihan” dari sebagian pejabat birokrat yang menggunakan ”kekuasaan berlebihan” dalam pembinaan guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya. Keadaan ini telah mematikan prakarsa, daya cipta, dan karya inovatif di sekolah-sekolah.

Dalam era reformasi, terjadi proses ”debirokratisasi” dengan jalan memperpendek jalur birokrasi dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan secara profesional, bukan atas dasar ”kekuasaan” atau peraturan belaka. Hal ini sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam pendidikan, dan juga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam desentralisasi. Di samping itu juga dilakukan ”deregulasi”, dalam arti ”pengurangan” aturan-aturan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi, potensi, dan prospek sekolah, dan kepentingan masyarakat (stakeholders) untuk berpartisipasi terhadap sekolah, dalam bentuk gagasan penyempurnaan kurikulum, peningkatan mutu guru, dana dan prasarana/sarana untuk sekolah.

 

g. Dari ”manajemen tertutup” (close management) ke ”management terbuka” (open management).

Sebelum otonomi, diterapkan bentuk-bentuk ”manajemen tertutup”, sehingga tidak transparan, tidak ada akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam era reformasi, manajemen pendidikan menerapkan ”manajemen terbuka” dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai pada evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakan dalam pendidikan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh kelompok masyarakat (stakeholders), dan selanjutnya terbuka untuk menerima kritikan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

h. Dari pengembangan pendidikan ”terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke ”sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders)

Sebelum otonomi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan, terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah, dibandingkan dengan menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).

Dalam era reformasi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan, berupa gaji honorarium/tunjangan mengajar, penataran/pelatihan, rehabilitasi gedung dan lain-lain, diupayakan supaya sebagian besar akan menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders). Kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota akan banyak bergantung pada partisipasi orang tua siswa dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing, di samping proyek-proyek khusus, dan juga kemudahan dan pengendalian mutu dan hal-hal kepentingan nasional lainnya dari DEPDIKNAS, dan dari Dinas Propinsi.

 

Paradigma Baru Perencanaan Pendidikan

Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan. Menurut Mulyani A. Nurhadi (2001:2), perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pendidikan di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh lima aspek, yaitu sifat, pendekatan, kewenangan pengambilan keputusan, produk serta pola perencanaan anggaran.

Dari segi sifat perencanaan pendidikan, maka perencanaan pendidikan pada tingkat daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan termasuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusat berkewajiban merumuskan kebijakan tentang perencanaan nasional, yang dalam pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang RI No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada tingkat Departemen, Propenas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat strategi umum untuk mencapai tujuan program pembangunan di bidang masing-masing dan dituangkan dalam Keputusan Menteri. Berdasarkan Renstra itu, Pemerintah Pusat menyusun Program pembangunan tahunan yang disingkat Propeta yang dituangkan dalam Keputusan Menteri, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing

Selain itu, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti bahwa dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan tingkat daerah yang baik dan distinktif, tidak hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan bagian atau fotokopi dari perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapi merupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional.

Dari segi pendekatan perencanaan pendidikan, era otonomi telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan diskrit sektoral menjadi integrated dengan sektor lainnya di daerah. Sebelum otonomi, sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari APBN pusat secara sektoral pada sektor pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun setelah otonomi diperoleh dari APBD yang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari dana Daerah untuk seluruh sektor yang menjadi tanggung jawab daerah. Sumber-sumber itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatan asli daerah, dan bantuan masyarakat. Dengan demikian, telah terjadi perubahan sumber anggaran yang semula bersifat tunggal-hierarkhi-sektoral sekarang menjadi jamak-fungsional-regional, tetapi dalam persaingan antar sektor.

Dari segi kewenangan pengambilan keputusan, sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik telah menutup kewenangan Daerah dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan baik pada tataran kebijakan, skala prioritas, jenis program, jenis kegiatan, bahkan dalam hal rincian alokasi anggaran. Namun, dalam era otonomi Daerah dapat dan harus menetapkan kebijakan, program, skala prioritas, jenis kegiatan sampai dengan alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang antara lain dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Sementara dari segi produk perencanaan pendidikan, pada era desentralisasi produk perencanaan pendidikan diharapkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah secara lintas sektoral. Oleh karena itu, produk

perencanaan pendidikan yang dihasilkan harus mencakup seluruh komponen perencanaan pendidikan yang meliputi: kebijakan, rencana strategis, skala prioritas, program, sasaran dan kegiatan, serta alokasi anggarannya dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu. Semua komponen itu perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kemampuan dan kharakteristik Daerah, sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan umum, prioritas nasional, dan program-program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dampak dari pergeseran paradigma dari keempat aspek tersebut di atas juga membawa dampak pada perubahan pola perencanaan anggarannya. Pola perencanaan anggaran menggunakan pendekatan integratif, sehingga pola dalam merencanakan anggaran selain mengacu pada sifat prosedural juga menggunakan prinsip efisiensi dengan berorientasi outcomes karena tingkat keberhasilan pendidikan dikontraskan dengan tingkat keberhasilan sektor lain. Pola manajemen anggaran yang tepat adalah manajemen strategik anggaran yang lebih berorientasi kepada pencapaian program dan upaya pengembangan.

 

Model Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dalam upaya perumusan dokumen-dokumen perencanaan pendidikan tersebut, Slamet P.H. (2005), mengemukakan sebuah model proses perencanaan pendidikan Kabupaten/ Kota sebagai berikut

 

Gambar 1.1

Proses Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota

 

Model proses perencanaan pendidikan di atas sekaligus memberi gambaran mengenai tahap-tahap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Secara singkat, penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP, Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.

2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan best practices pendidikan saat ini.

3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan kabupaten/kota.

4. Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah.

5. Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop).

6. Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.

7. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan memperhatikan substansi utamanya, model tahap-tahap perencanaan pendidikan di atas bisa digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.

 

Gambar 1.3.

Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota

 

Sebagaimana sudah disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah ”situasi pendidikan saat ini” (dalam kenyataan) menuju ke ”situasi pendidikan yang diharapkan” di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan.

 

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004).

Sementara, menurut Slamet P.H.(2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan regulatori, kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan kapitalisasi dan kebijakan etik. Sedangkan Noeng Muhadjir (2003: 90), membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif.

Sementara itu, Sugiyono (2003) mengemukakan tiga pengertian kebijakan (policy) yaitu (1) sebagai pernyataan lesan atau tertulis pimpinan tentang organisasi yang dipimpinnya, (2) sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) sebagai peta jalan untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus adil;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi;

􀀹 Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan up to date;

􀀹 Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu.

Herman, J. dalam Hough, J. R. (ed) (1984) menjelaskan bahwa “Policy is sometimes used in a narrow sense to refer to formal statements of action to be followed, while others use the word ‘policy’ as a synonym for words such as ‘plan’ or ‘programme’. Many writers too do not distinguish clearly between ‘policy-making’ and ‘decision-making’”. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan tersebut disamaartikan dengan konsep lain, yaitu :

􀀹 Goals : desired ends to be achieved.

􀀹 Plans or proposals : specified means for achieving goals.

􀀹 Programmes : authorized means, strategies and details of procedure for achieving goals.

􀀹 Decision : specific actions taken to set goals, develop plans, implement and evaluate programmes

􀀹 Effects : measurable impact of programmes

􀀹 Laws or regulations : formal or legal expressions providing authorization to policies.

Policy, then is focused on purposive or goal oriented action or actively rather than random or chance behaviour. It refers to courses or patterns of action, rather than separate discrete decision; usually policy development and application involves a number or related decisions, rather than a single decision. Policies may vary greatly in orientation, purpose and whether they are explicitly stated. Policies may be either positive or negative in the sense that they can have as their basis decisions to take particular action in response to a problem, as well as developing simply from failure to act, or from decisions to delay action. Policies include substantive policy as well as procedural or administrative policy.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.

 

2. Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, perencana melakukan proses identifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data-data internal dan eksternal (esensial dan kritis) untuk memperoleh informasi terkini dan yang bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan pendidikan kabupaten/kota.

Perencanaan pendidikan penting untuk memberi arah dan bimbingan pada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Tanpa perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, resiko besar dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah, oleh karenanya, diharapkan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi pendidikan itu di tingkat daerah kabupaten/ kota.

Sebagai dasar dalam membuat perencanaan di bidang pendidikan, umumnya orang menggunakan teknik analisis SWOT12, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dengan teknik itu, diharapkan posisi organisasi dalam berbagai aspek bisa dipahami secara lebih obyektif, lalu bisa ditetapkan prioritas strategi dan program-programnya, serta peta urutan pelaksanaannya

 

3. Program pendidikan

Pada intinya, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.

 

4. Persoalan-Persoalan Mendesak Pendidikan Nasional

a. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pada dasarnya pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga negara dapat memperoleh haknya atas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berupaya untuk memenuhinya.

Dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan sumber daya pendukung untuk kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4

Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

 

 

Studi yang secara langsung diarahkan pada analisis kebijakan dalam pemerataan pendidikan ialah studi yang dilakukan oleh James Coleman (Ace Suryadi dan H. A. R Tilaar, 1994: 29) yang berjudul Equality of Educational Opportunity. Coleman membedakan secara konsepsional antara pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif, dengan pemerataan pendidikan secara aktif. Pemerataan pendidikan secara pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif ialah kesempatan yang sama yang diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan ini secara lebih jelas diungkapkan oleh Schiefelbein dan Farrel (1982). Dalam studinya di Chili, mereka menggunakan landasan konsep pemerataan pendidikan yang relatif lebih komprehensif daripada konsepsi pemerataan pendidikan yang selama ini digunakan. Berdasarkan konsep mereka, pemerataan pendidikan atau equality of educational opportunity tidak hanya terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah (pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif menurut Coleman), tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus, sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan di masyarakat.

Pertama, pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access). Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (equality of access) dan keadilan (equity) di dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan.

Kedua, pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (equality of survival). Konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator yang dihasilkan dari metode Kohort. Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid-murid yang berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang mengulang kelas dan yang putus sekolah.

Ketiga, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output). Dilihat dari sudut pandang perseorangan equality of output ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan ketrampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. Di pandang dari sudut sistemnya itu sendiri, konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

Keempat, pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality ot outcome). Konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (exsternal efficiency) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat). Teknik-teknik analisis yang digunakan biasanya meliputi analisis rate of return to education, hubungan pendidikan dengan kesempatan kerja, fungsi produksi pendidikan dengan menggunakan pendekaan ”status attainment analytical model”, dan sebagainya.

Kebijakan pemerataan kesempatan, meliputi aspek persamaan kesempatan, akses dan keadilan atau kewajaran. Contoh-contoh pemerataan kesempatan, misalnya, beasiswa untuk siswa miskin, pelatihan guru PLB, pembenahan SMP terbuka, perencanaan bagi daerah-daerah terpencil atau gender, peningkatan APK dan APM, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dan lain-lain.

b. Kualitas pendidikan

Realitas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia relatif rendah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kualitas pendidikan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh dua faktor yang mendukung, yaitu internal dan eksternal (Dodi Nandika, 2007:16). Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan daerah dan sekolah yang berada di garis depan, dan faktor eksternal yaitu masyarakat pada umumnya. Dua faktor ini haruslah saling menunjang dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Salah satu implikasi langsungnya ialah pada perlunya program-program yang terkait seperti penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar, guru yang berkualitas, buku pelajaran bermutu yang terjangkau masyarakat, alat bantu belajar untuk meningkatkan kreativitas, dan sarana penunjang belajar lainnya.

Kualitas pendidikan mencakup aspek input, proses dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh perencanaan kualitas misalnya, pengembangan tenaga pendidik/kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf dinas pendidikan, pengembangan dewan pendidikan, dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan, pembelajaran kontektual, pembelajaran kooperatif dan sebagainya).

c. Efisiensi pendidikan;

Efisiensi menunjuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomi dan non-ekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan efisiensi, misalnya, peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka kenaikan kelas, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan peningkatan angka kehadiran dan lain-lain.

d. Relevansi pendidikan.

Relevansi menunjuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (needs), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-contoh perencanaan relevansi misalnya, program ketrampilan kejuruan/ kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan jumlah siswa yang terserap di dunia kerja.

e. Pengembangan Kapasitas

Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (UNDP,1997). Suksesnya desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan kapasitas makro, kelembagaan, sumber daya dan kemitraan. Pengembangan kapasitas tingkat makro meliputi : (1) arahan-arahan, (2) bimbingan, (3) pengaturan, pengawasan dan kontrol. Pengembangan kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi, perencanaan pendidikan, manajemen pada semua aspek pendidikan (kurikulum, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dsb), sistem informasi manajemen pendidikan, pengembangan pengaturan (regulasi dan legislasi), pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi (tugas dan fungsi serta struktur organisasinya), proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, hubungan dan jaringan antar organisasi, pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pengembangan kepemimpinan pendidikan dan lain-lain.

Kesiapan kapasitas sumber daya mencakup sumber daya manusia (manajer/pemimpin, staf dan pelaksana) dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dsb). Sedangkan, pengembangan kapasitas kemitraan dilandasi oleh kesadaran bahwa pengembangan ikhtiar pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak.

Khusus mengenai kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dalam kebijakan Ditjen Mandikdasmen, disebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan pendukung sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5

Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing

 

 

Dalam arah pengembangan manajemen Dikdasmen juga dikemukakan mengenai kebijakan penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang konsep, indikator keberhasilan, pendukung dan programnya sebagai berikut.

 

Tabel 1.6

Kebijakan Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan publik

 

 

 

 

III.            LANDASAN KEBIJAKAN PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SEKOLAH

 

 

Sebagai pengelola satuan pendidikan, harus mendasarkan semua kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di sekolah pada semua kebijakan pendidikan yang berlaku baik secara nasional, propinsi, maupun kebupaten/kota. Adalah suatu keharusan bagi setiap pemimpin satuan pendidikan untuk memahami dengan seksama setiap kebijakan yang berlaku di bidang pendidikan itu. Pemahaman ini akan sangat membantu sekolah untuk memiliki wawasan dalam skala nasional maupun regional dan lokal, kemudian mewujudkannya dalam tindakan-tindakan nyata pada tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, setiap langkah dan kebijakan yang dilakukan di sekolah benar-benar terilhami dan didasari oleh kebijakan nasional di bidang pendidikan dan akan mengarah pada cita-cita pendidikan nasional yang dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Peraturan perundang-undangan utama yang harus dipahami antara lain: Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terus mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan lainnya baik dalam skala nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota. Berikut diuraikan hal-hal pokok yang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut.

 

A.    Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Uraian singkat berikut menyajikan hal-hal pokok yang tercantum dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang harus dipedomani oleh kepala sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah, yang meliputi visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, sumber daya pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

          Visi Pendidikan Nasional

Visi Pendidikan Nasional adalah wujud sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

          Misi Pendidikan Nasional

  1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
  2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
  3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
  4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
  5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

 

1.      Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

2.      Pengelolaan Pendidikan

Berkaitan dengan sumber daya pendidikan, hal-hal yang perlu dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan sekolah adalah pasal-pasal dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 39 sampai dengan pasal 44), sarana dan prasarana pendidikan (pasal 45), dan pendanaan pendidikan (pasal 46 sampai dengan pasal 49).

Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 merupakan pasal penting yang harus dijadikan pijakan dalam perencanaan pengembangan sekolah. Pasal ini menentukan bahwa pengelolaan sekolah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah, sebagaimana ditegaskan: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”

 

3.      Peran Serta Masyarakat

Berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, hal-hal penting yang harus dipahami oleh perencana pengembangan sekolah meliputi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 54, 55, dan 56. Pasal 54 mengatur bentuk dan ruang lingkup peran serta masyarakat, sebagai berikut:

a.       Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
b.      Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 55 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengatur prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa:

  1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
  2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Selain hal-hal pokok yang diuraikan di atas, para perencana pengembangan sekolah juga perlu untuk mengkaji dan memahami secaha komprehensif ketentuan-kentuntuan lain yang diatur dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 agar setiap keputusan yang dimbil tidak bertentangan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan.

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Sasaran minimal pengembangan sekolah yang dituangkan dalam setiap rencana pengembangan sekolah haruslah menggunakan standar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan ketentuan rinci mengenai standar-standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini menetapakan arah reformasi pendidikan nasional dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

PP nomor 19 tahun 2005 menetapkan delapan standar yang meliputi:

  1. standar isi;
  2. standar proses;
  3. standar kompetensi lulusan;
  4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. standar sarana dan prasarana;
  6. standar pengelolaan;
  7. standar pembiayaan; dan
  8. standar penilaian pendidikan.

Di antara standar-standar tersebut, standar pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan merupakan standar terpenting yang harus djadikan acuan dalam perencanaan pengembangan sekolah. Untuk itu berikut diuraikan kententuan-ketentuan yang berkaitan dengan standar pengelolaan dan pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 49 sampai dengan pasal 58 PP nomor 19 tahun 2005

Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.” Berkaitan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah itu di tingkat satuan pendidikan, PP nomor 19/2005 tersebut menetapkan sejumlah standar pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan, pedoman pendidikan, rencana kerja, prinsip-prinsip dasar pengelolaan satuan pendidikan, pengawasan, pemantauan, supervisi, dan pelaporan. Secara ringkas standar-standar pengelolaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengelolaan satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Terkait dengan Pengambilan Keputusan, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi bidang-bidang pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan bidang non-akademik pengambilan keputusan dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala sekolah. Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Rencana kerja yang harus dibuat oleh satuan pendidikan meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar dan Menengah harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan mencakup pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Standar pengelolaan tersebut mengisyaratkan bahwa sejak saat ini sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), bersikap lebih terbuka dan akuntabel.

Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah pada gilirannya menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya. Setiap sekolah harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan dirinya, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu.

 

 

IV.            MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH

 

A.    Pengertian Perencanaan Pengembangan Sekolah

Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan pengendalian (controlling) merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Jika digambarkan dalam sebuah siklus, perencanaan merupakan langkah pertama dari keseluruhan proses manajemen tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula dari perencanaan. Daft (1988:100) menyatakan: “When planning is done well, the other management functions can be done well.”

Perencanaan pada intinya merupakan upaya penentuan kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti pendefinisian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputuan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana (plan) adalah hasil dari proses perencenaan yang berupa sebuah cetak biru (blueprint) mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam pengertian tersebut, tujuan dan alokasi sumber daya merupakan dua kata kunci dalam sebuah rencana. Tujuan (goal) dapat diartikan sebagai kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam organisasi, tujuan ini terdiri dari beberapa jenis dan tingkatan. Tujuan pada tingkat yang tertinggi disebut dengan tujuan strategis (strategic goal), kemudian berturut-turut di bawahnya dijabarkan menjadi tujuan taktis (tactical objective) kemudian tujuan operasional (operational objective). Tujuan strategis merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang, sedangkan tujuan taktis dan tujuan operasional adalah tujuan jangka pendek yang berupa sasaran-sasaran yang terukur.

Dalam SD/MI, tujuan strategis merupakan tujuan tertinggi yang akan dicapai pada tingkat sekolah. Tujuan ini bersifat umum dan biasanya tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan-tujuan taktis merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh bagian-bagian utama organisasi sekolah, misalnya bidang kurikulum, kesiswaan, atau kerja sama dengan masyarakat. Sedangkan tujuan operasional merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian-bagian yang secara struktur yang lebih rendah dari bagian-bagian utama sekolah tersebut. Tujuan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, misalnya, dapat dikategorikan sebagai tujuan operasional.

Masing-masing tingkatan tujuan tersebut terkait dengan proses perencanaan. Tujuan strategis merupakan tujuan yang harus dicapai pada tingkat rencana strategis (strategic plan). Tujuan taktis dan tujuan operasional masing-masing merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai pada rencana taktis (tactical plan) dan rencana operasional (operational plan).

Perlu dicatat bahwa semua sekolah, apapun bentuknya, berdiri atau didirikan atas dasar asumsi, keyakinan, sistem nilai dan mandat tertentu. Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan, dasar-dasar keberadaan ini disebut dengan premis lembaga atau premis sekolah. Permis-premis sekolah itu biasanya disajikan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan nilai-nilai fundamental organisasi. Visi dapat dipandang sebagai alasan atas keberadaan lembaga dan merupakan keadaan “ideal” yang hendak dicapai oleh lembaga; sedangkan misi adalah tujuan utama dan sasaran kinerja dari lembaga. Keduanya harus dirumuskan dalam kerangka filosofis, keyakinan dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh sekolah yang bersangkutan dan digunakan sebagai konteks pengembangan dan evaluasi atas strategi yang diinginkan.

Premis-premis tersebut harus menjadi titik-tolak dalam perencanaan. Tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana harus berada dalam kerangka premis-premis itu. Untuk memudahkan pemahaman, Gambar 2.1 mengilustrasikan hubungan antara premis organisasi, hierarki tujuan, dan bentuk rencana sebagaimana diuraikan di atas.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar

(Premis Sekolah)

Manajemen Puncak

(Tingkat Sekolah)

Tujuan Strategis

Rencana Strategis

Manajemen Menengah

(Bidang Kurikulum, Kesiswaan, dsb.)

Tujuan Taktis

Rencana Taktis

Manajemen Bawah

(Mapel, Individu Guru)

Tujuan Operasional

Rencana Operasional

Tujuan (hasil)

Rencana (alat)

Gambar 1.7 Hubungan antara Premis, Tujuan, dan Rencana

Perencanaan pengembangan sekolah (school development planning) merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana lainnya terletak pada tujuan. Sedangkan hierarki tujuan dan rencana sebagaimana telah diuraikan di atas juga berlaku dalam rencana pengembangan. Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengembangan merupakan hasil-hasil yang lebih baik dari apa yang selama ini telah di oleh sekolah. Rencana pengembangan sekolah disusun agar sekolah terus-menerus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, selain didasarkan pada visi dan misi sekolah, perencanaan pengembangan harus didasarkan atas pemahaman yang mendalam tentang keberadaan dan kondisi sekolah pada saat rencana pengembangan itu disusun. Pemahaman semacam ini dapat dilakukan melalui kajian dan telaah mendalam terhadap kondisi internal maupun lingkungan eksternal dimana sekolah itu berada.

