Makalah Kebijakan Publik : ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

MAKALAH
TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN : DR. Ir. A.H. RAHADIAN, M.Si

DISUSUN OLEH :
1. M. LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I (MIA 1201010235)
2. AMIN HENDRADIPURA, S.Ag (MIA 120101021)

PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA IDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembahasan tentang potensi kekuatan, kelemahan, proyeksi dan tantangan yang dihadapi oleh suatu sistem pendidikan dengan mendasarkan pembahasan pada sistem “satu pintu” (one door polecy), serta upaya memformulasikan esensi-misi, visi, dan target akhir yang hendak dicapai merupakan suatu langkah antisipatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Hal ini penting dalam rangka menyusun rencana strategis pengelolaan sistem pendidikan nasional, baik dalam level departemen, institusi, maupun birokrasi. Konsekuensi logis yang layak diketengahkan dalam kaitannya dengan analisis posisi dan pengembangan rencana strategis pengelolaan pendidikan adalah arah dan bentuk usaha apa yang mesti dilakukan, serta bagaimana hal itu bisa dilakukan. Konsepsi ini penting dipahami, mengingat selama ini, tidak jarang sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan maksud melakukan inovasi dan mengeliminir berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, justru melahirkan masalah baru yang jauh lebih kompleks. Kondisi tersebut banyak dikontribusi oleh kurangnya sense of responsibility dan common sense dari para perancang dan pengambil keputusan terhadap nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
Mengacu pada wacana di atas, maka makalah singkat ini difokuskan pada analalisis kebijakan peningkatan kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan public yang merupakan produk harapan (the dreams product) dari dunia pendidikan dalam era otonomi pendidikan.
Berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu. Kondisi ini menyebabkan dunia pendidikan semakin jauh dari esensi dan visi-misi yang sebenarnya, yaitu sebagai media transformasi values and cultural heritages serta institusi pembaharu bagi kehidupan masyarakatnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, niscaya kita akan menghadapi masalah yang sangat pelik berkait dengan esensi dan substansi dari pendidikan itu sendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan wacana otonomisasi pendidikan yang segera akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah analis dan kalangan praktisi berpendapat bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bersifat monolitis, sehingga cenderung mengabaikan sistem disekitarnya termasuk akar budaya dimana pendidikan itu diselenggarakan. Jika pandangan ini benar, maka yang patut disesalkan adalah mengapa hal itu sampai terjadi, lebih-lebih ditengah multikultural masyarakat Indonesia yang dinamis.
Tidakkah hal ini yang menjadi sumbu pemicu gejala disintegrasi bangsa yang saat ini terjadi ?.
Rasionalnya, sistem pendidikan semestinya mampu menjadi instrumen pemersatu dan produsen manusia-manusia teknokrat yang bermoral nasionalis bagi kejayaan bangsa di tengah-tengah dinamika masyarakat global. Hal ini penting dijadikan dasar pengambilan kebijakan berkait dengan masalah-masalah pendidikan dan piranti yang mengiringinya. Pengelolaan sebuah sistem pendidikan pada dasarnya lebih berkaitan dengan bagaimana, mengapa, apa, dan siapa yang dilibatkan dalam mengatur dan memposisikan rencana, proses, target, dan tindak lanjut dari produk pendidikan itu sendiri. Manusia yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam pendidikan, dan kualifikasi apa yang harus ada dan melekat pada diri manusia itu (sebagai produk). Konsepsi ini hendaknya dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat masalah kualitas manusia dalam paradigma masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan.
Model pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia cendrung mengadopsi atau paling tidak mengambil beberapa konsep pendidikan negara lain yang telah maju (seperti Amerika dan Inggris), sehingga sulit dalam pengelolaannya. Di samping itu, ada sejumlah indikator dan satuan gugus kendali yang terabaikan dalam pengelolaannya, yang akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja dari praktisi, dan kualitas produk pendidikan yang jauh dari harapan. Salah satu kunci untuk mengeliminir hal tersebut adalah merancang sebuah strategi pengelolaan yang bersifat terpadu dan sinergis dengan sentral “stake holder”, yaitu kalangan berkepentingan baik yang berada dalam maupun di luar sistem pendidikan.

2. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan makalah ini dibatasi pada analaisis situasi mengenai :
1. Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
2. Masalah dan Isu factual mengenai Pentingnya biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
3. Alasan-alasan mengapa biaya operasional sekolah daerah pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diperlukan

3. Tujuan & Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Menganalisa pentingnya kebijakan mengenai biaya operasional sekolah daerah pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Menganalisa permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Menganalisa alasan pentingnya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

Manfaat Penulisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah.
2. Mengetahui permasalahan pendidikan di masyarakat dan isu factual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah
3. Mengetahui alasan pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan era otonomi daerah

