Contoh Makalah Ekonomi Islam MANAJEMEN LEMBAGA BAIT AL-MAL (Kajian Terhadap Sistem Perekonomian Umar Ibn Khattab)

Contoh Makalah Ekonomi Islam

MANAJEMEN LEMBAGA BAIT AL-MAL
(Kajian Terhadap Sistem Perekonomian Umar Ibn Khattab)
Oleh : Muhammad, 20080804-2, Fiqh Modern
Dosen Pengampu :
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH

Prawacana
Islam sebagai suatu agama yang di dasarkan pada ajaran al-Qur’an dan Sunnah, merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan tidak saja yang berhubungan secara vertical dengan Tuhan, lebih dari itu Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan. Islam mengartikan agama juga tidak saja berkaitan dengan spritualitas maupun ritualitas, namun Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan aturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Dan lebih dari itu, Islam memandang agama sebagai sarana kehidupan –the way of life- yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan ritual dengan Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia.
Islam memandang keseluruhan aktivitas manusia di bumi ini sebagai sunnatullah, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi, Ia menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi –seperti kegiatan lainnya- perlu dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan syari’at. Islam memberikan tuntunan bagaimana seharusnya beribadah kepada Tuhan –ibadah mahdhah- serta bagaimana juga berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat –mua’malah-, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bernegara, berekonomi, dan sebagainya.
Sebagai agama universal, Islam memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan manusia, maka termasuk bagaimana manusia mempertahankan hidupnya, Islam juga telah memberikan tuntunan berekonomi secara Islami. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia.
Dalam penyusunan makalah ini, penyusun hanya akan menfokuskan kajian pada lokus seputar managemen baitul mal pemerintahan Umar Ibn Khattab, penyusun beranggapan ini sangat penting untuk melihat sejauh mana Islam pada masa-masa awal sudah memberikan perhatian serius dalam masalah managemen. Dengan memberikan fakta sejarah penyusun berharap paling tidak dapat mengungkap autentikasi ekonomi Islam. Berdasarkan sifat kajiannya maka penulisan ini pure menggunakan metode deskriptif serta kajian pustaka. Sedangkan dalam tehnik pengumpulan datanya adalah dilakukan dengan cara menelaah sejumlah bahan referensi, baik dari kitab dan juga buku yang relevan dengan pembahasan.

Pemikiran Ekonomi Islam:
Sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan modern, ekonomi Islam baru muncul pada era tujuh-puluhan, namun pemikiran tentang ekonomi Islam sendiri sudah ada bersamaan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad saw, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang masyhur di sebut dengan Khulafa al-Rasyidin salah satunya yang akan dikaji dalam makalah ini adalah Khalifah kedua yakni Umar Ibn al-Khattab, hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar tidak saja dalam bidang hukum tetapi juga dalam hal ekonomi, salah satu yang menarik adalah managemen Umar dalam harta bait al-mal ;

Umar Ibn Khattab (40 SH-23 H/584-644 M)
Umar Ibn Khattab merupakan khalifah Islam kedua, Ia menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah –pengganti dan pengganti Rasulullah-, kemudian Ia juga yang memperkenalkan istilah Amir al-Mukminin -komandan Orang-orang beriman-. pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun Ia banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas prestasi inilah orang barat menjulukinya sebagai the Saint Paul of Islam.
Dalam masalah perekonomian Umar Ibn Khattab dipandang banyak melakukan inovasi, hal ini bisa dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam Umar mulai memberlakukan administrasi negara juga membentuk jawatan kepolisian serta tenaga kerja. Dalam bidang pertanian Umar mengambil langkah-langkah penting, misalnya. Ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat dengan syarat mampu menggarapnya, membuat saluran irigasi, serta mendirikan lembaga yang khusus untuk mendukung programnya tersebut. Sedangkan dalam bidang perdagangan Umar juga menyempurnakan hukum perdagangan yang mengatur tentang pajak, dan mendirikan pasar-pasar yang bertujuan untuk mengerakkan roda perekonomian rakyat.
Selain hal tersebut, Umar juga menjadikan Bait al-Mal yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya menjadi reguler dan permanent, kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dalam mendistribusikan harta Bait al Mal menerapkan prinsip keutamaan. Selain itu Umar juga mendirikan Dewan yakni sebuah kantor yang betugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Disamping itu Umar juga mendirikan lembaga survey yang dikenal dengan Nassab yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah. Selain itu, Umar juga memperkenalkan system jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid.

Managemen Harta Bait al Mal
Sebelum membicarakan lebih jauh bagaimana managemen bait al mal pada Umar dijalankan, penulis merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang utuh apa yang dimaksud dengan managemen. Unsur managemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan ‘manager’ untuk terlaksananya usaha. Diantara contoh jasa tersebut adalah, penentuan bentuk usaha yang sesuai perundang-undangan dan lokasinya, penentuan bentuk produk dan sifatnya, persiapan system ekonomi, pengawasan pelaksanaan, hingga penilain hasilnya. Secara umum manager adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan produksi dan penanggungan resiko.
Dalam fikih ekonomi Umar r.a nampak jelas kemandirian unsure managemen dari pengelolaan harta bait al-mal, demikian itu dapat diketahui dengan jelas pada saat dilakukan berbagai tindakan nyata dalam mengelola harta bait al-mal, dengan perincian sebagai berikut ;
a. melakukan pengawasan harta.
Diantara sisi terpenting dalam pengawasan ekonomi adalah pengawasan harta, yaitu dengan mengawasi sumber bait al-mal dan memperhatikan cara mendapatkan pemasukan, sisi pengeluaran, serta usaha memenuhi pemasukan, mengarahkan pengeluaran dan lain sebagainya, pengawasan harta bait al-mal ini mengambil perhatian yang besar dalam ekonomi Umar r.a. diantara tanda perhatian tersebut ;
Pertama, Dalam hal pengawasan harta umat Islam Umar r.a beranggapan bahwa “barang siapa yang menjaganya, berarti dia telah menjaga urusan umat Islam, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, berarti dia telah menyia-nyiakan umat Islam”. Disamping itu, Islam juga menjadikan diantara kewajiban umat adalah mengawasi penguasa untuk memastikan dia menjaga hal-hal tersebut.

b. Independensi Bait al-mal
Yang diperlukan untuk keberhasilan dalam pengawasan harta adalah dibentuknya lembaga independent yang dapat memisahkan antara tugas eksekutif dengan lembaga keuangan. Di sisi lain, independensi baitul mal dan konsistensi penguasa terhadapnya, sangatlah penting untuk melindungi baitul mal dari penyimpangan penguasa, jangan sampai seorang penguasa menganggap bahwa dirinya yang berkuasa dan dengan seenaknya bertindak seperti pemilik barang tersebut, mengambil harta sesuai dengan kehendaknya, memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya, tanpa memperbolehkan seseorang untuk mengawasinya apalagi mengaturnya, karena penguasa seperti tidak dapat membedakan harta pribadi dan milik negara.
Islam dengan sempurna memberikan pemisahan yang tegas antara harta pribadi penguasa dan harta umat Islam dan mengangap imam sebagai orang yang diberi amanah atas harta umat Islam dan memeperlakukannya sesuai dengan syari’at yang dapat mewujudkan kemashlahatan umat Islam. Ini menjadikan umat mempunyai kewajiban untuk mengawasi tindakan para penguasa terhadap harta umat serta mengavaluasinya.
Umar r.a telah mempelopori penerapan independensi bait al- mal dalam Islam dari kekuasan ekskutif, dan menegaskan prinsip tersebut dengan beberapa tindakan, diantaranya;
1. tujuan dasar dibentuknya baitul mal pada masa Umar r.a adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran, dimana pada saat Umar berkuasa harta bait al- mal sangat banyak dan melimpah, hal ini salah satunya disebabkan kekuasan Islam yang semakin luas dimana negara taklukan Islam harus membayar pajak dan usyur serta tambahan dari pemasukan yang berasal dari rampasan perang. Dengan keadaan inilah kemudian Umar berinisiatif menjadikan baitul mal sebagai lembaga independent agar tidak bercampur baur dengan urusan administrsi dan lain sebagainya.
2. Umar r.a bermaksud dengan independensi ini dapat membedakan antara hak kerabatnya dalam baitul mal dan hak mereka dalam harta pribadi, dengan demikian apabila umar hendak memberi salah seorang kerabatnya sesuatu, maka dia memberinya dari harta pribadinya.
3. Umar r.a menegaskan kepada umat Islam tentang prinsip independensi bait al-mal dan menanamkan dalam pikiran mereka. Umar tidak melihat kedudukannya atas rakyatnya dalam memberikan hak-hak mereka, bahwa Umar r.a hendak memberikan ketegasan bahwa tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian harta baitul mal, harta baitulmal akan dibagikan berdasarkan haknya.
4. Umar r.a hendak menegaskan bahwa dia tidak mempunyai hak istimewa atas harta baitul mal, bahkan dalam menentukan berapa banyak gaji yang harus diperoleh khalifah (dirinya sendiri) Umar mengumpulkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam menentukan gajinya tersebut.

c. Membuat Buku besar/ Induk
Menarik apa yang dilakukan Umar, r.a dalam memanagemen harta baitul mal, yakni salah satunya adalah membuat buku besar/induk. Yang dimaksud dengan buku besar ini adalah berupa kumpulan lembaran, buku, atau catatan untuk menuliskan nama-nama pasukan dan umat yang berhak menerima gaji, lebih jauh lagi buku besar ini selain berupa daftar penerima gaji juga berisi perjanjian-perjanjian dan apa yang diputuskan untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak negara dari pekerjaan dan harta dan siapa saja yang menjalankannya dari tentara dan pegawai.
Pembuatan buku besar merupakan salah satu cara penting pengawasan harta yang dimasukkan Umar dalam aturan harta Islam, tujuan dibuatnya buku besar ini adalah untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran baitul mal, hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut ;
1. Pengawasan Pemasukan
Bisa dipastikan bahwa peran buku besar ini sangat penting dalam mengetahui sumber pemasukan harta negara, kendati ada riwayat yang mengatkan bahwa ide tentang buku besar ini sebenarnya datang dari Persia dan romawi yang mempunyai buku besar untuk menentukan jumlah pajak dan cara mengumpulkannya. Namun demikian, patut dicatat bahwa Umar melakukan ini untuk mengambil pelajaran darinya dalam menentukan dan mengumpulkan harta pajak yang menjadi hak umat Islam atas harta ahl dzimmah yang mencakup pajak, jizyah, dan usyur.
Kedua, tentang zakat, diriwayatkan bahwa Umar apabila mengeluarkan gaji, Ia menghitung zakat harta para pedagang, kemudian mengambil sebagian dari gaji. Ketiga, buku ini juga mengatur urusan tanah kena pajak, dengan menjelaskan luasnya dan jumlah pajak yang ditentukan, menjelaskan hukumnya dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika terjadi perang darul jamajim, setelah perang usai mereke berebut menempati tanah yang dekat karena hilangnya buku yang mencatat tentang kepemilikan tanah tersebut. Keempat, buku besar ini selain ada di Madinah, dibuat juga buku besar cabang disebagian besar daerah kekhalifahan, dan tidak bisa dipungkiri keberadaan buku besar itu sangat mempermudah menghitung pemasukan dan juga mempermudah pengeluaran.