 

a.       Model Perencanaan Pengembangan Sekolah

Standar nasional pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa proses perencanaan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan, yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Model perencanaan strategis (strategis planning) hingga saat ini dipandang sebagai proses perencanaan yang demikian itu. Dengan menerapkan pendekatan perencanaan strategis, diharapkan sekolah akan terdorong untuk melakukan perencanaan secara sistematis. Sekolah diharapkan akan menyediakan waktu untuk mentelaah dan menganalisis dirinya sendiri dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhannya untuk mendapatkan keunggulan terhadap yang lain, dan melakukan komunikasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar lingkungan lembaga selama berlangsungnya proses perencanaan. Di samping itu perencanaan strategis juga diharapkan akan mendorong sekolah untuk menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan strategis, secara terus-menerus memantau pelaksanaan rencana itu, dan secara teratur melakukan pengkajian dan perbaikan untuk menjaga agar perencanaan yang dibuat tetap relevan terhadap berbagai kondisi yang terus berkembang (Nickols dan Thirunamachandran, 2000).

Perencanaan strategis (strategic planning) merupakan bagian dari proses managemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi di masa depan (Nickols dan Thirunamachandran, 2000). Secara historis, perencanaan strategis bermula dari dunia militer. Perkembangan selanjutnya, perencanaan strategis diadopsi oleh dunia usaha pada tahun 1950-an dan berkembang pesat dan sangat populer pada tahun 1960 hingga 1970-an, dan berkembang kembali tahun 1990-an Mintzberg (1994) sebagai “process with particular benefits in particular contexts.”

Penerapan perencanaan strategis di dunia pendidikan baru berkembang sekitar satu dekade yang lalu. Saat mana lembaga-lembaga pendidikan dipaksa harus berhadapan dengan berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar lingkungan lembaga, dan dipaksa harus tanggap terhadap berbagai tantangan yang timbul seperti halnya menurunnya dukungan keuangan, pesatnya perkembangan teknologi, dan berubahnya struktur kependudukan, dan tertinggalnya program-program akademik. Sebagai dampak dari kondisi ini, sejumlah lembaga pendidikan kemudian menggunakan perencanaan strategis sebagai alat untuk “meraih manfaat dan perubahan strategis untuk menyesuaikan diri dengan pesatnya perubahan liungkungan (Rowley, Lujan, & Dolence, 1997).

 

b.      Menumbuhkan Budaya Pengembangan Berencana di Sekolah

Perencanaan pengembangan sekolah pada dasarnya merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, bukan merupakan kegiatan “sekali jadi”. Agar perencanaan pengembangan itu efektif dalam memampukan (enabling) sekolah untuk menghadapi tantangan ganda yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan pengelolaan perubahan, perencanaan pengembangan harus menjadi “modus operandi” normal bagi setiap sekolah. Bagi sekolah pada umumnya, perencanaan pengembangan yang sistematis akan memerlukan perubahan mendasar dari kondisi yang ada sekarang. Bab ini memaparkan inovasi tantangan yang harus diatasi dengan cermat untuk menjamin keberhasilan pengintegrasian perencanaan pengembangan ke dalam kehidupan sekolah, sehingga perencanaan akan menjadi budaya dalam manajemen sekolah.

Berdasarkan penelitian internasional terhadap perubahan pendidikan pada umumnya, penumbuhan budaya perencanaan pengembangan sekolah dibagi menjadi tiga tahap:

Ø Pemulaan (Inisiation): tahapan ini meliputi penetapan keputusan untuk memulai perencanaan pengembangan sekolah, menumbuhkan komitmen terhadap proses perencanaan, dan penyiapan partisipan.

Ø Pembiasaan (Familirialisation): tahap ini mencakup siklus awal dari perencanaan pengembangan sekolah, dimana masyarakat sekolah belajar bagaimana melaksanakan proses perencanaan pengembangan itu.

Ø Penyatuan (Embedding): tahap ini terjadi ketika perencanaan pengembangan sekolah telah menjadi bagian pola kehidupan sekolah sehari-hari dalam melaksanakan segala sesuatu.

 

1)      . Tahap Pemulaan (Inisiation)

Secara formal semua pengelola sekolah bertanggung jawab atas inisiatif perencanaan pengembangan sekolah untuk menjamin bahwa keputusan untuk menyusun rencana pengembangan sekolah benar-benar terlaksana dan terwujud. Akan tetapi, pada praktiknya, inisiatif itu pada umumnya diambil oleh kepala sekolah atau komite sekolah.

Apabila diinginkan keberhasilan dalam inovasi sekolah, pengembangan komitmen guru terhadap inovasi itu menjadi hal yang esensial. Mereka harus benar-benar memahami hal-hal pokok berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana perencanaan pengembangan sekolah dilakukan. Guru-guru harus disadarkan tentang peran yang harus mereka ambil dalam proses perencanaan dan manfaat apa yang dapat mereka peroleh dari proses itu. Pemahaman mereka harus difokuskan pada keterkaitan antara proses dengan isu-isu yang penting bagi guru pada umumnya, sehingga relevansi proses perencanaan dan kebutuhan sekolah dapat disampaikan dengan jelas. Penjelasan serupa juga harus dilakukan kepada semua mitra kerja yang ada di lingkungan sekolah agar proses perencanaan pengembangan sekolah memperoleh dukungan dari mereka.

Kegiatan-kegiatan berikut merupakan cara-cara yang dapat membantu warga sekolah untuk mempersiapkan partisipasinya dalam proses perencanaan pengem­bang­an sekolah.

  1. Membaca berbagai panduan, buku-buku pegangan dan laporan-laporan hasil penelitian mengenai perencanaan pengembangan sekolah.
  2. Mencari saran-saran, masukan dan dukungan dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap pendidikan yang ada di sekitar sekolah.
  3. Menghadiri seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang relevan dengan perencanaan pengembangan sekolah.
  4. Menghubungi sekolah-sekolah lain yang dipandang lebih maju dibidang perencanaan pengembangan sekolah untuk menggali dan belajar dari pengalaman yang mereka miliki.
  5. Mengundang pembicara dari luar untuk menyajikan paparan tentang perencanaan pengembangan sekolah di hadapan guru, pengelola sekolah, komite sekolah, dan orang tua, baik secara bersama-sama atau terpisah.
  6. Mengundang tokoh-tokoh kunci di lingkungan sekolah untuk memaparkan pentingnya perencanaan pengembangan sekolah dan mendorong partisipasi semua pihak.
  7. Memanfaatkan fasilitator dari luar untuk membantu memulai dan mengimple­men­tasi­kan perencanaan pengembangan sekolah.
  8. Keluaran yang dicapai dari tahap pemulaan meliputi:
ü  Telah dibuatnya keputusan untuk mengawali (mengintroduksi) perencanaan pengembangan sekolah.
ü  Semua guru memiliki pemahaman yang benar mengenai perencanaan pengembangan sekolah dan memiliki komitmen terhadap proses itu.
ü  Semua mitra sekolah telah diberi penjelasan pada tahap awal proses tersebut.
ü  Terpilihnya fasilitator untuk membantu melaksanakan proses tersebut.

2)       Tahap Pembiasaan (Familirialisation)

Pada tahap pembiasaan, biasanya merupakan langkah pertama dari siklus perencanaan pengembangan sekolah secara utuh, masyarakat sekolah berada dalam proses belajar dari pengalaman bagaimana melaksanakan proses perencanaan tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tumbuh berdasarkan pengalaman dan struktur kolaborasi yang berkembang. Hasil dari tahapan ini adalah terkonsolidasikannya dan menguatnya komitmen terhadap proses perencanaan.

Selama berlangsungnya tahap ini, fasilitator yang terampil, koordinasi yang cermat, dan dukungan yang cukup dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya pelatihan dalam jabatan, akan sangat membantu keberhasilan proses perencanaan. Perhatian khusus harus diberikan agar timbul penguatan yang positif di kalangan guru.

a.      Penyatuan (Embedding)

Tahap penyatuan terjadi ketika perencanaan pengembangan telah menjadi bagian dari cara-cara yang biasa dilakukan sekolah dalam melaksanakan segala sesuatu. Tatanan manajemen sekolah telah berkembang menjadi pendukung yang baik terhadap pengembangan maupun pemeliharaan sekolah yang bersangkutan, dan menjadi bagian dari pola prilaku yang berterima (acceptable) bagi semua pihak. Terdapat begitu luas ragam penggunaan rencana tindakan oleh guru. Dalam hal ini rencana pengembangan sekolah harus berfungsi sebagai kerangka acuan bagi perencanaan-perencanaan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh guru secara individual, unit-unit yang ada sekolah, tim-tim lintas kurikulum, dan dampaknya akan tampak pada praktik-praktik pembelajaran dalam kelas. Seluruh proses tersebut pada saat itu telah menjadi “cara kita melakukan segala sesuatu di sekolah ini” atau “the way we do things around here.”

b.      Langkah-Langkah Perencanaan Pengembangan Sekolah

Terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk diadopsi untuk menyusun rencana Pengembangan Sekolah. Dalam bahan Bintek ini hanya diberikan satu contoh struktur rencana pengembangan sekolah. Namun demikian, bukan berarti langkah-langkah yang diberikan di sini merupakan yang paling efektif bagi semua SD/MI, masing-masing SD/MI memiliki kebebasan untuk mengembangkan sendiri struktur rencana pengembangan yang dipandang paling sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Proses perencanaan pengembangan sekolah yang dimaksud setidak-tidaknya harus mencakup lanngkah-langkah sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Menyusun

Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah

Merumuskan:

Visi

Misi

Tujuan

Telaah Diri

(Self Review)

Memilih

Prioritas dan Strategi Pengembangan

Menyusun:

Program

Pengembangan

Menyusun

Rencana Operasional Tahunan

 

Gambar 1.8 Proses Perencanaan Pengembangan Sekolah

 

 

 

 V.            VISI, MISI, DAN TUJUAN

 

A.    Pengertian dan Ruang Lingkup Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, misi dan tujuan merupakan titik sentral dalam siklus Perencanaan Pengembangan Sekolah. Ketiganya mensarikan apa yang menjadi dasar keberadaan sekolah dan apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Oleh karena itu, ketiganya menjadi kerangka acuan dari semua operasi dalam siklus perencanaan dan berfungsi sebagai (1) konteks saat melakukan telaah, (2) arah dari rancangan dan implementasi, dan (3) tolok ukur dalam proses telaah.

Visi sekolah merupakan representasi masa depan yang diinginkan mengenai sebuah sekolah. Visi mensarikan prinsip-prinsip umum dan bersifat aspirasional. Rumusan visi sekolah hendaknya mencakup:

  1. Sosok lembaga macam apa yang diinginkan di masa depan,
  2. Yustifikasi sosial atas keberadaan sekolah yang diwujudkan dalam isu-isu pendidikan apa yang harus ditangani oleh sekolah atau masalah-masalah pendidikan mana yang akan diatasi oleh sekolah,
  3. Apa yang harus diakui, diantisipasi, dan dijawab oleh sekolah berkaitan dengan kebutuhan dan masalah-masalah tersebut,
  4. Siapa stakeholder utama sekolah ini, bagaimana sekolah merespon kebutuhan para stakeholder itu, dan bagaimana sekolah mengetahui keinginan yang mereka harapkan dari sekolah, dan
  5. Apa yang membuat sekolah tersebut unik atau berbeda dengan yang lain, dan karena itu, apa yang membuat sekolah ini memiliki keunggulan kompetitif.

Misi sekolah merepresentasikan raison d’etre atau alasan mendasar mengapa sebuah sekolah didirikan. Rumusan misi mencakup pesan-pesan pokok tentang (1) tujuan asal-muasal (original purpose) didirikannya sekolah, (2) nilai-nilai yang dianut dan melandasi pendirian dan operasionalisasi sekolah, dan (3) alasan mengapa sekolah itu harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Tujuan strategis sekolah merupakan pernyataan umum tentang tujuan pendidikan di sekolah itu. Tujuan-tujuan itu harus berkait dengan usaha mendorong perkembangan semua siswa baik secara intelektual, fisikal, sosial, personal, spiritual, moral, kinestetikal, maupun estetikal. Tujuan sekolah harus memberikan fokus yang jelas bagi sekolah. Tujuan sekolah harus dirumuskan dalam kerangka visi dan misi sekolah. Aspirasi semua stakeholder harus terwadahi dalam konteks yang lebih luas dari rumusan visi dan misi sekolah.

Selain ketentuan yang bersifat umum tersebut visi, misi, dan tujuan strategis sekolah harus juga dirumuskan dalam kerangka visi, misi, dan tujuan pendidikan baik pada skala nasional, regional (propinsi) maupun, daerah (kabupaten/kota).

 

1.             Mengapa Sekolah Perlu Merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan?

Di era perubahan sekarang ini, pengembangan rumusan visi, misi dan tujuan sebuah sekolah merepresentasikan kesiapan dan kemauan sekolah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan untuk mengelola perubahan dengan cara-cara yang positif dalam kaitannya dengan visinya. Rumusan misi sekolah merupakan dasar bagi kebijakan dan praktik-praktik yang berlangsung di sekolah. Tidak diragukan lagi bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang membimbing kehidupan sekolah memiliki implikasi yang penting bagi semua pilihan dan keputusan yang harus dibuat dalam pengembangan rencana sekolah.

Maksud dirumuskannya visi dan misi sekolah adalah:

  1. Untuk memberikan arah yang jelas bagi usaha-usaha yang dilakukan sekolah;
  2. Untuk mengilhami masyarakat sekolah dengan sebuah tujuan yang bersifat umum;
  3. Untuk memberikan kerangka yang bagi penentuan kebijakan dan prioritas;
  4. Untuk membangun pusat acuan (reference point) yang digunakan sekolah dalam mengtelaah keberhasilan kegiatan-kegiatannya.

Visi dan misi sekolah tidak dapat dipindah tangankan dengan mudah dari satu pihak ke pihak yang lain. Keduanya harus dikembangkan dan diklarifikasi melalui sebuah proses refleksi bersama atas nilai-nilai, keyakinan, dan aspirasi dari warga sekolah. Visi dan misi harus mencerminkan usaha sekolah untuk memadukan nilai-nilai yang sering saling bertentangan di kalangan warga sekolah. Kesadaran atas nilai-nilai personal di kalangan warga sekolah merupakan hal yang sangat penting. Sekolah akan dapat mengakomodasi sejumlah nilai asalkan terdapat nilai-nilai yang didukukung oleh setiap individu warga sekolah. Nilai-nilai, apakah disadari atau tidak, merupakan inti dari tindakan yang kita lakukan. Waktu yang diluangkan khusu untuk mengeksplorasi nilai-nilai individual dan nilai-nilai kolektif kita sendiri merupakan waktu yang sangat berharga dan kelak akan berpengaruh terhaap segala sesuatu yang kita kerjakan di sekolah.

2.             Kapan Visi, Misi, dan Tujuan Dirumuskan?

Proses Perencanaan Pengembangan Sekolah sering bermula dengan hal pokok tersebut, yakni perumusan visi, misi, dan tujuan. Namun demikian, ada sekolah yang merasa lebih terbantu untuk memulai perencanaan dengan mentelaah (review) dan dengan mendalami pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan, melakukan klarifikasi melalui partisipasi dalam proses perencanaan, dan melalui refleksi terhadap faktor-faktor kontekstual yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang kelak berpengaruh terhadap pembentukan masa depan sekolah.

Apabila keputusan yang diambil adalah menunda penyiapan perumusan resmi visi, misi, dan tujuan hingga dicapainya proses perencanaan pada tahap lebih lanjut, sangat dianjurkan agar sedari awal dilakukan identifikasi terhadap nilai-nilai bersama yang mendasari telaah dan mengusahakan pengembangan. Klarifikasi dan elaborasi terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut dijadikan bagian integral dari proses perencanaan.

 

3.             Perumusan Visi

Visi merupakan gambaran positif kemana kita akan menuju di masa yang akan datang. Sistem pendidikan nasional, misalnya, memiliki visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” Untuk mencapai visi ini, kita harus mengerahkan semua daya dan upaya yang untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang kita hadapi.

Rumusan visi harus spesifik dengan agenda yang jelas dan kuat, sesuatu yang bermakna untuk dicapai. Rumusan visi harus sederhana, mudah dipahami, lengkap dan menjadi milik semua pihak terkait, dan menjadi penentu arah yang kita tuju. Visi harus bersifat jangka panjang. Agar memudahkan kita untuk mengingatnya, kita sering merumuskan visi dalam bentuk yang pendek berupa sebuah frasa yang mudah ditangkap.

Pertanyaan mendasar yang harus dikemukakan ketika merumuskan visi sekolah adalah: Sosok sekolah seperti apa yang saya inginkan pada lima atau sepuluh tahun yang akan datang?

Untuk menjawab pertanyaan ini harus memanfaatkan pengatahuan tentang kondisi sekolah yang ada saat ini untuk menentukan apa yang mungkin dicapai pada kurun waktu lima atau sepuluh tahun mendatang. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan melalui curah pendapat (brainstorming) yang melibatkan guru, staf sekolah, orang tua, dan komite sekolah. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengemukakan dua atau tiga kata kunci yang mengambarkan sosok sekolah yang diinginkan pada lima atau sepuluh tahun yang akan datang. Catat semua kata-kata kunci yang mengemuka.

Langkah berikutnya adalah mengelompok-kelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Sekolah yang berhasil biasanya memiliki karakteristik yang dapat dikelompokkan menjadi lima kategori: hasil pendidikan, proses pendidikan, dan citra sekolah dimasyarakat. Contoh visi SD dapat dirumuskan sebagai berikut:“SDN Kesatrian I Kecamatan Pringgondani Kabupaten Amarta

menjadi sekolah yang terunggul bertaraf internasional menjelang tahun 2015”

Rumusan visi memberikan arah kemana sekolah akan dikembangkan dalam ruang lingkup yang luas. Pada contoh tersebut, makna kata terunggul dan bertaraf internasional harus disepakati oleh semua pihak terkait.

Bagi sekolah yang telah memiliki rumusan visi, langkah awal yang mungkin dilakukan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah adalah melakukan telaah terhadap rumusan visi yang ada untuk menentukan relevansi dan validitas dengan kondisi terkini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam telaah ini antara lain:

1.      Aspek-aspek mana dari rumusan visi yang ada masih relevan?

2.      Dalam kaitannya dengan kebutuhan akan perubahan masyarakat yang berlangsung saat ini, apa yang perlu duperbarui, ditambahkan, atau dihilangkan dari rumusan visi tersebut?

3.      Bagaimana visi tersebut dapat dipertahankan dalam masyarakat sekolah?

4.      Sejauh mana kebijakan dan dokumentasi sekolah menceminkan visi tersebut?

5.      Sejauh mana kurikulum merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi sekolah?

6.      Sejauh mana manajemen sekolah merefleksikan nilai-nilai dan keyakinan yang dinyatakan dalam rumusan visi?

7.      Sejauhmana hubungan di lingkungan internal sekolah dan antara berbagai pihak di kalangan warga sekolah merefleksikan rumusan visi tersebut?

8.      Sejauhmana rumusan visi merefleksikan kebutuhan sebuah masyarakat multi-kultural yang kompleks?

Telaah tersebut dapat dilakukan melalui survei sederhana dangan meminta warga sekolah untuk memberikan tanggapan atas rumusan visi sekolah yang telah ada. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan terdahulu dapat menjadi titik tolak untuk mengeksplorasi persepsi warga sekolah terhadap rumusan visi yang ada dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perubahan dan pengembangan.

 

4.      Merumuskan Misi Sekolah

Misi merupakan pernyataan tentang bagaimana kita memberikan layanan kepada peserta didik dan mencapai visi yang telah dirumuskan. Misi bukan merupakan jabaran dari visi, akan tetapi misi merupakan “cara” untuk mencapai visi. Merumuskan misi sekolah berarti merumuskan pernyataan tentang bagaimana kita akan melaksanakan pendidikan dan bagaimana kita akan mencapai visi. Kita dapat melakukan hal ini hanya jika kita mampu memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, kita juga harus menerapkan berbagai pendekatan dan strategi yang tepat. Selanjutnya kita juga harus secara intensif memastikan bahwa filosofi dan nilai-nilai yang kita anut menjadi pijakan dan acuan dalam tindakan atau budaya yang ingin kita terapkan dalam menjalankan roda sekolah.

Rumusan misi sekolah harus memenuhi indikator-indikator berikut:

1.      Tugas utama sekolah (apa yang dikerjakan oleh sekolah)

2.      Siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, stake holder lainnya (siapa yang dilayani oleh sekolah)

3.      Kebutuhan khusus peserta didik yang dipenuhi oleh sekolah (menunjukkan keunikan dan mengapa hal itu dibutuhkan)

4.      Strategi umum yang digunakan (bagaimana proses pendidikan yang diselenggerakan akan mencapai keunggulan yang diinginkan)

5.      Filosofi dan nilai-nilai (budaya yang diinginkan, mengapa kita melakukan sesuatu dengan cara ini)

Contoh rumusan misi: SDN Kesatrian I Kecamatan Pringgondani Kabupaten Amarta menyelenggarakan pendidikan dasar yang bertaraf internasional yang menjamin semua siswa mencapai prestasi terbaik dalam bidang akademik dan non-akademik melalui pendidikan yang membelajarkan dan pengelolaan yang strategis”

 

5. Merumuskan Tujuan .

Telah dikemukakan hierarki tujuan yang meliputi tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Tujuan yang maksud pada bagian ini adalah tujuan pada tingkat strategis, yakni tujuan yang dirumuskan untuk dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Sesuai dengan sifatnya, tujuan strategis merupakan pernyataan umum tentang arah kemana kelak organisasi akan menuju di masa depan.

Tujuan strategis dapat dibedakan menjadi delapan tipe. Sekolah dapat menggabungkan dua atau lebih dari tipe-tipe tujuan itu sesuai dengan rumusan visi dan misinya serta nilai-nilai dasar yang dianut.