BAB II
ANALISA SITUASI

1. Tinjauan Teoritis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Melalui Pendidikan Gratis dalam kerangka Otonomi Daerah

a. Otonomisasi Bidang Pendidikan dalam kerangka Otonomi Daerah

Wacana otonomi dalam bidang pendidikan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, telah menghadirkan sejumlah kekhawatiran di sebagian golongan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang bernaung di bawah kebesaran panji-panji pendidikan. Jika secara nasional dengan sistem pengelolaan satu pintu dan national standard, kualitas pendidikan masih seperti sekarang, bagaimana dengan pengelolaan pendidikan secara otonom oleh daerah, yang secara riil sumber daya yang dimilikinya belum teruji dan tidak merata di seluruh daerah. Tidakkah otonomisasi pendidikan justru melahirkan masalah baru yang cenderung menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk dan tak terkendali secara kualitatif. Kekhawatiran tersebut, oleh sejumlah kalangan khususnya mereka yang berasal dari daerah yang kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya memadai telah dijawab, melalui adagium bahwa hal itu hanyalah salah satu bentuk ketidakrelaan pemerintah pusat dalam menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada daerah. Namun, secara akademis bisa dilakukan refleksi terhadap realitas masyarakat Indonesia yang ada dan akan terus ada dalam balutan multicultur dan rentan konflik, bahwa sesungguhnya otonomisasi pendidikan perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan semua dimensi yang terlibat di dalamnya, khususnya mengenai sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan itu sendiri.
Sistem pengelolaan dan standar mutu pendidikan merupakan dua aspek terpenting dari banyak aspek penting lainnya dalam konstelasi pembangunan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi pendidikan harus didukung oleh analisis dan kebijakan yang komprehensif dan akurat mengenai kedua aspek tersebut. Rasionalnya, bahwa kualitas pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan standar mutu yang ditetapkan untuk diterjadikan. Bila otonomi pendidikan benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka semestinya ada standar nasional yang diberlakukan dan digunakan sebagai dasar pengujian berbagai komponen pendidikan yang dikembangkan oleh daerah, selain standar yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

b. Eksistensi Pengelolaan Sistem Pendidikan

Eksistensi latar sebuah sistem sangat penting dalam menjalankan suatu manajemen, karena produk dari analisis tersebut akan menyajikan seperangkat deskripsi mengenai kondisi sistem itu sendiri secara komprehensif. Kondisi yang dimaksud adalah potensi kekuatan dan potensi kelemahan kondisi internal dari sistem, peluang dan tantangan yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Deskripsi yang komprehensif tentang sebuah sistem sangat bermanfaat dalam membuat perbandingan antara sistem yang telah ada dengan sistem yang sedang dirancang. Bahan utama penyusunan dan perancangan serta esensi-misi dan target yang mesti diterjadikan, dan landasan operasional untuk merancang dan memformulasikan strategi yang kompetitif dengan sistem-sistem lainnya merupakan instrumen pokok dalam perancangan sistem bersangkutan.
Secara umum manajemen operasional menempatkan analisis posisi dan potensi kekuatan serta kelemahan sebagai dasar dalam merumuskan sebuah keputusan (Tilaar, 1993). Artinya, bagaimana potensi kekuatan tersebut dioptimalkan dan dijadikan sebagai acuan mengelola sebuah sistem, dan sebaliknya bagaimana mengeliminir dan jika mungkin menghilangkan potensi kelemahan dalam sebuah manajemen. Konsepsi di atas (analisis kekuatan dan kelemahan) merupakan langkah penting dalam sebuah manajemen sistem.
Dalam manajemen sistem (system management), analisis terhadap kekuatan dan kelemahan merupakan kunci pokok dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu perancangan keputusan (Hellen, 2002). Jika konsep di atas kita hubungkan dengan pengelolaan sistem pendidikan yang bersifat desentralistik, tampak dengan jelas bahwa pendidikan harus dikelola secara profesional dan dengan sistem yang laik, baik secara kualitas maupun birokratis.
Pendidikan merupakan investasi (Devidson, 1989), sehingga pengelolaan pendidikan secara desentralistik minimal mampu mengadopsi dan menterjadikan 4 (empat) tujuan melalui program pendidikan, yaitu: (1) peningkatan potensi diri, yang meliputi; pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan, (2) akses terhadap dunia kerja, (3) pelatihan bermasyarakat (business community), dan (4) pengembangan ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, sistem pengelolaan pendidikan pada dasarnya bisa juga menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem dalam operasionalnya, walaupun secara heuristik harus melewatkan beberapa komponen mendasar dari pendekatan itu sendiri, yaitu unsur propit (keuntungan finansial).
Dilihat dari aspek pengorganisasiannya, desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya sangat kompleks (Bhutankar, 2001). Jika hal itu kita buat pengkatagorian, minimal ada tiga katagori yang bisa dijadikan sebagai unit analisisnya, yaitu: (1) tingakat departemen, yang meliputi; badan-badan dan biro, termasuk dinas Provinsi dan Kabupaten, (2) tingkat institusi, yang meliputi; perguruan tinggi, sekolah menengah umum dan kejuruan, sekolah lanjutan umum dan kejuruan, dan sekolah dasar, dan (3) tingkat operasional, yang meliputi; bidang studi, mata pelajaran, jurusan, dan fakultas. Disamping ketiga level tersebut, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga esensi dan eksistensi dari LSM dan badan swasta yang mengkonsentrasikan kajiannya pada bidang pendidikan. Implikasi konseptual dan operasional dari sistem di atas adalah bagaimana kita mampu meredefinisikan dan mereposisikan secara jelas pada setiap levelnya dan memasukkan analisis posisi serta pendekatan sistem pendidikan itu sebagai bagian yang utuh dari sistem itu sendiri.