2. pengawasan pengeluaran
Sangat dominant bahwa pengawasan pengeluaran harta baitul mal adalah sebab utama dibuatnya buku besar. Hal ini dilakukan Umar setelah Ia melihat banyaknya harta yang mengalir ke ibu kota ke-khalifaan (Madinah), selanjutnya Umar melakukan musyawarah dengan umat Islam tentang cara pembagian harta yang mengalir tersebut. Yang akhirnya menyimpulkan agar dibuat buku besar untuk memastikan pembagian. Sedangkan cara yang dilakukan Umar dalam mengawasi pengeluaran berdasarkan riwayat adalah sebagai berikut. Pertama, mensensus orang yang berhak mendapat gaji dan mendaftarkan namanya dalam buku induk untuk memastikan mereka melakukan tugasnya, dan mengetahui siapa yang sudah dan belum menerima haknya, sehingga tidak ada seorangpun yang luput untuk mendapatkan haknya disamping untuk menghindari memperoleh bagian yang lebih.
Kedua, membatasi gaji dengan jumlah batasan pertahun yang tetap, dimana ditetapkan bagi setiap orang jumlah gajinya dari baitul mal sesuai dengan dasar ketentuan ynag berlaku. Ketiga, untuk menjaminnya sampainya hak kepada pemiliknya, Umar mengikuti aturan pengawas. Dengan aturan ini dipilih para pengawas, pemimpin, dan penjaga. Dalam pendistribusiannya gaji diberikan kepeda pemimpin wilayah, kemudian mereka memberikannya yang kepada yang berhak dalam wilayahnya tersebut.

3. Penghitungan Akhir
Pembuatan buku besar tidak bisa dipungkiri telah memberikan kemudahan dalam mengontrol arus kas baik pemasukan maupun pengeluarannya. Seperti buku besar pajak merupakan cara untuk menentukan jumlah pajak. Dan sumber terpentingnya adalah pajak yang diwajibkan atas tanah dinegara yang ditaklukkan dan jizyah yang diwajibkan atas harta ahl dzimmah, demikian juga usyur perdagangan. Adapun tentang pengeluaran, penetuan sector terpentinganya adalah bahwa penyelesaian gaji dapat dilakukan dengan merata dan sampai kepada yang berhak.
Disisi lain, setelah pembuatan buku besar, sumber pemsukan lebih terkontrol begitu juga pengeluarannya, yang dimudahkan dengan perhitungan tahunan. Dimana Umar r.a kemudian mengintruksikan untuk memberikan gaji pada bulan muharram setiap tahunnya, dan menarik pajak pada saat terbit bintang ‘Syira’ yakni ketika musim panen.
Dalam sebuah atsar dijelaskan bahwa Umar meminta perhitungan akhir dari para pegawainya, yang menjelaskan tentang pemasukan dan pengeluaran untuk memudahkan pengawasan. Misalnya apa yang diriwayatkan dari Abu Musa r.a, bahwasannya Umar memerintahkan untuk menyampaikan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan dalam satu lembaran, sedangkan Abu Musa mempunyai seorang juru tulis beragama Nasrani, kemudian dia menyampaikan kepada Umar, maka Umar kafum dan berkata, “Orang ini tidak lain adalah orang yang bisa menjaga.”

Post-Wacana
Dalam banyak hal terutama inovasinya dalam masalah ekonomi, Umar r.a dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis ekonomi. Satu diantaranya adalah bagaimana Umar pada masanya telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap management harta baitul mal, sehingga keadaan ini mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, dan yang lebih penting dari itu, pengelolan baitul mal tersebut dapat menyejahterakan rakyat, karena harta baitul mal tersebut dapat disampaikan kepada yang berhak tanpa ada satupun yang dirugikan.
Demikianlah makalah sederhana ini penyusun sampaikan, jujur, ditengah kekosongan teori tentang ekonomi Islam penyusun tetap berusaha menyajikannya supaya tetap layak disebut sebagai karya ilmiah. Namun demikian penyusun tetap saja berharap pada masukan konstruktif untuk penyempurnaan makalah ini, selain untuk menambah keutuhan penyusun dalam memahami teori ekonomi Islam –yang memang kosong- dan menyelesaikan tugas kuliah, tentu juga hasilnya dapat nilai plus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dhana Bakti Wakaf, Jogyakarta : 1995
Azra, Azyumardi dkk. Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta : tt
Al-Haritsi, Jaribah Ibn Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Terj. Asmuni Sholihan Z. Lc, Khalifa, Jakarta : 2006
At- Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Darr Ilm, Beirut : 1986
Al- Mawardi, Al-Ahkam al-Suthaniyah, Darr Fikr, Beirut : 1990
Karim,Adimarwan Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rajawali Press, Jakarta : 2006
Katsir, Ibnu, Tafsir al-Qur’an alAdzim, Darr Kutb, Kairo: 1990
M. A Sabzwari, Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rasyida, dalam Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 2 No. 4, 1985
Tim Penulis P3EI UII Jogyakarta, Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008
Sya’labi, Ahmad, Sejarah dan kebudayaan Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta : 1994
Saad, Ibn, al-Thabaqat Al-Khamisah min Al-Shahabah, Al-Ma’arif, Riyadh : 1991
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994

Sumber : images.cakmuh.multiply.multiplycontent.com

MAKALAH BIOLOGI UMUM I : FOTOSINTESIS

CONTOH MAKALAH BIOLOGI UMUM I : FOTOSINTESIS

                                                                             BAB I

PENDAHULUAN
A.    Latar belakang
Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan sehingga memerlukan energi, dan dibentuk reaksi endergonik. Contoh reaksi anabolisme di antaranya adalah fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari, kemosintesis dengan bantuan energi kimia.
Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis juga dapat di artikan proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya infra merah (tidak kelihatan), merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu dan ultra ungu (tidak kelihatan).
Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis (photos berarti cahaya) disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari [[CO2]] diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi. Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis, yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang.
B.     Rumusan masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan anabolisme?
2.      Apa yang dimaksud dengan fotosintesis?
3.      Apa yang dimaksud dengan kemosintesis?
C.    Tujuan
1.      Untuk mengetahui apa itu anabolisme.
2.      Untuk mengetahui apa itu fotosintesis.
3.      Untuk mengetahui apa itu kemosintesis.
BAB I
PEMBAHASAN
A.    ANABOLISME
Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya : energi cahaya untuk fotosintesis, energi kimia untuk kemosintesis.
Anabolisme dibedakan menjadi dua bagian :
A.    Polomerisasi, yaitu penyusunan zat organik sederhana menjadi zat organaik kompleks, contohnya pada pembentukan protein dari asam amino, pembentikan amilum dari glukosa.
B.     Asimilasi, yaitu proses pembentukan zat organik dari zat anorganik.
Proses asimilasi masih dibagi menjadi dua :
1.      Asimilasi Carbon (C) = pembentukan karbohidrat. Pembentukan karbohidrat dengan bantuan cahaya disebut dengan fotolisintesis, kemosintesissedangkan dengan bantuan reaksi kimia disebut dengan kemosintesis. Jadi perbedaan utama antara kemosintesis dengan fotosintesis adalah terletak pada energi luar.
2.      Asimilasi Nitrogen (N), yaitu pembentukan protein yang terjadi pada organel sel ribosom.
B.FOTOSINTESIS
Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya (fotos = cahaya; sintesis = penyusunan atau membuat bahan kimia). Fotosintesis adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbondioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Secara sederhana, reaksi fotosintesis yang melibatkan berbagai enzim dapat dituliskan sebagai berikut:
Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun (klorofil). Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman yang disebut palisade atau jaringan tiang dan sel-sel jaringan bunga karang yang disebut spons.
Kloroplas tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut:
a) Stroma ialah struktur kosong di dalam kloroplas, merupakan tempat glukosa terbentuk dari karbondioksida.
b) Tilakoid ialah struktur cakram bertumpuktumpuk, yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas, dan berfungsi menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia.
c) Grana ialah selubung tangkai penghubung tilakoid.
Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi menyerap cahaya radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Klorofil dapat dibedakan menjadi klorofil a dan klorofil b. Klorofil a mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan. Klorofil a sangat berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Sedangkan, klorofil b merupakan klorofil yang mampu menyerap cahaya biru dan  merah kejinggaan. Di dalam kloroplas, selain klorofil juga terdapat pigmen karotenoid, antosianin, dan fikobilin. Jadi, hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis karena mengandung kloroplas pada daunnya. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen makanan (karena dapat menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari), dan disebut juga organisme autotrof (auto = sendiri; trophic = makanan), yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri.
Proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk mengetahui bagaimana proses kedua reaksi tersebut, mari cermati uraian berikut ini.
a.      Reaksi terang
Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH, dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi endergonik, membentuk ATP dari ADP + Pi. Dengan demikian, reaksi terang dapat dituliskan dengan persamaan:
Pembentukan ATP dari ADP + Pi, merupakan suatu mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Proses ini disebut fosforilasi fotosintesis atau fotofosforilasi. Pada reaksi terang yang terjadi di grana, energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem adalah tempat berkumpulnya beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. Aliran elektron melalui sistem transpor menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH dapat terbentuk melalui jalur non siklik, yaitu elektron mengalir dari molekul air, kemudian melalui fotosistem II dan fotosistem I. Elektron dan ion hidrogen akan membentuk NADPH dan ATP. Oksigen yang dibebaskan berguna untuk respirasi aerob. Pusat reaksi pada fotosistem I mengandung klorofil a, disebut sebagai P700, karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 700 nm. Pusat reaksi pada fotosistem II mengandung klorofil a yang disebut sebagai P680, karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 680 nm.
b.      Reaksi gelap (reaksi tidak tergantung cahaya)
Disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap, karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon dan oksigen dari karbondioksida, enzim yang mengkatalisis setiap reaksi, dan RuBp (Ribulosa bifosfat) yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon.
Reaksi gelap terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu:
1.      Karbondioksida diikat oleh RuBp (Ribulosa bifosfat yang terdiri atas 5 karbon) menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi 2 fosfogliserat (PGA).
2.       Masing-masing PGA menerima gugus pfosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta e- dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PGAL (fosfogliseraldehida).
3.       Tiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat dihasilkan 12 PGAL.
4.       Dari 12 PGAL, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RuBp, dan seterusnya RuBp akan mengikat CO2 yang baru.
5.      Dua PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa
6.      Fosfat. Molekul ini merupakan prekursor (bahan baku) untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tepung pati yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan.
C.    KEMOSINTESIS
Kemosintesis adalah sintesis senyawa organik dengan menggunakan energi kimia  yang berasal dari oksidasi dari bahan inorganik sederhana.
Tidak semua tumbuhan dapat melakukan asimilasi C menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dan reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu.
Bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ (ferro) menjadi Fe3+ (ferri). Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya Amonium Karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi:
Nitrosomonas
(NH4)2CO3 + 3 O2 ———————> 2 HNO2 + CO2 + 3 H20 + Energi
Nitrosococcus
a.        Sintesis Lemak
Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein, karena dalam metabolisme, ketiga zat tersebut bertemu di dalarn daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus (daur) Krebs, yaitu Asetil Ko-enzim A. Akibatnya ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat, karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein dan seterusnya.
a.1. Sintesis Lemak dari Karbohidrat :
Glukosa diurai menjadi piruvat ———> gliserol.
Glukosa diubah ———> gula fosfat ———> asetilKo-A ———> asam lemak.
Gliserol + asam lemak ———> lemak.
a.2. Sintesis Lemak dari Protein:
Protein ————————> Asam Amino
protease
Sebelum terbentuk lemak asam amino mengalami deaminasi lebih dabulu, setelah itu memasuki daur Krebs. Banyak jenis asam amino yang langsung ke asam piravat ———> Asetil Ko-A.
Asam amino Serin, Alanin, Valin, Leusin, Isoleusin dapat terurai menjadi Asam pirovat, selanjutnya asam piruvat ——> gliserol ——> fosfogliseroldehid Fosfogliseraldehid dengan asam lemak akan mengalami esterifkasi membentuk lemak.
Lemak berperan sebagai sumber tenaga (kalori) cadangan. Nilai kalorinya lebih tinggi daripada karbohidrat. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat hanya menghasilkan 4,1 kalori saja.
b.       Sintesis Protein
Sintesis protein yang berlangsung di dalam sel, melibatkan DNA, RNA dan Ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya protein adalah suatu polipeptida.
Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat (substansi) yang berperan penting sebagai “pengatur sintesis protein”. Substansi-substansi tersebut adalah DNA dan RNA..
Hasil akhir dari fotosintesis Oksigen yang sangat di perlukan bagi kehidupan manusia untuk bernafas. Di Indonesia, Oksigen terbesar di hasilkan dari hutan hutan yang masih lestari. Hutan tersebut akan menghasilkan Oksigen yang banyak sebagai salah satu manfaat hutan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan.
Anabolisme dibedakan menjadi bagian yaitu : polimerisasi dan asimilasi
Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya.
Kemosintesis adalah sintesis senyawa organik dengan menggunakan energi kimia  yang berasal dari oksidasi dari bahan inorganik sederhana.
sumber : http://hasanlombok811.blogspot.com/2012/03/makalah-biologi-umum-i-fotosintesis.html