  1. Pangsa Pasar Pendidikan: Tujuan yang mengindikasikan dimana posisi yang diinginkan sekolah di masa depan relatif terhadap sekolah lain yang sejenis terkait dengan keberterimaan lulusan oleh sekolah pada jenjang berikutnya dan juga kualitas dan kuantitas calon siswa yang berminat menjadi siswa di sekolah tersebut.
  2. Inovasi Pendidikan: Tujuan yang mengindikasikan komitmen pihak pengelola sekolah terhadap pengembangan layanan pendidikan baru dan pendekatan, strategi, atau metode baru dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Produktivitas Pendidikan: Tujuan yang mengarah pada level efisiensi, produktivitas dan kualitas pendidikan.
  4. Sumberdaya fisik dan keuangan: Tujuan yang berkaitan dengan penggunaan, perolehan, dan pemeliharaan sumber-sumber investasi dan keuangan.
  5. Keuntungan: Tujuan yang memfokus pada tingkat keuntungan dan indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja keuangan sekolah.
  6. Kinerja dan Pengembangan Manajemen: Tujuan yang menekankan pada tingkat produktivitas dan pertumbuhan manajemen.
  7. Kinerja dan Sikap Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Tujuan yang berkaitan dengan tingkat produktivitas dan prilaku positif yang diharapkan dari kalangan staf sekolah.
  8. Tanggung Jawab Sosial: Tujuan yang mengindikasikan tanggung jawab sosial sekolah terhadap para pihak yang berkepentingan di luar sekolah dan masyarakat.

Agar tujuan benar-benar efektif dan cukup punya peluang untuk dicapai, maka rumusan tujuan harus memenuhi sejumlah kriteria keefektifan. Kriteria keefektifan tujuan dapat dilihat dari karakteristik tujuan itu sendiri dan prilaku dalam proses tujuan itu dirumuskan. Dari segi karakteristiknya, sebuah tujuan yang efektif harus memenuhi lima kriteria: spesifik dan terukur, mencakup dimensi-dimensi kunci, realistis namun menantang, terbatasi oleh kurun waktu tertentu, dan terkait dengan imbalan atau ganjaran. Dari segi prilaku dalam proses perumusannya, sebuah tujuan akan efektif apabila mampu membangun kerjasama diantara bagian-bagian yang ada dalam organisasi sekolah dan adanya partisipasi dari semua warga sekolah untuk mengadopsi dan mengimplementasi tersebut. Uraian berikut memaparkan secara rinci kriteria keefektifan tujuan tersebut. Untuk memudahkan kita mengingat, tujuh kriteria tujuan yang efektif tersebut dapat diringkas menjadi lima kriteria yang disingkat SMART. Kelima kriteria itu meliputi: spesifik (specific), dapat dikelola pencapaiannya (manageable), disepakati (agreed upon) oleh semua warga sekolah, didukung sumber daya yang memadai (resources supported), dan terdapat batasan waktu (time-bound).

 

  1. VI.          TELAAH DIRI

 

Tujuan telaah diri adalah untuk memampukan (enabling) warga sekolah: (1) mendefinisikan kondisi dari sekolah saat ini; (2) menganalisis kondisi saat ini dalam kaitannya dengan bagaimana dan seperti apa sekolah kelak diinginkan di masa depan; dan (3) mengidentifikasi perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Telaah diri dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Uraian berikut ini menyajikan garis-garis besar sejumlah pendekatan yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi yang beragam.

 

A.    Merencanakan Telaah Diri

1.             Pastikan bahwa telaah difokuskan pada isu-isu yang berkembang, bukan pada pribadi-pribadi

Anggota staf yang tidak terbiasa dengan proses telaah diri yang sistematis dapat merasa tidak nyaman. Pengakuan terhadap adanya sensitifitas semacam itu dan pengarahan berbagai bentuk ekspresi atas dasar kesadaran membuka diri merupakan hal yang penting. Dengan demikian, perlu ditekankan sejak awal bahwa fokus telaah adalah pada isu yang berkembang, bukan pada pribadi-pribadi, dan pembahasan mengenai keterbatasan yang ada di sekolah saat ini hendaknya dilakukan secara santun dan dalam niatan untuk membangun.

2.      Pastikan bahwa proses telaah diri memiliki orientasi positif

Dalam rangka memperkuat moral, manfaatkan peluang yang ada untuk membangkitkan kesadaran mengenai kekuatan sekolah dan untuk mengakui prestasi yang dicapai sekolah. Jika fokusnya terletak pada bagaimana membuat sekolah yang baik menjadi lebih baik, telaah tersebut dapat berupa pemberian energi pengalaman.

3.             Arahkan ruang lingkup telaah diri pada kondisi sekolah secara utuh

Perlu diingat bahwa telaah diri bukan merupakan akhir dari segalanya akan tetapi merupakan alat untuk memperjelas jalan ke masa depan, jalan menuju masa depan yang lebih baik. Keefektifan telaah diri diukur dari apa yang terjadi berikutnya. Dengan demikian, ruang lingkup Telaah diri harus memadai dalam memampukan warga sekolah untuk membentuk asesmen yang realistis terhadap kebutuhan dan peluang sekolah sebagai dasar perencanaan yang akan dilakukan. Namun demikian, telaah diri hendaknya tidak terlalu luas sehingga menguras energi warga sekolah secara berlebihan, yang dapat berakibat pada tidak adanya daya untuk bertindak yang mengarah pada pencapaian dampaknya.

Akan sangat membantu apabila kita berfikir bahwa sekolah merupakan sebuah mekanisme yang terdiri dari ratusan bagian yang sama-sama bergerak. Mekanisme itu memerlukan pemeliharaan secara teratur untuk menjamin kesinambungan kinerja yang optimal. Mekanisme itu memerlukan bongkar-pasang secara periodik yang dapat mencakup pemasangan bagian-bagian baru dalam rangka membuatnya mampu memenuhi standar-standar baru. Akan tetapi apabila Anda memisah-misahkannya untuk mengetahui apa yang membuatnya muncul, telaah diri dengan sendirinya akan terhenti. Dan semakin lengkap telaah tersebut dipisah-pisahkan, semakin sulit untuk memulainya lagi.

Atau, sekolah dapat diibaratkan sebagai organisme hidup yang rumit. Untuk menjamin kesehatannya agar selalu optimal, sekolah memerlukan asupan gizi dan pemeliharaan secara terus-menerus. Apabila dikehendaki agar kegiatan dan dinamikanya terus jaga, sekolah memerlukan perlakukan periodik untuk mencegah terjadinya luka dan sakit. Jika Anda memecah-belah sekolah untuk memahami struktur dan prosesnya, berarti Anda membunuhnya.

 

B.            Langkah-Langkah Telaah Diri: Model Analisis Strategis Komprehensif

Dalam model ini, telaah bercakupan luas dilakukan dan pandangan-pandangan stakholder digali sebelum keputusan mengenai prioritas pengembangan sekolah dibuat. Proses Telaah ini meliputi:

  1. Pengumpulan data tentang semua faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap pengembangan sekolah.
  2. Pengintegrasian data kedalam pandangan strategis sekolah
  3. Identifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan.
  4. Prioritisasi dan pemilihan opsi-opsi pengembangan

Model ini dapat disajikan dalam bentuk Gambar 1.1.

 

 

Gambar 1.9 Model Analisis Strategis Komprehensif

 

Pengumpulan Data Yang Berkaitan Dengan Faktor-Faktor Kunci

  1. 1.             Jenis Data

Sekolah membutuhkan data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor berikut.

  1. a.             Tujuan, provisi, dan kinerja sekolah saat sekarang

1)             Situasi Sekolah: Fakta dan yang diinginkan

2)             Pandangan stakeholder terhadap situasi tersebut: persepsi dan opini

  1. b.            Faktor konteks yang mendorong perubahan dan pengembangan

1)             Keinginan dan harapan dari siswa dan orang tua (kondisi sekarang dan potensi);

2)             Keinginan dan harapan staf;

3)             Kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah;

4)             Faktor-faktor lokal yang mempengaruhi populasi jumlah siswa, seperti: Pertumbuhan penduduk, Transportasi, Keberadaan sekolah lain, dan Reputasi sekolah di masyarakat;

5)             Tren perkembangan pendidikan, ekonomi, dan sosial.

  1. 2.             Teknik Pengumpulan Data
    1. a.             Data mengenai tujuan, provisi, dan kinerja sekolah saat ini.

1)             Data tentang Situasi Sekolah terkini dapat dikumpulkan melalui:

a)             Menghimpun dan mengorganisasikan informasi faktual yang telah tersedia, seperti rekaman kehadiran, tingkat putus sekolah, rekaman kedisiplinan, hasil-hasil ujian, skor ujian, kurikulum, pola-pola mata pelajaran, tujuan, kebijakan dan praktik, profil staf, profil siswa, hasil-hasil telaah dan pengawasan dari pihak eksternal yang sedang berlaku.

b)             Mengadakan survei pada aspek-aspek praktis mengenai informasi-informasi yang kurang tersedia dengan memadai, seperti gaya mengajar guru, metode pemberian pekerjaan rumah, penggunaan TIK atau perlengkapan audio-visual. Instrument survei yang dapat digunakan dapat meliputi: Kuesioner, Rekaman observasi, Log, atau Wawancara.

2)             Data-data tentang pandangan stakeholders terhadap provisi dan kinerja sekolah saat sekarang. Data ini dapat dikumpulkan melalui survey untuk menentukan pandangan stakeholder (guru, orang tua, masyarakat) terhadap bidang-bidang pokok dalam kehidupan sekolah. Instrument yang dapat digunakan antara lain:

a)             Kuesioner (pertanyaan jawaban terbuka)

b)             Kuesioner (pertanyaan jawaban tertutup)

c)             Wawancara terstruktur.

Untuk memastikan keefektifan pengumpulan data tentang pandangan stakholder sebaiknya digunakan daftar centang atau kuesioner dengan pertanyaan jawaban terbuka untuk mengidentifikasi bidang-bidang umum yang menjadi perhatian mereka. Dari hasil ini kemudian dikembangkan kuesioner rinci yang memfokus secara langsung pada masing-masing bidang itu.

  1. b.            Data mengenai faktor-faktor kontektual yang dapat mendorong perubahan dan pengembangan

1)             Data tentang keinginan dan harapan siswa, orang tua, dan staf dapat dikumpulkan dengan cara:

a)             Pengumpulan dan pengorganisasian balikan dari rapat orang tua dan guru, pendekatan individual terhadap orang tua atau siswa, himpunan orang tua, organisasi siswa, rapat staf, pendekatan individual terhadap guru atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian.

b)             Survei untuk menggali keinginan, preferensi, dan harapan. Survei ini dapat dilakukan bersamaan dengan survei mengenai situasi sekolah terkini. Instrumen survei dapat berupa kuesioner atau wawancara.

2)             Data tentang kebijakan dan peraturan pemerintah dapat dikumpulkan melalui:

a)             Pelacakan sistematis (systematic scanning) terhadap dokumen-dokumen pemerintah pusat dan daerah yang beredar, berita-berita pada media masa, dan internet (website).

b)             Perekaman sistematis (systematic recording) tentang hal-hal yang berimplikasi pada sekolah dengan mengunakan format-format yang memudahkan pencarian kembali maupun untuk keperluan analisis.

Akan sangat membantu apabila tugas-tugas ini dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab khusus untuk itu secara berkesinambungan.

3)             Data faktor-faktor lokal dapat dikumpulkan dengan cara:

a)             Mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi-informasi faktual yang telah tersedia, seperti statistik perkembangan penduduk di wilayah sekitar sekolah, jumlah sekolah setingkat di bawahnya, atau informasi mengenai rancana pembangunan daerah, transportasi, dan berbagai layanan yang diberikan oleh sekolah lain. Media masa lokal akan sangat membantu.

b)             Mengadakan penelitian mengenai penyebaran lulusan sekolah setingkat di bawahnya untuk melanjutnya ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah yang bersangktuan, preferensi orang tua yang memilih sekolah lain, atau reputasi sekolah pada semua lapisan masyarakat. Instrumen-instrumen survei yang dapat digunakan untuk pengumpulan informasi itu dapat berupa Kuesioner atau Pedoman Wawancara

c)             Pelacakan sistematis sambil jalan terhadap sumber-sumber informasi lokal.

Akan sangat membantu apabila tugas-tugas ini dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab khusus untuk itu secara berkesinambungan.

4)             Data tentang perkembangan nasional maupun global berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan sosial dapat dikumpulkan melalui:

a)             Pelacakan sistematis (systematic scanning) terhadap kecenderungan perkembangan itu.

b)             Perekaman sistematis (systematic recording) tentang hal-hal yang berimplikasi pada sekolah dengan menggunakan format-format yang dirancang khusus agar memudahkan pencarian kembali maupun untuk dianalisis.

c)             Akan sangat membantu apabila tugas-tugas ini dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab khusus untuk itu secara berkesinambungan.

 

Mengintegrasikan Data Kedalam Sudut Pandang Strategis Sekolah 

Akumulasi data dapat menjadi landasan perencanaan yang efektif hanya apabila data-data itu dihimpun menjadi satu dalam bentuk yang koheren terkait dengan situasi sekolah. Oleh karena itu sekolah perlu melakukan pentelaahan berkaitan dengan:

  1. Kekuatan internal yang menjadi soko guru pengembangan sekolah;
  2. Kelemahan-kelemahan internal yang harus diatasi;
  3. Peluang pengembangan yang terdapat pada faktor-faktor latar/lingkungan
  4. Ancaman atau hambatan yang terdapat pada faktor-faktor latar/lingkungan

Telaah tersebut biasa disebut dengan analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat), yang disingkat SWOT Analysis. sekolah tersebut (Lembar Kerja Telaah Sekolah A.1 Ver. 7 pada Lampiran) merupakan instrumen yang bermanfaat untuk menata data dalam bentuk yang bermakna dan untuk mengintegrasikannya kedalam pandangan strategis sekolah.

 

 

Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Pengembangan

Hasil analisis SWOT yang tuntas akan memampukan sekolah untuk mengiden­tifi­kasi kebutuhan dan peluang pengembangan dalam cakupan yang luas. Hasil-hasil yang tercantum dalam analisis SWOT harus dikaji untuk memastikan bahwa hasil-hasil analisis itu mencakup perubahan atau pengembang­an yang harus diakomodasi oleh sekolah selama proses perencanaan.

VII.            PEMILIHAN PRIORITAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

 

A.    Pemilihan Prioritisasi

Ruang lingkup kebutuhan dan peluang pengembangan ada kalanya melebihi kapasitas sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya penentuan prioritas.

  1. Perubahan dan pengembangan yang dipilih pertama-tama harus dicatat, oleh karena sekolah tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya, pengimple­men­tasian perubahan itu akan mengurangi sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan yang lain.
  2. Kebutuhan dan peluang pengembangan yang lain harus disusun prioritasnya berdasarkan:

a)            Kepentingannya:

  • Relevansinya terhadap misi, visi, dan tujuan strategis sekolah.
  • Pentingnya pengembangan sekolah dalam kaitannya dengan semua faktor konteks.

b)            Keterlaksanaan (Fisibilitas):

  • Kemampuan sekolah yang ada sekarang untuk memberikan dukungan sumber daya manusia, keahlian, energi, waktu dan dana untuk mewujudkannya.

c)             Akseptabilitas:

  • Komitmen sekolah saat sekarang untuk mewujudkannya.

         

 

Teknik Penentuan Prioritas

Sebagai awal dari proses penentuan prioritas, semua pihak yang terlibat harus melakukan refleksi terhadap visi, misi,dan tujuan serta hasil analisis SWOT. Selanjutnya, para pihak itu harus mengikuti prosedur seleksi. Saran-saran berikut ini barangkali dapat membantu dalam proses penentuan pendekatan penetapan prioritas tersebut.

  1. Refleksi Individual, Diskusi Kelompok, Diskusi Pleno
  2. Dotmokrasi
  3. Jaringan/Grafik
  4. Nyata/Ideal

Dalam penentuan prioritas dan seleksi program, sekolah perlu mempertim­bang­kan hal-hal umum sebagai berikut.

  1. Jangan melakukan hal yang terlalu banyak sekaligus.
  2. Buatlah keseimbangan yang tepat antara pemeliharaan dan pengem­bang­an (maintenance and development)
  3. Buatlah keseimbangan yang tepat antara proyek pengembangan berskala besar dan berskala kecil.
  4. Buatlah keseimbangan yang tepat antara hal-hal yang wajib dan yang bersifat pilihan (the unavoidable and the discretionary)
  5. Perhatikan aspek-aspek yang merupakan akar maupun cabang-cabangnya
  6. Perhatikan hubungan antar prioritas
  7. Jangan hindari hal-hal yang tidak diharapkan
  8. Sebelum melalukan finalisasi pilihan, pertimbangkan keterpaduan pilihan-pilihan itu dalam gambaran yang lebih besar

 

B.     Merancang Strategi

 

  1. 1.             Pengertian Strategi

Hasil dari tahapan telaah diri adalah serangkaian keputusan tentang prioritas pe­ngem­bang­an sekolah selama kurun waktu siklus perencanaan yang disusun. Prio­ritas-prioritas itu dapat dinyatakan sebagai tujuan strategis. Keputusan tidak akan berdampak apapun jika tidak diwujudkan dalam tindakan yang bersifat strategis.

Strategi adalah “suatu pertimbangan dan pemikiran yang logis, analitis serta konseptualisasi hal-hal penting atau prioritas (baik dalam jangka panjang, pendek maupun mendesak), yang dijadikan acuan untuk menetapkan langkah-langkah, tindakan, dan cara-cara (taktik) ataupun kiat (jurus-jurus) yang harus dilakukan secara terpadu demi terlaksananya kegiatan operasional dan penunjang dalam menghadapi tantangan yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan ataupun sasaran-sasaran dan hasil (output) yang harus dicapai serta kebijaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi paling baik didefinisikan sebagai ”melakukan hal yang benar” sementara taktik adalah “melakukan segalanya dengan benar”. Strategi yang baik datang dari cara berfikir yang benar. Dalam mengembangkan strategi, dua pertanyaan mendasar harus dijawab, yaitu:

  1. Apa yang harus dilakukan?
  2. Bagaimana melakukannya?

Daft (1988) mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang berupa penentuan alokasi sumber daya dan kegiatan untuk bergelut dengan lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Pada level tertinggi dalam sebuah struktur organisasi, tingkat sekolah misalnya, strategi yang digunakan disebut dengan grand strategy. Strategi ini diartikan sebagai rencana umum mengenai tindakan utama malalui mana sebuah organisasi berniat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya.

 

  1. 2.             Macam-Macam Strategi

Terdapat berbagai opsi strategi yang dapat dipilih oleh sekolah dalam rangka mencapai tujuan strategisnya. Beberapa tipologi strategi tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut.

  1. a.             Kategorisasi Grant Strategy

         Grant strategy dibedakan menjadi tiga kategori: pertumbuhan, stabilitas, dan penghematan atau retrenchment.

         Pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth dapat didorong dari dalam dengan cara meningkatkan investasi dalam bentuk peningkatan kesempatan akses masyarakat atau meningkatkan diversifikasi layanan pendidikan atau meningkatkan standar kualitas layanan di atas standar yang berlaku umum, standar nasional misalnya.

         Stabilitas. Stabilitas, kadang-kadang disebut strategi berhenti sesaat (pause strategy), berarti bahwa sekolah ingin tetap berada pada kondisinya sekarang atau tumbuh perlahan-lahan dan tetap terkendali. Ketika sebuah sekolah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan berhasil mencapai puncak visi yang diinginkan, sekolah itu biasanya memfokuskan diri pada strategi stabilitas untuk mengintegrasikan semua unit yang ada agar tetap berada pada kondisi puncak itu dengan terus meningkatkan efisiensi.

         Penghematan. Penghematan berarti bahwa sekolah melakukan pengurangan layanan pendidikan dengan mempersempit jenis program pendidikan yang diberikan. Cara ini dapat dilakukan dengan menghentikan sejumlah program kurikuler yang bersifat pengayaan atau menghentikan sejumlah kegiatan ekstra kurikuler tidak diminati siswa atau mengurangi jumlah siswa yang diterima. Hal ini tentu akan berdampak pada pengurangan sumber daya yang diinvestasikan, baik SDM maupun sumberdaya lainnya.

  1. b.            Tipologi Strategi Adaptif dari Miles dan Snow

Terdapat empat tipologi organisasi yang digunakan dasar dalam mengelompokkan strategi pengembangan oleh Miles dan Snow, yaitu prospector, defendor, analyzer, dan reactor. Hubungan antara masing-masing tipologi ini dengan strategi, kondisi lingkungan eksternal, dan karakteristik organisasi dirangkum pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10 Tipologi Strategi Adaptif Menurut Miles dan Snow

 

Tipologi Organisasi Strategi Lingkungan Karakteristik Organisasi
Prospector Inovasi,

Mencari Peluang Pasar Baru,

Tumbuh

Ambil Resiko

Dinamis

Tumbuh

Kreatif

Inovatif

Fleksible

Desentralisasi

Defendor Melindungi teritorialnya

Penghematan

Mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki

Stabil Kontrol ketat

Sentralisasi

Efisiensi produksi

Overhead rendah

Analyser Mempertahankan pasar yang ada disertai inovasi sekedarnya Perubahan tingkat menengah Kontrol dan fleksibilitas ketat

Produksi yang efisien

Kreativitas

Reactor Tidak memiliki strategi yang jelas

Bereaksi terhadap kondisi-kondisi spesifik

Mengambang, mengalir mengikuti arus

Kondisi apapun Pendekatan organisasional tidak jelas

Bergantung pada kebutuhan sesaat

 

  1. c.             Strategi Kompetitif dari Porter

Michael E. Porter meneliti sejumlah strategi pada organisasi bisnis dan menganjurkan tiga strategi yang efektif pada tingkat manajemen menengah: diferensiasi (differebtiation), kepemimpinan berbiaya (cost leadreship), dan fokus.

         Diferensiasi. Strategi ini mencakup usaha-usaha untuk membuat semua proses dan hasil pendidikan berbeda dengan sekolah yang lain. Sekolah dapat memanfaatkan promosi, program-program pendidikan yang unik, standar kualitas yang lebih unggul, piranti teknologi yang khusus sehingga dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bersifat khas, unik dan memiliki keunggulan kompetitif. Tentu saja keunikan dan kekhasan itu harus tetap pada kerangka visi, misi, tujuan, dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional, regional, lokal, maupun sekolah itu sendiri.

         Kepemimpinan Pembiayaan (Cost Leadership). Dengan strategi ini berarti sekolah sacara agresif menggunakan sumber daya yang efisien, berusaha mengurangi anggaran, dan memperketat pengendalian anggaran agar pelaksanaan pendidikan lebih efisien dibandingkan lembaga lain yang sejenis.