c. Analisis dan Pendekatan Sistem Pendidikan

Substansi dari analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan pada dasarnya difokuskan pada upaya mengakses dan mengidentifikasi latar alamiah yang komprehensif dan objektif tentang posisi dari sistem pendidikan itu sendiri, dilihat dari perspektif: (1) kelayakan sistem, sub sistem, dan perangkat pengiringnya, (2) prestasi dan performa sistemnya dilihat dari perspektif kelayakan dan standar mutunya dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang ketercapaian dari sistem itu sendiri, secara mendasar dapat dilihat dari: (1) potensi kekuatan dan kelemahan internal dan personal, (2) tujuan, tantangan, dan proyeksi eksternal (Tilaar, 1993; Hellen, 2000).
Perumusan hasil analisis posisi dan pendekatan sistem, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu strategis dan alternatif proyektif dalam rangka; eksistensi sistem, reposisi sistem, mergerisasi, dan follow up dalam bentuk rekomendasi dan desiminasi kepada fihak-fihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dan target dari analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan, secara umum meliputi: (1) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem dan pirantinya, termasuk potensi kekuatan dan kelemahan dari sistem itu sendiri, (2) untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang diagnosa dan prognosa sistem pendidikan, termasuk instrumen substantif yang mendukung dan menghambat sistem, dan (3) untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai isu, kendala, dan peluang pengembangan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, termasuk alternatif strategis pengembangan sistem pendidikan ke depan (future oriented) secara nasional.
Langkah-langkah analisis posisi dan pendekatan sistem pendidikan pada umumnya dapat dijabarkan dalam struktur kerja yang piramidak (Devidson, 1989), yaitu: identifikasi dan redefinisi masalah/isu, akselerasi data dan informasi, reduksional data dan pengolahannya, interpretasi dan triangulasi data, justifikasi simpulan dan follow up, seminari dan desiminasi, serrta rekomendasi. Untuk melakukan analisis posisi dan pendekatan sistem, kita tidak mesti memulainya dari hipotesis, karena dengan pengenalan dan memposisikan ulang berbagai masalah sesuai dengan jenis dan gradasinya, secara otomatis akan terformulasikan hipotesa dari masalah itu sendiri. Upaya mengakses data dan informasi bisa dimulai dari berbagai lini, seperti: (1) unit-unit sistem dan istrumen di bawahnya, (2) laporan kemajuan (progress report) tentang sistem, (3) hasil riset bebagai fihak termasuk LSM dan badan swasta lainnya, (4) produk yang telah dihasilkan (rate product), dan (5) standar mutu sistem pendidikan ideal (standard of quality).
Produk dari analisa terhadap kelaikan/kelayakan sistem tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai parameter indikator kelayakan komponen-komponen sistem itu sendiri. Semua temuan tersebut, termasuk standar mutu yang disepakati (ditetapkan) dapat dinterpretasikan dan diaktualisasikan ke dalam prinsip dasar sebuah sistem, yaitu: kekuatan, kelemahan, proyeksi, dan tantangan serta mutu ideal dari sistem yang dirancang.
Ada sejumlah kondisi yang diprasyaratkan dengan mengacu pada wacana teoritik di atas, yaitu: (1) kualifikasi sumber daya (SDM), (2) kualitas dan kuantitas instrumen, (3) pola dan pendekatan yang regular dan dinamis, (4) standar mutu yang dianut (disepakati), dan (5) iklim yang kondusif serta proyektif (Abraham, 1999). Kondisi awal ini, juga merupakan salah satu unit analisis dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Karena dalam pos/unit analisis pendidikan, pra-kondisi strategi awal dari sebuah rencana analisis strategis. Sebagaimana sudah disampaikan di bagian awal, bahwa tujuan dari analisis posisi sistem pendidikan adalah untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang posisi sistem pendidikan pada waktu tertentu, baik menyangkut kelayakan sub sistemnya (piranti) maupun kelayakan kinerja dari semua komponennya. Oleh sebab itu, maka langkah berikutnya adalah menentukan unit (satuan) dan jenjang analis dari sistem itu sendiri. Artinya, apa yang akan dijadikan sebagai satuan analisis dan pada jenjang berapa hal tersebut akan dilakukan, seperti: (1) unit kerja/institusi, (2) tingkat lokal atau regional, dan (3) sektoral atau lintas sektoral. Dalam konteks ini, mungkin azas dan prinsip manajemen umum yang sering diistilahkan dengan 4 W+H (what, where, when, who, dan how) akan teraplikasikan, walaupun substansi dan visinya telah difokuskan pada masing-masing unit analisis posisi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dalam pengelolaan sistem pendidikan, dari yang paling operasional (sekolah) sampai tingkat manajerial, unsur dan variabelnya sangatlah kompleks, sehingga perlu dilakukan choosing proccess, agar diperoleh gambaran/pilihan, mana yang paling strategis dan proyektif untuk diikut sertakan dalam telaah substansial analisisnya (produk analisis). Ada sejumlah pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan pilihan tersebut, seperti: (1) pendekatan birokratik, (2) pendekatan humanistis, dan (3) pendekatan phenomenologis (Abraham, 1999).
Terdapat berbagai model pendekatan yang mungkin dapat digunakan sesuai dengan jenis dan karakteristik masalah dan standar mutu yang diharapkan, namun dalam analisis posisi desentrralisasi pengelolaan sistem pendidikan, banyak ditentukan oleh peranan kebijakan dan kemauan politik dari berbagai fihak, khususnya para perancang dan pengambil keputusan di tingkat makro maupun mikro. Desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan juga harus memperhatikan beberapa gugus perangkat komponen sistem dan gugus perangkat indikator kinerja sistem tersebut. Secara umum, gugus kendali mutu di atas, meliputi beberapa perangkat lunak dan perangkat keras (software and hardware). Sementara gugus kendali dalam level indikator kinerja, termasuk parameternya meliputi beberapa unit dan satuan analisis situs (analisis lintas sektoral), yaitu: (1) prinsip efesiensi dan efektivitas, (2) prinsip produktivitas, (3) prinsip relevansi, (4) prinsip akseptibilitas, dan (5) prinsip inovatif dan adaptif. Berdasarkan kedua sistem gugus analisis tersebut, kalangan perencanaan dan kalangan analis dapat mendeskripsikan dan melakukan berbagai kombinasi yang akan diaplikasikan oleh para pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai instrumen produk dalam melakukan analisis posisi sistem pendidikan dalam level daerah (loka), regional, dan nasional.
Sistem pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan ekstrenal. Hal ini didukung oleh beberapa rasional, yaitu: (1) sistem pendidikan menerima masukan dari sistem-sistem lainnya, dan memberikan keluarannya kepada sistem tersebut sebagai masukan (masyarakat sebagai konsumen). Lingkungan luar tersebut, termasuk lingkungan kultural, geografis, dan demografis, dan (2) dinamika eksistensi dan posisi sistem pendidikan tidak terlepas dari dinamika proses yang terjadi dalam lingkungannya, dan sebaliknya jika sistem pendidikan mampu memberikan pengaruh atau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan, maka sistem pendidikan akan mampu mengendalikan semua sistem lain yang ada di masyarakat (sebagai kumpulan sistem lain diluar sistem pendidikan). Berangkat dari analisis posisi eksternal desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan, maka tampak kedua hal di atas sangat menentukan eksistensi dan substansi dari sistem pendidikan baik untuk saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Satu dimensi lain yang merupakan akumulasi dari berbagai sistem di luar sistem pendidikan yang banyak menentukan kualitas dan produktivitas sistem pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dipahami oleh para perencana dan analis, agar sistem pendidikan mampu memfasilitasi inovasi dalam masyarakat, dan secara otomatis memanfaatkan inovasi tersebut bagi peningkatan degree dan substansi dari sistem pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan yang kontekstual sehingga kita tidak terjebak pada posisi rentan dan sensitif, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi sistem yang lebih besar, seperti disintegrasi bangsa dan nasionalisme.
Berangkat dari analisis konseptual dan empiris mengenai desentrralisasi sistem pendidikan nasional dan cara pengelolaannya, tampaknya kita harus meredifinisi konsep dan beberapa piranti substansial terkait dengan standar mutu yang kita sepakati. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang kompleks seperti halnya sistem pendidikan kita. Langkah ini penting dilakukan sesegera mungkin, mengingat tantangan pendidikan di masa mendatang sangat kompleks dan dinamis. Dengan demikian, produk institusionalnya dapat diharapkan mampu bersaing dalam tataran masyarakat global yang semakin membumi saat ini.
Pentingnya analisis sistem dalam konteks internal dan eksternal pada desentralisasi pendidikan, sangat bergantung pada kelayakan dan standar mutu dari berbagai piranti dan sub unit-unit kerja yang ada (Abraham, 1999), termasuk kualifikasi sumber daya manusianya. Telah dijelaskan di atas, bahwa acuan dasar pengembangan pola analisis sistem dengan pendekatan terpadu banyak dikontribusi oleh lingkungan internal dan eksternal dan akselerasi nilai-nilai budaya dimana sistem itu diaplikasikan.