MAKALAH BIOLOGI UMUM II : “Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik”

MAKALAH BIOLOGI UMUM II
“Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik”

BAB I

PENDAHULUAN
1A Latar belakang
Permasalahan lingkungan merupakan isu yang tidak bisa di hindarkan. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang di hadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari di hasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, Baik itu sampah organik maupun anorganik. Namun yang memprihatinkan, sampah-sampah yang dihasilkan tersebut malah dibuang sembarangan di berbagai tempat, dan efeknya akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Jumlah produksi sampah setiap tahun akan bertambah seiring dengan bertambah jumlah penduduk.
Pemerintah saat ini telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Terutama masalah sampah anorganik. Namun, belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini dikarenakan angka jumlah sampah yang ada di Indonesia sangat tinggi. Sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.
Makalah ini disusun untuk memberikan pandangan mengenai dampak buruk sampah anorganik, serta cara penyelasaiannya.

2. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu agar :
1. Dapat Mengetahui Pengertian Sampah dan Daur Ulang Sampah
2. Dapat Mengetahui Cara-Cara Pembuatan Daur Ulang Sampah
3. Dapat Mengetahui Manfaat Daur Ulang Sampah
4. Dapat Mengetahui Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembuatan Produk Daur Ulang Sampah.

BAB II
PEMBAHASAN
1 B. Pengertian sampah.
Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka Sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya (Anonim:2012).

Setiap tahun jumlah sampah di Indonesia pada umumnya selalu bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan banyak sampah secara berlebihan.

2. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya.
a. Sampah organik.
Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan,sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.
b. Sampah anorganik
Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

3. Pengertian daur ulang sampah plastik.
Berbicara masalah sampah, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah sisa-sisa bahan yang tidak dipakai lagi, kotor dan berbau busuk serta tidak berguna. Namun anggapan seperti itu tidak selalu benar, sampah juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi barang yang bernilai jual dan menguntungkan dengan cara daur ulang.
Daur ulang (Recycle) sampah plastik adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce,nandnRecycle).
Sampai saat ini sampah plastic merupakan sampah yang belum diketahui cara penanggulangannya. Namun saat ini cara yang paling tepat adalah dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi suatu produk yang bernilai tinggi
.
Proses atau Tahapan Daur Ulang
.Berikut ini merupakan tahap-tahap dari kegiatan daur ulang yang dapatsobat lakukan:
1) Mengumpulkan; yakni mencari barang-barang yang telah di buangsepertikertas,botol air mineral, dus susu, kaleng dan lain-lainya.
2) Memilah; yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkanberdasarkan jenisnya, seperti kaca, kertas, danplastik.
3) Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisadigunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelumdigunakan.
4) Mengirim; Kirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang sampah,atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang akan dengan senanghati membeli barang tersebut.
5) Lakukan Daur Ulang Sendiri; Jika mempunyai waktu dan ketrampilan kenapatidak melakukan proses daur ulang sendiri. Dengan kreatifitas berbagaisampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat.

4. Keuntungan Daur Ulang Sampah Anorganik
A. Aspek Lingkungan
1. Penghematan Sumber Daya Alam
Pemenuhan bahan baku pabrik dari hasil pemulungan sampah menyebabkan penggunaan bahan baku yang berasal dari alam menjadi berkurang dan dapat ditekan. Selanjutnya bahan baku dari alam dapat digunakan untuk proses produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, setiap ton daur-ulang baja dapat menghemat 1,5 ton biji besi dan 3,6 barel minyak atau menghemat 67% energi.

2. Pengurangan Pencemaran Lingkungan
Beberapa keunggulan daur-ulang sampah anorganik yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran lingkungan antara lain adalah sebagai berikut: a. Mendaur-ulang 1 ton kertas koran akan menyelamatkan 17 pohon dan menggunakan kertas daur-ulang dapat mengurangi 74% pencemaran udara, 34% pencemaran air, dan menghemat energi hingga 67%. b. Usaha daur-ulang sampah anorganik seperti kaca, plastik, kertas koran, kaleng, besi, dapat mengurangi tumpukan sampah kota hingga 25%.

B. Aspek Ekonomi
1. Menghemat Biaya Operasional Pengelolaan Sampah
Daur-ulang sampah anorganik telah terbukti dapat mereduksi biaya pengangkutan dan pembuangan akhir. Sebagai contoh, di Bandung laju daur-ulang sampah anorganik di 38 TPS yang ada adalah sekitar 37.204 kg per minggu atau 1.939.923 kg per tahun. Biaya satuan pengangkutan dan pembuangan akhir untuk setiap ton sampah di Kota Bandung adalah sebesar Rp.58.540,- dan Rp.17.700,-, maka biaya pengelolaan sampah yang dapat dihemat bisa mencapai Rp. 147 juta setiap tahun. Bila diasumsikan laju daur-ulang sampah anorganik meningkat sampai 20% dari total sampah anorganik yang masuk ke TPS, maka biaya yang dapat dihemat mencapai Rp. 379 juta per tahun.

2. Menciptakan Lapangan Kerja Hasil
Studi CPIS (1988) menyebutkan bahwa seorang pemulung di Jakarta mampu mengumpulkan rata-rata 35 kg sampah per hari. Apabila penyerapan pemulung terhadap total produksi sampah kota sebesar 25%, maka di Jakarta saja yang menghasilkan sekitar 6.000 ton sampah per hari mampu menciptakan lapangan kerja di sektor informal bagi Kurang lebih 40.000 pemulung.

Selain itu kegiatan daur-ulang sampah anorganik mampu menciptakan usaha bagi pelapak, bandar dan pemasok. Dengan asumsi dasar bahwa seorang pelapak membeli dari 15,5% pemulung setiap harinya (CPIS, 1988), maka kegiatan daur-ulang sampah mampu menciptakan usaha bagi sekitar 2.500 pelapak di Jakarta, dengan keuntungan bersih yang relatif cukup besar, yaitu Rp.32.445,- setiap hari.

3. Menyediakan Bahan Baku Bagi Industri Daur-Ulang
Sampah Hasil penyortiran sampah oleh pemulung akhirnya akan disetorkan ke pabrik pengolah bahan sampah sebagai bahan baku kelas dua.
Sebagai contoh di Indonesia terdapat dua pabrik kertas berskala besar yang membutuhkan bahan baku dari sampah kertas sebesar 50 ton per hari (PT. Gunung Jaya Agung) dan 1.000 ton/hari (PT. Sinar Dunia Makmur). Dari kedua pabrik kertas tersebut, kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemulung mencapai 378.000 ton setiap tahun yang berarti penghematan sejumlah 6 juta pohon yang seharusnya ditebang sebagai bahan baku kertas.

BAB III
SIMPULAN
Daur ulang adalah proses tuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce, andRecycle).
Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomassa yang bisa didegradasi oleh alam, tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi.

REFERENSI

http://dimas-lionheart.blogspot.com/2011/10/manfaat-daur-ulang.html

http://niesapurple29.blogspot.com/2012/02/keuntungan-daur-ulang-sampah-anorganik.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah

http://id.wikipedia.org/wiki/Daur ulang

sumber :http://wendrapriatama.blogspot.com/2012/10/tugas-makalah-biologi-umum-ii-daur.html

Makalah PKN : Negara dan Konstitusi

Makalah PKN : Negara dan Konstitusi

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

  Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 2.1 Apakah pengertian negara itu? 2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia?

3. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara.
3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi.
3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi.
3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia.

4. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara.
4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi.
4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi.
 4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.
BAB II PEMBAHASAN

PENGERTIAN NEGARA

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
a. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.
b. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit) Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”.
c. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.
d. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.

  Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure).
PENGERTIAN KONSTITUSI

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a consti¬tution is a document which contains the rules for the the operation of an organization” Organisasi dimaksud bera¬gam bentuk dan kompleksitas struktur¬nya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.
Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang:
1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan.
2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin
3.. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal .
A.TUJUAN DARI KONSTITUSI

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:
1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
2. Hubungan antar lembaga negara
3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia
5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman. Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Consti¬tutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words eng¬rossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
B. KLASIFIKASI KONSTITUSI

Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.
Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:
a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok:
1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah .
2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.
d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:
1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.
  3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:
1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz)
3. Undang-undang formal (formell gesetz)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3) Formell gesetz: Undang-Undang
4) Verordnung en Autonome Satzung

Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.
BAB III PENUTUP
SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.
3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.
SARAN

Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.

Sumber : http://amin-si.blogspot.com

Bahan Makalah PKn : KONSEP KEMANUSIAN, KESETARAAN DAN KESEDERAJATAN (Rinastkip)

Bahan Makalah : KONSEP KEMANUSIAN, KESETARAAN DAN KESEDERAJATAN
Dikoleksi oleh : Rinastkip

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia diciptakan Tuhan dengan sifat dan kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Sifat dan kepribadian ini menjadi pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Contohnya adalah sifat biologis yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal kepribadian, biasanya orang awam sering mengatakan bahwa laki-laki bertindak dengan pikiran sedangkan perempuan bertindak dengan perasaan.
Namun ada golongan tengah antara laki-laki dengan perempuan yang sering diistilahkan sebagai transeksual. Transeksual dapat diartikan sebagai laki-laki yang memiliki sifat dan kepribadian seperti perempuan atau perempuan yang memiliki sifat dan kepribadian seperti laki-laki. Khususnya di Indonesia yang sering terekspos media adalah transeksual dalam arti laki-laki yang memilliki sifat dan kepribadian seperti perempuan. Kebanyakan dari kaum ini beranggapan bahwa mereka adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki.
Selama ini kaum transeksual menjadi objek pengkucilan dan intimidasi terkait dengan masyarakat negara Indonesia yang ‘fanatik’ terhadap keyakinanya. Kaum transeksual dianggap rendah dan tidak bermartabat karena sudah menyalahi kodratnya, bahkan kaum transeksual juga menjadi objek kekerasan dan kriminalitas dimasyarakat. Padahal kaum transeksual juga manusia dan mengingat bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sesuai dengan keinginan dan kepercayaannya masing-masing, dalam hal ini perubahan status kelamin. Kaum transeksual juga manusia yang tinggal di lingkungan dan bumi yang sama dengan tempat kita tinggal. Maka tidak seharusnya kita membenci bahkan mengucilkan mereka.
Atas dasar diatas kami membuat makalah ini untuk mengetahui problematika transeksual di Indonesia. Kami berharap dengan adanya makalah yang membahas tentang transeksual ini, masyarakat dapat menjadi lebih tahu bahwa sesungguhnya kaum transeksual berhak untuk hidup, mempunyai kehidupan yang layak, tidak dikucilkan serta tidak terintimidasi.