         Fokus. Dalam strategi ini, sekolah berkonsentrasi pada kebutuhan masyarakat tertentu atau pada program-program khusus yang dijadikan unggulan. Sebuah sekolah yang melayani khusus siswa-siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, misalnya, dapat menggunakan strategi ini dengan memberikan layanan pendidikan khusus kepada mereka yang berkemampuan dan berkemauan memperoleh pendidikan di luar negeri. Kurikulum, pendekatan pendidikan, dan sumber daya pendukung yang digunakan disesuaikan dengan usaha pembiasaan siswa untuk belajar di luar negeri. Konsentrasi pada satu program keahlian khusus untuk memenuhi standar kompetensi industri tertentu di sebuah SMK merupakan contoh lain dari penggunakan strategi terfokus ini.

 

  1. d.            Strategi Berbasis Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah metode untuk menguji strategi-strategi yang potensial yang dikembangkan atas dasar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Melalui pengombinasian masing-masing unsur dan data yang luas yang telah trekumpul sebagai hasil analisis dapat berfungsi sebagai pemicu diskusi dan perbaikan strategi yang selama ini telah digunakan atau mengembangkan strategi-strategi baru. Matrik SWOT dapat membantu pengembangan strategi dengan menggunakan alat SWOT Analysis ini.

Matrik SWOT pada dasarnya merupakan daftar dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta kombinasi dari Strengths (S) dan Opportunities (O), Strengths (S) dan Threats (T), Weaknesses (W) dan Opportunities (O), Weaknesses (W) dan Threats (T). Terdapat empat pilihan strategi dalam matrik SWOT: competition, mobilization, investment/divestemen, dan damage control.

1)             Strategi competition diterapkan apabila sekolah berada dalam posisi yang kuat dan banyak peluang yang teridentifikasi (S-O). Strategi ini merupakan pemanfaatan peluang berdasarkan kekuatan yang dimiliki.

2)             Strategi mobilization dipilih apabila organisasi memiliki kekuatan yang cukup, tetapi diluar sana banyak ancaman yang harus dihadapi (S-T). Dengan kata lain, organisasi harus menanggulangi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang ada.

3)             Strategi investment/divestment diambil apabila organisasi dalam kondisi yang lemah akan tetapi banyak peluang yang tersedia (W-O). Dengan strategi ini organisasi memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kekuatannya.

4)             Strategi damage control dipakai apabila organsasi berada pada kondisi lemah dan harus banyak menghadapi ancaman (W-T). Dengan strategi ini organisasi harus menekan kelemahan dan ancaman secara bersama-sama.

Format matrik SWOT dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11 Matrik SWOT

 

  OPPORTUNITIES

1. …………….….………

2. ……………………….

3. ………………..………

4. ………………..………

THREATS

1. …………………..…..

2. …………………..…..

3. …………………..…..

4. …………………..…..

STRENGTH

1. ………………………

2. ………………………

3. ………………………

4. ………………………

SO

Competition

ST

Mobilization

WEAKNESS

1. ………………………

2. ………………………

3. ………………………

4. ………………………

WO

Investment/Divestmen

WT

Damage control

 

  1. e.             Matriks MacMillan

Kisi-kisi strategi ini, yang dikembangkan oleh Dr. Ian Macmillan, dirancang khusus untuk membantu organisasi nir-laba, seperti sekolah, untuk merumuskan strategi organisasi. Terdapat tiga asumsi yang menjadi dasar pendekatan ini: (1) kebutuhan sumber daya pada dasarnya bersifat kompetitif dan semua organisasi yang ingin bertahan hidup harus menyadari dinamika itu; (2) oleh karena sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas, maka tidak ada ruang untuk duplikasi layanan jasa kepada satu konstituen karena hal ini dipandang sebagai pemborosan dan tidak efisien; (3) layanan jasa yang berkualitas rendah atau biasa-biasa saja dan diberikan kepada kahlayak luas kurang disukai dibandingkan dengan jasa berkualitas tinggi dan diberikan kepada khalayak khusus.

Asumsi-asumsi ini memberi implikasi yang sulit dan menyakitkan bagi kebanyakan sekolah. Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan penghentian program-program tertentu untuk meningkatkan jasa dan kompetensi utama, memberikan program-program dan khalayak sasaran yang lebih efisien dan efektif, atau berkompetisi secara agresif melalui program-program yang tingkat efesiensi dan efektifitasnya rendah. Matrik MacMillan menguji empat dimensi program yang dapat membantu penempatan dalam kisi-kisi strategi tersebut dan mengindikasikan strategi yang dapat dipilih.

1)             Kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan

Program-program sekolah yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan, tidak dapat sekolah mampu didukung oleh pengetahuan dan keterampilan organisasi, tidak memampukan sekolah untuk melakukan penggunaan sumber daya bersama, dan/atau tidak memampukan sekolah untuk melakukan koordinasi kegiatan lintas program sebaiknya dikurangi.

2)             Posisi Kompetitif

Posisi kompetitif mengacu pada sejauh mana sekolah memiliki kekuatan dan potensi yang lebih kuat untuk mendanai program dan memberikan layanan berbasis klien dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya.

 

3)             Kemenarikan Program

Kemenarikan program dilihat dari kompleksitasnya terkait dengan pengelolaan porgram itu sendiri. Program-program dengan penolakan yang rendah dari klien, mengalami pertumbuhan layanan berbasis klien, mudah keluar dari hambatan yang dihadapi, dan didukung sumber daya keuangan yang stabil merupakan program yang sederhana dan “mudah dikelola.” Level kemenarikan program juga mencakup perespektif ekonomi atau telaah terhadap peluang investasi sekarang dan masa yang akan datang.

4)             Cakupan Alternatif

Cakupan alternatif adalah banyaknya organisasi lain yang berusaha untuk memberikan atau ingin berhasil melaksanakan program yang sama di wilayah yang sama dan kepada konstituen yang sama pula.

Matrik MacMillan (Tabel 5.1) terdiri dari sepuluh sel untuk menempatkan program-program yang telah ditelaah atas dasar empat dimensi tersebut. Masing-masing sel digunakan untuk menetapkan strategi yang mengarahkan langkah ke depan dari program-program yang tercantum dalam sel itu.

 

Tabel 6.3 Matrik MacMillan

  Kemenarikan Program Tinggi:
Program “Mudah”
Kemenarikan Program Rendah:
Program “Sulit”
    Cakupan Alternatif Tinggi Cakupan Alternatif Rendah Cakupan Alternatif Tinggi Cakupan Alternatif Rendah
Kesesuaian dengan Visi, Misi, & Tujuan

Baik

Posisi Kompeti-tif Kuat 1. Kompetisi Agresif (Aggressive competition) 2. Pertumbuhan Agresif (Aggressive growth) 5. Meniru pesaing yang terbaik

(Build up the best competitor)

6. “Soul of the Agency
Posisi Kompeti-tif Lemah 3. Divestasi Agresif (aggressive divestment) 4. Membangun Kekuatan atau berhenti (build up strength or get out) 7. Divestasi dengan Teratur (orderly disvestment) 8. “Bantuan dari Luar” (Foreign Aid) atau Kerja Sama
Kesesuai-an dengan Visi, Misi, & Tjuan

Rendah

  9. Divestasi Agresif (aggressive divestment) 10. Divestasi Dengan Teratur (orderly disvestment)


VIII.            PROGRAM PENGEMBANGAN

 

A.    Pengertian dan Prinsip-Prinsip Program Pengembangan

Program pengembangan merupakan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Program pengembangan bersifat jangka panjang (5-10 tahun). Program pengembangan merupakan bagian dari proses perencanaan strategis. Pada saat penyusunan program pengembangan, perencana harus telah menuntaskan tugas-tugas: perumusan atau telaah ulang visi, misi, dan tujuan serta analisis strategis yang meliputi telaah diri, analisis SWOT, penetapan prioritas dan strategi. Program pengembangan secara khusus mencakup pembuatan keputusan tentang siapa yang akan mengerjakan apa dan kapan dan dengan langkah-langkah bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Rancangan dan implementasi program pengembangan bergantung pada sifat dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Masalah utama yang sering muncul saat proses perencanaan sampai pada tahap penyusunan program pengembangan ini antara lain pihak perencana telah mengalami kelelahan setelah menyelesaikan tahap-tahap perencanaan sebelumnya. Penyusunan program pengembangan terasa lebih rumit dan membosankan dibandingkan tahap-tahap perencanaan strategis sebelumnya yang terkesan lebih besifat kreatif. Oleh karena itu, penyusunan program pengembangan sering terabaikan, dan membiarkan hasil-hasil yang diperoleh pada tahap-tahap sebelumnya lebih sebagai “khayalan”, pernyataan-pernyataan filosofis yang tidak bermanfaat dan tidak membumi pada realitas kegiatan sekolah sehari-hari. Langkah-langkah penting yang telah dilakukan dalam perencanaan strategis itu menjadi sama sekali tidak berguna.

Program pengembangan merupakan rencana yang harus disusun oleh setiap unit atau individu yang ada dalam struktur organisasi sekolah. Masalah yang sering ditemukan dalam penyusunan program pengembangan adalah kesulitan dalam memadukan rencana yang dibuat oleh masing-masing unit tersebut baik dari sisi substansial maupun format dan tata-tulis. Oleh karena itu sejak awal, harus terdapat kesepahaman di kalangan unit-unit itu bahwa:

  1. Sasaran dan kegiatan masing-masing program pengembangan harus mengacu pada pengembangan menyeluruh pada tingkat sekolah yang menggambarkan bagaimana masing-masing tujuan strategis akan dicapai.
  2. Masing-masing unit harus memiliki kegiatan yang memberi kontribusi terhadap program pengembangan sekolah.
  3. Masing-masing program pengembangan, secara bersama-sama, harus menunjukkan bagaimana kesemuanya akan mengarah pada implementasi program pengembangan sekolah secara keseluruhan.
  4. Masing-masing program pengembangan dari unit-unit harus menunjukkan hubungannya dengan program pengembangan sekolah secara keseluruhan baik dengan program pengembangan yang lain maupun dengan program pengembangan di tingkat manajemen puncak sekolah

Tujuan dari tahapan merancang program pengembangan ini adalah untuk memampukan masyarakat sekolah menyusun rencana bagaimana menterjemahkan keputusan-keputusan strategis kedalam tindakan. Tahapan penyusunan program pengembangan meliputi:

  1. Perencanaan Program: membangun program pengembanganan yang rinci yang menentukan apa yang sesungguhnya akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan.
  2. Menuliskan Program: merancang struktur program pengembangan yang bersifat menyeluruh serta menyusun draft dan mengkompilasikan semua bagian-bagiannya.

 

B.     Struktur Program Pengembangan

Penyusunan program pengembangan merupakan proses yang memampukan sekolah untuk: (1) mengidentifikasi secara tepat apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal-hal yang terkait dengan masing-masing prioritas, (2) merencanakan dan mendokumentasikan sejumlah tindakan untuk mencapainya, dan (3) melakukan monitoring dan evaluasi agar praktik-praktik tersebut dapat diperbaiki seiring dengan berkembangnya pengalaman.

Sebuah program pengembangan harus difokuskan pada prioritas tertentu. Dalam kaitannya dengan prioritas ini, program pengembangan mencakup:

  1. Sasaran
: apa yang akan dicapai
  1. Kegiatan
: jenis dan tahap-tahap pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu.
  1. Sumber Daya
: sumber daya manusia, finansial, organisasi, fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam implementasi.
  1. Pendelegasian
: siapa mengerjakan
  1. Kerangka-waktu (Time-frames):
: kapan pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan; batas waktu tugas harus diselesaikan
  1. Kriteria Keberhasilan:
: hasil yang akan menjadi indikator bahwa rencana tersebut sedang atau telah mencapai sasaran yang diinginkan.
  1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Selain terkait dengan pemahaman terhadap persoalan substansial, para penyusun program pengembangan juga harus menyepakati hal-hal yang terkait dengan format dan struktur penulisan. Hal ini sangat penting karena pertimbangan utama dalam merancang dan menulis program pengembangan sekolah adalah bahwa rencana itu harus menjadi dokumen resmi sekolah. Dengan demikian program pengembangan sekolah harus mudah dibaca, mudah diikuti, dan ditata sedemikian rupa sehingga butir-butir isinya mudah dilacak dan ditemukan. Untuk menjamin konsistensi gaya dan tata letak, atau kesesuaian antara bagian-bagian yang berbeda, akan sangat bermanfaat apabila sedini mungkin disepakati tipe dokumentasi yang akan digunakan. Format berikut ini dapat digunanakan untuk membantu menyusun program pengembangan.

 

IX.        PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. Pengertian

 

Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Komponen Renstra

 

Rencana strategic mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistic dengan mengantisipasi perkembangan masa depan (Inpres No. 7 Tahun 1999).

 

  1. Visi

Adalah gambaran masa depan tentang wujud organisasi yang realistic dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun).

Ciri kalimatnya :

 

      Menjadi ……………………… yang …………………

Atau

To be …………………………………………………..

 

Tujuan Penetapan Visi :

  • Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
  • Memberikan arah dan focus strategi yang jelas.
  • Menjadi perekat dan menyatu berbagai gagasan strategic.
  • Memiliki orientasi terhadap masa depan.
  • Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
  • Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
  • Memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya.

 

Kriteria Visi :

  • Bukan fakta tetapi justru gambaran ideal (impian) masa depan yang ingin diwujudkan.
  • Dapat mengilhami, mengarahkan, dan mendorong anggota organisasi dalam berkinerja yang berkualitas.
  • Dinyatakan dalam satu kalimat.
  • Menggambarkan kondisi ideal, keunikan, dan keunggulan lembaga.

 

Contoh Visi.

  • Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Pemerintahan melalui Pengawasan yang Profesional (BPKP).
  • Menjadi Lembaga Profesional dalam Meningkatkan Daya Saing SDM Nasional melalui Diklat Jarak Jauh dan Program Jaminan Mutu Pnedidikan lainnya. (PPPG Tertulis).

 

Penyusunan Visi

Visi harus merupakan visi bersama anggota organisasi/lembaga. Oleh karena itu visi harus :

  • Disusun oleh semua unsure organisasi.
  • Terus menerus disosialisasikan ke seluruh anggota/warga.

 

Skenario Perumusan Visi Sekolah.

  1. Jelaskan pengertian visi dan berikan contaoh-contahnya.
  2. Bagikan 1 lembar kertas kosong dan 1 batang pensil kepada masing-masing peserta.
  3. Minta masing-masing peserta menuliskan visi sekolah menurut penilaian masing-masing. Beri waktu selama 20 menit.
  4. Minta semua peserta menuliskan visi sekolah hasil renungan masing-masing di papan tulis, beri nomor 1 – 12 (untuk SD) atau 1 – 15 (untuk SMP dan SMA) untuk masing-masing visi yang dibuat peserta.
  5. Minta semua peserta membaca dan mempelajari semua visi yang ada di papan tulis.
  6. Tugaskan peserta satu persatu memilih 3 visi yang menurut mereka paling sesuai dan menantang dengan memberikan tanda Tally (1) di belakang kalimat visi yang dipilih.
  7. Hitunglah hasil pemilihan dan sisakan 3 visi dengan angka tertinggi.
  8. Hapus visi lain yang tidak terpilih.
  9. Minta 3 orang peserta yang mewakili masing-masing kelompok untuk membuat akhir visi sekolah dengan mengkombinsasikan ketiga visi dengan angka tertinggi tadi.
  10. Sementara ketiga perwakilan menyusun rumusan akhir visi sekolah, peserta lain dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing :

Kelompok A : Manajemen

Kelompok B : KBM.

Kelompok C : SDM.

Kelompok D : Fasilitas Lingkungan Hidup.

Catatan :

Pembagian kelompok sesuai dengan pembagian y.ng disepakati

  1. Tugaskan masing-masing kelompok merumuskan 3 (tga)     tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan komponen. Rumusan harus dalam satu kalimat tuntas dan dituliskan dalam selembar kertas.

Catatan :

Seluruhnya ada 4 X 3 = 12 kegiatan.

  1. Bila tim perumus visi selesai merumuskan visi, minta perwakilan dari tim perumus menuliskan visi sekolah hasil rumusan mereka. Minta peserta untuk memberikan saran bagi penyempurnaan kalimat visi tersebut selama 10 menit.

Catatan :

Jaga jangan sampai ada yang mendominir dan mengubah rumusan secara total.

 

  1. Misi

Misi adalah tindakan atau program yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi guna mencapai visi.

 

Rumusan Misi

 

                ( + )                  Kriteria                Aspek

Me ……………kan   …………………  (………….) ………

 

Contoh Misi

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada pelanggan.

2. Mengutamakan keandalan produk.

 

            Skenario Penyusunan Misi

  1. Peserta diminta kemabli ke 4 kelompok. Minta tim perumus visi bergabung sesuai pembagian kelompok yang telah dirancang pembina.

Catatan :

Untuk kegiatan ini akan ditetapkan 4 misi masing-masing untuk bidang :

  • Manajemen.
  • KBM.
  • SDM.
  • Fasilitas Lingkungan Hidup.
  1. Minta masing-masing kelompok selama 10 menit menyelesaikan rumusan 3 (tiga) kegiatan yangtelah disusun ketika tim perumus visi sedang menyelesaikan tugasnya.
  2. Tugaskan juru bicara kelompok masing-masing menyajikan hasil kerja masing-masing kelompok. Minta kelompok lain menanggapi.

Catatan :

Arahkan agar pembahasan terfokus kepada :

  • Apakah rumusan tersebut mendukung pencapaian visi.
  • Apakah realitas.
  • Apakah menantang.
  • Adakah kalimat yang perlu diperbaiki.
  1. Setelah semua hasil kelompok ditanggapi, tugaskan masing-masing kelompok menyusun satu rumusan misi dari 3 rumusan sebelumnya (beri waktu 20 menit).
  2. Perwakilan kelompok masing-masing manuliskan rumusan akhir misi sekolah sehingga diperoleh 4 rumusan misi tersebut yang “final”.

Catatan :

  • Hindari debat kusir.
  • Jangan ada yang mendominir pembicaraan.

 

3. Merumuskan Moto Sekolah

 

Pengertian Moto :

Moto atau slogan adalah kata atau kalimat yang mewarnai dan menjiwai semua tindakan serta membangkitkan semangat menggunakannya. Jadi di dalam moto terkandung system nilai atau tekad dari yang membuat dan menggunakannya. Dengan kata lain moto juga menggambarkan semangat dan cirri khas lembaga atau organisai.

 

Contoh moto :

Honda                         : The power of dream.

Polytron                      : The winning team.

Tempo             : Enak dibaca dan perlu.

IAI                              : We are not the first but the best.

 

Skenario Perumusan Moto Sekolah

  1. Minta semua peserta menuliskan satu moto untuk sekolahnya.
  2. Satu persatu menuliskan moto yang dibuat di papan tulis.
  3. Minta semua peserta satu persatu memilih 3 moto (memberikan tanda tally) yang dinilainya paling sesuai dengan :
    • Ciri khas sekolah.
    • Visi dan misi sekolah.
    • Budaya dan system nilai masyarakat sekitar.
    • Tantangan lingkungan dan perkembangan eksternal (misal globalisasi, IPTEK,Otda, dll).
  4. Hitunglah jumlah pemilih untuk masing-masing moto.
  5. Sisakan 3 (tiga) moto yang paling banyak dipilih peserta.
  6. Minta semua peserta memilih 2 (dua) dari tiga moto yang tersisa.

 

Moto sekolah tersebut adalah moto yang mendapat skor tertinggi

 

C. Tujuan

  • Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.
  • Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
  • Tujuan akan mengarahjan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan untuk merealisasikan misi.

 

Contoh Tujuan :

  • Meningkatnya organisasi dan manajemen sekolah yang baik.
  • Menigkatnya pelayanan prima kepada masyarakat dengan biaya yang wajar.
  • Meningkatnya akuntabilitas sekolah.
  • Meningkatnya kualitas pengedalian sekolah.

 

D. Sasaran

  • Penjabaran tujuan.
  • Penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan (target terukur).
  • Jangka waktu sasaran dapat tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

 

Contoh Sasaran :

  • Meningkatnya kualitas SDM.
  • Meningkatnya standar pelayanan masyarakat.
  • Berkurangnya komplain dari orang tua siswa.
  • Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pembelajaran.

 

E. Strategi

Suatu pertimbangan dan pemikiran yang logis, analitis, serta konseptual mengenai hal-hal penting atau prioritas, yang dijadikan acuan untuk menetapkan langkah-langkah, tindakan, dan cara-cara ataupun kiat-kiat yang harus dilakukan secara terpadu untuk terlaksananya kegiatan operasional dan penunjang dalam menghadapi tantangan yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan ataupun sasaran, hasil (out put) yang harus dicapai serta kebijaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

 

 

 

F. Kebijakan

Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Contoh Kebijakan :

Kebijakan dalam bidang kurikulum :

  • Mengembangkan kurikulum berdasarkan kompetensi.
  • Mengembangkan bahan ajar berdasarkan kompetensi.

 

 

H. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh organisasi untuk merealisasikan program kerja oprasional. Kriteria yang digunakan dalam merumuskan suatu kegiatan adalah SMART, yaitu :

  • Spesifik, menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan.
  • Measureble, harus terukur dan dapat dipastikan waktu dan tingkat pencapaiannya.
  • Aggressive but attainable, kegiatan harus dijadikan standar keberhasilan dalam waktu satu tahun sehingga harus cukup menantang namun masih dalam tingkat keberhasilan.
  • Result oriented, kegiatan harus menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai dalam periode satu tahun.
  • Time-bound, kegiatan harus dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif pendek dari beberapa minggu sampai beberapa bulan (tidak lebih dari satu tahun)

OUTLINE RENCANA STRATEGIS

 

BAB I             PENDAHULUAN

  1. Rasional
  2. Tujuan dan Manfaat.

BAB II                        VISI DAN MISI

  1. Visi.
  2. Misi

BAB III          LINGKUNGAN STRATEGIS.