d. Standarisasi Mutu Sistem Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan, banyak faktor dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kompleksitas mutu pendidikan, banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah). Hal ini secara langsung berkaitan dengan posisi pendidikan sebagai salah satu lokomotif politik pemerintah. Masalahnya sekarang, bagaimana menjadikan pendidikan terlepas dari tendensi dan pesan-pesan politis penguasa yang secara langsung dapat menodai misi dan visi pendidikan itu sendiri (Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan trends masyarakat dan pangsa pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecendrungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi out put dari sistem itu sendiri. Konsepsi ini, penting dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan seputar mutu pendidikan. Di samping itu, dinamika masyarakat dunia, dan isu-isu internasional juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari miss-concention and miss-orientation pengelolaan sistem pendidikan. Pada tingkatan daerah, ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus dijadikan dasar pijakan, yaitu: (1) unit analisis sistem yang tersedia, (2) kelayakan rencana yang disusun, (3) kesiapan sumber daya, (4) alokasi dana yang tersedia, (5) dukungan masyarakat, (6) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor-faktor non teknis, seperti: stratifikasi masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilititasi pasar (pengguna out put). Kelayakan dari masing-masing unit atau faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson, 1989).
Sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia selama ini, memang sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun operasionalnya belum sesuai dengan ide dan konsep awal sebagaimana yang telah disepakati. Ada beberapa instrumental ekstern yang terabaikan, sehingga implementasi dari sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kekurangsiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen pendidikan nasional, sehingga inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem itu tidak terantisipasi dengan baik oleh para pejabat birokratis di daerah.
Jakarta sebagai sentral perancangan dan lahirnya berbagai kebijakan, pada dasarnya telah menerapkan sistem analisis posisi dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan, namun azas dekonsentrasi yang diberlakukan di departemen pendidikan nasional, belum bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih banyak kalangan birokrasi di daerah yang berjiwa “birokratis absolut”, sehingga tidak mampu menerapkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah diujicobakan di beberapa daerah. Kondisi ini membawa dampak pada kemandegan sistem, yang pada akhirnya bermuara pada tidak tercapaiannya standar mutu yang telah ditetapkan.
Kurikulum, sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah (Lasmawan, 2000), namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan “chaos” dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang demokratis dan transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu alternatif yang di duga dapat membawa sistem pendidikan Indonesia kearah itu, adalah dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan). Dengan demikian, benang kusut yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita, secara perlahan dan pasti akan mudah terurai dan dirajut menjadi sebuah kain bermutu dan memiliki kelaikan daya saing yang tinggi.
Berbicara mengenai standar mutu, berarti harus mendiskusikan kembali, manusia Indonesia yang seperti apa yang kita harapkan lahir dari dunia pendidikan. Apakah manusia yang menguasai teknologi tinggi sehingga dunia pendidikan harus mencetak para teknokrat ulung, ataukah kita ingin membangun manusia yang dipenuhi dengan iman dan ketaqwaan yang tinggi sesuai dengan filosophis pembangunan bangsa, atau mungkin keduanya secara bersama-sama dalam satu wujud manusia yang komprehensif (dalam ukuran sosial budaya). Menyadari posisi dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dan sedang berkembang, maka manusia Indonesia yang kita harapkan lahir sebagai produk pendidikan adalah manusia yang berteknologi tinggi dan sekaligus bermoral. Inilah pada dasarnya parameter mutu pendidikan nasional. Penetapan standar mutu ini harus mempertimbangkan berbagai potensi dan kecenderungan masyarakat, sehingga kualitas manusia Indonesia yang lahir melalui dunia pendidikan benar-benar tangguh baik penguasaan teknologinya maupun moral humanisnya.