1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari transeksual?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kaum transeksual?
3. Bagaimana problematika kaum transeksual di Indonesia?

1.3 Tujuan
1. Mengetahui pengertian dari transeksual
2. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap kaum transeksual.
3. Mengetahui problematika kaum transeksual di Indonesia.

BAB 2
KONSEP KEMANUSIAN, KESETARAAN DAN KESEDERAJATAN

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yan sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.
Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan.
Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.
Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak, dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan.

BAB 3
TRANSEKSUAL

3.1 Pengertian Transeksual
Transeksual adalah orang yang identitas jendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Mereka merasa “terperangkap” di tubuh yang salah. Misalnya, seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tapi merasa bahwa dirinya adalah wanita dan ingin diidentifikasi sebagai wanita. Bedakan dengan pria transvestit yang mengenakan pakaian wanita, tapi tidak ingin berubah permanen jadi wanita. Transeksual juga tidak bisa disinonimkan dengan homoseksual. Bisa saja seorang pria transeksual tertarik pada pria lain karena merasa bahwa dia seorang wanita dan wanita mestinya tertarik pada pria.
Selama ini kita mengenalnya dengan sebutan waria. Atau lebih kasarnya lagi banci. Bahkan orang jawa menyebutnya dengan ‘bencong’. Kaum transeksual adalah kaum yang sangat minoritas tapi juga eksis. Mereka memiliki suatu ‘pembeda’ yang sangat dilihat oleh masyarakat. Yaitu kelamin. Memang pada awalnya secara biologis jenis kelamin mereka adalah laki-laki tetapi gaya, sikap, penampilan, dan jiwa mereka lebih ke perempuan. Atau bisa dikatakan kadar feminitas pada kepribadian mereka lebih menonjol. Perasaan waria bisa saja lebih lembut daripada perempuan biasa. Juga lebih sensitif.
Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah apakah transeksual itu suatu kesalahan? Apakah transeksual itu dosa? Banyak orang yang mengangap waria itu menjijikkan. Bahkan ada yang takut berinteraksi dengan mereka. Banyak orang yang menganggap merasa waria itu menakutkan baik dari segi penampilan, dandanan, dan tingkah laku.

3.2 Transeksual vs Transgender
Pada pembahasan diatas kita sudah membahas mengenai transeksual. Banyak orang yang menyamakan transeksual dengan transgender, namun faktanya keduanya memiliki pendefinisian yang berbeda. Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya transgender. Orang-orang yang lahir dengan alat kelamin luar yang merupakan kombinasi pria-wanita juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya.

3.3 Hubungan Transeksual dengan Peran Gender
Transeksual pria dan wanita menginginkan untuk membentuk peran jender tetap sebagai anggota dari gender yang mereka mengidentifikasi, sering mengejar intervensi medis sebagai bagian dari proses. Perubahan fisik ini secara bersama disebut sebagai terapi pergantian seks dan mungkin termasuk hormon perempuan-ke-laki-laki atau laki-laki-untuk-wanita, atau berbagai operasi seperti orchiectomy, operasi feminisasi wajah, jenis kelamin operasi pergantian, trakea bercukur dan mastektomi. Seluruh proses pergantian dari satu jenis kelamin fisik dan presentasi gender sosial yang lain sering disebut sebagai transisi, dan biasanya memakan waktu beberapa tahun.

3.4 Penyebab Transeksual
Beberapa orang menganggap penelitian ke dalam “penyebab” dari transeksual harus didasarkan pada asumsi bahwa itu adalah sebuah patologi, sebuah asumsi yang ditolak oleh banyak waria. Orang lain berpikir kondisi sebagai bentuk intersexuality, dan penelitian dukungan ke kemungkinan penyebab, percaya bahwa ia akan memverifikasi teori asal biologis dan dengan demikian mengurangi stigma sosial dengan menunjukkan bahwa itu bukan khayalan, sebuah pernyataan politik, atau paraphilia . Stigma Catatan memiliki peran untuk bermain dalam pengembangan dan kepatuhan kepada kedua sudut pandang.

Harry Benjamin menulis, “Meringkas kesan saya, saya ingin mengulang di sini apa yang saya katakan dalam kuliah pertama saya pada subjek lebih dari 10 tahun yang lalu: peralatan kami genetik dan endokrin merupakan salah satu responsif [atau] tanah subur di mana salah bersyarat dan trauma psikis dapat tumbuh dan berkembang menjadi seperti konflik dasar yang kemudian penyimpangan seperti transseksualisme dapat terjadi.

Beberapa penelitian didasarkan pada sampel kecil menunjukkan transseksualisme yang mungkin berhubungan dengan perbedaan dalam otak manusia yang disebut inti tempat tidur dari stria terminalis (BSTc). Dalam satu studi, BSTc dari waria pria-untuk-perempuan dan perempuan cisgender adalah serupa. Laki-laki heteroseksual dan homoseksual yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan perempuan (cis-dan transgender). Studi lain menunjukkan bahwa transeksual terjadi karena komponen genetik seseorang (kaitanya dengan kadar hormon).

3.5 Pandangan Masyarakat Terhadap Transeksual
Salah satu hak dasar manusia adalah hak menentukan nasib sendiri dan berkembang demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Setiap orang berhak memilih akan menjadi apa ia nantinya dan jika melihat konteks “menentukan nasib sendiri” maka tiap orang termasuk berhak memilih apakah ia akan menjadi seorang pria atau wanita. Masalahnya sekarang, saratnya nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia tentu saja akan berbenturan dengan fenomena transeksual yang dianggap menyalahi nilai dan norma sehingga hal ini akan melahirkan paradigma negatif di masyarakat.
Keberadaan komunitas transeksual di Indonesia belum dapat diterima oleh masyarakat umum. Mereka tidak diakui di tengah masyarakat dan ada stigma negatif serta diskriminasi, khususnya di dunia kerja, sehingga mereka hanya dapat bekerja di sektor informal atau bahkan di bidang yang negatif. Padahal mereka memiliki potensi, khususnya di bidang mode. Hal ini disebabkan karena mereka menyukai bidang-bidang yang memerlukan keterampilan wanita. Dalam hal mode, pada umumnya style komunitas transeksual ini lebih berani dan bebas dibandingkan dengan style perancang wanita ataupun pria, karena mereka ingin tampil dan dilihat oleh masyarakat umum untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki potensi.
Dari penelitian didapat bahwa, fenomena transeksual tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk operasi perubahan kelamin. Keingingan untuk melakukan operasi tersebut umumnya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan penderita terhadap agama yang dianut. Pemikiran tersebut nampak pada pandangan mereka terhadap eksistensi diri, baik dihadapan masyarakat maupun dihadapan Tuhan.
Jika membaca keberadaan kaum transeksual dari kaca mata mungkin memang terjadi dan ada. Mengapa sampai “tercipta” suatu kaum transeksual, hakekatnya memang tidak ada yang tahu persis. Persoalan utamanya adalah kita mengalami krisis terhadap esensi dari eksistensi kita sebagai manusia. Kita dibayang-bayangi dengan keraguan untuk apa kita dilahirkan dan mau kemana kita tuju.
Adanya kaum transeksual ini dapat diasumsikan disebabkan karena adanya disorientasi kehidupan manusia itu. Di Indonesia, transeksual dianggap oleh banyak kalangan merupakan sesuatu yang menyimpang. Transeksual dianggap menyimpang dari segi agama, social, dan budaya. Masyarakat menganggap transeksual memiliki image buruk, misalnya susah untuk menulis keterangan tentang identitas, Menurut Ken Plummer,seorang pengamat sosial inggris, dalam bukunya modern homosexualites (1992) diskursus tentang kaum transeksual sudah menjadi isu hangat di sekitar tahun 60-an.Namun pada masa ini kaum transeksual masih menjadi bukanbulanan. Transeksualitas dipandang dan dikaji dari jarak obyektif, tepatnya
dari sudut pandang kaum heterosexual. Senjata AIDS dipakai sebagai alat politis untuk menempatkan kaum transeksual di tempat paling rendah.

3.6 Prevalensi
Tidak ada statistik yang dapat diandalkan mengenai prevalensi transeksual. DSM-IV (1994) mengutip prevalensi sekitar 1 dalam 30.000 laki-laki transeksual di Amerika Serikat. Perkiraan paling sering dikutip dari prevalensi dari Amsterdam Gender dysphoria Klinik. Data tersebut, mencakup lebih dari empat dekade di mana klinik telah diperlakukan secara kasar 95% dari waria Belanda, memberikan angka 1:10.000 laki-laki dan 1:30,000 perempuan mengalami transeksual.

Olyslager dan Conway mempresentasikan sebuah makalah pada WPATH Simposium Internasional ke-20 (2007) berpendapat bahwa data dari studi mereka sendiri dan lainnya sebenarnya menyiratkan prevalensi lebih tinggi, dengan batas bawah minimum 1:4,500 transeksual laki-laki dan perempuan ke-1 : 8.000 untuk sejumlah negara di seluruh dunia. Mereka menyarankan prevalensi mungkin setinggi 1:500 kelahiran secara keseluruhan.

Sebuah presentasi di LGBT Kesehatan Summit di Bristol, Inggris, berdasarkan angka-angka dari sejumlah sumber Eropa terkemuka dan Inggris, menunjukkan bahwa populasi ini meningkat dengan cepat (14% per tahun) dan bahwa usia rata-rata transisi sebenarnya meningkat.

3.7 Permasalahan Transeksual di Indonesia
Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai beberapa kasus tentang transeksual di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan keyakinanya. Transeksual merupakan salah satu problem masyarakat yang sulit diatasi. Masyarakat banyak yang menganggap transeksual menyimpang dari keyakinan dan agama. Banyak sekali kasus-kasus yang menolak, mengintimidasi, melecehkan, bahkan tindak kekerasan kepada kaum transeksual. Berikut beberapa contoh kasus yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik oleh Negara adalah :

a. Penyerangan terhadap acara pemilihan Ratu Waria
Pada tanggal 26 Juni 2005, sekelompok orang yang mengatasnamakan FPI, menyerang para peserta acara pemilihan Ratu Waria yang diadakan di gedung Sarinah Jl. MH.Thamrin, Jakarta Pusat. Selain menyerang acara tersebut, mereka juga memaksa pihak penyelenggara untuk membubarkan acara tersebut. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum karena acara tersebutlegal dan telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.
b. Pembunuhan Waria di Purwokerto
Pada bulan Oktober 2005, seorang waria (Vera) yang sedang berada di Jl. S.Parman, Purwokerto dianiaya oleh seorang pemuda tak dikenal hingga waria tersebut meninggal dunia. Sampai saat ini aparat kepolisian belum menetapkan tersangka pembunuhan Vera.
c. Intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap komunitas waria di Aceh. Setidaknya hal ini terjadi sepanjang 2006. Sudah ada beberapa waria di Langsa, Aceh Timur, yang mengalami pemukulan dan intimidasi dari oknum aparat kepolisian setempat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan telah ditemukan metode dalam menyembuhkan penderita transeksual, yaitu melalui operasi penyesuaian kelamin. Perkembangan teknologi kedokteran tersebut tidak dapat diikuti oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga timbul permasalahan hukum. Hal tersebut, berdampak terhadap hak-hak keperdataan penderita transeksual itu sendiri, setelah operasi penyesuaian kelamin tersebut. Sehingga perubahan status jenis kelamin tersebut, memerlukan Penetapan Pengadilan untuk merubah status jenis kelamin penderita transkesual tersebut. Selain dari pada itu, operasi penyesuian kelamin yang dilakukan memberikan dampak terhadap hak-hak keperdataan penderita transeksual tersebut, seperti status perkawinan, hukuk waris, dan hak-hak serta kewajiban keperdataan penderita transeksual tersebut.