  1. Lingkungan Internal
  2. Lingkungan eksternal.
  3. Faktor Penentu Keberhasilan.

BAB IV            TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

  1. Tujuan.
  2. Sasaran.
  3. Strategi (Kebijakan, Program, dan Kegiatan).

BAB V                        RENCANA KINERJA OPERASIONAL

1.Rencana Strategis lima tahun.

2.Rencana Kerja Tahunan.

3.Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

BAB VI          PENUTUP

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Arismunandar. 2007. Rencana Strategis Sekolah. Makalah disajikan pada Pendidikan dan pelatihan Kemitaraan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta, Juli 2007.

Brodjonegoro, S.S. (2003). Higher Education Long Term Strategy 2003-2010. Directorat General of Higher Education, Ministry of National Education Republic of Indonesia.

Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Canavan, N. & Monahan, L. (2000). School Culture and Ethos: Releasing the Potential. A resource pack to enable schools to access articulate and apply ethos values. Dublin: Marino Institute of Education.

Collins U. (1996). Developing a School Plan: A Step by Step Approach. Dublin: Marino Institute of Education.

Colman H.& Waddington D. (1996). Synergy. Australia: Catholic Education Office. Daft, Richard L. (1988). Management. Chicago: The Dryden Press.

Directorat General of Higher Education. (2003). Technological and Professional Skills Development Sector Project (TPSDP) Batch III: Guidelines for Sub-Project Proposal Submission. Jakarta: Directorat General of Higher Education, Ministery of National Education.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2006). Panduan Penyusunan Proposal Program Hibah Kompetisi. Jakarta: Ditjen Dikti, Depdikas.

Duke, Daniel L. & Canady, Robert L. (1991). School Policy. New York: MacGraw-Hill, Inc.

Dwyer, B. 1986. Catholic Schools at the Crossroads. Victoria: Dove Communications.

Furlong, C. & Monahan L. 2000. School Culture and Ethos. Dublin: Marino Institute of Education.

Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. (1991). School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers.

Government of Ireland. (1999). School Development Planning – An Introduction for Second Level Schools. Dublin: Department of Education & Science.

Hargreaves, A. & Hopkins, D. The Empowered School: the Management and Practice of Developmental Planning. London: Cassell, 1991.

Hargreaves, D. and Hopkins, D. (1993). School Effectiveness, School Improvement and Development Planning, in Margaret Preedy (ed.) Managing the Effective School, London: Paul Chapman Publishing.

Hope A., Timmel S. (1999). Training for Transformation. London: The Intermediate Technology Group.

Kavanagh, A. (1993). Secondary Education in Ireland: Aspects of Changing Paradigm. Tullow: Patrician Brothers Generalate.

Lerner, A.L. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education. Northridge. California: College of Business Administration and Economics, California State University.

Lyddon, J. W. (1999). Strategic Planning In Smaller Nonprofit Organizations: A Practical Guide for the Process. Michigan: W.K. Kellogg Foundation Youth Initiative Partnerships (in Website: http://www.wmich.edu/ nonprofit/Resource/index.html)

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York, NY: The Free Press.

Mohrman, S.A., and Wohlstetter, P. (Ed.). (1994). School Based Management: Organizing High Performance. San Francisco: Jossey-Bass Publisher

Morrison, James L., Renfro, William L., and Boucher, Wayne I. 1984. Futures Research And The Strategic Planning Process: Implications for Higher Education. ASHE-ERIC Higher Education Research Reports

Nickols, K. and Thirunamachandran, R. (2000). Strategic Planning in Higher Education: A Guide for Heads of Institutions, Senior Managers and Members of Governing Bodies. In Website: www.hefce.ac.uk.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departeman Pendidikan Nasional.

Prayogo, Joko. 2007. Rencana Strategis. Makalah disajikan pada Pendidikan dan pelatihan Kemitaraan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta, Juli 2007.

Rowley, D. J., Lujan, H. D., & Dolence, M.G. (1997). Strategic Change in Colleges and Unviversities. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

School Development Planning Initiative. (1999). School Development Planning: Draft Guidelines for Second Level Schools. Dublin: SDPI,

Tuohy, D. (1997). School Leadership and Strategic Planning. Dublin: A.S.T.I

Umaedi. (1999). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah, Depdiknas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.

Artikel : Membangun Karakter melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kawan, jika saya ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk menentukan kesuksesan dan keberhasilan seseorang? Maka, jawabnya adalah saat masih usia dini. Benarkah? Baiklah akan saya bagikan sebuah fakta yang telah banyak diteliti oleh para peneliti dunia.

Pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80 persen. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak (golden age).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli Perkembangan dan Perilaku Anak dari Amerika bernama Brazelton menyebutkan bahwa pengalaman anak pada bulan dan tahun pertama kehidupannya sangat menentukan apakah anak ini akan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan apakah ia akan menunjukkan semangat tinggi untuk belajar dan berhasil dalam pekerjaannya.

Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua hendaknya memanfaatkan masa emas anak untuk memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak. Sehingga anak bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya di masa mendatang. Kita sebagai orang tua kadang tidak sadar, sikap kita pada anak justru akan menjatuhkan si anak. Misalnya, dengan memukul, memberikan pressure yang pada akhirnya menjadikan anak bersikap negatif, rendah diri atau minder, penakut dan tidak berani mengambil resiko, yang pada akhirnya karakter-karakter tersebut akan dibawanya sampai ia dewasa. Ketika dewasa karakter semacam itu akan menjadi penghambat baginya dalam meraih dan mewujudkan keinginannya. Misalnya, tidak bisa menjadi seorang public speaker gara-gara ia minder atau malu. Tidak berani mengambil peluang tertentu karena ia tidak mau mengambil resiko dan takut gagal. Padahal, jika dia bersikap positif maka resiko bisa diubah sebagai tantangan untuk meraih keberhasilan. Anda setuju kan?

 

Banyak yang mengatakan keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa jenius otak kita. Semakin kita jenius maka semakin sukses. Semakin kita meraih predikat juara kelas berturut-turut, maka semakin sukseslah kita. Benarkah demikian? Eit tunggu dulu!

Saya sendiri kurang setuju dengan anggapan tersebut. Fakta membuktikan, banyak orang sukses justru tidak mendapatkan prestasi gemilang di sekolahnya, mereka tidak mendapatkan juara kelas atau menduduki posisi teratas di sekolahnya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otak kita saja. Namun kesuksesan ternyata lebih dominan ditentukan oleh kecakapan membangung hubungan emosional  kita dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Selain itu, yang tidak boleh ditinggalkan adalah hubungan spiritual kita dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Tahukah anda bahwa kecakapan membangun hubungan dengan tiga pilar (diri sendiri, sosial, dan Tuhan) tersebut merupakan karakter-karakter yang dimiliki orang-orang sukses. Dan, saya beritahukan pada anda bahwa karakter tidak sepenuhnya bawaan sejak lahir. Karakter semacam itu bisa dibentuk. Wow, Benarkah? Saya katakan Benar! Dan pada saat anak berusia dini-lah terbentuk karakter-karakter itu. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa usia dini adalah masa perkembangan karakter fisik, mental dan spiritual anak mulai terbentuk. Pada usia dini inilah, karakter anak akan terbentuk dari hasil belajar dan menyerap dari perilaku kita sebagai orang tua dan dari lingkungan sekitarnya. Pada usia ini perkembang mental berlangsung sangat cepat. Pada usia itu pula anak menjadi sangat sensitif dan peka mempelajari dan berlatih sesuatu yang dilihatnya, dirasakannya dan didengarkannya dari lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan yang positif akan membentuk karakter yang positif dan sukses.

 

Lalu, bagaimana cara membangun karakter anak sejak usia dini?

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan dengan Tuhan YME (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara anak memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif akan berimbas pada perlakuan yang negatif dan pemahaman yang positif akan memperlakukan dunianya dengan positif. Untuk itu, Tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini, salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya dengan begitu mereka lebih mampu untuk bereksplorasi dengan sendirinya, tidak menekannya baik secara langsung atau secara halus, dan seterusnya. Biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ingat pilihan terhadap lingkungan sangat menentukan pembentukan karakter anak. Seperti kata pepatah bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi, bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis. Seperti itulah, lingkungan baik dan sehat akan menumbuhkan karakter sehat dan baik, begitu pula sebaliknya. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan spiritual dengan Tuhan YME terbangun melalui pelaksanaan dan penghayatan ibadah ritual yang terimplementasi pada kehidupan sosial.

Nah, sekarang kita memahami mengapa membangun pendidikan karakter anak sejak usia dini itu penting. Usia dini adalah usia emas, maka manfaatkan usia emas itu sebaik-baiknya.

 

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

EDISI KETIGA

Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa

Indonesia makin luas ke berbagai bidang kehidupan, bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu

pengetahuan. Peluang itu makin nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa Negara

(UUD 1945, Pasal 36) yang menepatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta bahasa dalam pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi. Untuk itulah, diprlukan pengembangan peristilahan bahasa Indonesia da-lam berbagai bidang ilmu, terutama untuk kepentingan pendidikan anak-anak bangsa.

Kekayaan peristilahan suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan peradaban bangsa

pemilik bahasa itu karena kosakata, termasuk istilah, merupakan sarana pengungkap ilmu dan

teknologi serta seni. Sejalan dengn perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

Indonesia dari waktu ke waktu, perkembangan kosakata/istilah trus menunjukkan kemajuan. Ke-majuan itu makin dipacu ketika kerja sama pengembangan bahasa kebangsaan bersama Malaysia

diarahkan pada pengembangan peristilahan. Dalam upaya member panduan dalam pengem-bangan peristilahan itulah disusun  Pedoman Umum Pembentukan Istilah  yang pertama terbit

tahun 1975. Setelah digunakan sekitar 14 tahun, pedoman itu disempurnakan kembali dan diter-bitkan sebagai edisi kedua dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

0389/0/1988 tanggal 11 Agustus 1988. Di dalam prakata Pedoman Umum Pembentukan Istilah

edisi pertama berdasarkan pada Lembaran UNESCO: ISO/TC 32, International Organization for

Standardization, Draft ISO Recommendation, No. 781, Vocabulary of Terminology. Dalam edisi

ini perlu dikemukakan bahwa yang menangani peristilahan internasional bukan ISO/TC 32,

melainkan ISO/TC 37.

Perubahan tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, telah mengubah pola pikir dan

perilaku  masyarakat.   Seluruh  sendi kehidupan  masyarakat   mengalami   perubahan,  terutama

mengarah pada persiapan memasuki tatanan baru tersebut. Penggunaan bahasa asing, terutama

bahasa   Inggris,   memasuki   berbagai   sendi   kehidupan,   terutama   dalam   perkembangan   ilmu

pengetahuan  dan teknologi. Perubahan itu mewarnai perkembangan  kosakata/istilah  bahasa

3

Indonesia. Kosakata/istilah bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia bersama masuknya

ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan kebudayaan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai perubahan itu perlu ditampung dalam proses pengalihan kosakata, khususnya istilah

bahasa asing, ke dalam  bahasa Indonesia. Untuk itu, pedoman pembentukan istilah yang tela

digunakan selama 30 tahun perlu ditinjau kembali agar menampung berbagai perubahan tersebut.

Dalam merealisasikan peninjauan kembali oedoman tersebut, pihak Indonesia mem-bentuk tim yang terdiri atas Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Prof. Dr. Mien A. Rifai, dan Drs.

Fairul Zabadi (sekretaris) dengan penanggung jawab Dr. Dendy Sugono (Kepala Pusat Bahasa)

yang bertugas menyiapkan bahan penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang

dipaparkan dalam siding ke-15 Pakar Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

(Mabbim) yang diselenggarakan tanggal 10—14 September di Denpasar. Ihwal peninjauan

kembali pedoman tersebut dibahas dalam Sidang ke-41 Mabbim yang diadakn di Makassar pada

tanggal 13—15 Maret 2002 dan pihak Mabbim Indonesia diberi kepercayaan untuk melakukan

revisi pedoman tersebut. atas dasar itu, pihak Indonesia melanjutkan pembahasan hasil revisi

pedoman tersebut dalam rapat-rapat khusus di Pusat Bahasa Jakarta. hasil revisi pihak Indonesia

itu dibahas dalam sidang ke-42 Mabbim di Brunei Darussalam. Pedoman Umum Pembentukan

Istilah yang telah dibahas tersebut disempurnakan kembali oleh pihak Indonesia berdasarkan

hasil pembahasan dalam sidang tersebut dan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Sekretariat

Mabbim di Jakarta dengan wakil ketiga Negara anggota Mabbim, yaitu Dr. Dendy Sugono, Prof.

Dr. Anton M. Moeliono, Prof. Dr. Mien A. Rifai (Indonesia), Prof. Dr. DAto Hajah Asmah Haji

Omar   (Malaysia),  dan   Dr.  Mataim bin   Bakar  (Brunei  Darussalam).  Pembahasan   terutama

ditekankan   pada   bagan   prosedur   pembentukan   istilah   dan   masing-masing   negara   anggota

menyempurnakan pedoman tersebut. hasil penyempurnaan pedoman itu dibahas oleh Kelompok

Khusus yang dihadiri oleh wakil keiga negara anggota tersebut dalam Sidang Ke-17 Pakar

Mabbim di pulau Langkawi, Malaysia pada tanggal 8—12 September 2003, Indonesia diwakili

oleh Prof. Dr. Anton M. Moeliono. Akhirnya, hasil penyempurnaan pedoman tersebut diterima

sebagai hasil putusan Sidang Ke-43 Mabbim di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 9—11

Maret 2004 untuk diberlakukan di negara anggota Mabbinm dan diterbitkan sesuai dengan gaya

dan tata cara penerbitan yang berlaku di Negara masing-masing.

Pihak Mabbim Indonesia telah menerbitkan  hasil putusan Mabbim tersebut sebagai

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 146/U/2004 dan diluncurkan pada acara pembukaan Sidang Ke-44 Mabbim di

Mataram, Indonesia pada tanggal 7 Maret 2005. Untuk itu, kepada anggota tim revisi dan semua

pihak   yang   membantu   penyempurnaan   dan   penerbitan   pedoman   edisi   ketiga   ini   saya

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Penerbitan Pedoman Umum Pembentukan Istilah ini diharapkan dapat mempercepat laju

perkembangan istilaj bahasa Indonesia karena masyarakat dapat menciptakan istilah sendiri

berdasarkan tata cara pembentukan istilah yang dimuat dalam buku pedoman ini.

Jakarta, 28 Oktober 2005 Dendy Sugono

Kepala Pusat Bahasa

 

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. 146/U/2004 TENTANG PENYEMPURNAAN PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang    :

a.   bahwa   dengan   Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   dan

Kebudayaan  Nomor  0389/U/ 1988 tanggal 11 Agustus 1988 telah ditetapka

peresmian berlakunya Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Kedua;

b. bahwa sebagai akibat perkembangan kehidupan masyarakat, dipandang perlu

menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyempurnaan Pedoman

Umum Pembentukan Istilah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2004;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang

Susunan   Organisasi   dan   Tugas   Departemen,   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :   Menyempurnakan  Pedoman   Umum   Pembentukan   Istilah,  sebagaimana

ditetapkan dengn Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988, menjadi

sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd

Bambang Sudibyo

PRAKATA

EDISI PERTAMA

Kerja sama dan komunikasi di antara para ahli dan sarjana di lapangan pengetahuan dan

teknologi tambah lama perlu untuk menjamin kemajuan hidup yang dewasa ini dicirikan oleh

besarnya pengaruh ilmu dan teknologi di segala kehidupan dan kegiatan manusia.

Agar pertukaran informasi memperoleh hasil yang baik, istilah khusus, yang merupakan

sendi penting di dalam sistem ilmu pengetahuan, harus mempunyai makna yang sama bagi

semua orang yang menggunakannya. Kesepakatan umum tentang makna nama dan istilah khusus

serta penggunaannya secara konsisten akan menghasilkan keseragaman suatu kosakata khusus

yang memuat konsep, istilah, dan definisinya yang baku. Pembakuan tata nama dan tata istilah

khusus itu akan mempermudah pemahaman bersama dan memperlancar komunikasi ilmiah, baik

pada   taraf   nasional   maupun   pada   taraf   internasional,   serta   mengurangi   kekacauan,

kemaknagandaan, dan kesalahpahaman.

Di dalam pedoman umum ini, yang berdasar pada lembaran UNESCO: ISO/TC 32,

International   for   Standardization,   Draft   ISO   Recommendation,   No.   781,   Vocabulary   of

Terminology,  diberikan sekumpulan patokan dan saran yang dapat dipakai sebagai penuntun

dalam usaha pembentukan istilah. Pedoman khusus yang istimewa berlaku bagi suatu cabang

ilmu atau bidang tertentu sebaiknya   dijabarkan dari pedoman umum ini dan diperlengkapi

dengan peraturan tambahan yang perlu diterapkan.

Konsep pedoman  ini disusun oleh Profesor H. Johannes dan Anton M. Moeliono.

Naskahnya kemudian dibahas lebih lanjut di dalam Sanggar Kerja Peristilahan (Jakarta, 29—30

Juni 1973) yang dihadiri oleh empat puluh ahli terkemuka dari berbagai bidang ilmu. Naskah

yang direvisi, setelah itu, berulang-ulang diolah oleh Komisi Tata Istilah, Panitia Pengembangan

Bahasa Indonesia ( Profesor Andi Hakim Nasution, Ketua) dan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (Amran Halim dan Haji Suja bin Rahiman, Ketua).

Penyusunan  Pedoman   Umum   Pembentukan   Istilah  ini   telah   dimungkinkan   oleh

tersedianya biaya Pelita II yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra

Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (S. W. Rujiati Mulyadi, Ketua).

Kepada   segenap   instansi,   kalangan   masyarakat,   dan   perorangan   yang   telah

memungkinkan tersusunnya Pedoman Umum ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Agustus 1975 Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR SINGKATAN

K : konsonan

V : vocal

D : dasar

 

I. KETENTUAN UMUM

I.1 Istilah dan Tata Istilah

Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambing dan yang dengan cer-mat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah (terminologi) adalah perangkat asas dan keten-tuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya.

Misalnya:

Anabolisme pasar modal

Demokrasi pemerataan

Laik terbang perangkap electron

I.2 Istilah Umum dan Istilah Khusus

Istilah umum  adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu, yang karena dipakai secara

luas, menjadi unsur kosakata umum.

Misalnya:

Anggaran belanja penilaian

Daya radio

Nikah takwa

Istilah khusus  adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja.

Misalnya:

Apendektomi kurtosis

Bipatride pleistosen

I.3 Persyaratan Istilah yang Baik

Dalam pembentukan istilah perlu diperhatikan persyaratan dalam pemanfaatan kosakata

bahasa Indonesia yang berikut.

a. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan

konsep termaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu,

b. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang

tersedia yang mempunyai rujukan sama.

11

c. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa (konotasi) baik.

d. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar (eufonik).

e. Istilah   yang   dipilih   adalah   kata   atau   frasa   yang   bentuknya   seturut   kaidah   bahasa

Indonesia.

I.4 Nama dan Tata Nama

Nama adalah kata atau frasa yang berdasarkan kesepakatan menjadi tanda pengenal benda,

orang, hewan, tumbuhan, tempat, atau hal.  Tata nama  (nomenklatur) adalah perangkat

peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu, seperti kimia dan biologi, beserta kumpulan

nama yang dihasilkannya.

Misalnya:

aldehida Primat

natrium klorida oryza sativa

II. PROSES PEMBENTUKAN ISTILAH

II.1Konsep Ilmu Pengetahuan dan Peristilahannya

Upaya kecendikiaan ilmuan (scientist) dan pandit (scholar) telah dan terus menghasilkan

konsep ilmiah, yang pengungkapannya dituangkan dalam perangkat peristilahan. Ada istilah

yang sudah mapan dan ada pula istilah yang masih perlu diciptakan. Konsep ilmiah yang su-

dah dihasilkan ilmuwan dan pandit Indonesia dengan sendirinya mempunyai istilah yang ma-pan. Akan tetapi, sebagian besar konsep ilmu pengetahuan modern yang dipelajari, diguna-kan, dan dikembangkan oleh pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia datang dari

luar negeri dan sudah dilambangkan dengan istilah bahasa asing. Di samping itu, ada ke-mungkinan bahwa kegiatan ilmuwan dan pandit Indonesia akan mencetuskan konsep ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang sama sekali baru sehingga akan diperlukan pencip-taan istilah baru.

II.2Bahan Baku Istilah Indonesia

Tidak ada satu bahasa pun yang sudah memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memer-lukan ungkapan untuk gagasan, temuan, atau rekacipya yang baru. bahasa Inggris yang kini

dianggap bahasa internasional utama, misalnya, pernah menyerap kata dan ungkapan dari ba-hasa Yunani, Latin, Prancis, dan bahasa lain, yang jumlahnya hampir tiga perlima dari selu-ruh kosakatanya. Sejalan dengan itu, bahan istilah Indonesia diambil dari berbagai sumber,

terutama dari tiga golongan bahasa yang penting, yakni (1) bahasa Indonesia, termasuk unsur

serapannya, dan bahasa Melayu, (2) bahasa Nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa

Kuno, dan (3) bahsa asing, seperti bhasa Inggris dan bahasa Arab.

II.3Pemantapan Istilah Nusantara

Istilah yang mengungkapkan konsep hasil galian ilmuwan dan pandit Indonesia, seperti

bhinneka tunggal ika, batik, banjar, sawer, gunungan, dan pamor, telah lama diterima secara

luas sehingga dapat dimantapkan dan hasilnya dikodifikasi.

II.4Pemadanan Istilah

Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, dan jika perlu ke salah satu bahasa

serumpun, dilakukan lewat penerjemahan, penyerapan, atau gabungan penerjemahan dan pe-nyerapan. Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pe-makaiannya bersifat internasional karena sudah dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya.

Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan

kaidah fonotaktik, yakni hubungan urutan bunyi yang diizinkan dalam bahasa Indonesia.

II.4.1 Penerjemahan

13

II.4.1.1Penerjemahan Langsung

Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna tetapi

bentuknya tidak sepadan.

Misalnya:

Supermarket pasar swalayan

Merger gabungan usaha

Penerjemahan dapat pula dilakukan berdasarkan kesesuaian bentuk dan makna.