Pengembangan jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu, diperlukan kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, kemampuan handal dan nasionalisme sejati. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1. peningkatan pemerataan dan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
3. manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (good governance).
Ketiga pilar tersebut mendasari tercapainya visi pendidikan nasional yaitu membangun Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Dengan tidak mengesampingkan cita-cita luhur yang lain seperti Penuntasan Wajib Belajar. Kita juga perlu mengungkit percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada berbagai jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan menengah atas memiliki posisi strategis dalam peningkatan daya saing regional maupun global. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi baru dengan output lulusan-lulusan sekolah menengah tingkat atas yang siap untuk terjun di dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dapat menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda yang baru.
Agar tercapai kemajuan yang terencana, maka kebijakan public bidang pendidikan haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa antara lain : (1) tumbuhnya angkat muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lulusan SMTA lebih dapat diandalkan; (3) penggunaan APBN dan APBD akan tepat sasaran dan bernilai manfaat yang berkepanjangan; (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik; (5) akan menimbulkan kepedulian-kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan

2. Masalah dan Isu faktual mengenai pentingnya pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah tingkat atas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

World Economic Forum (WEF) baru-baru ini menerbitkan laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013. Seperti halnya laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini menyajikan data yang komprehensif mengenai Indeks Daya Saing Global beserta unsur-unsur pembentuknya. Ada 144 negara yang dicakup dalam laporan tahun ini (tahun 2011 ada 142 negara), dengan sistem pengukuran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada enam tambahan negara yang dicakup, yaitu Seychelles, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Liberia dan Lybia; namun ada empat negara yang tidak dianalisis untuk laporan tahun 2012 ini karena masalah politi dan keamanan (Tunisia dan Suriah) dan karena ketiadaan data (Belize dan Angola). Data untuk mengukur indeks daya saing global tersebut berasal dari survei opini eksekutif di setiap negara dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang berasal dari kantor statistik setiap negara. Berikut ini adalah interpretasi terhadap indeks daya saing global tahun 2012 yang dipublikasikan oleh WEF tersebut.
Diantara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saing tahun 2012 adalah Malaysia (ke 25), disusul Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50. Negara tetangga Timor-Leste menempati urutan terakhir (ke 136). Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kambodia (24 tingkat), Brunei Darussalam (11), Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012. Lihat Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012

Negara 2008 2012 Perubahan
Singapura 5 2 3
Malaysia 21 25 -4
Brunei Darussalam 39 28 11
Thailand 34 38 -4
Indonesia 55 50 5
Filipina 71 65 6
Vietnam 70 75 -5
Kambodia 109 85 24
Timor-Leste 129 136 -7

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke 44), yang meloncat dari posisi ke 54 dari tahun sebelumnya. Lihat Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Daya Saing 55 54 44 46 50
Persyaratan dasar 76 70 60 53 58
Penopang efisiensi 49 50 51 56 58
Faktor inovasi dan kecanggihan 45 40 37 41 40

Indeks daya saing menurut WEF dibentuk oleh 3 unsur utama, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan. Dari ke tiga unsur utama ini, selama tahun 2011-2012 hanya unsur terakhir yang mengalami kenaikan peringkat, walau hanya satu tingkat. Sedangkan dua unsur lain mengalami penurunan peringkat, yang terburuk adalah unsur pertama yaitu persyaratan dasar. Lihat Tabel 5 di atas. Perlu menjadi perhatian bahwa selama periode 2008-2012, unsur persyaratan dasar mengalami kenaikan peringkat dengan cukup tajam (dari 76 ke 58), sedangkan ke dua unsur lain mengalami penurunan. Negara-negara berkembang yang sedang menapak menjadi negara maju umumnya mengalami peningkatan peringkat dalam unsur ini. Jadi Indonesia menunjukkan jejak yang berbeda dengan sebagian besar negara lain dalam pola perubahan daya saing global selama lima tahun terakhir ini.
Dianalisis secara lebih mendalam, terlihat bahwa pilar kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis menunjukkan peningkatan dari keadaan tahun 2011. Sedangkan ke 9 pilar lain menunjukkan penurunan dalam peringkat daya saing. Cukup menonjol adalah pilar efisiensi pasar tenaga kerja, yang merosot dari peringkat 94 dunia menjadi ke 120. Lihat Tabel 6. Aspek ketenagakerjaan inilah penyebab merosotnya daya saing Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 6. Indeks Daya Saing Indonesia menurut Pilar Daya Saing, 2011-2012