3.8 Studi Kasus Transeksual
– KASUS A
INILAH.COM, Jakarta – Dikotomi hetero dan homoseksual muncul dari cara pandang mayoritas sosial. Transeksual adalah keputusan normal dan terjadi secara alamiah.

“Ini bukan soal benar atau salah, yang terjadi adalah proses alamiah, dan ini normal,” kata Agus Widiyanto alias Dea, seorang transeksual, mengungkapkan kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (26/12).
Agus Dea adalah satu diantara kaum minoritas, yang menjalani operasi transeksual dari laki-laki menjadi perempuan. Sejak melakukan operasi kelamin pada 2005 di RSUD Dr Soetomo, penantian Agus Dea selama 4 tahun akhirnya kenyataan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 22 Desember lalu mengabulkan permohonan pergantian status jenis kelamin Agus Dea menjadi perempuan secara formal.

“Tergantung pola pikir dan cara pandang seseorang tentang keputusan saya, tapi jangan orang dipukul rata bahwa ini adalah tindakan tidak normal, melanggar norma,” ungkap dia.

Sejak kecil, jiwa dan naluri wanita Agus Dea telah muncul, meski sang Ibu memakaikan dia baju anak laki-laki pada umumnya. Saat ini, Agus berpakaian ala wanita biasa, dan masuk dalam ruang publik sebagai wanita.

“Saya masuk ke toilet wanita, sejauh ini biasa saja,” ujar Agus Dea yang hobi naik gunung itu.

Kendati tak pernah mendapat pengalaman buruk menjadi ‘perempuan’ hasil operasi, Agus Dea kadang didiskriminasi soal pekerjaan. Namun, bagi Agus Dea itu adalah sebuah resiko keputusannya atas kondisi berbeda dari lingkungan mayoritas.

“Tidak ada yang mau terlahir begini. Aku berbeda secara psikologis dan fisik, tapi biologis saya bukan perempuan,” pungkasnya. [ikl/bar]

- KASUS B
Pria Transeksual Hamil Bayi Kembar
MADRID, KOMPAS.com — Tahun kemarin, dunia dihebohkan dengna pria transeksual pertama yang melahirkan bayi perempuan. Kali ini, seorang pria transeksual di Spanyol akan melahirkan bayi kembar.

Adalah Ruben Noe Coronado Jimenez (25) yang akan menjadi ayah bulan September mendatang. Ruben yang terlahir perempuan dengan nama Estefania memilih mengubah identitasnya menjadi laki-laki.

Ia tinggal dengan pasangannya, Esperanza Ruiz (43). Sebelum resmi menjadi orangtua, rencananya mereka akan menikah terlebih dahulu. Dokter kandungan yang menangani Esperanza mengatakan, ia sudah tidak bisa memiliki anak lagi.

Esperanza sendiri telah memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya. Divonis demikian, Esperanza dan Ruben membuat keputusan Rubenlah yang didapuk mengandung anak mereka. Ia hamil dengan sperma donor setelah menjalani pengobatan di salah satu klinik kesuburan.

Saat ini Ruben tengah hamil 6,5 minggu. Rencananya Ruben akan melahirkan di sebuah rumah sakit di Barcelona. Beberapa waktu lalu, pasangan ini pindah dari rumah mereka di Malaga karena ada masalah dalam keluarga besar mereka.

Setelah melahirkan, Ruben akan melakukan operasi perubahan jenis kelamin sehingga ia tidak akan bisa hamil dan melahirkan lagi. Ruben akan menjadi ayah transeksual pertama yang melahirkan bayi kembar jika semuanya berjalan sesuai rencana.

Salah satu undang-undang di Spanyol terkait masalah identitas seksual dikeluarkan tahun lalu. Mereka yang mengalami masalah identitas seksual ini diperbolehkan menjalani pengobatan hormonal atau endocrinal untuk mengubah status jenis kelamin mereka, tanpa harus melakukan operasi perubahan jenis kelamin. “Ini seperti terlahir dengan tiga tangan. Anda bisa mengambil keuntungan dari keadaan ini. Atau Anda memilih menyingkirkan salah satunya,” ujar Ruben yang diadopsi semenjak kecil.tel/aus/tis

- KASUS C
THAILAND – Sebuah maskapai penerbangan Thailand yang baru saja beroperasi membuat langkah mengejutkan dalam perekrutan pramugari mereka. Maskapai ini menerima transeksual sebagai pramugari mereka. Seperti dilansir The Star, Jumat (28/1/2011), pramugari transeksual ini merupakan pramugari angkatan pertama yang diterima maskapai penerbangan ini. Salah satu yang diterima sebagai pramugari nyeleneh ini adalah pemenang kontes transeksual Thailand Miss Tiffany Universe 2007 Thanyarat Jiraphapakor. Guna menghindari masalah keimigrasian disaat melakukan tugasnya Para pramugari ini akan diberikan tanda pengenal khusus.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:
• Transeksual adalah orang yang identitas jendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Transeksual dapat dilakukan operasi penggantian kelamin ataupun tidak dilakukan perubahan kelamin.
• Masyarakat sebagian besar tidak menerima kaum transeksual.
• Kaum Transeksual masih banyak mengalami intimidasi, pengkucilan, dan kekerasan.
• Transeksual merupakan permasalahan kesetaraan dan kesederajadan yang serius dan sulit ditangani mengingat pandangan dan pemikiran masyarakat Indonesia yang masih ‘dangkal’.

4.2 Saran
Adapun saran yang kami utarakan adalah sebagai berikut:
• Bagi masyarakat, seharusnya lebih berfikir maju dan modern mengenai problem transeksual.
• Bagi masyarakat, seharusnya tidak melakukan intimidasi, pegkucilan, perendahan martabat, kekerasan dll terhadap kaum transeksual mengingat kaum tersebut juga manusia yang berhak untuk hidup layak, aman, dan memilih.
• Bagi kaum transeksual (misalnya waria) hendaknya lebih menjaga sikap dan moral, mengingat beberapa laporan masyarakat yang mengatakan waria yang menggangu, menggoda, dll.
• Bagi pemerintah, hendaknya memberikan perlindungan khusus (hukum, kebijakan, dll) bagi kaum transeksual agar terwujud kesetaraan dan kesederajatan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

http://vitasexualis.wordpress.com/2008/02/09/transeksual-transvestit-dan-transjender

http://ww.wikipedia.org

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=435

http://www.atmajaya.ac.id

http://www.google.com/transeksual_pandangan=237&#%=??tt89

http://www.mail-archive.com/mayapadaprana%40yahoogroups.com/msg02677.html-21k-

Makalah PKn : HAM & RULE OF LAW

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law:
Sebuah Pengantar

Oleh:
Qurratul Ain, A.Ma

I. Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (the rule of law). Pakar ilmu sosial, Franz-Magnis Suseno (1990), melihat bahwa perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law, selain hukum yang adil. Kita bisa melacak akar prinsip the rule of law dari putusan-putusan pengadilan internasional seperti Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) Eropa dan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengetahui pembahasan antara the rule of law dan Hak Asasi Manusia.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan terbentuknya Negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dinyatakan bahwa untuk itu, UUD 1945 harus mengandung ketentuan yang “mewajibkan Pemerintah dan penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.” UUD 1945 selanjutnya menegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat).
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.
Dari uraian pendahuluan di atas, penulis melihat penting dan menariknya wawasan tentang HAM dan rule of law. Oleh sebab itu, penulis berusaha menjabarkan pembahasannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian rule of law dan Hak Asasi Manusia?; dan
2. Apa kaitan antara rule of law dan Hak Asasi Manusia?

II. Pembahasan tentang Rule of law dan Hak Asasi Manusia
a. Rule of law: Sebuah Pengantar
Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat). Hal ini tertulis dalam Konstitusi Indonesia. UU 1945 dan tertuang dalam Pasal 1 (3) UUD 1945. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya negara hukum? Konsep Negara hukum sangat dekat dengan konsep rule of law. Dalam arti sederhana rule of law diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa.
Dalam konsep modern, apa yang dikatakan oleh Thomas Paine kemudian didefinisikan secara lebih menyeluruh. Dunia modern kemudian mendefiniskan rule of law sebagai konsep yang melibatkan prinsip dan aturan yang memberi pedoman pada mekanisme tertib hukum (legal order). Ditegaskan dalam hal ini bahwa rule of law menuntut adanya regulasi dengan kualitas tertentu:
Definisi rule of law di atas kemudian dirinci yang memudahakan penilaian. Salah satu definisi yang rinci tedapat dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB, sebagai berikut:
The “rule of law” is a concept at the very heart of the Organization.s mission.
It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.

Definisi yang rinci di atas memperlihatkan bahwa rule of law mengandung beberapa elemen penting yaitu: a). ditaatinya prinsip berkuasanya hukum (supremacy of law), persamaan di depan hukum (equality before the law), pertanggungjawaban hukum (accountability to the law), keadilan dalam penerapan hukum (fairness in the application of the law), adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in the decision making) kepastian hukum (legal certainty), dihindarinya kesewenang-wenangan (avoidance of arbitrariness) dan adanya keterbukaan prosedur dan hukum (procedural and legal transparency). Keseluruhan elemen ini harus dilihat untuk dapat mengukur sejauh mana rule of law telah dijalankan.
Ukuran pertama yaitu prinsip supremasi hukum berarti bahwa hukum harus menjadi dasar aturan pelaksaan kekuasaan publik. Masyarakat juga haruslah diatur berdasarkan hukum, bukan berdasarkan moralitas, keuntungan politik atau ideologi. Prinsip ini juga mengimplikasikan bahwa badan-badan politik terikat tidak saja pada konstitusi naisonal tetapi juga pada kewajiban hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini mengimplikasikan bahwa legislasi yang valid harus diterapkan oleh otoritas dan pengadilan dan bahwa intervensi negara pada kehidupana rakyat haruslah memenuhi standard umum yaitu prinsip legalitas. Dengan demikian rule of law menjadi tameng pelindung rakyat dari adanya penyalahgunaan kekuasaan Ditegaskan bahwa dalam hal ini korupsi jelas tidak sejalan dengan rule of law.
Sementara itu, prinsip persamaan di depan hukum memuat dua komponen utama yaitu bahwa aturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi dan mensyaratkan perlakuan yang setara untuk kasus yang serupa. Adanya pertanggungjawaban hukum (accountability to the law) harus dimaknai bahwa otoritas Negara tidak boleh di luar atau di atas hukum dan harus tunduk pada hukum (subject to the law) seperti halnya warga negara. Pinsip kepastian hukum mengimplikasikan bahwa aturan tidak menyediakan ruang yang banyak untuk adanya diskresi. Prinsip ini tentunya juga berkaitan dengan prinsip keterbukaan dalam hukum dan prosedur.
Dari paparan mengenai elemen penting rule of law dan uraian masing-masing elemen terlihat bahwa rule of law pada dasarnya berfokus pada hukum dan pengembangan kelembagaan. Namun demikian, dalam hal ini harus diingat bahwa Sekretaris Jenderal PBB menyatakan elemen politik adalah penting untuk menjamin dijalankannya rule of law.

b. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.
Beberapa pendapat tentang definisi HAM antara lain :
1. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak
2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya.
3. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT;
4. HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa.