Misalnya:

Bonded  zone kawasan berikat

Skyscraper pencakar langit

Penerjemahan istilah asing memiliki beberapa keuntungan. Selain memperkaya kosakata In-donesia dengan sinonim, istilah terjemahan juga meningkatkan daya ungkap bahasa Indo-nesia. Jika timbul kesulitan dalam penyerapan istilah asing yang bercorak Anglo-Sakson ka-rena perbedaan antara lafal dan ejaannya, penerjemahan merupakan jalan keluar terbaik. Da-lam pembentukan istilah lewat penerjemahan perlu diperhatikan pedoman berikut.

a. Penerjemahan tidak harus berasas satu kata diterjemahkan dengan satu kata.

Misalnya :

Psychologist ahli psikologi

Medical practitioner dokter

b. Istilah asing dalam bentuk positif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk posi-tif, sedangkan istilah dalam bentuk negatif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia ben-tuk negatif pula.

Misalnya :

Bound form  bentuk terikat (bukan bentuk takbebas)

Illiterate niraksara

Inorganic takorganik

c. Kelas kata istilah asing dalam penerjemahan sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah

terjemahannya.

Misalnya :

Merger (nomina) gabung usaha (nomina)

Transparent (adjektiva) bening (adjektiva)

(to) filter (verba) menapis (verba)

d. Dalam penerjemahan istilah asing dengan bentuk plural, pemarkah kejamakannya ditang-galkan pada istilah Indonesia.

Misalnya :

Alumni lulusan

Master of ceremonies pengatur acara

Charge d’affaires kuasa usaha

II.4.1.2Penerjemahan dengan Perekaan

Adakalanya upaya pemadanan istilah asing perlu dilakukan dengan menciptakan isti-lah

baru.  Istilah  factoring,  misalnya,  sulit diterjemahkan  atau diserap  secara utuh. Da-lam

15

khazanah   kosakata   bahasa   Indonesia/Melayu   terdapat   bentuk  anjak  dan  piutang  yang

menggambarkan pengalihan hak menagih utang. Lalu, direka istilah anjak piu-tang sebagai

padanan istilah factoring. Begitu pula pemadanan catering menjadi jasa boga dan invention

menjadi rekacipta diperoleh lewat perekaan.

2.4.2 Penyerapan

2.4.2.1 Penyerapan Istilah

Penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia dilakukan berdasarkan hal-hal

berikut.

a. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indo-nesia secara timbal balik (intertranslatability) mengingat keperluan masa depan.

b. Istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca In-donesia karena dikenal lebih dahulu.

c. Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indo-nesianya.

d.  Istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antarpakar jika padanan ter-jemahannya terlalu banyak sinonimnya.

e. Istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi

buruk.

Proses penyerapn istilah asing, dengan mengutamakan bentuk visualnya, dilakukan dengan

cara yang berikut.

a. Penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal

Misalnya :

Camera …… kamera

Microphone….. mikrofon

System sistem

b. Penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal

Misalnya :

Design  desain

File fail

Science sains

c. Penyerapan tanpa penyesuaian ejaan, tetapi dengan penyesuaian lafal

Misalnya :

Bias bias

Nasal nasal

Radar (radio detecting  radar

and ranging)

d. Penyerapan tanpa penyesuaian ejaan dan lafal

1) Penyerapan istilah asing tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika ejaan dan

lafal istilah asing itu tidak berubah dalam banyak bahasa modern, istilah itu dicetak

dengan huruf miring.

Misalnya :

Allegro moderato divide et impera

17

Aufklarung dulce et utile

Status quo in vitro

Esprit de corps vis-à-vis

2) Penyerapan istilah tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika istilah itu juga di-pakai secara luas dalam kosakata umum, istilah itu tidak ditulis dengan huruf miring

(dicetak dengan huruf tegak).

Misalnya :

Golf golf

Internet internet

Lift lift

Orbit orbit

Sonar (sound navigation and ranging)  suara

2.4.2.2 Penyerapan Afiks dan Bentuk Terikat Istilah Asing

a. Penyesuaian Ejaan Prefiks dan Bentuk Terikat

Prefiks asing yang bersumber pada bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaiannya

di dalam peristilahan Indonesia setelah disesuaikan ejaannya. Prefiks asing itu, antara lain,

ialah sebagai berikut.

a-, ab-, abs- (‘dari’, ‘menyimpang dari’, ‘menjauhkan dari’) tetap a-, ab-, abs-

amoral amoral

abnormal abnormal

abstract abstrak

a-, an- ‘tidak, bukan, tanpa’ tetap a-, an-

anemia anemia

aphasia afasia

aneurysm aneurisme

ad-, ac- ‘ke’, ‘berdekatan dengan’, ‘melekat pada’, menjadi ad-, ak-adhesion adhesi

acculturation akulturasi

am-, amb- ‘sekeliling’, ‘keduanya’ tetap am-, amb-ambivalence  ambivalensi

amputation amputasi

ana-, an- ‘ke atas’, ‘ke belakang’, ‘terbalik’ tetap ana-, an-anabolism anabolisme

anatropous anatrop

ante- ‘sebelum’, ‘depan’ tetap ante-antediluvian antediluvian

anterior anterior

anti-, ant- ‘bertentangan dengan’ tetap anti-, ant-anticatalyst antikatalis

anticlinal antiklinal

antacid antacid

apo- ‘lepas, terpisah’, ‘berhubungan dengan’ tetap apo-apochromatic apokromatik

apomorphine apomorfin

19

aut-, auto- ‘sendiri’,’bertindak sendiri’ tetap aut-, auto-autarky autarki

autostrada autostrada

bi- ‘pada kedua sisi’, ‘dua’ tetap bi-biconvex bikonveks

bisexual biseksual

cata- ‘bawah’, ‘sesuai dengan’ menjadi kata-cataclysm kataklisme

catalyst katalis

co-, com-, con- ‘dengan’, ‘bersama-sama’, ‘berhubungan dengan’ menjadi ko-, kom-, kon-coordination koordinasi

commission komisi

concentrate konsentrat

contra- ‘menentang’, ‘berlawanan’ menjadi kontra-contradiction kontradiksi

contraindication kontraindikasi

de- ‘memindahkan’, ‘mengurangi’ tetap de-dehydration dehidrasi

devaluation devaluasi

di- ‘dua kali’, ‘mengandung dua…’ tetap di-dichloride diklorida

dichromatic dikromatik

dia- ‘melalui’, ‘melintas’ tetap dia-diagonal diagonal

diapositive diapositif

dis- ‘ketiadaan’, ‘tidak’ tetap dis-disequilibrium disekuilibrium

disharmony disharmoni

eco- ‘lingkungan’ menjadi eko-ecology ekologi

ecospecies ekospesies

em-, en- ‘dalam’, ‘di dalam’ tetap em-, en-empathy empati

encenphalitis ensenfalitis

endo- ‘di dalam’ tetap endo-endoskeleton endoskeleton

endothermal endotermal

epi- ‘di atas’, ‘sesudah’ tetap epi-epigone epigon

epiphyte epifit

ex- ‘sebelah luar’ menjadi eks-exclave eksklave

21

exclusive eksklusif

exo-, ex- ‘sebelah luar’, ‘mengeluarkan’ menjadi ekso-, eks-exoergic eksoergik

exogamy eksogami

extra- ‘di luar’ menjadi ekstra-

extradition ekstradisi

extraterrestrial ekstraterestrial

hemi- ‘separuh’, ‘setengah’ tetap hemi-hemihedral hemihedral

hemisphere hemisfer

hemo- ‘darah’ tetap hemo-hemoglobin hemoglobin

hemolysis hemolisis

hepta- ‘tujuh’, ‘mengandung tujuh…’ tetap hepta-heptameter heptameter

heptarchy heptarki

hetero- ‘lain’, ‘berada’ tetap hetero-heterodox heterodoks

heterophyllous heterofil

hexa- ‘enam’, ‘mengandung enam…’ menjadi heksa-hexachloride heksaklorida

hexagon heksagon

hyper- ‘di atas’, ‘lewat’, ‘super’ menjadi hiper-hyperemia hiperemia

hypersensitive hipersensitif

hypo- ‘bawah’, ‘di bawah’ menjadi hipo-hipoblast hipoblas

hypochondria hipokondria

im-, in-, il- ‘tidak’, ‘di dalam’, ‘ke dalam’ tetap im-, in-, il-immigration imigrasi

induction induksi

illegal ilegal

infra- ‘bawah’, ‘di bawah’, ‘di dalam’ tetap infra-infrasonic infrasonik

infraspecific infraspesifik

inter- ‘antara’, ‘saling’ tetap inter-interference interferensi

international  internasional

intra- ‘di dalam’, ‘di antara’ tetap intra-intradermal intradermal

intracell intrasel

intro- ‘dalam’, ‘ke dalam’ tetap intro-

23

introjections introjeksi

introvert introvert

iso- ‘sama’ tetap iso-isoagglutinin isoaglutinin

isoenzyme isoenzim

meta- ‘sesudah’, ‘berubah’, ‘perubahan’ tetap meta-metamorphosis metamorfosis

metanephros metanefros

mono- ‘tunggal’, ‘mengandung satu’ tetap mono-monodrama monodrama

monoxide monoksida

pan-, pant/panto- ‘semua’, ‘keseluruhan’ tetap pan-, pant-, panto-panacea panasea

pantisocracy pantisokrasi

pantograph pantograf

para- ‘di samping’, ‘erat berhubungan dengan’, ‘hampir’ tetap para-paraldehyde paraldehida

parathyroid paratiroid

penta- ‘lima’, ‘mengandung lima’ tetap penta-pentahedron pentahedron

pentane pentane

peri- ‘sekeliling’, ‘dekat’, ‘melingkupi’ tetap peri-perihelion perihelion

perineurium perineurium

poly- ‘banyak’, ‘berkelebihan’ menjadi poli-polyglotism poliglotisme

polyphagia polifagia

pre- ‘sebelum’, ‘sebelumnya’, ‘di muka’ tetap pre-preabdomen preabdomen

premature premature

pro- ‘sebelum’, ‘di depan’ tetap pro-prothalamion protalamion

prothorax protoraks

proto- ‘pertama’, ‘mula-mula’ tetap proto-protolithic protolitik

prototype prototipe

pseudo-, pseudo- ‘palsu’ tetap pseudo-, pseudo-pseudomorph pseudomorf

pseudepigraphy pseudepigrafi

quasi- ‘seolah-olah’, ‘kira-kira’ menjadi kuasi-quasi-historical kuasihistoris

quasi-legislative kuasilegislatif

25

re- ‘lagi’, ‘kembali’ tetap re-reflection refleksi

rehabilitation rehabilitasi

retro- ‘ke belakang’, ‘terletak di belakang’ tetap retro-retroflex retrofleks

retroperitoneal retroperitoneal

semi- ‘separuhnya’, ‘sedikit banyak’, ‘sebagian’ tetap semi-semifinal semifinal

semipermanent semipermanen

sub- ‘bawah’, ‘di bawah’, ‘agak’, ‘hampir’ tetap sub-subfossil subfosil

submucosa submukosa

super-, sur- ‘lebih dari’, ‘berada di atas’ tetap super-, sur-superlunar superlunar

supersonic supersonik

surrealism surealisme

supra- ‘unggul’, ‘melebihi’ tetap supra-supramolecular supramolekular

suprasegmental suprasegmental

syn- ‘dengan’, ‘bersama-sama’, ‘pada waktu’ menjadi sin-syndesmosis sindesmosis

synesthesia sinestesia

tele- ‘jauh’, ‘melewati’, ‘jarak’ tetap tele-telepathy telepati

telescope teleskop

trans- ‘ke/di seberang’, ‘lewat’, ‘mengalihkan’ tetap trans-transcontinental transkontinental

transliteration transliterasi

tri- ‘tiga’ tetap tri-trichromat trikromat

tricuspid tricuspid

ultra- ‘melebihi’, ‘super’ tetap ultra-ultramodern ultramodern

ultraviolet ultraviolet

uni- ‘satu’, ‘tunggal’ tetap uni-unicellular uniseluler

unilateral unilateral

b. Penyesuaian Ejaan Sufiks

Sufiks asing dalam bahasa Indonesia diserap sebagai bagian kata berafiks yang utuh. Kata se-perti standardisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar,

implemen, dan objek. Berikut daftar kata bersufiks tersebut.

-aat (Belanda) menjadi -at

Advocaat advokat

27

Plaat pelat

Tractaat traktat

-able, -ble (Inggris) menjadi -bel

Variable variabel

Flexible flexible

-ac (Inggris) menjadi -ak

Maniac maniak

Cardiac kardiak

Almanac almanac

-age (Inggris) menjadi -ase

Sabotage sabotase

Arbitrage arbitrase

Percentage persentase

-air (Belanda), -ary (Inggris) menjadi -er

Complementair, complementary komplementer

Primair, primary primer

Secundair, secondary sekunder

-al (Inggris) menjadi -al

Credential kredensial

Minimal minimal

Mational nasional

-ance, -ence (Inggris) menjadi –ans, -ens

Ambulance ambulans

Conductance konduktans

Termophosphorescence termosfosforensens

Thermoluminescence termoluminesens

-ancy, -ency (Inggris) menjadi –ansi, -ensi

Efficiency efisiensi

Frequency frekuensi

Relevancy relevansi

-anda, -end, -andum, -endum (Belanda, Inggris) menjadi –anda, -en, -andum, -endum

Propaganda propaganda

Divindend dividen

Memorandum memorandum

Referendum referendum

-ant (Belanda, Inggris) menjadi -an

Accountant akuntan

Informant informan

Dominant dominan

-ar (Inggris) menjadi –ar, -er

Curricular kurikuler

Solar solar

29

-archie (Belanda), -archy (Inggris) menjadi -arki

Anarchie, anarchy anarki

Monarchie, monarchy monarki

-ase, -ose (Inggris) menjadi -ase, -osa

Amylase amilase

Dextrose dekstrosa

-asme (Belanda), asm (Inggris) menjadi -asme

Sarcasm, sarcasm sarkasme

Pleonasme, pleonasm pleonasme

-ate (Inggris) menjadi -at

Emirate emirat

Private privat

-atie (Belanda), -(a)tion (Inggris) menjadi -(a)si

Actie, action aksi

Publicatie, publication publikasi

-cy (Inggris) menjadi -asi, -si

Accountancy akuntansi

Accuracy akurasi

-eel (Belanda) yang tidak ada padanan dalam bahasa Inggris menjadi -el

Materieel materiel

Moreel morel

Principieel prinsipiel

-eel, aal (Belanda), -al (Inggris) menjadi -al

Formeel, formal formal

Ideaal, ideal ideal

Materiaal,material material

-et, ette (Inggris) menjadi -et

Duet duet

Cabinet kabinet

Cassette kaset

-eur (Belanda), -or (Inggris) menjadi -ur

Amateur amatir

Importeur importer

-eur (Belanda) menjadi -ur

Conducteur, conductor kondektur

Directeur, director direktur

Inspecteur, inspector inspektur

-eus (Belanda) menjadi -us

Mesterieus misterius

Serieus serius

-ficatie (Belanda), -fication (Inggris) menjadi -fikasi

Specificatie, specification spesifikasi

31

Unificatie, unification unifikasi

-fiek (Belanda), -fic (Inggris) menjadi -fik

Specifiek, specific spesifik

Honofifiek, honorific honorific

-iek (Belanda), -ic, -ique (Inggris) menjadi -ik

Perodiek, periodic periodik

Numeriek, numeric numerik

Uniek, unique unik

Techniek, technique teknik

-isch (Belanda), -ic, -ical (Inggris) menjadi -is

Optimistisch, optimistic optimistis

Allergisch, allergic alergis

Symbolisch, symbolical simbolis

Practisch, practical praktis

-icle (Inggris) menjadi -ikel

Article artikel

Particle partikel

-ica (Belanda), -ics (Inggris) menjadi –ika, -ik

Mechanica, mechanics mekanika

Phonetics fonetik

-id, -ide (Inggris) menjadi –id, -ida

Chrysalid krisalid

Oxide oksida

Chloride klorida

-ief (Belanda), -ive (Inggris) menjadi -if

Demonstratief, demonstrative demonstratif

Descriptief, descriptive deskriptif

Depressief, depressive depresif

-iel (Belanda), -ile, -le (Inggris) menjadi -il

Kawrtiel, quartile kuartil

Percentile, percentile persentil

Stabile, stable stabil

-iet (Belanda), -ite (Inggris) menjadi -it

Favorite, favorite favorit

Dolomite, dolomite dolomit

Stalactite, stalactite stalaktit

-in (Inggris) menjadi -in

Penicillin penisilin

Insulin insulin

Protein protein

-ine (Inggris) menjadi –in, -ina

Cocaine kokain

33

Quarantine karantina

-isatie (Belanda), -ization (Inggris) menjadi -isasi

Naturalisatie, naturalization naturalisasi

Socialisatie, socialization sosialisasi

-isme (Belanda), -ism (Inggris) menjadi -isme

Expressionism, expressionism ekspresionisme

Modernism, modernism modernism

-ist (Belanda, Inggris) menjadi -is

Extremist ekstremisme

Receptionist resepsionis

-iteit (Belanda), -ity (Inggris) menjadi -itas

Faciliteit, facility falisitas

Realiteit, reality realitas

-logie (Belanda), -logy (Inggris) menjadi -logi

Analogie, analogy analogi

Technologie, technology teknologi

-loog (Belanda), -logue (Inggris) menjadi -log

Catalog, catalogue katalog

Dialog, dialogue dialog

-lyse (Belanda), -lysis (Inggris) menjadi -lisis

Analyse, analysis analisis

Paralyse, paralysis paralisis

-oide (Belanda), -oid (Inggris) menjadi -oid

Anthropoide, anthropoid antropoid

Metalloide, metalloid metaloid

-oir(e) (Belanda) menjadi -oar

Repertoire repertoar

Trottoir trotoar

-or (Inggris) menjadi -or

Corrector korektor

Dictator dictator

-ous (Inggris) ditinggalkan

Amorphous amorf

Polysemous polisem

-se (Belanda), -sis (Inggris) menjadi -sis

Synthese, synthesis sintesis

Anamnese, anamnesis anamnesis

-teit (Belanda), -ty (Inggris) menjadi -tas

Qualiteit, quality kualitas

Universiteit, university universitas

-ter (Belanda), -tre (Inggris) menjadi -ter

Diameter, diameter diameter

35

Theater, theatre teater

-uur (Belanda), -ure (Inggris) menjadi -ur

Proceduur, procedure prosedur

Structuur, structure struktur

-y (Inggris) menjadi -i

Monarchy monarki

philosophy  filosofi

2. 4. 3 Gabungan Penerjemahan dan Penyerapan

Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan menerjemahkan dan menyerap istilah asing

sekaligus.

Misalnya :

Bound morpheme morfem terikat

Clay colloid koloid lempung

Subdivision subbagian

2. 5 Perekaciptaan Istilah

Kegiatan ilmuwan, budayawan dan seniman yang bergerak di baris terdepan ilmu, teknologi,

dan seni dapat mencetuskan konsep yang belum ada selama ini. Istilah baru untuk mengung-kapkan konsep itu dapat direkacipta sesuai dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya.

Misalnya, rekacipta istilah fondasi cakar ayam, penyangga sosrobahu, plasma inti rakyat,

dan tebang pilih Indonesia telah masuk ke dalam khazanah peristilahan.

Bhineka tunggal ika batik

pemantapan

Konsep dan istilah yang berasal dari nusantara

Secara langsung

Pencakar langit (skyscraper)

Kawasan berikat (bonded zone)

penerjemahan

Dengan perekaan

Jasa boga (catering)

Sintas (survive)

Pasar swalayan (supermarket)

Dengan penyesuaian ejaan dan lafal

Konsep yang sudah ada

Kamera (camera)

Mikrofon (microphone)

Dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal

KODIFIKASIPenyerap-anPema-danan

Konsep yang berasal dari mancanegara

KONSEP

Desain (design)

Fail (fail)

2. 6 Pembakuan dan Kodifikasi Istilah

Istilah  yang  diseleksi  lewat  pemantapan,   penerjemahan,   penyerapan,   dan  perekaciptaan

dibakukan lewat kodifikasi yang mengusahakan keteraturan bentuk seturut kaidah dan adat

pemakaian bahasa. Kodifikasi itu tercapai dengan tersusunnya sistem ejaan, buku tata bahasa,

dan kamus yang merekam dan menetapkan bentuk bakunya.

2.7 Bagan Prosedur Pembakuan Istilah

Prosedur pembakuan istilah dapat dilihat pada bagan berikut

Bias (ias)

Nasal (nasal)

Tanpa penyesuaian ejaan dengan penyesuaian lafalKonsep yang baru

Allegro modertor

Esprit de corps

Internet (internet)

Orbit (orbit)

Tanpa penyesuaian ejaan dan lafal

Koloid lmpung (clay colloid)

Morfem terikat (bound morpheme)

Gabungan penerjemahan dan penyerapanPerekacipta-an

Konsep dan istilah yang berasal dari nusantara

(fondasi) cakar ayam

(penyangga) sosrobahu

37

III. ASPEK TATA BAHASA PERISTILAHAN

Istilah dapat berupa (1) bentuk dasar, (2) bentuk berafiks, (3) bentuk ulang, (4) bentuk

majemuk, (5) bentuk analogi, (6) hasil metanalisis, (7) singkatan, (8) akronim.

III.1Istilah Bentuk Dasar

Istilah bentuk dasar dipilih di antara kelas kata utama, seperti nomina, verba, adjektiva,

dan numeralia.

Misalnya :

Nomina :  kaidah rule

busur bow

cahaya light

Verba : keluar out

Uji test

Tekan press

Adjektiva :  kenyal elastic

Acak random

Cemas anxious

Numeralia :  gaya empat four force

(pukulan) satu-dua one-two

(bus) dua tingkat double decker

III.2Istilah Bentuk Berafiks

Istilah bentuk berafiks disusun dari bentuk dasar dengan penambahan prefiks, infiks,

sufiks, dan konfiks seturut kaidah pementukan kata bahasa Indonesia, misalnya dari

bentuk  pirsa  menjadi  pemirsa,  bukan  pirsawan  ; dari  hantar  menjadi  keterhantaran,

bukan  kehantaran.  Istilah bentuk berafiks menunjukkan pertalian yang teratur antara

bentuk dan maknanya. Istilah bentuk berafiks tersebut mengikuti paradigm berikut, yang

unsur-unsurnya demi kejelasan dimasukkan dalam berbagai kotak.