Pilar 2011 2012 Perubahan
Kesiapan teknologi 94 85 9
Efisiensi pasar barang 67 63 4
Kecanggihan bisnis 45 42 3
Kelembagaan 71 72 -1
Kemajuan pasar uang 69 70 -1
Besar pasar 15 16 -1
Infrastruktur 76 78 -2
Lingkungan ekonomi makro 23 25 -2
Inovasi 36 39 -3
Pendidikan tinggi dan pelatihan 69 73 -4
Kesehatan dan pendidikan dasar 64 70 -6
Efisiensi pasar tenaga kerja 94 120 -26

Selanjutnya jika dianalisis secara lebih mendalam lagi, maka terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada beberapa beberapa indikator pembentuk indeks daya daya saing. Dari 113 indikator daya saing, jumlah indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan hampir sama, yaitu 52 (naik) dan 51 (turun) sedangkan 10 indikator lain tidak mengalami perubahan. Indikator daya saing yang mengalami peningkatan adalah antara lain peran manajemen profesional, pengguna internet, pendelegasian kewenangan, inflasi. Lihat Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012
Kenaikan Peringkat diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Peran manajemen profesional 18
Pengguna internet 17
Pendelegasian kewenangan 16
Inflasi 15
Pita lebar internet 14
Pelatihan karyawan 13
Kesehatan bank 13
Efektivitas kebijakan anti monopoli 12
Beban prosedur kepabeanan 12
Perilaku etis perusahaan 11
Kemampuan manajemen 11

Adapun indikator daya saing yang mengalami penurunan peringkat diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis, neraca anggaran dan belanja pemerintah, dan paten per sejuta penduduk. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Indikator Daya Saing 2011-2012:
Penurunan Peringkat Diatas 10 Angka

Indikator Perubahan
Pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis -21
Neraca anggaran dan belanja pemerintah -15
Paten per sejuta penduduk -15
Indeks hak memperoleh keadilan -13
Dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha -12
Sambungan telpon tetap -11

Dalam pilar kelembagaan, indikator daya saing yang mengalami kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku etis perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme bagi dunia usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7).
Dalam pilar infrastruktur, indikator yang mengalami perbaikan peringkat adalah antara lain pelanggan telpon gerak (4) dan kualitas pasokan listrik (5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain Sambungan telpon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur transportasi udara (-9).
Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, indikator yang mengalami kenaikan peringkat daya saing adalah antara lain peringkat kredit negara (7) dan inflasi (15), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain neraca anggaran dan belanja pemerintah (-15).
Dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain kematian bayi (3), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain dampak HIV/AIDS bagi dunia usaha (-12), dampak TBC bagi dunia usaha (-10), dan harapan hidup (-8).
Dalam pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, indikator yang mengalami perbaikan adalah antara lain kualitas pendidikan matematika dan keilmuan (8) dan pelatihan karyawan (13), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain akses internet sekolah (-7) dan tingkat partisipasi pendidikan menengah (-4).
Dalam pilar efisiensi pasar barang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain efektivitas kebijakan anti monopoli (12), beban prosedur kepabeanan (12), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain intensitas kompetisi lokal (-7) dan cakupan dan efek perpajakan (-7).
Dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kerjasama hubungan buruh-pengusaha (7), dan peran manajemen profesional (18), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain biaya redundansi (-6) dan upah dan produktivitas (-6).
Dalam pilar kemajuan pasar uang, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain keberadaan teknologi terbaru (2), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indeks hak memperoleh keadilan (-13) dan pembiayaan melalui pasar saham lokal (-5).
Dalam pilar kesiapan teknologi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain pita lebar internet (14) dan pengguna internet (17), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain PMA dan transfer teknologi (3) dan pelanggan internet pita lebar (4).
Dalam pilar besar pasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing adalah antara lain pendelegasian kewenangan (16), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain ekspor/PDB (-1).
Dalam pilar kecanggihan bisnis, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain kecanggihan proses produksi (5), cakupan pemasaran (5), dan kualitas pemasok lokal (6), sedang indikator yang mengalami penurunan adalah antara lain kuantitas pemasok lokal (-10), sifat keunggulan daya saing (-6) dan kepanjangan rantai nilai (-1).
Terakhir, dalam pilar inovasi, indikator yang mengalami kenaikan adalah antara lain lelang pemerintah untuk produk teknologi maju (5) dan belanja riset perusahaan (6), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain indikator paten per sejuta penduduk (-15) dan jumlah
Penurunan peringkat daya saing Indonesia dari peringkat pada tahun 2012 ini seharusnya membuat pemerintah dan dunia usaha segera mencari jalan keluar mengatasi penyebab penurunan daya saing tersebut. Indeks daya saing global yang dibuat oleh WEF dapat menjadi rujukan untuk menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, dengan belajar dari negara-negara lain yang menunjukkan kenaikan indeks cukup signifikan, dapat dipelajari kebijakan apa yang perlu dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing.
Perbaikan pendidikan dasar menjadi 12 tahun merupakan salah satu factor penting sebagai kebijakan public dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan daya saing global melalui pendidikan. Sehingga penurunan peringkat ilmuwan dan insinyur ini bisa diatasi di masa mendatang sebagai efek dari banyaknya lulusan tingkat sekolah mkenengah atas yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Laporan periodik WEF tahun 2012 ini juga menyertakan kendala-kendala yang menghambat untuk berusaha di Indonesia, antara lain: birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja yang buruk, hambatan peraturan perburuhan, dan lain-lain. (Herry Darwanto : 2012)
Menurut Lukman & Amin (2009: 12-13), berdasarkan survey team Pogram Beasiswa Pendidikan & Kesehatan untuk Keluarga Yatim dan Dhuafa Indonesia (PROSPEKTIFA) OPOCI (One Person for One Childneed’s Indonesia) pada bulan Juni 2012 tahun 2012 diperoleh klasikasi point kebutuhan siswa di luar dana Biaya Operasional Sekolah dan Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN ) adalah sebagai berikut :
1. Dana Kesehatan
a. Biaya Berobat setiap bulan
Rp. 50.000/bln tingkat dasar dan menengah
b. Transport berobat setiap bulan
Rp. 20.000/bln tingkat SD/MI/SMP/MTs
2. Dana Pendidikan
a. Uang SPP tambahan di luar BOS
Kategori : Non SSG (Standar Sekolah Gratis)
1. Rp. 5.000 – 25.000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000 – 30.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 40.000 – 75..000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
b. Biaya Transport harian
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 3000 – 5000 / hari tingkat SD/MI
2. Rp. 5000 – 10.000 / hari tingkat SMP/MTs
3. Rp. 5.000 – 10.000 / hari tingkat SMA/MA/SMK/MAK
c. Biaya Seragam dan Sepatu
Kategori : Standar Sekolah Gratis (SSG) dan Non SSG
1. Rp. 120.000/tahun tingkat SD/MI
2. Rp. 240.000/tahun tingkat SMP/MTs
3. Rp. 240.000–360.000 / tahun tingkat SMA/MA/SMK/MAK
d. Biaya Buku tulis siswa
Kategori : SSG dan Non SSG
1. Rp. 5000 / bulan tingkat SD/MI
2. Rp. 10.000/bulan tingkat SMP/MTs
3. Rp. 15.000 / bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK
e. Buku Pelajaran/LKS di luar BOS buku
1. Rp 75.000 / semester tingkat SD/MI
2. Rp. 100.000/semester tingkat SMP/MTs.
3. Rp. 150.000/semester bulan tingkat SMA/MA/SMK/MAK