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.
1) Ciri pokok HAM yaitu:
a. HAM tidak diberikan atau diwariskan;
b. HAM untuk semua orang tanpa diskriminasi;
c. HAM tidak boleh dilanggar, rtidak boleh dibatasi.
2) Sifat-sifat HAM yaitu:
a. Individual
b. Universal
c. Supralegal, tdk tergantung kepada negara atau pemerintah;
d. Kodrati, bersumber dari kodrat manusia;
e. Kesamaan derajat
f. Pelaksanaan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain.
g. Universalitas dan lokalitas.
Sifat universal maksudnya melekat pada harkat martabat setiap orang.
Lokalitas maksudnya setiap manusia harus diakui dan dihormati hak-hak dasarnya melalui hukum, dan disesuaikan dengan sosio kultural suatu masyarakat atau negara. Pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari kondisi social, budaya, politik atau pengalaman negara.
3) Sejarah Perkembangan Perjuangan HAM
a) HAM masa sejarah.
i. Perjuangan nabi Musa pada saat membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (tahun 6000 SM)
ii. Hukum Hamirabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warganegara (tahun 2000 SM);
iii. Socrates (469-399 SM) dan Aristoteles (384-322SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya HAM;
iv. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy tahun 600 M
b) Di Inggris
i. Perjuangan HAM sejak tahun 1215 dengan Magna Charta. Merupakan cermin dan perjuangan rakyat dan bangsawan bagi pemba-tasan kekuasaan Raja John.
ii. Tahun 1628 dikeluarkan piagam Petition of Rights yang berisi tentag hak-hak rakyat beserta jaminannya.
iii. Tahun 1679 muncul Hebeas Corpus Act, mengenai peraturan penahanan, selanjutnya dikeluarkan Bill of Rights
c) Di Amerika Serikat
Perjuangan HAM didasari oleh pemikiran John Locke, tentang hak-hak dalam diri manusia, seperti hak hidup, kebebasan dan hak milik. Kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM yang terlihat dalam Declaration of Independence of The United States. Perjuangan HAM ini karena rakyat Amerika yang berasal dari Eropa sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris. Dalam sejarah perjuangan HAM, Amerika serikat sebagai negara pertama menetapkan dan melindungi HAM dalam konstitusi.
d) Di Perancis
Perjuangan HAM ketika terjadi revolusi Perancis tahun 1789, pernya-taan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenanga-wenangan raja Lois XVI, menghasilkan naskah “Declaration des Droits de L’homme et di Citoyen (pernyataan mengenai hak asasi ma-nusia dan warganegara). Pada tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi. Revolusi Perancis ini dikenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa dengan semboyan Liberte (kebebasan), egelite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).
e) Atlantik Charter 1941
Atlantik Charter muncul setelah perang dunia ke II oleh F.D. Roosevelt yang menyebutkan The four Freedom.
i. kebebasan untuk beragama (freedom of religion)
ii. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech and thought);
iii. kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);
iv. kebebasan dari kemelaratan (freedom of want).
f) PBB
Tgl 10 Desember 1948 dideklarasikan Universal Declaration of Human Rights. “Sekalian porang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak asasi yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi. Dan hendaknya bergaul satu sama lian dalam persaudaraan”.
g) Sidang Majelis Umum PBB 1966. Hasil sidang mengeluarkan Covenants on Human Rights antara lain:
i. The International on Civil and Political Rights
ii. The International Covenant on Economic, sosial, and Cultural Rights;
iii. Optional Protocol, adanya kemungkinan warganegara mengadukan pelanggaran HAM kepada The Human Rights Committee PBB setelah melalui Pengadilan Negaranya. HAM di Indonesia mengenai kebebasan pemilihan anggota parlemen, kebebasan bicara, mengeluarkan pendapat, izin parlemen dalam penetapan pajak, UU dan pembentukan negara, kebebasan beragama, serta diperboleh kannya parlemen untuk mengubah keputusan raja.
h) Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM
i. Pembukaan UUD 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa.
ii. Dirumuskan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 45. Lalu sila kedua Pancasila merupakan landasan idiil pengakuan dan jaminan HAM.
iii. HAM diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 45;
iv. HAM dalam Tap MPR No XVII/MPR/1988.
v. HAM dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 dan UU No 26 tahun 2000.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right:
a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right:
a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.
d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right:
a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns.
c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
d. Hak kebebasan untuk memiliki susuatu.
e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights:
a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right:
a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
b. Hak mendapatkan pengajaran.
Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

c. Kaitan Rule of law dan Hak Asasi Manusia
Dapat dipastikan sebagian besar orang akan menyatakan bahwa negara hukum atau rule of law terkait erat dengan hak asasi manusia dalam artian positif. Yaitu bahwa tegaknya rule of law akan berdampak positif pada pelaksanaan hak asasi manusia. Benarkan demikian? Marilah kita perjelas bagaimana kaitan antara negara hukum atau rule of law dengan hak asasi manusia.
Dalam hal ini dapat dipahami beberapa kesimpulan penting dari Randall P. Peerenboom yang melakukan penelitian kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia. Pertama adalah bahwa kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia adalah kompleks. Peerenboom menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah prinsip-prinsip rule of law, tetapi adalah kegagalan untuk menaati prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi yang jelas menurutnya adalah bahwa rule of law bukanlah ‘obat mujarab’ yang dapat mengobati semua masalah. Bahwa rule of law saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Peerenboom menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah masyarakat yang adil. Nilai-nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of law adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri.
Berkaitan dengan hak asasi manusia sendiri, terutama hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah menarik bahwa Peerenboom menyatakan rule of law sangat dekat dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya dia menyatakan bahwa memperhitungkan pentingnya pembangunan ekonomi bagi hak asasi manusia maka dia menyatakan agar gerakan hak asasi manusia memajukan pembangunan.
Di sini sangat penting untuk diingat bahwa menurut Peerenboom sampai sekarang kita gagal untuk memperlakukan kemiskinan sebagai pelanggaran atas martabat manusia dan dengan demikian hak ekonomi, sosial dan budaya tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya seperti hak sipil dan politik. Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya perubahan tata ekonomi global baru dan adanya distribusi sumber alam global yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu menurutnya pemenuhan hak ekonomil, sosial dan budaya juga memerlukan perubahan yang mendasar pada tata ekonomi dunia.
Terakhir yang harus dicatat adalah peringatan Peerenboom tentang bahaya demokratisasi yang prematur. Menurutnya kemajuan hak asasi manusia yang signifikan hanya dapat tercapai dalam demokrasi yang consolidated, sementara demokrasi yang prematur mengandung bahaya yang justru melemahkan rule of law dan hak asasi manusia terutama pada negara yang kemudian terjadi kekacauan sosial (social chaos) atau pun perang sipil (civil war).
Hal lain yang penting dikemukakan oleh Peerenboom adalah bahwa rule of law membutuhkan stabilitas politik, dan negara yang mempunyai kemampuan untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum yang fungsional. Stabilitas politik saja tidak cukup. Dalam hal ini dibutuhkan hakim yang kompeten dan peradilan yang bebas dari korupsi.
Pada intinya Peerenboom menyatakan bahwa walaupun rule of law bukanlah obat mujarab bagi terpenuhinya hak asasi manusia, namun demikian, adalah benar pelaksanaan rule of law akan menyebakan kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi manusia.

III. Penutup
Dalam hal ini dapat dipahami beberapa kesimpulan penting dari Randall P. Peerenboom yang melakukan penelitian kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia. Pertama adalah bahwa kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia adalah kompleks. Peerenboom menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah prinsip-prinsip rule of law, tetapi adalah kegagalan untuk menaati prinsip-prinsip tersebut.
Akan tetapi yang jelas menurutnya adalah bahwa rule of law bukanlah ‘obat mujarab’ yang dapat mengobati semua masalah. Bahwa rule of law saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Peerenboom menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah masyarakat yang adil. Nilai-nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of law adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri.

Bahan Kuliah : Filsafat Pancasila

1 FILSAFAT PANCASILA

Overview

Sangat disayangkan, keberadaan Pancasila masih identik dengan kejayaan Orde Baru. Akibatnya, pasca keruntuhan rezim Orde Baru tahun 1998, nama besar Pancasila seakan-akan menghilang. Padahal, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan representasi positif dari akar budaya masyarakat Indonesia yang terakumulasi sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi moral (Ketuhanan Yang Maha Esa), kemanusiaan, kerakyatan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta prinsip keadilan merupakan koridor yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.
Permasalahan bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Praktek korupsi telah mengakar kuat dari pejabat tinggi hingga pejabat kelurahan. Kasus Narkoba, pornografi dan pornoaksi, pembunuhan anak kandung maupun orang tua hingga berantai yang juga disertai mutilasi, perampokan, penculikan, dan lain sebagainya semakin marak di negeri yang konon ramah dan murah senyum. Keberadaan nilai-nilai Pancasila semakin dirasakan kebutuhannya.