39

III.2.1 Paradigma Bentuk Berafiks ber-ber-  tani bertani petani pertanian

bel-  ajar belajar pelajar pelajaran

ber- ubah berubah peubah perubahan

Istilah berafiks petani, pelajar, peubah yang mengacu kepada pelaku atau alat, dan

pertanian, pelajaran, perubahan yang mengacu ke hal, keadaan, atau tempat dibentuk

dari verba bertani, belajar, berubah yang berasal dari bentuk dasar tani, ajar, dan

ubah.

 

III.2.2 Paradigma Bentuk Berafiks meng-men-  tulis menulis penulis penulisan tulisan

meng- ubah mengubah pengubah pengubahan ubahan

mem- besarkan membesarkan pembesar pembesaran besaran

meng- ajari mengajari pengajar pengajaran ajaran

Istilah berafiks penulis, pengubah, pembesar, pengajar, yang mengacu kepada pelaku

atau alat, dan penulisan, pngubahan, pengajaran yang mengacu ke proses atau per-buatan serta tulisan, ubahan, besaran, ajaran yang mengacu ke hasil dijabarkan dari

verba menulis, mengubah, membesarkan, mengajar yang berasal dari bentuk dasar

tu-lis, ubah, besar, dan ajar.

mem- berdayakan memberdayakan  pemberdaya  pemberdayaan

mem- berhentikanmemberhentikan pemberhenti pemberhentian

mem-  belajarkan membelajarkan pembelajar pembelajaran

Istilah berafiks pemberdaya, pemberhenti, pembelajar yang mengacu kepada pelaku

dan  pemberdayaan,   pemberhentian,   pembelajaran  yang   mengacu   ke   perbuatan

dibentuk dari verba memberdayakan, memberhentikan, membelajarkan yang dibentuk

dari berdaya, berhenti, belajar yang berasal dari bentuk dasar daya, henti, dan ajar.

41

Mem-   persatukan    mempersatukan  pemersatu  pemersatuan

persatuan

Istilah berafiks pemersatu, pemeroleh, pemelajar yang mengacu kepada pelaku dan

pemersatuan, pemerolehan, pemelajaran  yang mengacu ke perbuatan atau proses

serta  persatuan, perolehan, pelajaran  yang mengacu ke hasil dibentuk dari verba

mempersatukan, memperoleh, mempelajari  yang dibentuka dari  bersatu, beroleh,

belajar yang berasal dari bentuk dasar satu, oleh, ajar.

III.2.3 Paradigma Bentuk Berkonfiks ke—an

ke—an  saksi kesaksian

ke—an bermakna kebermaknaan

ke—an  terpuruk  keterpurukan

ke—an seragam keseragaman

Istilah berkonfiks ke—an yang mengacu ke hal atau  keadaan dibentuk dari pangkal

yang berupa bentuk dasar atau bentuk yang berprefiks ber-, ter-, se-, seperti saksi,

bermakna, terpuruk,dan seragam.

III.2.4 Paradigma Bentuk Berinfiks –er-, -el-, -em-, in-Sabut           serabut   gigi  gerigi

Tunjuk telunjuk gembung gelembung

Kelut kemelut getar gemetar

Kerja kinerja sambung sinambung

Istilah berinfiks  –er-, -el-, -em-, -in-  seperti  serabut, gerigi, telunjuk, gelembung,

kemelut, gemetar, kinerja, sinambung yang mengacu ke jumlah, kemiripan, atau hasil

dibentuk dari dasar sabut, gigi, tunjuk, gembung, kelut, getar, kerja dan sambung.

III.3Istilah Bentuk Ulang

Istilah bentuk ulang dapat berupa ulangan bentuk dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan

atau tanpa pengimbuhan dan pengubahan bunyi.

III.3.1 Bentuk Ulang Utuh

43

Istilah bentuk ulang utuh yag mengacu ke kemiripan dapat dilihat pada contoh berikut

Ubur-ubur paru-paru anal-anal langit-langit

Undur-undur kanak-kanak kunang-kunang kuda-kuda

III.3.2 Bentuk Ulang Suku Awal

Istilah bentuk ulang suku awal (dwipurwa) yang dibentuk melalui pengulangan konsonan

awal dengan penambahan ‘pepet’ dapat dilihat pada contoh berikut.

Laki lelaki rata merata

Tangga tetangga buku bebuku

Jarring jejaring tikus tetikus

III.3.3 Bentuk Ulang Berafiks

Istilah bentuk ulang dengan afiksasi dibentuk melalui paradigma berikut

Daun  dedaunan

Pohon pepohonan

Rumput rerumputan

Istilah bentuk ulang dedaunan, pepohonan, rerumputan yang mengacu ke berbagai macam,

keanekaan dibentuk dari dasar daun, pohon, dan rumput yang mengalami perulangan.

III.3.4 Bentuk Ulang Salin Suara

Istilah bentuk ulang salin suara dibentuk melalui pengulangan dengan perubahan bunyi.

Perhatikan contoh berikut.

Sayur sayur-mayur warna warna-warni

Beras beras-petas teka teka-teki

Serta serta-merta balik bolak-balik

Dari segi makna, perulangan dengan cara itu mengandung makna ‘bermacam-macam’.

III.4Istilah Bentuk Majemuk

Istilah bentuk majemuk atau kompositum merupakan hasil penggabungan dua bentuk atau

lebih, yang menjadi satuan leksikal baru. Gabungan kata itu berupa (1) gabungan bentuk

bebas dengan bentuk bebas, (2) bentuk bebas dengan bentuk terikat, atau (3) bentuk terikat

dengan bentuk terikat.

III.4.1 Gabungan Bentuk Bebas

Istilah majemuk bentuk bebas merupakan penggabungan dua unsur atau lebih, yang unsur-unsurnya  dapat berdiri sendiri sebagai bentuk bebas. Gabungan bentuk bebas meliputi

gabungan (a) bentuk dasar dengan bentuk dasar, (b) bentuk dasar dengan bentuk berafiks

atau sebaliknya, dan (c) bentuk berafiks dengan bentuk berafiks.

III.4.1.1Gabungan Bentuk Dasar

Istilah majemuk gabungan bentuk dasar merupakan penggabungan dua bentuk dasar atau

lebih.

45

Garis lintang kereta api listrik

Masa depan  rumah sangat sederhana

Rawat jalan

III.4.1.2Gabungan Bentuk Dasar dan Bentuk Berafiks

Istilah majemuk bentuk gabungan ini merupakan penggabungan bentuk berafiks dan bentuk

berafiks atau sebaliknya.

Proses berdaur menembak jatuh

Sistem pencernaan tertangkap tangan

 

III.4.1.3Gabungan Bentuk Berafiks dan Bentuk Berafiks

Istilah majemuk bentuk gabungan ini merupakan penggabungan bentuk berafiks dan bentuk

berafiks.

Misalnya :

Kesehatan lingkungan

Perawatan kecelakaan

Pembangunan berkelanjutan

III.4.2 Gabungan Bentuk Bebas dengan Bentuk Terikat

Istilah majemuk bentuk gabungan ini merupakan penggabungan dua bentuk, atau lebih, yang

salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Ada sejumlah bentuk terikat yang dapat

digunakan dalam pembentukan istilah yang berasal dari bahasa Jawa Kuno dan Melayu.

Misalnya :

adi- adikarya masterpiece

adikuasa superpower

aneka- anekabahasa multilingual

anekawarna multicolored

antar- antarkota intercity

antarbangsa international

awa- awaair dewater

awalengas dehumidity

catur- caturwulan quarter

caturlarik quatrain

dasa- dasawarsa decade

dasalomba decathlon

dur- durhaka rebellious

dursila unethical

dwi-  dwimingguan biweekly

dwibahasa bilingual

eka- ekamatra unidimension

ekasuku monosyllable

lajak- lajaklaku overaction

lajakaktif overactive

lewah- lewahumur overage

47

lewahbanyak  abundant

lir-  lirintan  diamondike

lirruang  spacelike

maha-  mahatahu  omniscient

maharatu  empress

nir-  nirlaba  non-profit

nirgelar nondegree

panca- pancamuka multifaceted

pancaragam variegated

pasca-  pascapanen  postharvest

pascasarjana postgraduate

pra-   prasejarah prehistory

prasangka prejudice

pramu- pramugari  stewardess

pramuniaga  salesperson

pramuwisata touristguide

purba- purbawisesa absolute power

purbakalawan  archeologist

purna-  purnawaktu full-time

purnabakti retirement

su- sujana man of good character

susila  good morals

swa- swasembada self-reliance

swalayan self-service

tak- taksa ambiguous

takadil  unjust

tan- tansuara soundless

tanwarna colorless

tri- trilipat  threefold

triunsur triadic

tuna- tunahargadiri inferiority

tunakarya unemployed

Sementara   itu,   bentuk   terikat   yang   berasal   dari   bahasa   asing   Barat,   dengan   beberapa

perkecualian, langsung diserap bersama-sama dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh

gabungan bentuk asing Barat dengan kata Melayu-Indonesia adalah sebagai berikut.

Globalization globalisasi

Modernization  modernisasi

Gabungan bentuk bebas dan bentuk terikat  seperti –wan dan –wati  dapat dilihat pada contih

berikut.

Ilmuwan scientist

Seniwati woman artist

49

Mahakuasa omnipotent

III.4.3 Gabungan Bentuk Terikat

Istilah majemuk bentuk gabungan ini merupakan penggabungan bentuk terikat, dan bentuk

terikat unsur itu ditulis serangkai, tidak diberi tanda hubung.

Misalnya :

Dasawarsa decade

Swatantra selfgovernment

III.5Istilah Bentuk Analogi

Istilah bentuk analogi bertolak dari pola bentuk istilah yang sudah ada, seperti berdasarkan

pola bentuk  pegulat, tata bahasa, juru tulis, pramugari,  dengan pola analogi pada istilah

tersebut dibentuk berbagai istilah lain.

Misalnya :

Pegolf  (golfer) peselancar  (surfer)

Tata graham (housekeeping) tata kelola  (governance)

Juru masak (cook) juru bicara (spokesman)

Pramuniaga (salesperson) pramusiwi  (baby-sitter)

III.6Istilah Hasil Metanalisis

Istilah hasil metanalisis terbentuk melalui analisis unsur yang keliru.

Misalnya :

Kata  mupakat  (mufakat) diuraikan menjadi  mu + pakat  ; lalu ada kata

sepakat.

Kata dasar perinci disangka terdiri atas  pe + rinci sehingga muncul istilah

rinci dan rincian.

III.7Istilah Bentuk Singkatan

Istilah bentuk singkatan ialah bentuk yang penulisannya dipendekkan menurut tiga cara

berikut.

a. Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang dilisankan sesuai

dengan bentuk istilah lengkapnya.

Misalnya :

cm yang dilisankan sentimeter

l yang dilisankan liter

sin yang dilisankan sinus

tg yang dilisankan tangen

b. Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang lazim dilisankan

huruf demi huruf.

Misalnya :

DDT (diklorodifeniltrikloroetana) yang dilisankan de-de-te

KVA(kilovolt-ampere) yang dilisankan ka-ve-a

TL (tube luminescent) yang dilisankan te-el

c. Istilah yang sebagian unsurnya ditanggalkan.

Misalnya :

51

Ekspres yang berasal dari kereta api ekpres

Kawat yang berasal dari  surat kawat

Harian  yang berasal dari  surat kabar harian

Lab yang berasal dari  laboratorium

Info yang berasal dari  informasi

Demo yang berasal dari  demonstrasi

Promo yang  berasal dari promosi

III.8Istilah Bentuk Akronim

Istilah bentuk akronim ialah istilah pemendekan bentuk majemuk yang berupa gabungan

huruf awal suku kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata dari

deret kata yang  diperlakukan sebagai kata.

Misalnya  :

Air susu ibu asi

Bukti pelanggaran  tilang

Pengawasan melekat waskat

Peluru kendali (guided missile)  rudal

Cairan alir (lotion)  calir

III.9Lambang Huruf

Lambang huruf ialah satu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti

kuantitas dan nama unsur. Lambang huruf tidak diikuti tanda titik.

Misalnya :

F gaya

N nitrogen

Hg raksa (kimia)

m meter

NaCl natrium klorida

Rp rupiah

$ dolar

III.10Gambar Lambang

Gambar lambang ialah gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut

konvensi bidang ilmu yang bersangkutan.

Misalnya :

≅   kongruen (matematika)

≡ identik (matematika)

Σ jumlah beruntun (matematika)

~  setara (matematika)

♂ jantan  (biologi)

♀ betina (biologi)

Х disilangkan dengan; hibrida (biologi)

↓ menunjukkan endapan zat (kimia)

53

◊ cincin benzena (kimia)

✶  bintang  (astronomi)

☼ matahari; Ahad (astronomi)

(atau) bulan; Senin (astronomi)

З dram; 3.887 gram (farmasi)

f° folio (ukuran kertas)

4° kuarto (ukuran kertas)

U pon (dagang)

& dan  (dagang)

pp pianissimo, sangat lembut (musik)

f forte, nyaring (musik)

* asterisk, takgramatikal, (linguistik)

bentuk rekonstruksi

< dijabarkan dari (linguistik)

III.11Satuan Dasar Sistem Internasional (SI)

Satuan dasar sistem Internasional (Système Internasional d’Unités) yang diperjanjikan secara

internasional dinyatakan dengan huruf lambang.

Besaran Dasar Lambang Satuan Dasar

arus listrik/elektrik A ampere

intensitas cahaya  cd kandela

kuantitas zat mol mol

massa kg kilogram

panjang m meter

suhu termodinamika K kelvin

waktu s sekon, detik

Satuan Suplementer Lambang Besar Dasar

sudut datar rad radiah

Lambang satuan yang didasarkan pada nama orang dinyatakan dengan huruf kapital. Bentuk

lengkap satuan ini ditulis dengan huruf kecil untuk membedakannya dengan nama pribadi

orang. Misalnya :

5A arus 5 ampere hukum Ampere

3C muatan 3 coulomb hukum Coulomb

6N gaya 6 newton hukum Newton

293 K suhu 293 kelvin skala suhu Kelvin

8Ci aktivitas 8 curie suhu curie

3.12Kelipatan dan Fraksi Satuan Dasar

Untuk menyatakan kelipatan dan fraksi satuan dasar atau turunan digunakan nama dan

lambang bentuk terikat berikut.

55

Faktor Lambang Bentuk Terikat Contoh

10¹² T tera- terahertz

109 G giga- gigawatt

106 M mega- megaton

10³ k kilo- kiloliter

10² h hekto- hektoliter

10¹ da deka- dekaliter

10ˉ¹ d desi- desigram

10ˉ² c senti- sentimeter

10ˉ³ m mili- milivolt

10-6 ̀̀µ mikro- mikrometer

10-9 n nano- nanogram

10-12 p piko- pikofarad

10-15 f femto- femtoampere

10-18 a ato- atogram

3.13Sistem Bilangan Besar

Sistem bilangan besar di atas satu juta yang dianjurkan adalah sebagai berikut.

109  biliun jumlah nol 9

1012 triliun jumlah nol 12

1015 kuadriliunjumlah nol 15

1018 kuintiliun jumlah nol 18

1021sekstiliun jumlah nol 21

1024 septiliun jumlah nol 24

1027 oktiliun jumlah nol 27

1030 noniliun jumlah nol 30

1033 desiliun jumlah nol 33

Sistem yang tersebut di atas antara lain juga digunakan di Amerika Serikat, Rusia, dan

Prancis. Di samping itu, masih ada sistem bilangan besar yang berlaku di Inggris, Jerman,

dan Belanda seperti dibawah ini.

109 miliar jumlah nol 9

1012 biliun jumlah nol 12

1018 triliun jumlah nol 18

1024 kuadriliunjumlah nol 24

1030 kuintiliun jumlah nol 30

3.14Tanda Desimal

Sistem Satuan Internasional menentukan bahwa tanda desimal boleh dinyatakan dengan

koma  atau  titik.  Dewasa ini beberapa negeri,  termasuk  Belanda dan Indonesia,  masih

menggunakan tanda koma desimal.

Misalnya :

3,52 atau  3.52

123,45 atau  123.45

57

15,000,000,00 atau 15.000.000,00

Bilangan desimal tidak dimulai dengan tanda desimal, tetapi selalu dimulai dengan

angka.

Misalnya  :

0,52 bukan ,52

0.52 bukan  .52

Jika perlu, bilangan desimal di dalam daftar atau senarai dapat dikecualikan dari peraturan

tersebut di atas.

Misalnya :

,550 234 atau .550 234

,552 76 .552 76

,554 051 .554 051

,556 1 .556 1

Bilangan yang hanya berupa angka yang dituliskan dalam tabel atau daftar dibagi menjadi

kelompok-kelompok tiga angka yang dipisahkan oleh spasi tanpa penggunaan tanda desimal.

Misalnya  :

3 105 724 bukan      3,105,724  atau     3.105.724

5 075 442     5,075,442     5.075.442

17 081 500   17,081,500   17.081.500

158 777 543 158,777,543 158.777.543

666 123       666,123        666.123

catatan :

dengan mengingat kemungkinan bahwa tanda desimal dapat dinyatakan dengan tanda koma

atau titik, penulis karangan hendaknya memberikan catatan cara mana yang diikutinya.

IV. ASPEK SEMANTIK PERISTILAHAN

IV.1Pemberian Makna Baru

Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan yang

tidak   lazim.   Artinya,   kata   itu   dikurangi   atau   ditambah   jangkauan   maknanya   sehingga

penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas.

IV.1.1 Penyempitan Makna

Kata  gaya  yang mempunyai makna ‘kekuatan’ dipersempit maknanya menjadi ‘dorongan

atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas (tak terikat)’ dan menjadi istilah baru

untuk padanan  istilah inggris force. Kata kendala yang mempunyai makna ‘penghalang’,

‘perintang’ dipersempit maknanya menjadi ‘pembatas keleluasaan gerak’, yang tidak perlu

menghalangi atau merintangi, untuk dijadikan istilah baru bidang fisika sebagai padanan

istilah   Inggris  constraint.  Kata   tenaga   yang   mempunyai   makna   ‘kekuatan   untuk

menggerakkan sesuatu’ dipersempit maknanya untuk dijadikan istlah baru sebagai padanan

istilah  energy  dan kata  daya    menjadi padanan istilah  power.  Kata  ranah  dalam bahasa

Minang, yang mempunyai makna ‘tanah rata, dataran rendah’ dipersempit maknanya menjadi

‘lingkungan yang memungkinkan terjadinya percakapan yang merupakan kombinasi antara

partisipan, topic, dan tempat’ sebagai padanan istilah domain.

59

IV.1.2 Perluasan Makna

kata garam yang semula   bermakna ‘garam dapur’ (NaCl) diperluas maknanya sehingga

mencakupi semua jenis senyawaan dalam bidang kimia. Kata canggih yang semula bermakna

‘banyak cakap, bawel, ceretwet’ diperluas maknanyauntuk dipakai di bidang teknik, yang

berarti ‘kehilangan kesedarhanaan asli (seperti sangat rumit, ruwet, atau terkembang)’. Kata

pesawat  yang semula bermakna ‘alat, perkakas, mesin’ diperluas maknanya di bidang teknik

menjadi ‘kapal terbang’. Kata luah yang berasal dari bahasa Minang, dengan makna ‘(1) rasa

mual; (2) tumpah atau limpah (tentang barang cair)’, mengalami perluasan makna menjadi

‘volume zat cair yang mengalir melalui permukaan per tahun waktu’. Kata pamer yang

semula dalam bahasa Jawa bermakna ‘beraga, berlagak’ bergeser maknanya dalam bahasa

Indonesia menjadi ‘menunjukkan (mendemonstrasi) sesuatu yang dimiliki kepada orang

banyak dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan’.

4. 2 Istilah Sinonim

Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip, tetapi bentuknya berlainan, disebut

sinonim. Di antara istilah sinonim itu salah satunya ditentukan sebagai istilah baku atau yang

diutamakan.

Misalnya   :

gulma  sebagai   padanan  weed  lebih   baik   daripada  tumbuhan

pengganggu

hutan bakau sebagai padanan mangrove forest lebih baik daripada hutan

payau

mikro- sebagai   padanan  micro-  dalam   hal   tertentu   lebih   baik

daripada renik

partikel sebagai padanan particle lebih baik daripada bagian kecil

atau zarah

Meskipun   begitu,   istilah   sinonim   dapat   dipakai   di   samping   istilah   baku   yang

diutamakan.

Misalnya :

istilah yang Diutamakan Istilah sinonim

absorb  serap absorb

acceleration percepatan akselerasi

diameter garis tengah diameter

frequency frekuensi kekerapan

relative relatif nisbi

temperature suhu temperatur

Berikut kelompok istilah sinonim yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan

Misalnya :

zat lemas dihindarkan karena ada nitrogen

saran diri dihindarkan karena ada autosugesti

ilmu pisah  dihindarkan karena ada ilmu kimia

ilmu pasti  dihindarkan karena ada matematika

Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dengan satu istilah Indonesia.

Misalnya :

average, mean  rata-rata (rerata, purata)

grounding, earthing pengetanahan

61

Sinonim asing yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah yang

berlainan.

Misalnya :

axiom aksioma

law hukum

postulate postulat

rule kaidah

4.3 Istilah Homonim

Istilah   homonim   berupa   dua   istilah,   atau   lebih,   yang   sama   ejaan   dan   lafalnya,   tetapi

maknanya berbeda, karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi

homograf dan homofon.

4.3.1 Homograf

Istilah homograf ialah istilah yang sama ejaannya, tetapi berbeda lafalnya.

Misalnya :

pedologi ← paedo ilmu tentang hidup dan perkembangan anak

pedologi ← pedon ilmu tentang tanah

teras inti

teras ‘lantai datar di muka rumah’

4.3.2 Homofon

Istilah homofon ialah istilah yang sama lafalnya, tetapi berbeda ejaannya.

Misalnya :

bank dengan  bang

massa  dengan masa

sanksi dengan sangsi

4.4 Istilah Polisem

Istilah polisem ialah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Misalnya, kata

kepala (orang)  ‘bagian teratas’ dipakai dalam  kepala (jawatan), kepala (sarung).  Bentuk

asing yang sifatnya polisem diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya. Karena

medan   makna   yang   berbeda,   suatu   istilah   asing   tidak   selalu   berpadanan   dengan   kata

Indonesia yang sama.

Misalnya :

a. (cushion) head topi (tiang pancang)

head (gate) (pintu air) atas

(nuclear) head hulu (nuklir)

(velocity) head tinggi (tenaga kecepatan)

b. (detonating) fuse sumbu (ledak)

fuse sekering

to fuse melebur, berpadu, melakur, terbakar.

4.5 Istilah Hiponim

Istilah   hiponim   ialah   bentuk   yang   maknanya   terangkum   dalam   hiperonim,   atau

63

subordinatnya, atau superordinatnya, yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata mawar,

melati,   cempaka,  misalnya,   masing-masing   disebut  hiponim  terhadap   kata  bunga  yang

menjadi hiperonim atau superordinatnya. Di dalam terjemahan, hiperonim atau superordinat

pada umumnya tidak disalin dengan salah satu hiponimnya, kecuali jika dalam bahasa

Indonesia   tidak   terdapat   istilah   superordinatnya.   Kata  poultry,  misalnya   diterjemahkan

dengan  unggas,   dan   tidak   dengan  ayam  atau  bebek.  Jika   tidak   ada   pasangan   istilah

hiperonimnya dalam bahasa Indonesia, konteks situasi atau ikatan kalimat suatu superordinat

asing akan menentukan hiponim Indonesia mana yang harus dipilih. Kata  rice,  misalnya,

dapat diterjemahkan dengan padi, gabah, beras, atau nasi, bergantung pada konteksnya.

4.6 Istilah Taksonim

istilah taksonim ialah hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan

yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun taksonimi sebagaimana takson

membangun taksonomi. Berikut ini adalah bagan taksonomi makhluk.

Makhluk

Bakteri                                          hewan tumbuhan

mamalia               burung          ikan     serangga

anjing             sapi         unggas    manuk       teri tongkol      semut  capung

pudel     herder                 itik           ayam

yang dimaksud dengan hubungan antara kelas atasan dan kelas bawahan dalam bagan di atas

ialah hubungan  makhluk    dengan  bakteri, hewan,  damn  tumbuhan  atau hubungan  hewan

dengan mamalia, burung, ikan, dan serangga. Sementara itu, hubungan kelas bawahan dan

kelas atasan ialah hubungan bakteri, hewan dan tumbuhan dengan makhluk, atau hubungan

mamalia, burung, ikan, dan serangga dengan hewan.

 

4.7 Istilah Meronim

istilah Meronim ialah istilah yang maujud (entity) yang ditunjuknya merupakan bagian dari

maujud lain yang menyeluruh. Istilah yang menyeluruh itu disebut holonim. Berikut ini

adalah bagan meronimi tubuh.

Tubuh

kepala leher dada lengan tungkai

rambu             dahi     mata hidung     telinga mulut

lidah  gigi bibir

bibir atas bibir bawah

bagan di atas memperlihatkan kata yang mengandung makna keseluruhan yang memiliki

kedudukan lebih tinggi daripada kata bagiannya atau makna keseluruhan dianggap meliputi

makna bagian. Kata tubuh mengandung makna keseluruhan yang mencakupi makna dada,

lengan, dan tungkai. Hubungan antara tubuh dan bagiannya disebut hubungan kemeroniman.

Hubungan   kemeroniman   dibedakan   atas   hubungan   tubuh   dengan   bagiannya,   hubungan

kumpulan dengan anggotanya, serta hubungan antara massa dengan unsurnya tubuh adalah

65

keseluruhan yang terjadi dari keutuhan seluruh bagiannya; kumpulan adalah keseluruhan

yang terjadi dari gabungan seluruh anggotanya; massa merupakan keseluruhan  yang terjadi

dari peleburan seluruh unsurnya.

 

 

BAHAN MAKALAH / KULIAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN : PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM

BAHAN MAKALAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN

http://www.rinastkip.wordpress.com

  PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM 
Pendidikan merupakan sebuah sistem yaitu komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kapada yang membutuhkan.
Sistem pendidikan yang berlaku adalah pendidikan formal, non formal dan in formal, untuk itu kita harus mampu menggunakan sistem pendidikan
yang  telah tersedia dengan sebaik- baiknya.

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai  suatu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan secara umum adalah membawa anak kearah tingkat kedewasaan. Suatu pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha.
Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang  ada pada diri  peserta didik itu  ( antara lain  :  bakat,  minat, kemampuan dan keadaan jasmani). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti : pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar ( yang pengetahuan, sikap dan keterampilan ) setelah selesainya suatu proses mengajar tertentu.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979) menjelaskan pula “pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur, Kurikulum dan peralatan atau fasilitas”.
Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap unsur dalam sistem pendidikanyang berkaitan dan pengaruh mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsure tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan itu. Oleh kaarena itu dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan, setiap unsure pokok dalam system sistem    pendidikan   harus    mendapatkan   perhatian    dan  yang utama.

B. PENGERTIAN SISTEM
Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi fingsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Kesamaan lain dapat dilihat melalui ciri-cirinya sebagaimana disebutkan dalam buku akta mengajar V  Depdikbud, 1984) yang meliputi : (a) adanya tujuan,(b) adanya fungsi untuk mencapai tujuan ,(c) ada bagian komponen yang melaksanakan rungsi-fungsi tersebut,(d) adanya interaksi antara komponen satu saling hubungan, (e) adanya penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan,(f) adanya proses transformasi, (g) adanya proses umpan balik untuk perbaikan dan (h) adanya daerah batasan dan lingkungan.
Setiap sistem mempunyai tujuan. Tujuan ini merupakan akhir dari apa yang dikehendaki oleh suatu kegiatan. Tujuan suatu lembaga pendidikan ialah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai fungsi yang beraktivitas. Misalnya seorang manusia agar dapat hidup dan menunaikan tugasnya didalam dirinya diperlukan adanya fungsi koordinasi dan penggerak, fungsi pernafasan, fingsi peredaran darah fungsi perencanaan makanan dan lain-lain.
Mengapa pendidikan di katakana sebagai system ?. karena di dalam pendidikan terjadi kesatuan unsure-unsur pendidikan (peserta, pendidik, interaksi edukatif , tjuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan) yang semuanya saling berinteraksi secara fungsional (sesuai dengan fungsinya masing-masing) yang memperoleh masukan menjadi keluaran (pengetahuan, sikap dan ketrampilan).

C. KOMPONEN DAN HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN DALAM PENDIDIKAN  
Agar terlaksana masing – masing fungsi yang menunjang usaha pencapaian  tujuan, di dalam suatu sistem diperlukan bagian – bagian yang akan melaksanakan fungsi tersebut. Bagian suatu sistem yang melaksanakan fungsi untuk  menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem itu terdiri atas komponen – komponen dan masing – masing komponen itu mempunyai fungsi khusus.
Semua   komponen   dalam   sistem   pembelajaran   haruslah   saling berhubungan  satu  sama lain.  Sebagai  misal  dalam proses pembelajaran di sajikan  penyampaian pesan melalui media, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu memberikansinar. Jika aliran listrik tidak berfungsi, akan menimbulkan kesulitan bagi guru dalam melangsungkan pembelajaran. Dengan  dasar inilah, pendekatan sistem dalam pembelajaran memerlukan lubungan antara komponen yang satu dengan lainnya.
Penggabungan yang menimbulkan keterpaduan yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, para guru sebaiknya berusaha menjalin keterpaduan antara sesama guru, antar guru dengan siswa, atau antar materi,guru, media, dan siswa. Sebab apalah artinya materi yang disiapkan kalau tidak ada siswa yang menerima. Demikian juga sebaliknya.
Di depan dikatakan bahwa komponen adalah bagian dari system yang melaksanakan fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan system. Karena pendidikan di katakana sebagai system maka komponen-komponen  pendidikan itu meliputi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan dan lain-lain yang menunjang usaha mencapai tujuan system.
 

D. PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL, IN FORMAL SEBAGAI SEBUAH SISTEM
1.  LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
a. Arti Sekolah :
Membahas masalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu mi dikatakan formal karena diadakan di sekolah/ tempat tertentu, teratur sistematis,   mempunyai jenjang  dan   dalam  kurun  waktu  tertentu,   serta berlangsung mulai dari TK sampai PT, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan mengikuti peraturan pemerintah atau undang-undang.
Pada   umumnya   lembaga   formal   adalah   tempat   yang   paling seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah membina generasi  muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan varakai
Bagi   pemerintah   karena   dalam   rangka   pengembangan   bangsa di butuhkan pendidikan, maka jalur yang ditempuh untuk mengetahui out putnya secara kuantitatif maupun kualitatif.
Oleh karena itu apa sebetulnya sekolah itu ?
Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala nya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.
1). Membantu    lingkungan    keluarga    untuk    mendidik    dan    mengaja,  dan memperdalam / memperluas, tingkah laku anak / peserta yang di bawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat
2).   Mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum agar :
a)    Peserta didik dapat bergaul dengan guru, karyawan dengan temannya sendiri dan masyarakat sekitar.
b)    Peserta didik belajar taat kepada peraturan / tahu disiplin.
c)    Mempersiapkan peserta didik terjun di masyarakat berdasarkan norma – norma yang berlaku.
b.  Jenjang lembaga pendidikan formal yaitu :
1)    Pendidikan dasar         : TK & SD
2)    Pendidikan menengah     : SMTP dan SMTA (umum dan kejuruan)
3)    Pendidikan Tinggi : Jenjang D1, D2, D3, S1, S2 dan S3

  1. Umum : Universitas dan Institut
  2. Sekolah Tinggi Kejuruan
    c.  Jenis lembaga pendidikan formal:

    Di dalam pendidikan formal terdapat tujuan yakni tempat menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap pakai. Maksudnya bahwa orang yang tidak sama, orang yang berpendidikan lebih siap pakai di masyarakat dari pada orang yang tidak berpendidikan.

 

 

2. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang di selenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan. Komponen yang di perlukan harus disesuaikan dengan keadaan anak / peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan, antara lain :
a.    Guru atau tenaga pengajar atau pembimbing atau tutor
b.    Fasilitas
c.    Cara menyampaikan atau metode
d.    Waktu yang dipergunakan
Pendidikan ini juga dapat di sesuaikan dengan keadaan daerah masing – masing.

Siapakah yang menjadi Raw Inputnya ?
a. Penduduk usia sekolah yang tidak sempa masuk sekola /pendidikan formal atau orang dewasa yang menginginkannya. Mereka yang drop out dari sekolah / pendidikan formal baik dari segala jenjang pendidikan
Mereka yang telah bekerja tetapi masih ingin mempunyai keterampilan tertentu.
b. Mereka yang telah lulus satu tingkat jenjang pendidikan formal tertentu letapi tidak dapat meneruskan lagi.
Dilihat dari raw input di atas pendekatan pendidikan non formal bersifat dan praktis serta berpandangan luas dan berintregrasi satu sama akhirnya bagi yang berkeinginan dapat mengikutinya dengan bebas juga berikat dengan peraturan tertentu.
Menurut surat keputusan menteri Dep. Dik. Bud nomor : 079/0/1975. Tanggal I7 April 1975, bidang pendidikan non formal meliputi:
1.    Pendidikan masyarakat
2.    Keolah ragaan
3. Pembinaan generasi muda
Oleh   kerena   ketiganya   ini   mempunyai   fungsi   dan   tugas   untuk mengemban pendidikan yang dapat diperinci sebagai berikut:         ,
1. Fungsi dan tugas pendidikan masyarakat:
a). Fungsi:    :
1). Membina program kegiatan dan kurikulum latihan masyarakat’
2). Mengurus dan membina tenaga teknis pendidikan masyarakat.
3). Mengurus dan membina sarana pendidikan masyarakat.
b). Tugas :
1). Menyusun   program   kegiatan   dan   memberi   petunjuk   serta pengarahan kepada orang yang bergerak dibidang masyarakat.
2).  Mengendalikan dan menilai tenaga teknis serta menggunakan saran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3).   Membimbing   dan  mengendalikan   kegiatan   usaha  di   bidang pendidikan masyarakat.
2. Fungsi dan tugas keolahragaan . Fungsinya :    : ,
a.  Membina program olah raga dengan kurikulum pendidikan luar sekolah.
b.  Mengurus tenaga tehnisnya dan sarana prasarananya.
3. Contoh Lembaga Yang Terkait Dengan Pendidikan non Formal:
a). Pendidikan masyarakat:
1).  PLPM ( Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat) :
(a). Raw inputnya adalah mereka yang putus sekolah / pendidikan formal dan atau mereka yang belum pernah sekolah.
(b). Latihannya dapat berjudul :
(1) Menjahit, memasak, merias.
(2)Dekorasi, reparasi , fotografi
(3) Pertukangan dan pembengkelan
2). PKK Remaja:
(a). Pembinanya : Kepala Desa
(b). Latihannya    : Aneka ragam keterampilan, tergantung keuangandesa tersebut.
3). Perpustkaan Masyarakat:
(a). Pembinanya     : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(b). Materinya       : Buku-buku tuntunan praktik untuk keperluan hidup
di hari nanti.
(c). Sasarannya       : Sampai tingkat Kecamatan .
4). Kursus Penyelenggaraan Swasta :
(a). Pembinanya   : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(b). Macamnya    : Menjahit, memasak, merias, mengetik, akuntansi,
komputer, monter dan lain-lain.
b).  Keolahragaan :
1)    Pembina utama : KONI ( Komite Olahraga Nasional ) Lembaga
2)    organisasi : PSI, PBSI, PBVSI dan lain-lain.
3)    Anggota :  mereka yang berminat dan disiplin serta sanggup mematuhi AD dan ART.
c).  Pembinaan Generasi Muda
Yang termasuk didalam pembinaan generasi muda , untuk lembaganya dapat meliputi :
1)    pramuka dengan organisasinya dari Kwarca sampai dengan Gugus depan
2)    OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah.
Organisasi ini berkaitan dengan tugas demi lancarnya suatu sekolah / pendidikan formal jenjang menengah.
3)    Adanya  organisasi pemuda luar sekolah
4)    BAKOPAR ;Badan Koordinasi Pembinaan Remaja
Usahanya untuk membina remaja yang terkena narkotika dan kenakalan remaja serta lainnya yang sejenis.

3. LEMBAGA PENDIDIKAN IN FORMAL
Pendidikan in formal ini terutam berlangsung di tengah keluarga Namun mungkin juga berlangsung di lingkungan sekitar keluarga tertentu , pcrusahaan, pasar, terminal dan lain – lain yang berlangsung setiap hari tanpa ada batas waktu.
Kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, (tak terbatas ), dan tanpa adanya evaluasi. Adapun alasannya diatas  pendidikan in formal ini tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang / peserta didik.
Pendidikan ini dapat berlangsung di luar sekolah, misalnya di dalam atau masyarakat, tetapi juga dapat pada saat di dalam suasana formal / sekolah, misalnya saja waktu istirahat sekolah, waktu di kantin, atau pada waktu saat pemberian pelajaran tentang keadaan  guru mengajar, atausaat guru memberikan tindakan tertentu kepada anak..
Pendidikan informal ini mempunyai tujuan tertentu, khususnya untuk keluarga / rumah tangga, lingkungan desa, lingkungan adat.
Contohnya keluaga, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum kawin merupakan sebuah lembaga pendidikan, dimana ayah ibu sebagai pendidik dan anak sebagap peseta didik. Orang tua pemegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Maka orang tua sebagai peletak dasar-dasar pandangan hidup dn pembentuk pribadi anak-anaknya.
Dalam keluarga anak menerima pengalaman pertama dalam menghadapi sesamanya atau bergaul antar manusia dan dalam menghadapi dunia sekitarnya. Hal itu sebagai hasil dari pendidikan orang tuanya, bagaimanapun keadaan kehidupan orang tua.

Pendidikan Kedinasan

Setelah tahun lalu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) menuai kontroversi, tahun ini keluar lagi peraturan yang mengatur tentang pendidikan, namun kali ini lebih dikhususkan kepada pendidikan kedinasan. Iya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sudah disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

Saat UU BHP disahkan, banyak pihak yang khawatir dengan akan makin mahalnya biaya pendidikan di negeri ini, karena perguruan tinggi diharapkan mampu mengelola pendanaannya secara mandiri, meski harus dengan mengutamakan prinsip nirlaba. Dan sepertinya apa yang dikhawatirkan itu terbukti. Biaya kuliah sekarang ini makin mahal. Salah satu solusi, kita bisa mengarahkan anak atau adik kita yang baru lulus SMA untuk masuk ke sekolah kedinasan, karena kuliah di sana gratis. Karena pada pasal 1 ayat (1) dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa :

Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

Meskipun di satu sisi kita sudah seringkali melihat kebobrokan yang terjadi di sekolah tinggi kedinasan, tapi kita harus bisa memilah, itu hanya perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saya percaya ketika awal masuk sekolah kedinasan itu mereka tidak bertujuan atau bercita-cita begitu lulus ingin jadi preman.

Saat ini perguruan tinggi sudah banyak yang membuka jurusan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam hal mengelola negara (misalnya administrasi tata negara, perpajakan), dari sisi ini sih menurut saya tidak perlu lagi dibuka sekolah khusus kedinasan, karena sudah disediakan oleh sekolah tinggi atau perguruan tinggi secara umum, kecuali akademi militer atau akademi kepolisian, mungkin. Tapi, dengan catatatan bahwa biaya pendidikan di perguruan tinggi umum (negeri/swasta) itu harus benar-benar terjangkau jika tidak bisa digratiskan.

 

 

Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Satuan pendidikan penyelenggara

Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Apalagi pemeritah akan segera memberlakukan moratorium pendirian Perguruan Tinggi (PT) dan pembukaan program studi per 1 September 2012. Dengan PJJ – walau tetap harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan- PT bisa meningkatkan daya tampungnya agar target pemerintah dapat mencapat target Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi sebesar 30% pada tahun 2015.

Kini PJJ bisa diselenggarakan oleh PT selain Universitas Terbuka. Landasan formalnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaraannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Fungsinya adalah sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

Berbagai rambu-rambu pun sudah dibuat agar PJJ tidak melupakan mutu lulusan, atau sekedar mengejar target jumlah lulusan. Walaupun demikian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar fungsi dan tujuan tersebut sesuai dengan kebijakan.

Pertama, PJJ yang sarat dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memerlukan kesiapan infrastruktur TIK di daerah yang menjadi sasaran. Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital (digital divide) secara geografis, baik antara kota dengan daerah atau antara Jawa dengan pulau Jawa. Jika sekedar mengirimkan e-book atau berkas elektronik melalui pos atau email, kesenjangan tersebut mungkin belum terasa. Ketika bahan ajar PJJ menerapkan teknologi multimedia – misalnya computer assisted learning atau jenis media interaktif lainnya – maka keandalan jaringan komunikasi data menjadi syarat utama.

Kedua, PJJ memerlukan kemandirian dan disiplin dari peserta didik untuk menyediakan waktu khusus untuk belajar sendiri. Tanpa motivasi dan disiplin, peserta didik tidak bisa memanfaatkan PJJ secara optimal. Ada sinyalemen bahwa dengan pendidikan secara tatap muka saja, proses belajar-mengajar masih menghadapi kendala dalam transfer IPTEKS, apalagi dengan PJJ yang meminimalkan tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik.

Ketiga, PJJ memerlukan kondisi awal yang ideal, yakni peserta didik relatif melek TIK, yaitu mempunyai computer iteracy atau internet iteracy yang memadai. Harus diakui bahwa teknologi komputer dan internet sudah semakin populer. Namun, popularitas penggunaan internet tidak berbanding lurus dengan produktifitas pemanfaatannya untuk mendukung proses pendidikan. Peserta didik harus menahan godaan dari penggunaan internet atau komputer hanya untuk bersenang-senang atau sekedar gaya hidup.

Keempat, PJJ memerlukan kesiapan dosen, yang harus menyediakan waktu sebelumnya untuk menyediakan bahan ajar, apalagi jika bahan ajarnya tersebut berupa media interaktif yang memerlukan upaya khusus. Ada sinyalemen bahwa dosen lebih enak mengajar secara tatap muka. Tinggal bicara atau menulis di papan tulis, proses perkuliahan pun bisa mudah diselesaikan. Memang sinyalemen tersebut bisa benar atau salah, namun membuat sumber ajar untuk PJJ tidaklah mudah, apalagi bahan ajar tersebut tidak menghilangkan aspek pedagogik atau upaya peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kelima, PJJ memerlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaranya. Jika tidak, PJJ bisa menjadi cara legal untuk memperoleh gelar secara mudah. Permendikbud memang sudah membuat regulasi yang tergolong ketat. Dan tidak setiap PT bisa mendapat izin penyelenggaraan PJJ karena harus melalui proses persetujuan yang tidak mudah untuk dilewati. Namun, pengawasan tetap harus bisa dilakukan secara berkelanjutan agar bisa mendeteksi penyimpangan. Mengajukan usulan penyelenggaraan PJJ mungkin bisa diusahakan oleh beberapa PT, namun implementasi di lapangan bisa menjadi persoalan lain.

Jika kelima faktor tersebut bisa diatasi, PJJ menjadi opsi yang layak untuk meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan tetap menjaga kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Soal mutu lulusan jika dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan tinggi jelas bukan sesuatu yang gampang. Saya kutip aja beberapa pasal pada UU Sisdiknas atau UU DIKTI yang baru disyahkan oleh DPR pada tanggal 13 Juli 2012.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. (Pasal 1 UU Sisdiknas)

Pendidikan Tinggi bertujuan: (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan paradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) d. terwujudnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Pasal 5 UU DIKTI).

 

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

 

Berdasarkan Peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

 

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

  1.  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
  2. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
  3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,  tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan.   memiliki kelainan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, sattuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan

 

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang MemilikiPotensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

  1.  Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
  2. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intlekektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

 

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa  program percepatan jika memiliki  potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;

memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan  program pengayaan.

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

 

Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kelas biasa;

b. kelas khusus; atau

c. satuan pendidikan khusus.

 

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

 

 

Pendidikan Layanan Khusus

 

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

a. terpencil atau terbelakang;

b. masyarakat adat yang terpencil;

c. yang mengalami bencana alam;

d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau

e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

 

Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.