Dari data di atas sudah tergambar bahwa tingginya biaya pendidikan di tingkat sekolah menengah pertahun sebesar Rp. 4.938.000,- ( empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pertahun biaya pendidikan di sekolah menengah tingkat atas. Biaya tersebut di luar SPP dan dan pungutan lain seperti ujian tengah semester, ujian semester dan ujian akhir.
Lulusan sebuah jenjang menengah (SMA/MA/SMK/MAK) seharusnya merupakan siswa-siswi berkemampuan tinggi, cerdas, berwawasan kebangsaan, bermutu, terampil atau ahli, profesional, mandiri, mampu belajar sepanjang hayat dan memiliki kecakapan hidup. Walaupun berasal dari keluarga tidak mampu. Maka dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas ini akan mampu meningkatkan dayasaing pendidikan bukan saja tingkat regional juga tingkat internasional. Sehingga peserta didik akan mampu menjadi insan harapan bangsa dan keluarga Indonesia baik si Miskin maupun si Kaya.

Untuk itu, perlu terobosan program pendidikan gratis bagi seluruh siswa tingkat SMTA sehingan mereka dapat mengecap pendidikan yang layak dan mampu bersaing dengan keluarga berkemampuan tinggi. Diharapkan dapat menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai tetapi tidak dibebani oleh biaya pendidikan yang tinggi dan mampu mengikuti proses pembelajaran hingga tuntas 12 tahun.

3. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui kebijakan pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis sekolah menengah tingkat atas sudah layak untuk digulirkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Amanat dari undang-undang dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 :“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut menurut atas otonomi dan tugas pembantuan
(2) Pasal 31 Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.
(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
Selain produk-produk hukum di atas, pentingnya kebijakan mengenai pendidikan gratis di sekolah menengah tingkat atas adalah pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% sehingga kebijakan ini sangat mungkin untuk dilaksanakan.

BAB III
ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Kebijakan pendidikan saat ini di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan belum optimalnya kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.
Sekarang ini dengan akan berlakunya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan pendidikan di Indonesia akan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat . Untuk itu dengan melihat kondisi tersebut sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan yang dinilai selama ini menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas mengingat pendidikan sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (kabupaten sepenuhnya) setelah pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat.
Sudah saatnya pemerintah daerah yang sudah mampu dan mendapatkan penghasilian asli daerah cukup signifikan untuk membuat kebijakan pendidikan dasar 12 tahun sehingga bantuan biaya operasional pendidikan tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar tetapi merambah ke pendidikan tingkat menengah atas.

2. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985; 3).
Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).
Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;
1. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya
2. penetapan standar materi pelajaran pokok
3. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
6. penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi
7. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang diakui secara internasional
8. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
10. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
Kewenangan pada poin ke-4 sangat memungkinkan untuk melakukan kebijakan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMTA secara menyeluruh dengan melihat dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dan APBD propinsi.

3. Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut;
1. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3. mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis
4. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pada poin (1) diatas sangat kondusif menjadi pijakan untuk membuat kebijakan publik yang berorientasi untuk membantu masyarakat miskin (dhuafa) dan yatim piatu agar terus dapat mengecap pendidikan sampai tingkat SMTA.

BAB IV
REKOMENDASI TERPILIH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Kriteria Penilaian Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan terkait masalah etika dan moral. (Rahadian, Dr.Ir A.H., M.Si : 2012) Rekomendasi pada dasarnya pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah :
1. Dapat ditindak lanjuti (actionable)
2. Bersifat prospektif
3. Bermuatan nilai selain fakta
4. Etik
Berikut tabel penilaian alternatif kebijakan mengenai implementasi sekolah gratis ditingkat SMTA :
NO KRITERIA ALTERNATIF KETERANGAN
A* B** C***
1 Technical feasibility 80 90 90
2 Economic Financial Feability 70 80 80
3 Political Viability 80 90 90
4 Administratif Operability 70 90 80
JUMLAH NILAI 300 350 340

Keterangan :
*) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun.
**) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

***) Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA)

Dilihat dari kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah hampir mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis seperti halnya altrernatif kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut telah mencapai tingkat kritis, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.

Dilihat dari kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif) kebijakan pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun memiliki nilai 70 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat kritis, jika diabaikan tidak akan menjadi ancaman serius di masa mendatang hal ini diukur dari kemampuan financial daerah. Alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Alternatif Kebijakan Pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa tidak mampu pada sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut memiliki urgensi seperti kebijakan ke-2.
2. Rekomendasi Kebijakan Terpilih
Dari kriteria penilaian tabel di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih adalah alternatif kebijakan pembebasan iuran sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) tingkat SMTA. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

3. Strategi Implementasi
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dilakukan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan tujuan kebijakannya adalah melakukan intervensi dan implementasi adalah kegiatan intervensi tersebut ( Rahadian, 2012).
Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih di atas adalah sebagai berikut :
a. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
b. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
c. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
d. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
e. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat terealisasi dengan baik.
f. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
h. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hasil analisa kebijakan menurut kriteria technical feasibility (kelayakan teknis) yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah mencapai tingkat kritis untuk dilaksanakan.
b. Hasil analisa kebijakan kriteria economic and financial feasibility (kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi dan finansial), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
c. Hasil analisa kebijakan kriteria political Viability (kelayakan ditinjau dari aspek politik keberlajutan kebijakan ), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 90 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah sangat urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
d. Hasil analisa kebijakan kriteria administrative operability (kelayakan ditinjau dari aspek sosial, politik dan administratif), alternatif kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) memiliki nilai 80 dari rentang 0-100 hal ini menunjukkan kebijakan tersebut sudah urgen dan layak dijadikan sebuah kebijakan publik.
e. Strategi dalam implementasi kebijakan terpilih adalah sebagai berikut :
1. Membuat visi pada produk kebijakan terpilih yang melekat pada individu yang akan memimpin organisasi dalam hal ini departemen pendidkan nasional propinsi, kabupaten dan kodya.
2. Menentukan misi melalui pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisisai bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang.
3. Membuat strategi yang terencana dengan baik arah makro atau politik agar tujuan kebijakan terpilih dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
4. Membuat produk-produk hukum sebagai dasar hukum pelaksanaaan kebijakan terpilih.
5. Membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk implementasi kebijakan terpilih disertai aturan fungsi pengawasan agar pelaksanaan dapat tyerealisasi dengan baik.
6. Merealisasikan program dengan membuat proyek yang sesuai dengan kebijakan terpilih yang melibatkan berbagai unsur pelaksana kebijakan
7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa realisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah melalui SPP gratis dengan memberikan bantuan-bantuan finansial sesuai dengan biaya SPP yang ditanggung penyelenggara pendidikan.
8. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran.

2. Naskah Kebijakan

Dari analisa ke-empat kriteria penilaian alternatif kebijakan di atas maka rekomendasi kebijakan terpilih untuk menjadi naskah kebijakan publik adalah : ” Kebijakan pendidikan dengan membuat produk hukum yang membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA)”. Dengan demikian pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kodya secara analisis sudah layak dan sangat urgen untuk membuat kebijakan publik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, David. (1999). Quality Controll: New Approach in Our Bussiness. New York: McMillan, Co.
Bhutankar, David. (2000). Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries. http://www. webster@bhutankar. bhutan.ac.uk
Devidson, Roger H. (1989). Breaking Up Those Cozy Trangle: An Imposible Dreams. New York: Pranger, Inc.
Ginandjar, Kartasasmita. (1993). Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJPT-II. Surabaya: Gema Kliping.
Hellen, C.R. (2001). Educational Programs of Indonesia: Polecy and Practice. http://www.ind.edu/ ~wwwitr/docs/ hellen/ indec.html
Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI, http://www.beasiswaopoci.wordpress.com
Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan Operasionalisasi Pembelajaran IPS yang Ramah Lingkungan. (Makalah). Program Pascasarjana UPI Bandung.
Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.
Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. (1993). Deregulasi Pendidikan Nasional dalam Implementasi UU Nomor 2 Tahun 1989 dalam Repelita VI. Buletin LPMP Nomor 4 Februari 1993.
Tim Perencanaan STKIP. (1997). Pengembangan Renstra STKIP Singaraja Bali. STKIP Singaraja.
Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahab, Azis. (1999). Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.