Tujuan

1. Mahasiswa memahami Pancasila sebagai sistem filsafat.
2. Mahasiswa memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
3. Mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah dibahas.
1.1 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Sebelum membahas lebih dalam mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, terlebih dahulu diuraikan konsep filsafat sehingga didapatkan pemahaman yang utuh dan tepat sasaran.
1.1.1 Konsep Filsafat
A. Pengertian
Berbagai pandangan mengenai definisi filsafat muncul sejak dulu. Memang diakui bahwa pada hakikatnya sukar sekali memberikan definisi mengenai filsafat, karena tidak ada definisi yang definitif. Oleh karena itu, beberapa pengertian filsafat dapat dilihat di bawah ini :
1. Secara etimologis, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata Philein artinya cinta dan Sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.
2. Secara terminologis, pengertian filsafat telah dikemukakan oleh para ahli sebagai:
a. Pengetahuan segala yang ada (Plato);
b. Penjelasan rasional dari segala yang ada; penjaga terhadap realitas yang terakhir (James K. Feibleman);
c. Usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan (Harold H. Titus);
d. Teori tentang perbincangan kritis (John Passmore);
e. Sistem kebenaran, tentang segala sesuatu yang dipersoalkan secara radikal, sistematik dan universal (Sidi Gazalba);
f. Refleksi menyeluruh tentang segala sesuatu yang disusun secara sistematis, diuji secara kritis demi hakikat kebenarannya yang terdalam serta demi makna kehidupan manusia di tengah-tengah alam semesta (Damardjati Supadjar).
Berdasarkan uraian mengenai pengertian filsafat di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa filsafat adalah alat untuk mencapai atau mencari kebenaran sejati. Namun perlu diingat bahwa tidak selamanya filsafat digunakan untuk mencapai kebenaran.
B. Fungsi Filsafat
Filsafat memiliki sejarah yang panjang. Sebagai induk atau ibu dari segala ilmu pengetahuan saat itu, filsafat dituntut dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan manusia, masyarakat, ekonomi, negara, kesehatan, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya ilmu pengetahuan lainnya yang berkembang.
Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan permasalahannya, filsafat tidak lagi dapat menjadi satu-satunya solusi masyarakat. Oleh karena itu, satu demi satu pengetahuan lahir akibat tuntutan kebutuhan penyelesaian permasalahan yang ada. Lahirnya Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Ilmu Kedokteran, Ilmu Pengetahuan Manusia, Ilmu Ekonomi, dan lain-lain telah mampu menjawab permasalahan masyarakat tersebut. Mereka berkembang secara simultan menjawab tantangan jaman.
Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan menyebabkan munculnya disiplin ilmu yang semakin spesifik (lebih khusus). Berbagai ilmu spesifik tersebut bermunculan di muka bumi yang perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Spesialisasi yang terjadi sedemikian rupa sehingga hubungan antara cabang dan ranting ilmu pengetahuan semakin kompleks. Hubungan-hubungan tersebut ada yang masih dekat, tetapi ada pula yang telah jauh. Bahkan ada yang seolah-olah tidak mempunyai hubungan. Ketika ilmu-ilmu pengetahuan tersebut terus berusaha memperdalam dirinya, maka pada kedalaman tertentu akhirnya sampai juga pada filsafat. Sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, filsafat dapat berfungsi sebagai sistem interdisipliner. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah kompleks tersebut. Filsafat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai ilustrasi, sekelompok ilmuwan yang sedang membuat pesawat terbang tidak saja wajib meneliti konsep umum tentang pembuatan pesawat terbang saja., melainkan juga harus mengerti karakteristik angin (aerodinamika), kekuatan struktur bahan pesawat, sistem avionik, mesin turbin pesawat, dan sebagainya secara menyeluruh. Artinya, berbagai engineer/ahli teknik dengan disiplin ilmunya masing-masing dibutuhkan dalam pembuatan pesawat terbang, seperti teknik penerbangan, teknik elektronika, teknik mesin, teknik metalurgi, dan lain-lain.
Dalam menghadapi suatu masalah diharapkan menggunakan berbagai disiplin untuk mengatasinya. Misalnya ada masalah sosial tentang kenaikan tingkat kejahatan. Hal ini belum dapat di selesaikan dengan tuntas jika hanya menghukum para pelanggarnya saja. Di samping itu perlu dicari sebab pokoknya. Langkah ini mungkin dapat menemukan berbagai sebab yang saling berkaitan satu sama lain, misalnya adanya tuna karya, tuna wisma, urbanisasi, kelebihan penduduk, kurangnya lapangan kerja, dan sebagainya. Dari penemuan ini dapat kita ketahui bahwa masalah kejahatan menyangkut berbagai disiplin.
C. Guna Filsafat
Dengan memperhatikan uraian penjelasan di atas, filsafat mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1. Melatih diri untuk berfikir kritis dan runtuk dan menyusun hasil pikiran tersebut secara sistematik.
2. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berfikir dan bersifat sempit dan tertutup.
3. Melatih diri melakukan penelitian, pengkajian dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai suatu hal secara mendalam dan komprehensif.
4. Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem.
5. Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleran dan tenggang rasa.
6. Menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan pribadinya maupun dalam hubungan dengan orang lain.
7. Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun hubungan dengan orang lain alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa
Berfilsafat adalah segala proses berpikir atau merenung secara kritis, radikal, konseptual, koheren, rasional, komprehensif, universal, spekulatif, sistematik dan bebas. Filsafat juga memiliki beberapa sifat dasar, yaitu mempunyai tingkat keumuman yang tinggi, tidak faktawi (mendasarkan pada fakta-fakta yang ada), berkaitan dengan makna, berkaitan dengan nilai, dan implikatif (memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, jawaban yang diperoleh tidak pernah memuaskan sehingga muncullah pertanyaan baru). Metode dalam filsafat ada empat macam, yaitu:
1. Metode Analisis, yaitu melakukan perincian terhadap istilah-istilah atau pertanyaan-pertanyaan ke dalam bagian-bagiannya, agar dapat menangkap makna yang dikandungnya.
2. Metode Sintesis, yaitu melakukan penggabungan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia.
3. Metode Analitiko Sintesis, yaitu penggabungan antara metode sintesis dan analisis dengan melakukan perincian terhadap istilah atau pernyataan, kemudian mengumpulkan kembali suatu istilah atau pengetahuan itu untuk menyusun suatu rumusan umum.
4. Metode Dialog Sokrates, yang merupakan dialog antara dua pendirian yang berbeda.
1.1.2 Pancasila sebagai Falsafah
Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila, perlu pendekatan filosofis. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia (Syarbaini, 2003). Untuk dapat memahami secara mendalam dan mendasar akan falsafah Pancasila, dimulai dengan menganalisis inti serta hakikat dari sila-sila yang membentuk Pancasila tersebut.
Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai (Kaelan, 2000). Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut:
– Ketuhanan Yang Maha Esa
– Kemanusiaan yang adil dan beradab
– Persatuan Indonesia
– Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
– Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasaan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia.
Secara etimologi, nilai berasal dari kata value (Inggris) yang berasal dari kata valere (Latin) yang berarti kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai (value) adalah sesuatu yang berguna.
Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu hal itu berguna (useful), keyakinan (belief), memuaskan (satisfying), menarik (interesting), menguntungkan (profitable), dan menyenangkan (pleasant).
Adapun ciri-ciri nilai adalah sebagai berikut:
– Suatu realitas abstrak
Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Misal, gandum akan bernilai kemakmuran bila dibagikan dan diterima secara adil. Kemakmuran adalah abstrak, tetapi gandum adalah riil. Sebuah pantai akan bernilai keindahan apabila dilukis atau difoto. Keindahan adalah abstrak sedangkan pantai bersifat riil. Contohnya lagi keadilan, kecantikan, kedermawanan, kesederhanaan adalah hal-hal yang abstrak. Meskipun abstrak, nilai merupakan suatu realitas, sesuatu yang ada dan dibutuhkan manusia.
– Bersifat normatif
Nilai mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.
– Sebagai motivator (daya dorong) manusia dalam bertindak
Nilai menjadi pendorong/motivator hidup manusia. Tindakan manusia digerakkan oleh nilai. Misalnya, kepandaian. Setiap siswa berharap menjadi pandai atau pintar. Karena mengharapkan nilai itu, setiap siswa tergerak untuk melakukan berbagai perilaku agar menjadi pandai.
Nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan atau tingkatan. Menurut Prof. Notonegoro, nilai terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:
1. Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia
2. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan
3. Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam:
a. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia (rasio, budi, cipta);
b. Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia;
c. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, karsa hati, nurani manusia;
d. Nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber apada keyakinan manusia.
Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Nilai logika, yaitu nilai tentang benar-salah
2. Nilai etika, yaitu nilai tentang baik-buruk
3. Nilai estetika, yaitu nilai tentang indah-jelek
Selain itu, nilai juga memiliki tingkatan-tingkatan. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lain. Max Scheller mengatakan nilai-nilai itu tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan dalam tingkatan sebagai berikut:
1. Nilai-nilai kenikmatan
Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai yang mengenakkan ataupun tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau tidak senang.

2. Nilai-nilai kehidupan
Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
3. Nilai-nilai kejiwaan
Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak bergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan.
4. Nilai-nilai kerohanian
Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.
1. Nilai dasar, yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikt banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
2. Nilai instrumental, yaitu nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nilai ini dapat berupa Tap MPR, UU, PP, dan peraturan perundangan yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai dasar ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat apda perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama.
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.
Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sesanti ”Bhinneka Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.
1.2 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara
1.2.1 Definisi Ideologi
Definisi ideologi dapat dilakukan melalui pendekatan bahasa (etimologis) dan istilah. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan dan logos berarti berbicara (ilmu). Maka secara etimologis ideologi adalah berbicara tentang gagasan, atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan yang murni ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada.
Secara istilah, ideologi memiliki beragam makna. Dalam beberapa kamus atau referensi, dapat terlihat bahwa definisi ideologi ada beberapa macam. Keanekaragaman definisi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang keahlian dan fungsi lembaga yang memberi definisi tersebut. Keanekaragaman yang dimaksud antara lain terlihat pada definisi berikut:

a. Definisi menurut BP-7 Pusat (kini telah dilikuidasi)
Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli Ilmu Politik Universitas Indonesia
Ideologi adalah rangkaian (kumpulan) nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama.
Berdasarkan definisi Ideologi Pancasila di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pada dasarnya, Indonesia menganut ideologi yang terbuka. Pengertian Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila dapat berinteraksi dengan ideologi-ideologi lainnya. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis seperti yang sudah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.
1.2.2. Fungsi dan Peranan Pancasila
Keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perpecahan. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menjadi nilai rujukan kebersamaan atas beragam budaya dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Dari kenyataan inilah maka fungsi dan peranan Pancasila meliputi:
a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
c. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
e. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia
f. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia
g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
h. Pancasila sebagai moral pembangunan
i. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

1.3 Karakteristik Identitas Nasional
1.3.1. Pengertian Identitas Nasional
Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah ”manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya” (Wibisono Koento, 2005).
Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri.
Kata ”nasional” dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa; maupun nonfisik seperti: keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diberi atribut nasional.
Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka dan cenderung terus-menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.
1.3.2 Parameter Identitas Nasional
Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis.
Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut:
1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan.
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis.
Bagi bangsa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk hanya pada individu (adat-istiadat dan tata laku), tetapi berlaku pula pada suatu kelompok Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk, maka kemajemukan itu merupakan unsur-unsur atau parameter pembentuk identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada segenap warganya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis adalah sebagai berikut:
1. Suku Bangsa
Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda, namun demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
2. Kebudayaan
Kebudayaan menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat-istiadat. Kebudayaan sebagai parameter identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam suatu kelompok, artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif.
3. Bahasa
Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apa pun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ.
Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional.
4. Kondisi Geografis
Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain.
1.3.3 Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional
Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari enam unsur yaitu sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku bangsa, agama, dan budaya unggul. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak statis dan akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.
1. Unsur Sejarah
Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan jaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda (sekarang wilayah NKRI) hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun, kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat menghilangnya jiwa kebersamaan (persatuan dan kesatuan) di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut.
Keruntuhan pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya ini berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi makin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya. Ketidakmampuan bangsa Indonesia ini pada akhirnya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ke tangan negara-negara kolonial (penjajah). Sebagaimana kita ketahui negara yang menjajah bangsa Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Jepang. Ketiganya masing-masing menjajah kita selama 350, 400, dan 3,5 tahun.
Dampak langsung dari adanya penjajah ini adalah bangsa Indonesia mengalami kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh penjajah untuk dibawa ke negaranya.
Realitas perjalanan sejarah bangsa tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri, martabatnya sebagai bangsa, selain itu, dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang ada agar tidak terus-menerus dieksplorasi dan dieksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia di masa datang. Perjuangan bangsa Indonesia ini tidak berhenti masalah yang tersebut di atas, melainkan berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdakaan bangsa dari penjajah.
Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus semangat juang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang.

2. Kebudayaan
Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban (civility), dan pengetahuan (knowledge).
a. Akal budi
Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antara sesama (horizontal) maupun antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua (vertikal), atau sebaliknya. Bentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang tersebut di atas, adalah hormat-menghormati antarsesama, sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan hormat pada orang tua.
b. Peradaban (civility)
Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Identitas nasional dalam masing-masing aspek yang dimaksud adalah:
(1) Ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila
(2) Politik adalah demokrasi langsung dalam pemilu langsung presiden dan wakil presiden serta kepala daerah tingkat I dan II kabupaten/kota,
(3) Ekonomi adalah usaha kecil dan koperasi
(4) Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah, murah senyum, dan setia kawan
(5) Hankam adalah sistem keamanan lingkungan (siskamling), sistem perang gerilya, dan teknologi kentongan dalam memberikan informasi bahaya, dan sebagainya
c. Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi:
(1) Prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulutangkis dunia
(2) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, yaitu pembuatan pesawat terbang CN 235, di IPTN Bandung, Jawa Barat.
(3) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan kapal laut Phinisi
(4) Prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika dan kimia, dan sebagainya
3. Budaya Unggul
Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara ”kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik, kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa”. Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner.
4. Suku Bangsa
Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang majemuk. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek yag berbeda. Populasinya pada tahun 2007 adalah 225 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya adalah suku bangsa etnis Jawa. Sisanya adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa, seperti suku Makassar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%), dan suku-suku lainnya. Sedangkan suku bangsa atau etnis Tionghoa hanya berjumlah 2,8% tetapi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas mereka bermukim di perkotaan.
5. Agama
Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antarumat seagama dan antarumat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut UU no.16/1969, negara Indonesia mengakui multiagama yang dianut oleh bangsanya, yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Pada era Orde Baru, agama Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama resmi negara Indonesia, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia.
Indonesia merupakan negara multiagama, karena itu Indonesia dikatakan negara yang rawan disintegrasi bangsa. Untuk itu menurut Magnis Suseno, salah satu jalan untuk mengurangi risiko konflik antaragama perlu diciptakan tradisi saling menghormati antara umat agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar satu sama lain.
6. Bahasa
Bahasa adalah salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung (lingua franca) berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Bahasa melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

1.4 Proses Berbangsa dan Bernegara
1.4.1 Hakikat Bangsa
Konsep bangsa memiliki dua pengertian (Badri Yatim, 1999), yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis.
A. Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis
Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas.
Suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika Serikat terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan lain-lainnya, yang dahulunya merupakan kaum pendatang. Sri Lanka terdiri dari bangsa Sinhala dan bangsa Tamil. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya, seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya.
Sebuah bangsa dapat pula tersebar di beberapa negara. Misalnya bangsa Arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur Tengah. Bangsa Yahudi terdapat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.
B. Bangsa dalam Arti Politis
Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, meeeka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.
Jadi, bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara, terciptalah bangsa. Misalnya, kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) setelah terciptanya negara Indonesia.
Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan istilah etnis, suku, atau suku bangsa. Ini untuk membedakan dengan bangsa yang sudah beralih dalam arti politis. Namun, kita masih mendengar istilah bangsa dalam arti sosiologis antropologis untuk menunjuk pada persekutuan hidup tersebut. Misalnya bangsa Moro, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Tamil. Bangsa Indonesia (dalam arti politis) memiliki banyak bangsa (dalam arti sosiologis antropologis) seperti suku bangsa Batak, Minangkabau, Jawa, Betawi, Madura, Dayak, Asmat, Dani, dan lain-lain. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen karena ada banyak bangsa di dalamnya.

1.4.2 Proses Pembentukan Bangsa-Negara
Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir (Ramlan Surbakti, 1999).
Pertama, model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa-negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang bersangkutan.
Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776.
Kedua model ini berbeda dalam empat hal:
1. Ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodoks tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa.
2. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara. Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat saja, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan pembentukan identitas kultural baru. Model mutakhir memerlukan waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru.
3. Kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara.
4. Derajat partisipasi politik dan rezim politik. Pada model ortodoks, partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional.
1.4.3. Hakikat Negara
A. Arti Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua pengertian berikut :
Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.
Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Sedangkan pengertian negara menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :
1. Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu (Georg Jellinek).
2. Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri (Kranenburg).
3. Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger F. Soultau).
4. Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign (Soenarko).
5. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal (George Wilhelm Fredrich Hegel).
6. Negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama (R. Djokosoetono).
7. Negara adalah suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat (Jean Bodin).
8. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiardjo).
B. Unsur-unsur Negara
Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Hal di atas disebut unsur-unsur negara, seperti dijelaskan di bawah ini:
1. Rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.
2. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.
3. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah tersebut memilih kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.
Unsur-unsur di atas; unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk, yang harus terpenuhi agar terbentuk negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, ada unsur pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur yang mutlak.
Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.
1. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.
2. Monopoli, artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.
3. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
C. Teori Terjadinya Negara
1. Proses Terjadinya Negara secara Teoritis
Para ahli politik dan hukum tatanegara telah membuat teoretisasi tentang terjadinya negara. Artinya, proses terjadinya negara yang dimaksud di sini merupakan hasil pemikiran para ahli tersebut, bukan berdasarkan kenyataan faktualnya.
Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut:
a. Teori Hukum Alam
Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal, yaitu masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, laut, dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah, bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.
b. Teori Ketuhanan
Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu Islam dan Kristen. Dengna demikian, teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya negara adalah kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan.
Munculnya paham teori ini karena orang yang beragama yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa (paham monoteisme) dan Dewa-Dewa (paham politeisme) yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk negara. Tuhan memiliki kekuasaan mutlak di dunia. Negara dianggap penjelmaan kekuasaan dari Tuhan. Para Raja atau penguasa negara merupakan titisan Tuhan atau wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan menyelenggarakan pemerintahan. Penganjur teori ini antara lain: Freiderich Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus.
c. Teori Perjanjian
Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad Pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.
Menurut teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasil perjanjian antarmanusia individu. Manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara.
Pendapat lain dikemukakan oleh G. Jellinek, yaitu terjadinya negara dapat dilihat secara primer dan sekunder. Perkembangan negara secara primer membicarakan tentang bagaimana pertumbuhan negara mulai dari persekutuan atau kelompok masyarakat yang sederhana berkembang menjadi negara yang modern. Menurut Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui empat tahapan, yaitu:
a. Persekutuan masyarakat,
b. Kerajaan,
c. Negara, dan
d. Negara demokrasi.
Perkembangan negara secara sekunder membicarakan tentang bagaimana terbentuknya negara baru yang dihubungkan dengan masalah pengakuan. Jadi, yang terpenting adalah muncul tidaknya negara baru tersebut adalah karena ada tidaknya pengakuan dari negara lain.
2. Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern
Menurut pandangan ini dalam kenyataannya, terjadinya negara bukan disebabkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti:
a. Penaklukan atau occupatie, yaitu suatu daerah yang tidak dipertuan, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misal, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.
b. Peleburan atau fusi, yaitu suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misal, Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.
c. Pemecahan, yaitu terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Uni Sovyet terpecah menjadi banyak negara baru. Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia.
d. Pemisahan diri, yaitu memisahnya suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan di mana negara lama masih ada. Misalnya India kemudian terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh.
e. Perjuangan atau revolusi, merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan kemerdekaan yang diperoleh negara Asia Afrika setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.
f. Penyerahan/pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan Perancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika, banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contoh: Kongo dimerdekakan oleh Perancis.
g. Pendudukan, terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari dataran Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901.
D. Fungsi dan Tujuan Negara
Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
Di bawah ini adalah fungsi negara menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:
1. John Locke, seorang sarjana Inggris, membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan,
b. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan,
c. Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.
2. Montesquieu membagi fungsi negara sebagai berikut:
a. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang
b. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang
c. Fungsi Yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer dengan nama Trias Politika.
3. Van Vollen Hoven, seorang sarjana dari Belanda menyatakan fungsi negara dibagi dalam:
a. Regeling, membuat peraturan;
b. Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan;
c. Rechtspraak, fungsi mengadili;
d. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.
Ajaran Van Vollen Hoven tersebut terkenal dengan Catur Praja.
4. Goodnow menyatakan, fungsi negara secara prinsipil dibagi menjadi dua bagian:
a. Policy Making, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat.
b. Policy Executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making.
Ajaran Goodnow ini terkenal dengan sebutan Dwipraja (dichotomy).
5. Miriam Budiardjo, menuliskan fungsi pokok negara sebagai berikut:
a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang.
c. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dair luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
d. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama.
Adapun tujuan suatu negara berbeda-beda. Di bawah ini adalah beberapa tujuan negara menurut para ahli:
1. Roger H. Soultau menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
2. Harold J. Laski menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.
3. Plato menyatakan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
4. Thomas Aquino dan Agustinus menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.
E. Klasifikasi Negara
Klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti jumlah orang yang berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan.
1. Jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan
Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Sedangkan orientasi kekuasaan dapat berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa (disebut bentuk negatif), atau berorientasi demi kepentingan umum (disebut bentuk positif).
Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan, terdapat enam bentuk klasifikasi negara.

Jumlah penguasa Bentuk positif Bentuk negatif
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Monokrasi

2. Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Negara Kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dua, yaitu:
• Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat.
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra.
b. Negara Serikat (Federasi), yaitu bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara, negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.
3. Asas penyelenggaraan kekuasaan, yaitu berbagai tipe negara menurut kondisinya, seperti:
a. Menurut ekonomi: negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain itu, dikenal juga negara-negara utara dan negara-negara selatan (negara utara: negara maju/kaya, negara selatan: negara sedang berkembang/miskin).
b. Menurut politik: negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, negara multipartai, dan sebagainya.
c. Menurut sistem pemerintahan: sistem pemerintahan presidentil, parlementer, junta militer, dan sebagainya.
d. Menurut ideologi bangsa: negara sosialis, negara liberal, negara komunis, negara fasis, negara agama, dan sebagainya.
F. Elemen Kekuatan Negara
Kekuatan suatu negara tergantung pada beberapa elemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer, dan teritorial negara tersebut.
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas SDM, dan semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara akan semakin maju dan kuat.
2. Teritorial Negara
Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara, yang terdiri atas darat, laut, dan udara, letak geografis dan situasi negara tetangga. Semakin luas dan strategis, maka negara tersebut akan semakin kuat.
3. Sumber Daya Alam
Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material buminya, berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan hutan. Semakin tinggi kekayaan alam, maka negara tersebut semakin kuat, negara yang kaya akan minyak, agroindustri, dan manufaktur akan menjadi negara yang tangguh.
4. Kapasitas Pertanian dan Industri
Sektor pertanian mempengaruhi kekuatan negara, karena pertanian memasok kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk. Tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang maju, menjamin kecukupan pangan atau swasembada pangan sehingga negara menjadi kuat.
5. Kekuatan Militer dan Mobilitasnya
Kekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan negara, negara yang mempunyai jumlah anggota militer, dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara.
6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud
Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa (nasionalisme), dan sebagainya.
1.4.4 Proses Berbangsa dan Bernegara Indonesia
Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini.
Para pendiri negara Indonesia (the founding fathers) menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan, yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain:
1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa.
Negara Indonesia tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan dan pengorbanan, bukan pemberian. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan UUD 1945. Secara teoretis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut:
1. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan (Alinea I Pembukaan UUD 1945).
2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Alinea II Pembukaan UUD 1945).
3. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual (Alinea III Pembukaan UUD 1945).
4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia (Alinea IV Pembukaan UUD 1945).
Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu Pembukaan UUD 1945.

—————

Rangkuman

1. Filsafat adalah alat untuk mencapai atau mencari kebenaran sejati. Namun perlu diingat bahwa tidak selamanya filsafat digunakan untuk mencapai kebenaran.
2. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia
3. Pengertian Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah suatu nilai
4. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu hal itu berguna (useful), keyakinan (belief), memuaskan (satisfying), menarik (interesting), menguntungkan (profitable), dan menyenangkan (pleasant).
5. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
6. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.
7. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, meeeka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.
8. Unsur-unsur negara adalah: rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat