AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Latar belakang

Perbankan syariah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syariah yang tertuang dalam “UU No 10/98” yang mengakuan adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sisten syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruhnya prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan.
Dari hasil analisa, Bank Syariah yang merupakan prinsip revenue sharing dalam distribusi pendapatannya, yang dinilai leboh cocok diterapkan pada saat ini dibandingkan prinsip profit sharing yang dinilai kurang kompetitif. Prinsi revenue sharing, distribusi pendapatan kepada nasabah jumlahnya lebih besar dibandingkan prinsip profit sharing. Tetapi dilihat dari kemaslahatannya prinsip profit sharing merupakan yang paling sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Dalam membantu proses perkembangan perbankan syariah di Indonesia kami mencoba membantu para praktisi dibidang perbankan dan para akademisi dengan menerbitkan buku dengan judul “AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH”, yang berisikan tentang gambaran umum Bank Syariah di Indonesia, operasional perbankan syariah serta pencatatan atas akuntansi dan Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Lembaga keuangan bank syariah masih menggunakan PSAK 59 sedangkan Lembaga
Keuangan bukan bank atau lembaga keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan

PSAK Syariah No. 100 s/d 1007, meliputi :
PSAk No. 100 : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah.
PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah
PSAK No. 103 : Akuntansi Salam
PSAK No. 104 : Akuntansi Istishna
PSAK No. 105 : Akuntansi Murabahah
PSAK No. 106 : Akuntansi Musyarakah
PSAK No. 107 : Akuntansi Ijarah
PSAK No. 108 : Akuntansi untuk Penyelesai Utang piutang

Pengertian Bank Syariah
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur’an dan Hadits.
Prinsip Dasar Perbankan Syariah
Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan yariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi’I Antonio, 2001).
Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:
a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)
b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:
a. Al-Mudharabah
b. Al-Musyarakah

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, imana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Asumsi Dasar Perbankan Syariah
Sesuai dengan PSAK no.59 tentang akuntansi bank syariah, asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah adalah konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual, perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Sistem Operasional Bank Syariah
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.
Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Bank Syariah
• Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
• Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
• Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat
• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
• Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

Bank Konvensional
• Investasi yang halal dan haram.
• Memakai perangkat bunga.
• Profit oriented
• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
• Tidak terdapat dewan sejenis.

Karakteristik bank Syariah
• Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal
• Pelarangan riba
• Tidak mengenai konsep time-value of money
• Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
• Kegiatan tidak boleh spekulatif
• Tak oleh menggunakan dua harga untuk satu barang
• Tak boleh dua transaksi dalam satu akad
• Konsep bagi hasil
• Tak membedakan secara tegas antara sector moneter dan riil
• Dapat memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tak bertentangan dengan prinsip syariah
• Syarat transaksi sesuai dengan prinsip syariah :
 Tak mengandung unsure kedzoliman
 Bukan riba
 Tidak membahayakan pihak sendiri dan pihak orang lain
 Tidak ada penipuan
 Tidak mengandung materi yang diharamkan
 Tidak mengandung unsur judi.
• Kegiatan bank syariah, antara lain sebagai :
 Manajer investasi
 Investor
 Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
 Pengemban fungsi social
• Pemakaian dan kebutuhan informasi
 Sama seperti dinyatakan KDPPLK umum : investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat.
 Pemilik dana investasi
 Pembayar zakat, infaq dan sodaqah
 Dewan pengawa syariah

Unsur laporan keuangan bank syariah
Unsur Neraca
1) Aktiva = kewajiban + Investasi tidak terikat + ekuitas
 Dana investasi tidak terikat dengan criteria bahwa bank :
• Punya hak menggunakan, menginvestasikan dan mencampur dana
• Keuntungan atau kerugian sesuai nisbah
• Tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi

Unsure Laporan Laba Rugi
 Pada dasarnya sama dengan yang berlaku umum, ditambah
• Alokasi keuntungan atau kerugian kepada pemilik investasi tidak terikat
• Tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau pendapatan.

PSAK Akuntansi Perbankan Syariah
Tujuan : mengatur pelakuan akuntansi ( pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan ) transaksi khusus bank syariah.

Ruang lingkup :
 Bank umum syariah
 BPR syariah
 Kantor cabang syariah bank konvensional

Akuntansi Penghimpunan Dana
Ada beberapa penghimpunan dana menurut akuntansi perbankan syariah, yaitu :
a) Wadiah
Adalah titipan dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hokum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.
Tujuan : untuk menjaga keselamatan barang dari kemusnahan, kecurian dsbnya.
Barang : sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dll.

Rukun transaksi wadiah ;
o Barang yang dititipkan
o Orang yang menitipkan/penitip
o Orang yang menerima titipan
o Ijab qabul

Wadiah terdiri dari 2 macam, yaitu ;
1) Wadiah Yad Al Amanah, karakteristik :
o Barang titipan murni
o Tidak boleh digunakan oleh penerima titipan
o Titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisiknya
o Dikenakan biaya titipan

2) Wadiah Yad Ad Dhamanah, karakteristiknya :
o Pengembangan dari wadiah Yad Al Amanah
o Penerima titipan diizinkan menggunakan dan mengambil manfaatnya
o Kehilangan/kerusakan merupakan tanggung jawab dari penyimpan
o Semua keuntungan dari titipan hak penerima titipan

Giro Wadiah
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan.
Dalam fatwa dewan syariah nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah, sebagai berikut :
o Bersifat titipan
o Titipan bias diambil kapan saja
o Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik Giro Wadiah :
o Harus dikembalikan utuh seperti semula
o Dapat dikenakan biaya titipan
o Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip

Tabungan Wadiah
Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan itu.
Ketentuan tabungan wadiah sesuai fatwa dewan syariah nasional :
o Bersifat simpanan
o Simpanan bias diambil kapan saja
o Tidak ada imbalan yang diisyaratkan
b)Mudharabah
Adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana, dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
Hasil usaha dibagikan sesuai nisbah yang disepakati bersama secara awal. Prinsip ini dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”.

Rukun mudharabah, yaitu :
o Shahibul maal/rabulmal
o Mudharib
o Amal
o Ijab qabul

Mudharabah dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha dibagi menjadi 2, yaitu :
1) Mudharabah Muthlaqah
Pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan apapun urusan yang berkaitan dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

2) Mudharabah Muqaidah
Pemilik dana membatasi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Dalam investasi bank berkedudukan sebagai agen dan menerima imbalan berupa fee.

Karakteristik Mudharabah :
o Dana mudharabah
o Keuntungan
o Peranan bank dalam hal pencampuran harta dan bermudharabah dengan pihak ketiga, merupakan hal penting dalam bidang operasinya.

Tabungan mudharabah
Ketentuan tabungan mudharabah sesuai fatwa dewan syariah nasional adalah :
o Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank bertindak sebagai mudharib.
o Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
o Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Deposito Mudharabah
Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan.

Jenis Deposito berjangka :
o Deposito berjangka biasa
o Deposito berjangka otomatis

c)Murabahah
Adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Karakteristik Murabahah :
o Proses pengadaan
o Penjual ingin mewakilkan
o Uang muka
o Diskon
o Cara pembayaran
o Kesulitan keuangan
o Kontrak perjanjian

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan :

o Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya
Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad
o Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli.

Rukun Murabahah :
o Pelaku
o Objek jual beli
o Ijab qabul

d) Salam
Adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Rukun Salam :
o Transaktor
o Objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjual belikan dalam transaksi salam
o Ijab qabul

Alur transaksi Salam dan Salam Paralel
o Pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan.
o Kedua, setelah akad disepakati pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.
o Ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli.
o Keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut baik langsung melakukan pembayaran kepada petani.
o Kelima, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
o Keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani.

e) Istishna
Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

Istishna’ paralel adalah suatu bentuk akad istishna’ antara pemesan (pembeli, mustashni’) dengan penjual (pembuat, shani’), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’.

Berdasarkan akad istishna’, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:
a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized) bukan produk massal; dan
c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Pada dasarnya istishna’ tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
a) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
b) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
a) jumlah yang telah dibayarkan; dan
b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Suatu kelompok akad istishna’, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna’ jika:
a) kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;
b) akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
c) akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

Rukun Istishna
o transaktor
o objek akad meliputi barang dan harga barang istishna
o ijab dan qabul

Biaya perolehan Istishna terdiri dari 2 macam, yaitu :
a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.

Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna’ jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.
Biaya perolehan istishna’ yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna’.

Biaya istishna’ paralel terdiri dari 3 macam, yaitu :
a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan
c) semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna’ paralel diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

 

Sumber : http://ninisug.blogspot.com/2011/05/akuntansi-perbankan-syariah.html

 

Bahan Kuliah : Manajamen Perubahan

Manajamen Perubahan

Oleh : Agus Arijanto,SE,MM,  Editor : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I

Sumber :

Buku Literatur Perkuliahan :

  1. Jones, Organization Design, Process Reengenering, and Change Management, New york: Mc. Graw Hill, 2000
  2. DDDiane Mayo and Jeanne Goodrich. Staffing for Result : A Guide to Working Smarter, Chicago: ALA, 2002
  3. Roger Fisher and Willian Ury. Getting to Yes : Negotiaating Agreement Without Giving In. New York: Penguin Books, 1999
  4. Michael Hammer dan James Champy, Reengineering the Corporation : A Manifesto for Business Revolution, 2004
  5. Stephen P. Robbin, Organizational Behavior, Concept, Controversies and Application 2001
  6. Berger, Lance, The Change Mangement handbook : A Road Map to Corporate Transformation, Mc.Graw Hill, 2003

 

Konsep Dasar Manajemen Perubahan

Definisi Manajemen Perubahan adalah suatu upaya yg dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa/ bekerjasama dengan intervenis/ konsultan. Agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya.

Tujuan dan Manfaat manajmen Perubahan

Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, tanpa adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan dibidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasen akan pelayanan yang berkualitas

Tipe Perubahan

Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, dimana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula.  Tiga macam perubahan tersebut adalah:

(1)  Perubahan Rutin, dimana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi;

(2)  Perubahan Peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi;

(3)  Perubahan Inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya.

Pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk Manajemen Perubahan.  Metoda-metoda yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan.

Beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi adalah:

  1. Apakah perubahan itu bersifat siklis ?
  2. Apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini ?
  3. Apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke lainnya ?

Jika jawabannya “ya”, berarti terjadi perubahan rutinitas

  1. Akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini ?
  2. Apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada ?

Jika jawabannya “ya”, berarti terjadi peningkatan perubahan

  1. Apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi ?
  2. Apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini ?

Jika jawabannya “ya”, berarti terjadi sebuah perubahan inovatif

Macam-macam  Perubahan :

  • Perubahan tidak berencana
  • Perubahan berencana

Perubahan tidak berencana :

  • Perubahan karena perkembangan ( Developmental Change)
  • Perubahan secara tiba-tiba (Accidental Change)

Perubahan berencana :

  • Perubahan yangg disengaja/ bahkan direkayasa oleh pihak manajemen
  • Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yg berarti (Bennis, Benne dan Chin).
  • Usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial (Kurt Lewin).
  • Perubahan yg dilakukan secara sengaja, lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri.

Perubahan untuk mencapai Sukses

Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford, Mahatma Gandhi, Bill Gates merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan.

Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kl, menjekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer main frame yang besar, berat, dan mahaadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah.

Mengapa Perlu  Melakukan Perubahan?

Tema tentang “Change Management” telah menjadi topik yang populer di bahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan “satu pertandingan” dalam arena persaingan. Untuk sukses, yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Jadi, kita tidak bisa lagi merasa puas karena telah meraih satu prestasi. Kita dituntut untuk terus menerus meraih prestasi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan yang terus menerus.

Dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke bursa kerja, makin ketat persaingan kita untuk mendapat pekerjaan. Misalkan dalam sebuah Job Fair yang menawarkan sekitar 3000 pekerjaan dibanjiri oleh sekitar 10.000 orang yang mencari kerja. Persaingan di dalam negeri saja sudah cukup sulit, apalagi jika ditambah dengan dipermudahnya para pekerja asing untuk ikut masuk bursa tenaga kerja di dalam negeri. Otomatis persaingan menjadi semakin sengit.

Biasanya hanya orang-orang yang bisa menawarkan perubahan yang mungkin terpilih. Dan dari mereka yang telah terpilih, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan perubahanlah yang akan tetap dipertahankan dalam dunia kerja.

Manusia secara alami juga mengalami perubahan fisik dari bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Di tiap tahap perkembangan harus ada perubahan. (Bayangkan saja seorang yang berusia 40 tahun tetapi masuk memiliki tingkah laku dan pengetahuan seorang bayi).

Jika tidak mengalami perubahan, pasti orang tersebut akan mengalami kesulitan, disorientasi, stress, bahkan mungkin akan tidak bisa bertahan hidup. Jadi, perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan ataupun pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Tanpa perubahan tak ada daya juang untuk terus hidup.

Mengapa orang takut perubahan?
Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena tiga alasan berikut.

  • Alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tau apa yang ada di depan kita: lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruang yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya.
  • Resiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Resiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seorang pengangguran menjadi seorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan, misalnya dengan memulai usaha sendiri, ataupun melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, resiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Sedangkan untuk pilihan melamar pekerjaan, resikonya adalah penolakan perusahaan terhadap lamaran kita. Untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita sering dituntut untuk mempersembahkan prestasi bagi perusahaan. Prestasi ini tentunya perlu dimulai dari ide perubahan yang kita sampaikan pada pimpinan. Resiko yang mungkin muncul adalah penolakan pimpinan terhadap ide tersebut. Semua resiko— penolakan, kegagalan, dan kerugian—memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi kita, enggan melakukan perubahan.
  • Perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Kesulitan mencari waktu untuk belajar ditengah kesibukan bekerja, mengasah otak untuk memahami konsep-konsep baru dari buku teks yang dipelajari, mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir, menyelesaikan kasus-kasus, dan membuat lima makalah dalam seminggu merupakan kesulitan yang perlu dihadapi seorang pekerja yang ingin meraih nilai tambah dengan meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja.

Apa yang diperlukan dalam Perubahan ?

Menurut John Taylor, salah seorang petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors, perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor (seperti yang dikutip oleh Anna Muoio dalam artikelnya di fastcompany.com) dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imaginasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang.

  • Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan.
  • Imaginasi diperlukan untuk melihat kearah mana perubahan harus dilakukan.
  • Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah.

Emily Lawson dan Colin Price dalam artikel mereka “The Psychology of Change Management” yang muncul dalam edisi khusus dari The McKinsey Quarterly 2003 mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan perubahan dalam cara berpikir (mindset transformation). Kedua pengarang ini menganjurkan pada pimpinan perusahan yang akan membawa perubahan dalam organisasi yang mereka pimpin untuk memprioritaskan perubahan mindset para karyawan mereka.

Menurut Lawson dan Price, motor dari perubahan adalah orang-orang yang melakukan perubahan tersebut. Untuk membuat orang-orang ini mau melaksanakannya, diperlukan usaha untuk mengubah cara berpikir mereka, misalnya melalui training, coaching, dan contoh konkrit dari tingkah laku para pemimpin di perusahaan tersebut.

Dennis Hope dalam artikelnya “Darwin Did It” yang muncul di majalah Inggris “The Reviews” edisi February 2001 mengutip pendapat George Binney dan Colin williams yang menggaris bawahi perlunya “sense of urgency” dan Visi yang jelas yang dapat digunakan sebagai tuntunan arah perubahan yang akan dilakukan.

Sense of urgency bisa muncul dari krisis, kegagalan, masalah, ancaman bangkrut, ataupun kebingungan yang dialami seseorang ataupun sebuah perusahaan, sedangkan visi yang jelas bisa diformulasikan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan agar bisa saling mendayung kearah tujuan yang sama.

Bagaimana melakukan perubahan?
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun, yang berikut ini adalah cara-cara yang telah sukses dilakukan oleh pebisnis kondang, maupun cara yang diusulkan oleh konsultan bisnis. Jack Welch, dari General Electrics, menawarkan dua cara ampuh yang telah membantunya mengubah GE menjadi perusahaan raksasa kelas dunia.

  • Cara pertama adalah “Destroy Your Business” (DYB). Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan Strategic Planning seperti yang biasa dilakukan oleh para pimpinan perusahaan lain. Ia menerapkan DYB untuk menimbulkan “sense of urgency” pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE di masa depan.
  • Setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah “Grow Your Business” (GYB) untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis, tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang relatif terhadap para pesaingnya baik yang besar ataupun yang kecil.

Cara-cara berikut ini disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikelnya yang muncul di fastcompany. com edisi November 1996.

  • Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya kita ingin memulai usaha baru, kita perlu mensurvey (misalnya: di buku-buku, majalah, internet, forum diskusi, interview, pengamatan) ide-ide mengenai usaha baru yang diminati, atau startegi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses.
  • Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik, atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Ed Schein, pakar dibidang manajemen perubahan menekankan perlunya mengalokasikan waktu untuk pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita tentang persyaratan, tugas dan tanggung jawab orang yang berada pada posisi yang kita targetkan. Dengan demikian, ketika kesempatan promosi ada di depan mata, kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk itu. Sedangkan ditingkat perusahaan, pimpinan perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusianya dengan ketrampilan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan dari perusahaan yang hanya menjejakan kaki pada bisnis dunia nyata, menjadi perusahaan yang melengkapi usaha dunia nyata dengan meraih juga kesempatan berbisnis di dunia maya.

Dori DiGenti, pimpinan perusahan konsultan Learning Mastery menyebutkan perlunya menyusun rencana implementasi dari perubahan yang akan dilakukan dengan memasukan etape-etape ataupun pos-pos sukses kecil yang mungkin diraih sebelum mencapai sukses besar. Untuk itu, perlu tujuan sukses perlu di “breakdown” menjadi sukses-sukses kecil yang bisa memacu motivasi untuk melaju ke langkah selanjutnya menuju arah perubahan yang telah dipetakan.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perubahan

Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang – orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda, berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang, bagaimanapun pentingnya, perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok.

Penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk bekerja lebih efektif dengan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perbedaan akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi dan minat setiap orang, akan meningkatkan kinerja kepemimpinan.  Contoh: Untuk memonitor tingkat infeksi semua staf di klinik, termasuk para dokter, perawat, bidan, petugas kebersihan, petugas yang menyediakan sabun dan tissue, para pasen.

Tahapan Dalam Manajemen Perubahan

Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya.  Pertama-tama adanya dorongan dari dalam (dorongan internal), kemudian ada dorongan dari luar (dorongan eksternal).  Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan.  Tahap-tahap manajemen perubahan ada empat, yaitu:

Tahap 1,  yang merupakan tahap identifikasi perubahan, diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan /terjadi.  Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan.

Tahap 2,  adalah tahap perencanaan perubahan.  Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional tehnik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan.   Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya factor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik.

Tahap 3, merupakan tahap implementasi perubahan dimana terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan.  Apabila suatu perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan.

Tahap 4, adalah tahap evaluasi dan umpan balik.  Untuk melakukan evaluaasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut.  Hasil evaluasi ini dapat di umpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya.

Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama.

Jika pimpinan manajemen perubahan mengetahui emosi normal yang dicapai, ini akan lebih mudah untuk memahami dan menghandel emosi  secara benar.

umpan_balik manajemen

Gambar berikut ini menunjukkan kejelasan komponen tersebut.

Gambar :

Waktu dan Kesulitan untuk merubah Budaya/Kebiasaan

kesilitan perubahan

 

* Atkinson, P. 1990: Creating Culture Change Bedford. IFS Ltd.

Gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa jika paserta yang hadir memberikan dukungan yang cukup, mereka akan dapat menerima perubahan. Mereka tetap membutuhkan banyak dukungan untuk dapat menerima secara keseluruhan dan memahami perubahan tersebut ke setiap tindakan dan perilaku normal mereka sendiri. Gambar ini mengilustrasikan proses perubahan lebih baik.

Jenis-jenis Strategi Manajemen Perubahan :

  • Political strategy : Pemahaman mengenai struktur kekuasaan yg terdapat dalam sistem sosial.
  • Economic Strategy : Pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomik, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana.
  • Academic Strategy : Pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan, manakala kepadanya disodorkan data yg dapat diterima oleh akal sehat(Rasio).
  • Enginering Strategy : Pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia.
  • Military Strategy : Pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan/ paksaan.
  • Confrontation Strategy : Pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah.
  • Applied behavioral science Model : Pemahaman terhadap Ilmu perilaku.
  • Followship Strategy : Pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan.

DELEGASI WEWENANG (modul mata kuliah Dasar-dasar Manajemen)

MODUL MATA KULIAH :  DASAR-DASAR MANAJEMEN  (3 SKS), Tatap Muka VIII,  Oleh :Ir. Utje Usman Slamet, MS, MDS

Delegasi Wewenang

Tujuan Instruksional Khusus:

  Mahasiswa dapat  :

a. Menjelaskan tentang  kekuasaan, wewenang dan pengaruh

b. Menjelaskan tentang wewenang lini, staf dan fungsional

c. Menjelaskan tentang delegasi wewenang

 

1.  Pengertian Wewenang dan Kekuasaan

       Di dalam fungsi pengorgnisasian, seorang atasan berdasarkan posisinya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya.  Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi.

Mengenai wewenang ini, ada dua teori atau pandangan yang berlawanan mengenai sumber wewenang tersebut. Pertama pandangan  klasik (teori formal) , pandangan (teori ) ini menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan; wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi – diwarisi hal tersebut.  Kedua, pandangan teori penerimaan (acceptance theory of authority) yang menyanggah bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang itu dijalankan. Jadi pandangan ini menyatakan kunci dasar bahwa wewenang ada pada yang dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer).  Dengan demikian wewenang itu ada atau tidak tergantung pada si penerima, yang memutuskan untuk menerima atau menolak.

Barnard dalam Handoko (1996), menyatakan bahwa seseorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan hanya bila 4 (empat) kondisi berikut dipenuhi secara simultan: (a) dia dapat memahami komunikasi tersebut, (b) pada saat keputusannya dibuat dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi, (c) dia yankin bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingn pribadinya sebagai suatu keseluruhan, dan (d) dia mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya.

Dengan adanya pandangan kedua (teori penerimaan), maka bagaimanupun juga manjer perlu memperhatikan pandangan ini sebagai titik strategis.  Manajer untuk menjadi efektif akan sangan tergantung pada penerimaan wewenangoleh para bawahan.

Biasanya wewenang ini sering dicampur adukan dengan kekuasaan (power).  Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, namun keduanya berbeda.  Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.  Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian.  Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang  akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Seorang pemimpin yang berpengaruh, dapat mempengaruhi perilaku adalah karena hasil kekuasaan posisi jabatan/kedudukan (position power) atau karena kekuasaan pribadi (personal power) ataupun kombinasi dari keduanya. Kekuasaan posisi didapat dari wewenang formal suatu organisasi, besarnya kekuasaan tergantung seberapa besar wewenang didelegasikan kepada individu yang menduduki posisi tersebut. Kekuasaan posisi akan semakin besar bila atasan telah mempercayai individu itu.  Di lain pihak, kekuasaan pribadi (personal power), didapatkan dari para pengikut dan didasarkan atas seberapa besar para pengikut mengagumi, menghargai dan merasa terikat pada seorang pemimpin.

Berdasarkan sumbernya kekuasaan dapat diklasifikasikan dalam enam sumber yang diringkas sebagai berikut (dalam Handoko, 1996 : 214-215):

(1)  Kekuasaan balas-jasa (reward power), berasal dari sejumlah balas jasa positif (uang, perlindungan, perkembangan karier, dsb) yang diberikan kepada pihak penerima untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.

(2)  Kekuasaan paksaan (coercive power), berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman (dipecat, ditegur, dsb) akan diterima bila mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan.

(3)  Kekuasaan sah (legitimate power) berkembang dari nilai-nilai interen yang mengemukakan bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahan.

(4)  Kekuasaan pengendalian informasi (control—of—information power), berasal dari pengetahuan dimana orang lain tidak mempunyainya.  Cara ini digunakan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.

(5)  Kekuasaan panutan (referent power), didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan seorang pimpinan dan menjadikan pemimpin itu sebagai panutan atau simbol.  Karisma pribadi, keberanian, simpatik, dan sifat-sifat lain adalah faktor-faktor penting dalam kekuasaan panutan.

(6)  Kekuasaan akhli (expert power); merupakan hasil dari keakhlian atau ilmu pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya dimana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain.

 

Keluasan wewenang dan kekuasaan.

Semua anggota organisasi mempunyai peraturan, kode etik, atau batasan-batasan tertentu pada wewenangnya, seperti ditunjukan dalam tabel berikut:

 

 

Tabel.    Batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang

                 dan kekuasaan

Internal

Ekternal

Anggaran dasar dan anggaran rumah

Tangga organisasi

 

Anggaran (budget)

 

Kebijaksanaan, peraturan dan pro-

sedur

 

Deskripsi jabatan

Undang-undang dan peraturan pe-

merintah

 

Perjanjian kerja kolektif

 

Perjanjian dengan dealer, supplier,

Dan pelanggan.

 

Lingkungan wewenang dan kekuasaan manajerial ini akan semakin luas pada manajemen puncak suatu organisasi dan semakin menyempit pada tingkatan yang lebih rendah dari rantai komando seperti terlihat pada gambar ”batasan-batasan wewenang dan kekuasaan” berikut ini:

 

 

Tanggung jawab dan akuntabilitas

Tanggung jawab (responsibiity) adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seseorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu.  Istilah lain yang sering digunakan adalah akuntabilitas (accountability) yang berkenaan dengan kenyataan bahwa bawahan akan selalu dimintakan pertanggunganjawabnya

Atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkankepadanya.  Dengan demikian, akuntabilitas adalah faktor di luar individu dan perasaan probadinya.  Pemegang akuntabilitas berarti bahwa seorang atasan dapat memberlakukan hukuman atau balas jasa kepadanya tergantung bagaimana dia sebagai bawahan telah menjalankan tanggung jawabnya.

 

Persamaan wewenang dan tanggung jawab

Prinsip organisasi mengatakan bahwa  individu-individu seharusnya diberikan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.  Misalnya, bila seorang manajer diberi tanggung jawab untuk mempertahankan produksi, maka dia harus diberi kebebasan secukupnya untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kapasitas produksi.  Persamaan tanggung jawab dan wewenang secara teoritik adalah baik, namun sukar dicapai.  Ada yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang, wewenang dan tanggung jawab adalah sama.  Dalam jangka pendek bagaimanapun juga tanggung jawab seorang manajer akan selalu lebih besar dari wewenangnya, karena ini merupakan ciri delegasi.

 

Pengaruh

Pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain umtuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Pengaruh tercermin pada perubahan perilaku atau sikap yang diakibatkan secara langsung dari tindakan  atau keteladanan orang atau kelompok lain.  Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan mengawasi dan menghukum, pemilikan informasi lebih lengkap, ataupun penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Proses pengaruh tergantung dari tiga unsur, yaitu pihak yang mempengaruhi, metoda mempengaruhi dan pihak yang dipenga- ruhi.

 

 

2.  Wewenang Lini, Staf dan Fungsional

       Wewenang lini (line authority) adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung.  Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagairantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi.

Wewenang staf (staff authority) adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini.  Ini tidak memberikan wewenang ke pada anggota staf untuk memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu.

Wewenang staf fungsional (functional staff authority) adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini.  Bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak, seorang staf spesialis (berkeahlian khusus) mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai kegiatan fungsional di mana hal itu merupakan spesialisasi dari staf yang bersangkutan.

Dengan wewenang staf fungsional tersebut, maka wewenang fungsional dapat melanggar prinsip kesatuan perintah dan menyebabkan berbagai konflik organisasi.  Penggunaan yang berlebihan, wewenang fungsional juga merusak integritas departemen lini yang bertanggung jawab atas hasil.  Untuk itu, wewenang fungsional seharusnya duilimpahkan kepada staf untuk dijalankan hanya pada kejadian-kejadian khusus.

Gambar bagan organisasi dengan wewenang fungsional staf:

 

3.  Delegasi Wewenang

Definisi delegasi adalah: pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.  Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan:

(1)  Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.

(2)  Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.

(3)  Penerimaan delegasi, baik implisit ataupun eksplisit, menimbulkan kewajibn atau tanggung jawab.

(4)  Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hsil-hasil yang dicapai.

Efektifitas delegasi merupakan faktor utama yang mebedakan manajer sukses dan yang tidak sukses.

Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah (Stoner dalam Handoko, 1984):

(1)  Prinsip skalar, dalam proses pendelegasian ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah.

(2)  Prinsip kesatuan perintah.  Setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan.

(3)  Tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas. Bagi manajer, selain harus mempertnggung jawabkan tugas-tugasnya juga harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas bawahannya.

Louis Allen (1958), mengemukakan       beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif:

(1)  Tetapkan tujuan.  Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka.

(2)  Tegaskan tanggung jawab dan wewenang.  Bawahan harus diberikan informasi dengan jelas tentang apa yang harus mereka pertanggung jawabkan dan bagian datri sumberdaya-sumberdaya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya.

(3)  Berikan motivasi kepada bawahan.  Manajer dapat memberikan dorongan bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif.

(4)  Meminta penyelesaian kerja. Manajer memberikan pedoman, bantuan dan informasi kepada bawahan, sedangkan para bawahan harus  melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan.

(5)  Berikan latihan. Manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya.

(6)  Adakan pengawasan yang memadai. Sistem pengawasan yang terpercaya (seperti laporan mingguan) dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus menerus.

 

Sentralisasi dan Desentralisasi

Berkaitan dengan penyebaran delegasi, ada organisasi yang berkecenderungn wewenang itu terkonsentrasi pada para atasan.  Ini disebut dengan sentralisasi.  Sebaliknya, bila ada kecenderungan konsentrasinya menyebar kepada bawahan maka disebut dengan desentralisasi.

Bila desentralisasi mutlak terjadi maka sama artinya tidak ada struktur organisasi, karena semua itu sama dengan semua keputusan diambil oleh bawahan.  Sebaliknya, bila sentralisasi mutlak terjadi pula; tidak ada struktur organisasi karena dengan demikian semua keputusan diambil oleh atasan.

Pendelegasian wewenang memiliki dua perspektif penting.  Ke-satu, dari sisi atasan berarti atasan bisa lebih terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketrampilannya, yang tidak bisa dikerjakan oleh bawahannya.  Ia memiliki waktu, kesempatan, tenaga dan konsentrasi, karena sebagian wewenangnya sudah diberikan kepada bawahan.  Dari sisi bawahan, ini memberikan kesempatan untuk membuktikan diri, Bisa mengerjakan arahan, tugas yang diberikan, untuk dipertanggung jawabkan.  Ini membuktikan bahwa ia memang mampu melakukan pekerjaan.

Kafrena itu, tidak sebarangan delegasi bisa dilakukan.  Agar efektif, delegasi dilakukan harus mempertimbangkan:

(1)  Sasaran dan standar yang jelas.

(2)  Kejelasan pekerjaan

(3)  Keterlibatan bawahan dengan memotivasinya dalam pekerjaan

(4)  Kerja yang tuntas

(5)  Pelatihan

(6)  Umpan balik

 

DesentralisasiPenuh (tidak ada struktur organisasi)

Gambar.  Kecenderungan Desentralisasi dan Sentralisasi

Otoritas tidak didelegasikan

 

 

Faktor lain dalam pendelegasian adalah tentang sikap atasan pemberi wewenang.  Dalam beberapa kasus, kelemahan manajer adalah tidak mau mendelegasikan pekerjaan karena merasa tidak akan beres kalau buka ia sendiri yang mengerjakannya.

Sikap berikut adalah menjadi dasar agar terselenggaranya delegasi dengan baik:

- Penerimaan (receptiveness); Sikap ini adalah menerima fakta, bahwa sebagai manajer tidaklah mungkin melakukan semua tugas pekerjaannya.

n  Dengan demikian ia dapat membiarkan bawahannya tampil dengan gagasan dan kemampuannya sendiri yang barangkali berbeda, namun merupakan keorisinilan kerja so bawahan.

n  Memberikan hak pada bawahan;  Jika tidak demikian berarti atasan tidak percaya bahwa bawahannya bisa mengambil keputusan seperti dia.

n  Keinginan membiarkan orang lain berbuat salah; Tidak semua bawahan bekerja 100% benar, ada saja kesalahan yang dibuat. Karena itu membuat atau mengawasi bawahan terhindar sama sekali dari kesalahan bukanlah hal yang bijak.  Kesalahan itu normal hanya saja perlu dijadikan pelajaran untuk pengembangan diri yang bersangkutan.

n  Mempercayai bawahan; tidak semua manajer mempercayai bawahannya.  Terutama mereka yang sudah berpengalaman.  Ada pula manajwer yang tidak percaya pada bawahannya karena ia melakukan refleksi atas dirinya.  Seseorang yang pada saat menjadi bawahan sering berbuat curang, akan melihat bawahannya mudah berbuat curang juga.  Bila ketidakpercayaan tidak ada terhadap bawahan, maka delegasi ini akan sulit berlangsung dengan baik.

 

Sumber : mercubuana.ac.id

 

 

 

 

Silabus Akustik Kelautan

SILABUS JURUSAN TEKNIK FISIKA FTI-ITS

 Matakuliah            : AKUSTIK KELAUTAN

Kode                            : TF091423

Sks                                 : 2 sks

Semester                  : Pilihan

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa dapat menunjukkan parameter-parameter akustik didalam air yang menentukan kinerja dari sistem sonar.

Kompetensi:

  1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sonar (KU1,KU2,K3)
  2. Mahasiswa mampu menunjukkan karakteristik dan propagasi bunyi didalam air. (KU1,KU2,K3)
  3. Mahasiswa mampu membandingkan kinerja dari berbagai sistem sonar. (KU1,KU2,KU3,KU5,KU8,KP2,)

Pokok Bahasan:

  1. Pengantar: pengertian sonar, perkembangan akustik kelautan, konsep fisika bunyi dalam air.
  2. Konsep Sonar: sistem sonar, parameter sonar, persamaan dan figure of merit (FOM) sonar, dan karakteristik transduser (hydrophone dan projector).
  3. Propagasi dan Pembangkitan Bunyi didalam Air: aras sumber, rugi transmisi didalam laut, serta kecepatan bunyi dan struktur kecepatan bunyi didalam laut.
  4. Ambient-Noise: sumber-sumber bising didalam laut, kurva Wenz.
  5. Self-Noise: bising mesin kapal, bising kavitasi.
  6. Beberapa Aplikasi Sonar

 

Pustaka Utama:

  1. Robert J. Urick, “Principles of Underwater Acoustics”, 3rd ed., Peninsula Publishing, USA, 1997.
  2. Charles H. Sherman, John L.Butler, “Transducers and Arrays for Underwater Sound”,  Springer Science, NY, USA, 2007

Pustaka Penunjang:

  1. William S.Burdic, “Underwater Acoustic System Analysis”, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 1991
  2. Xavier Lurton, ”An Introduction to Underwater Acoustics”, Springer-Verlag, Chichester, UK, 2002
  3. Robert I. Odom, “An Introduction to Underwater Acoustics: Principles and Applications”. TRANSACTIONS AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, v.84, no.28, Applied Physics Laboratory, University of Washington, Seattle, Washington, USA, 2003

Prasyarat :

  1. Akustik dan Vibrasi

Makalah : PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARI’AH BERDASARKAN PRINSIP JUAL-BELI, rinastkip

PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARI’AH

BERDASARKAN PRINSIP JUAL-BELI

Oleh : M. Arif Hakim el-Hakam, M.Ag

Pendahuluan

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan perbankan syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.[1] Di samping itu, paradigma yang dipakai juga berbeda. Bank konvensional hanya sebagai lembaga perantara keuangan (intermediary financial institution), sehingga tidak boleh berdagang. Sedangkan perbankan syari’ah, di samping sebagai lembaga perantara keuangan, juga melakukan perdagangan misalnya melalui jual-beli murabahah.

Landasan syari’ah perbankan syari’ah adalah ketentuan-ketentuan hukum mu’amalat, khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad). Ada sejumlah akad yang dijadikan landasan bagi operasionalisasi perbankan syari’ah, seperti jual-beli (al-bai’) dengan berbagai jenisnya, sewa-menyewa (al-ijarah), perkonsian (al-musyarakah), bagi hasil (al-mudarabah), gadai (al-rahn), hutang-piutang (al-qard), pemindahan hutang (al-hiwalah), penanggungan hutang (al-kafalah), dan pemberian kuasa (perwakilan, al-wakalah).

Bentuk-bentuk akad jual-beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih mu’amalah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual-beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari’ah, yaitu bai’ al-murabahah, bai’ al-salam, dan bai’ al-istisna.[2] Dan secara khusus, produk yang dihasilkan dari sistem jual-beli dan margin keuntungan adalah bai’ al-murabahah dan al-bai’ bi saman ajil.[3]

Batasan dan Rumusan Masalah

            Makalah ini tidak berusaha membahas sejarah perbankan Islam (syari’ah) di dunia (Islam) secara komprehensif dan luas tetapi hanya memfokuskan pada sejarah perbankan syari’ah di Indonesia. Di samping itu, makalah ini hanya membahas produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah di Indonesia berdasarkan prinsip jual-beli.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan dan batasan masalah di atas, maka makalah ini diusahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

  1. Bagaimana sejarah perbankan syari’ah di Indonesia ?
  2. Produk-produk apa yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah berdasarkan prinsip jual-beli ?
  3. Apa yang harus dilakukan untuk pengembangannya pada masa yang akan datang ?

 

Metode Penulisan

Tulisan dalam makalah ini bersifat literer (library research), sehingga pengumpulan datanya lebih banyak dilakukan di perpustakaan. Kemudian data tersebut diolah dengan metode deskriptif-analitis,[4] yaitu dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal/masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat untuk memberikan gambaran konsepsional mengenai sejarah perbankan syari’ah di Indonesia khususnya produk-produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual-beli.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, dan teknik pengumpulan data yang tepat adalah teknik penelusuran naskah. Metode deduktif dan induktif digunakan untuk menganalisis beberapa data yang diperoleh pada tahap-tahap penelitian.

 

Sejarah Perbankan Syari’ah di Indonesia

Istilah bank Islam atau bank syari’ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem bank Islam menerapkan sistem bebas bunga (interest free) dalam opersionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan bank Islam adalah “bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari’ah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional”.[5] Definisi bank Islam dengan melihat fungsinya sebagai suatu lembaga atau badan keuangan adalah : “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam”.[6]

Berkembangnya bank-bank syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.[7] Beberapa uji coba pada skala yang reelatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Bait al-Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.[8]

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturrahim Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi.[9]

Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar mulai mengoperasikan bank Islam di awal 90-an. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat negara kita terlambat dalam pengembangan perbankan Islam, yaitu :

  1. Adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan pengembangan perbankan syari’ah dilakukan, dimana dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak mengenal Bank Syari’ah. Hal ini tentunya dalam kenyaatan menjadi kendala bagi perbankan syari’ah sebagai salah satu instrumen ekonomi.[10]
  2. Adanya perbedaan di kalangan ulama mengenai bunga.
  3. Indonesia mempunyai kondisi sosial politik yang kurang kondusif, yaitu belum adanya political will dari pemerintah, tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi dan komitmen serta tanggungjawab yang harus dipikul karena mencantumkan label syari’ah.[11]

Bank syari’ah dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun demikian, UU tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Islam/syari’ah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syari’ah melainkan bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU Perbankan No. 7 tahun 1992 belum mecakup secara tetap pengertian bank Islam yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan bank Islam. Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank syari’ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Pemberlakuan UU perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Islam antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syari’ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syari’ah.[12]

Selain itu, UU No. 13 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengizinkan BI mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank Islam. Kedua UU tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia. DBS yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syari’ah) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku.[13]

 

 

 

Produk-produk Perbankan Syari’ah Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

1. Bai’ al-Murabahah dan Bai’ bi Saman Ajil

Terdapat beberapa istilah yang kadang-kadang dicampurbaurkan satu sama lain atau bahkan dikacaukan pemakaiannya dan bukan hanya sekedar sinonim, yaitu bai’ al-muajjal, bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Di Indonesia digunakan istilah bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Kedua istilah ini dibedakan di mana yang pertama dimaksudkan pembiayaan dalam bentuk jual-beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan dengan pembayaran dibelakang sekaligus. Sedangkan yang kedua dimaksudkan pembiayaan dalam bentuk jual-beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan dengan pembayaran di belakang juga, tetapi secara mencicil dan tidak sekaligus.[14]

Kedua macam transaksi tersebut disebut dengan nama bai’ al-muajjal (jual beli dengan pembayaran di belakang), sehingga dengan demikian bai’ al-muajjal mencakup bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Hal ini karena kedua jenis pembiayaan tersebut, menurut yang berlaku di Indonesia, pembayarannya di belakang. Perbedaannya hanya pada secara sekaligus atau mencicil. Jadi, bai’ bi saman ajil merupakan second derivation/pengembangan dari murabahah. Hal ini tampak jelas dari unsur waktu pembayarannya.[15]

Akad  bai’ al-murabahah juga mirip (tidak sama) dengan akad Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank konvensional, dan karenanya pembiayaan al-murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (short run financing).[16]

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan murabahah adalah merujuk pada dasar hukum jual-beli :

[17]” وأحل اللة البيع وحرم الربا”

Dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan :

” ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع “

Operasionalisasi produk ini di Indonesia didasarkan atas fatwa DPS BMI No. BMI-16/FAT-DPS/XI/96 tentang pembiayaan murabahah, tertanggal 27 Nopember 1996 M atau bertepatan 16 Rajab 1417 H. Fatwa ini ditandatangani oleh DPS BMI, terdiri atas KH. Hasan Basri (ketua merangkap anggota), KH. Ali Yafie (anggota), Drs. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. (anggota), Prof. KH. Ibrahim Hossen (anggota) dan Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab (anggota). Pertimbangan ekonomis yang dipakai adalah bahwa masyarakat pengusaha banyak yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual-beli untuk mendukung modal kerja yang diperlukan guna melangsungkan dan meningkatkan produksi. Adapun pertimbangan legal-yuridisnya adalah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil.

Secara teknis, akad bai’ al-murabahah tersebut terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syari’ah dan mengajukan permohonan Pembiayaan al-Murabahah untuk pembelian suatu barang dan menyatakan kesanggupan untuk membeli barang tersebut. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank kemudian membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Dan pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.[18]

Adapun rukun bai’ al-murabahah di dalam perbankan sama dengan rukun jual-beli dalam kitab fiqih dan hanya dianalogkan dalam praktek perbankan, yaitu:

  1. Penjual (al-bai’) dianalogkan sebagai bank;
  2. Pembeli (al-musytari) dianalogkan sebagai nasabah;
  3. Barang yang akan diperjual belikan (al-mabi’), yaitu jenis barang pembiayaan;
  4. Harga (al-saman) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan;
  5. Ijab dan qabul dianalogkan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.[19]

Sedangkan syarat-syaratnya disesuaikan dengan kebijakan bank syari’ah yang bersangkutan, yang pada umumnya persyaratan menyangkut barang yang diperjual-belikan, harga dan ijab-qabul.[20]

Bai’ al-murabahah dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (al-wa’d bi al-bai’). Janji pemesan untuk membeli barang dalam bai’ al-murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak. Para ulama klasik bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu disertai alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Hal ini demi menghindari “kemadharatan”. Terlebih lagi bila nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang.[21]

Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi (arboun dalam istilah beberapa bank Islam) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Adapun uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan. Sedangkan bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.

Untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan maka diperbolehkan meminta jaminan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.[22]

Murabahah dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syari’ah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Tetapi mudarabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudarabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.[23]

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syari’ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah.[24] Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain adalah default atau kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah, dijual nasabah.[25]

2. Bai’ as-Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Landasan syari’ah transaksi bai’ al-salam adalah :

1. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”.[26]

2. “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.[27]

3. Berkata Ibn Mudhir bahwa semua pakar ilmu yang saya ketahui telah berkonsensus keabsahan al-salam karena kebutuhan manusia terhadapnya.[28]

Pelaksanaan bai’ al-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini :

a)      Muslam atau pembeli;

b)      Muslam ilaih atau penjual;

c)      Modal atau uang;

d)      Muslam fih atau barang;

e)      Sighat atau ucapan.[29]

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bai’ al-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Dan yang terpenting adalah tentang modal dan barang. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam modal bai’ al-salam adalah barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya dan pembayaran harus dilakukan di tempat kontrak.[30]

Sedangkan di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam muslam fih atau barang yang ditransaksikan adalah harus spesifik dan dapat diketahui sebagai utang, harus bisa diidentifikasikan secara jelas, penyerahan dilakukan di kemudian hari, tempat penyerahan barang harus disepakati, dan sebagainya.[31]

Bai al-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Bai’ al-salam juga bisa terjadi secara pararel, yaitu melaksanakan dua transaksi antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.[32]

Manfaat bai’al-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

3. Bai’ al-Istishna’

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran; apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur fuqaha –Malikiah, Syi’ah dan Hanbaliah–, bai’ al-istishna’ merupakan suatu jenis khusus dari akad bai’ al-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai’ al-istishna’ mengikuti ketentuan dan aturan akad bai’ al-salam.[33]

Secara umum, landasan syari’ah yang berlaku pada bai’ al-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” bai’ al-istishna’. Menurut mazhab Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai’ secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna’ atas dasar  istihsan.[34]

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai’ al-istishna’ adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari’ah karena itu memang jual-beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel.[35]

Bai’ al-istishna’ dapat diterapkan dalam (1) pengadaan barang dan (2) pembiayaan impor. Hal ini hampir serupa dengan murabahah, hanya saja dalam istishna’, bank memesan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah, manakala murabahah bank membeli atas pesanan nasabah.[36]

 

Analisa Terhadap Perkembangan Perbankan Syari’ah dan Aplikasi Produk-produk Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

Perbankan syari’ah yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 hingga saat ini belum menunjukkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia masih pada tahap awal. Hal ini ditunjukkan dengan populasi yang masih kecil, yaitu satu bank umum syari’ah dan 77 bank perkreditan rakyat syari’ah (BPRS) dibandingkan dengan populasi bank konvensional sejumlah 208 bank umum dan 2.231 bank perkreditan rakyat (BPR). Dari jumlah 77 BPRS tersebut, diperkirakan sekitar 30 % dalam kondisi baik, selebihnya memerlukan perhatian dan penanganan yang serius untuk kelangsungannya.[37] Sedangkan bait al-mal wa al-tamwil (BMT) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari mulai hanya satu BMT di tahun 1992, kini BMT telah mencapai jumlah 1.957 BMT yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia.

Hadirnya bank syari’ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syari’ah cukup bervariatif  sehingga mampu memberikan pilihan/alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, kebanyakan bank syari’ah masih mengedepankan produk dengan akad jual-beli, di antaranya  adalah murabahah dan bai’ bi saman ajil (murabahah investasi). Bahkan produk murabahah merupakan produk yang paling banyak digunakan selama ini. Hal ini, mungkin, karena pertimbangan resiko dan keuntungan yang akan diperoleh bank syari’ah.

Dengan murabahah, resiko yang mungkin dialami bank syari’ah sangat kecil dan bank juga tidak tahu tentang untung dan rugi nasabah. Sedangkan bila menggunakan produk mudarabah (sistem bagi hasil), maka resiko yang mungkin dialami bank syari’ah sangat tinggi dan rentan terhadap kemungkinan bahaya moral. Karena bank syari’ah berasumsi bahwa semua orang adalah jujur sehingga bank rawan berhadapan dengan orang yang beri’tikad kurang baik. Di samping itu, perhitungan-perhitungan dalam produk mudarabah (sistem bagi hasil) lebih rumit bila dibandingkan perhitungan dalam bank konvensional, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang betul-betul handal. Padahal, selama ini kebanyakan tenaga profesional yang dimiliki bank syari’ah diambil dari bank konvensional yang masih terkonstruk perhitungan dengan sistem bunga.[38]

Dalam dunia modern, istilah bai’ al-murabahah sudah merupakan perluasan dari pengertiannya yang klasik.[39] Istilah murabahah digunakan untuk mengacu pada suatu kesepakatan yang di dalamnya pembelian barang oleh bank dikehendaki konsumennya yang membutuhkan barang tersebut dan kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan oleh konsumen dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara kredit/tunai. Perjanjian semacam ini oleh Sami Hamud disebut bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ (penjualan dengan keuntungan marginal yang disepakati kepada seseorang yang memesan barang tersebut). Belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan murabahah.[40]

Dalam praktek/realisasi produk bai’ al-murabahah –pembayaran tempo dengan sekaligus/langsung lunas di lapangan/perbankan syari’ah tidak ada. Yang ada adalah murabahah yang pembayarannya dilakukan secara kredit/cicilan (murabahah yang bai’ bi saman ajil). Atau, murabahah yang dimodifikasi dalam istilah Sami Hamud. Jadi, dalam prakteknya, murabahah disamakan dengan bai’ bi saman ajil yang notabenenya kurang banyak diminati. Di samping itu, dalam prakteknya, tenaga pelaksana di lapangan biasanya enggan menerangkan seluk-beluk dan landasan fiqh murabahah atau bisa jadi menganggap calon nasabah telah paham. Karena itu, murabahah disimplikasi dalam satu rangkaian kalimat pendek, “margin kami 20 % per tahun”.[41] Dan dalam prakteknya, sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank masih mengacu dan disesuaikan dengan standar bunga pada bank konvensional dan belum memiliki standard perhitungan baku yang otonom dan mandiri. Tentu saja banyak masyarakat yang mengira bank syari’ah sekedar mengganti istilah bunga dengan margin. Atau dengan kata lain, siasat bunga bank yang dibungkus dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Sedangkan untuk meminimalisir –bahkan menghilangkan– kesenjangan antara konsep dan praktek dalam realitas, khususnya dalam produk murabahah, maka perbankan syari’ah harus benar-benar istiqamah dalam menerapkan/merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Di samping itu sosialisasi produk-produk yang ada lebih ditingkatkan, misalnya dengan promosi. Dalam hal ini, peran ulama dan cendekiawan muslim juga sangat diperlukan dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang produk-produk tersebut kepada masyarakat luas yang masih awam tentang operasionalisasi dan mekanisme perbankan syari’ah.

Dan yang tidak kalah penting, perbankan syari’ah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Oleh karena itu, penentuan besarnya mark-up dalam murabahah harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional.

Banyak orang yang menyamakan bai’ al-salam dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Adapun transaksi bai’ al-salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas dan adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.[42] Di sisi lain, banyak pula yang salah dalam membedakan bai’ al-salam dengan bai’ al-istishna’, padahal keduanya mempunyai perbedaan yang jelas.[43]

Penutup

Demikianlah pembahasan makalah yang dapat penulis lakukan. Saran yang solutif dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan makalah ini. Wa Allah al-Muwaffiq ila Aqwam ath-Thariq.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Amrullah dkk., Hukum Islam di Indonesia : perspektif Muhammadiyyah dan NU (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999).

 

A. Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. I.

 

Antonio, M. Syafi’i  Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. III.

 

Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari’ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta : Alvabet, 1999).

 

Aziz, M. Amin, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta : Bangkit, 1992).

 

Bank Indonesia, Perbankan Syari’ah Nasional dan Pengembangan.

 

Basyaib, Hamid & Mursyidi Prihantono (Ed.), Bank Tanpa Bunga (Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993), cet. I.

 

Chapra, M. Umer, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

 

Hendry, Arrison, Perbankan Syari’ah : Perspektif Praktisi (Jakarta : Mu’amalat Institute, 1999).

 

Karim, M. Rusli (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. I.

 

al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’ (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), cet. I, juz V.

 

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. I.

 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil (Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. II.

 

Perwataatmadja, Karnaen A., ”Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) Dalam Bisnis Perbankan di Indonesia”, dalam Hamid Basyaib & Mursyidi Prihantono (Ed.), Bank Tanpa Bunga (Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993), cet. I.

———————————–, “Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia”, dalam M. Rusli Karim (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. I.

 

Sambutan Menteri Keuangan dengan disetujuinya rancangan UU tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam UU perbankan (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), cet. 2.

 

al-San’ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam : Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), juz III.

 

Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), cet. I.

 

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung : Tarsito, 1990).

 

al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), cet. IV, h. 3604.

 

[1] M. Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. III, h. 29-34.

[2] Ibid., h. 101.

[3] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), cet. I, h. 81 dan 112.

[4] Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1990), h. 139.

[5] Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan. Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. III, h. 1-2.

[6] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan…, h. 5.

[7] M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta : Bangkit, 1992).

[8] M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 25.

[9] Ibid.

[10] Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta : Alvabet, 1999), h. 10.

[11] Amrullah Ahmed dkk., Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyyah dan NU (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999), h. 188-189.

[12] Lihat Sambutan Menteri Keuangan dengan disetujuinya rancangan UU tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam UU perbankan (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), cet. 2,  h. 2-3.

[13] Bank Indonesia, Perbankan Syari’ah Nasional dan Pengembangan, h. 1-2.

[14] Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil (Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. II, h. 4-5 dan 12-13; Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan…, h. 25-28 dan 106.

[15] Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan…, h. 28.

[16] Ibid., h. 25 dan Warkum Sumitro, Asas-asas…, h. 93.

[17] Q. S. al-Baqarah: 275.

[18] Karnaen Perwataatmadja & M. Syafi’i Antonio, Apa dan…, h. 25-26.

[19] Lihat Arrison Hendry, Perbankan Syari’ah: Perspektif Praktisi (Jakarta : Mu’amalat Institute, 1999), h. 43.

[20] Ibid.

[21] M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 103-104.

[22] Ibid., h. 104-105.

[23] Ibid., h. 106.

[24] Ibid., h. 106-107.

[25] Ibid.

[26] Q. S. al-Baqarah : 282.

[27] H. R. al-Sittah dari Ibn ‘Abbas.

[28] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. I, h. 32.

[29] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), cet. IV, h. 3604.

[30] M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 109.

[31] Ibid., h. 109-110.

[32] Ibid., h. 110-112.

[33] ‘Ala’ al-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’ (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), cet. I, juz V, h. 335.

 

[34] Ibid., h. 114 dan Muhammad, Sistem…, h. 33.

[35] Ibid., h. 115.

[36] Muhammad, Sistem…, h. 33-34.

[37] Zainul Arifin, Memahami…, h. 133.

[38] Karnaen A. Perwataatmadja,” Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) Dalam Bisnis Perbankan di Indonesia”, dalam Hamid Basyaib & Mursyidi Prihantono (Ed.), Bank Tanpa Bunga (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993), cet. I, h. 20-21 dan  Karnaen A. Perwataatmadja, “Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia”, dalam M. Rusli Karim (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. I, h. 143-145.

[39] Arrison Hendry, Perbankan…, h. 43.

[40] M. Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 148.

[41] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. I, h. 90.

[42] Ibid., h. 92-94 dan M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 111.

[43] M. Syafi’i Antonio, Ibid.

 

MATERI KULIAH : METODE PENELITIAN BISNIS, rinastkip

 

MATERI KULIAH

METODE PENELITIAN

BISNIS

 

 

Oleh :

DR. J. Soenarmo M.Ed, MM

Mas Bambang Purnomo Sigit, SH, MM

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

JURUSAN PEMASARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

 STIE TRI ANANDRA

 

 

METODE PENELITIAN BISNIS/SOSIAL

PROGRAM PASCA SARJANA STIE TRI ANANDRA

A. Mata kuliah ini bertujuan untuk  mengkaji

  1. 1.      Proses dasar penentuan suatu kebijakan bisnis. Pembahasan dalam perkulihaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor, dalam penetapan kebijakan bisnis yang mengandung resiko cukup tinggi.
  2. 2.      Memahami beberapa alternatif, pendekatan dan model penetapan kebijakan bisnis yang dianut  suatu perusahaan sehingga para praktisi bisnis mampu melakukan studi komparatif terhadap kebijakan bisnia
  3. 3.      metode penelitian yang akan dibahas adalah metode kuantitatif dengan polam pikir “logiko, hipotetiko, verifikatif” dengan  masalah yang jelas, ada hipotesis, diuji dengan statistik.
  4. 4.      Untuk mampu memahami kuliah ini dengan jelas maka perlu pemahaman tentang : berbagai jenis metode penelitian, rumusan masalah, paradigma penelitian, teori, rumusan hipotesis, populasi, sampel, instrumen, pengujian validitas dan reliabilitas, metode pengumpulan data, teknik analisis dan pembuatan pelaporan.

 

B. Tujuan Instruksional Umum :

 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang beberapa teori/konsep dan pengertian tentang metode Penelitian Bisnis/Sosial

 

C. Tujuan Instruksional Khusus:

 

  1. 1.      Mahasiswa dapat memahami teori-teori/konsep dasar Metodr logi penelitian, sehingga mampu untuk menyusun suatu penetapan kebijakan, menerapkam, menganalisa dan mengevaluasi kebijakan bisnis tersebut dalam penyelenggaraan bisnias.

 

RENCANA MATERI PERKULIHAAN

METODE PENELITIAN BISNIS/SOSIAL

Mata kuliah     : Metode penelitian Bisnis       Kredit                          : 3 SKS

Kode MK        :                                                           Semester                          : III

Dosen              : DR. J. Soenarmo.                              Waktu Tatap Muka     : 150 menit

No TATAP MUKA KE POKOK BAHASAN MATERI METODE BAHAN/ALAT
1 I dan II

Konsep Dasar penelitian Bisnis/Sosial

¨      Pengertian

¨      Jenis

¨      Proses

¨      Ceramah

¨      Diskusi

¨      Alat Tulis

¨      OHP

2 IIIdan IV

Masalah, variabel ,Paradigma penelitian, teori dan hipotesis

¨      Masalah dan Variabel

¨      Paradigma

¨      Landasan teori

¨      Pengajuan Hipotesis

¨      Ceramah

¨      Diskusi

¨      Alat Tulis

¨      OHP

3

 V Dan VI

Eksperimen, Populasi dan sampel

¨      Penelitian eksperimen

¨      Populasi dan sampel

¨      Ceramah

¨      Diskusi

¨      Atk

¨      OHP

4 VII dan VIII Skala pengukuran, Pengumpulan data

¨      Macam2 skala

¨      Instrumen

¨      Validitas dan reliabilitas

¨      Ceramah

Diskusi

¨      Alat Tulis

OHP

5 IX dan X

Teknik Analisis data dan pengujian hipotesis

¨      Teknik Analisis data dan pengujian hipotesis

¨      Ceramah

¨      Diskusi

¨      Alat

¨      OHP

6 XI dan XII

Penyusunan judul ,rancangan dan pelaporan

v  Penyusunan judul

v  rancangan

v  pelaporan

¨      Ceramah

¨      Diskusi

¨      Alat Tulis

¨      OHP

6 XIII dan XIV

Seminar

¨

¨

¨

10 XV UAS

REFERENSI :

 

  1. Almal‑Buchad. Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 1998
  1. Ann Majchrzak, Methode for Policy Research, sage Publication,       Bevedy Hills, London, 1984.
  1. Emory, Business Research Methods, Richard D. Irwin Inc. 1985

.

  1. Hunsberger Crof, et all, Statistical Inference for Management and Economic, LowaStateUniversity, 1980.
  1. Kidder Louise, Research Methods instrumen Social Relation, Holt, Rinehart and Winston, 1981.
  1. Moorhead, Griffen, Organizational Behaviour, Houghton Mifflin Company, 1986.
  1. Rossi, Wright, Ande4son, Handbook of Survey Research, Quantitative Studies instrumen Social RelatioAs, Academic Press, Inc., 1973.
  1. Sugiyono, Metode penelitian Bisnis, Penerbit Alfabet, Bandung, 2002
  1. Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, 2, UGM, 1986.
  1. Uma    Sekaran, Research Methods for Business, Southern illinois University at Carbondale, 1984.
  1. Young Pauline, Scientific Social Survey and Research, Prentice Hall of India Private limited, 1982.

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN BISNIS/SOSIAL.

 

A.   PENGERTIAN

Metode Penelitian  adalah  (1) cara ilmiah untuk mendapatkan (2) data dengan (3) tujuan dengan (4) kegunaan) tertentu

  1. 1.     Cara Ilmiah, berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri ciri keilmuan. Yaitu (a) rasional (b) empiris (c) sistematis.
    1. a.     Rasional masuk akal secara nalar oleh manusia.
    2. b.     Empiris, cara2 yang dilakukan dapat diamati oleh manusia, sehingga orang lainpun bisa melakukan pula.
    3. c.      Sistematis, prosesnya tertentu, langkahnya logis.
  1. 2.     Data, data hasil penelitian adalah data empiris (teramati), mempunyai kriteria valid. Valid, adalah penunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid maka perlu adanya pengujian (a) reliabilitas dan (b) obyektivitas.
    1. a.     reliabilitas, adalah konsistensi atau keajegan data dalam waktu interval tertentu.
    2. b.     Obyektivitas, kesepakatan antar banyak orang terhadap suatu obyek yang sama.
  1. 3.     Tujuan suatu penelitian yaitu yang berifat (a) penemuan (b) pembuktian (c) pengembangan.
    1. a.     Penemuan,  Data yang diperoileh memang betul2 sebelumnya belum ada atau belum pernah diketahui.
    2. b.     Pembuktian, data yang diperoleh dipergunakan untuk pembuktian terhadap informasi atau pengetahuan yang ada.
    3. c.      Pengembangan, data untuk melengkapi  atau memperdalam pengetahuan yang telah ada.
  1. 4.     Kegunaan tertentu,  data dan informasi tersebut digunakan untuk (a) memahami, (b) memecahkan dan (c) mengantisipasi masalah.
    1. a.     memahami, memahami atau memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu.
    2. b.     Memecahkan, berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah.
    3. c.      Mengantisipasi, berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi

Kesimpulan. Metode penelitian Bisnis/Sosial dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang validdengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisdipasi dalam bidang Bisnis/Sosial.

  1. B.   JENIS JENIS PENELITIAN
  1. 1.     Jenis2 penelitian antara lain dapat dikelompokkan (kelompok ke I) sbb (a) penelitian akademik (b) Penelitian profesional /pengembangan ilmu (c) penelitian institusional atau kebijakan atau pengambilan keputusan.
    1. a.     Penelitian akademik, suatu penelitian edukatif  dengan basic cara betul, variabel dan sistem analisa terbatas pula misal : skripsi, tesis dan disertasi.
    2. b.     Penelitian profesional, tujuannya mendapatkan pengetahuan baru, (Dosen, peneliti dll) variabel lengkap, analias sesuai keperluan, valid, reliable
    3. c.      Penelitian kebijakan. Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan pengembangan lembaga, dengan penekanan validitas eksternal, variabel lengkap, analisis sesuai dengan keperluan.
  1. Jenis2 penelitian antara lain dapat dikelompokkan (kelompok ke II) sbb :

Tujuan

Metode

Tingkat Eksplanasi

Analisis dan Data

  1. Murni
  2. Terapan
  3. Survey
  4. Ex Post Facto
  5. Eksperimen
  6. Naturalistik
  7. Policy research
  8. Action Research
  9. Evaluasi
  10. Sejarah
  11. Deskriptif
  12. Komparatif
  13. Asosiatif
  14. Kuantitatif
  15. Kualitatif
  16. Gabungan.

 

  1. D.   Macam 2 Data Penelitian.

 

Data diperoleh dari instrumen yang menggunakan skala nominal, ordinal interval dan ratio.

1. Kualitatif
Macam2 data 2.1 Diskrit
2. Kuantitatif 2.2.1. Ordinal
2.2 Kontinum 2.2.2. Interval
2.2.3. Ratio
  1. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.
  2. Data kuantitatif data yang benbentuk angka’
  3. Data diskrit adalah yang dapat digolongkan secara terpisah misal jumlah mahasiswa 50 orang terdiri atas 30 orang laki2 dan 20 orang perempuan.
  4. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan terdiri
  5. data ordinal jarak tidak sama
  6. .data interval  walaupun mulai negatif tetap punya nilai.
  7. Data ratio mutlak 0 sampai tak terhingga.

 

  1. E.   Ruang Lingkup penelitian Bisnis/Sosial.

 

  1. a.     bagikan kertas.
  2. b.     Tuliskan ruang lingkup penelitian apa saja
  3. c.      Dsikusikan
  4. d.     Kelompokkan.
  1. F.    Penelitian Bisnis/Sosial yang baik (menurut Emori 1985)

 

  1. a.     Masalah dan tujuan penelitian harus dirumuskan dengan baik.
  2. b.     Prosedur penelitian harus duijabarkan secara rinci.
  3. c.      Prosedur dalam rancangan penelitian (pproposal harus jelas dan teliti.)
  4. d.     Peneliti harus membuat laporan lengkap.
  5. e.      Analisis fdata harus tepat.
  6. f.       Setiap kesimpulan harus didukung data.
  7. g.     Hasil penelitian harus dapat dipercaya

II. Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian.

A.   Masalah

  • Masalah yaitu penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar2 terjadi.(Stonner 1982 :257)
  • Masalah yaitu suatu keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan bagi seseorang, tetapi belum tentu bagi orang lain.
  1. Masalah dan cara pemecahannya Suatu penelitian dilakukan guna mendapatkan suatu data dalam rangka memecahkan masalah.jadi semua penelitian selalu berangkat dari masalah? Untuk itu ketepatan pemilihan masalah yang betul2 masalah berarti sudah menyelesaikan 50 % kegiatan penelitian.

Hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara pemecahannya.

Ketepatan masalah

Ketepatan cara pemecahan

a.     Masalah benar.

  1. Masalah Benar
  2. Masalah salah
  3. Masalah salah
  4. Cara pemecahan benar
  5. Cara pemecahan salah
  6. Cara pemecahan benar
  7. Cara pemecahan salah
  1. Sumber masalah, antara lain mencakup:
    1. a.     terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan.
    2. b.     Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan.
    3. c.      Ada pwengaduan
    4. d.     Ada kompetisi

 

  1. 3.     Rumusan masalah yang baik.
    1. a.     Masalah harus feasible  (daana, waktu, teknologi dll)
    2. b.     Masalah harus jelas. (persepsi sama)
    3. c.      Masalah harus significant( memberi kontribusi terhadap ilmu dan manusia)
    4. d.     Masalah harus bersifat etis.
    5. e.      Dinyatakan dalam kalimat tanya, atau alternatif secara implisit mengandung pertanyaan.
  1. Bentuk bentuk masalah penelitian.
    1. a.     Permasalahan deskriptif, suatu pertanyaan terhadap variabel mandiri baiuk satu atau lebih (Contoh : (1) seberapa tinggi produktivitas belajar mahasiswa STIE,  (2) seberapa baik interaksi Mahasiswa STIE dengan lingkungannya, (3) Bagaimana sikap …. (4) Seberapa tringgi efektivitas, …… (5) seberapa tinggi motivasi belajar ….. dll.)
    2. b.     Permasalahan komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya ( misal : (1) Seberapa perbedaan produksivitas kerja mahasiswa STIE  Lido dengan STIE Cipanas) dll.
    3. c.      Permasalahan asosiatif, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih a.l sbb:

1). Hubungan simetris,  hubungan dua variabel yang munculnya sama misal apakah ada hubungan antara radio diperdesaan dengan perkembangan jumlah ayam dan kambing.

2). Hubungan kasual, yaitu hubungan sebab akibat ydisini ada variabel dependent dan independent (misal Seberapa besar pengarus sistem hnorarium terhadap prestasi kerja)

3).  Hubungan interaktif/resiprocal/timbal balik, hubungan saling mempengaruhi tetapi tidak tahu mana yang dependent dan independent ( Misal hubungan antara motivasi dan prestasi belajar mahasiswa STIE)

  1. Variabel penelitian.

q  Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut

q  Variabel penelitian adalah atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya (Hatch dan Farhadi, 1981)

q  Variabel penelitian adalah atribut keilmuan  atau kegiatan tertentu yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya (Stoner, 1982)

q  Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari (Kerlinger 1971)

Dinamakan variabel karena ada variasinya ( berat badan, motivasi, persepsi, dl

Macam2 variabel antara laian:

  1. Variabel independent (Bebas)
  2. Variabel dependent (terikat)
  3. Variabel moderator (mempengaruhi variabel bebas dan terikat)
  4. Variabel intervening (tidak bisa diamati)
  5. Variabel kontrol

 

 

  1. Paradigma penelitian.

Suatu penelitian yang ilmiah, perlu dilandasi suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubunhgan gejala sebab akibat, sehingga seorang peneliti dapat fokus atas penelitian yang dilakukan.

 

Pola hubungan inilah yang selanjutnya disebut dengan paradigma penelitian.

Sehingga Paradigma Penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan (1) jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian (2) teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, (3) jenis dan jumlah hipotesis, (4) dan teknis analiasis statistik yang digunakan.

  1. Beberapa Paradigma atau model penelitian kuantitatif.
    1. Paradigma sederhana, paradigma ini menggunakan satu variabel dependent dan satu variabel independent.

1). Jumlah rumusan masalah (deskriptrif dan asosiatif)

2). Teori yang digunakan

3). Hipotesis yang dirumuskan

4). Teknik analisis data.

  1. Paradigma sederhana berurutan, menunjukkan hubungan antara satu variabel independent dengan satu variabel dependent secara berurutan.

X1 = Kualitas bahan baku

X2 = Kualitas pengerjaan

X3 = Kualitas barang yang dihasilkan

Y = Kepuasan pembeli.

  1. Paradigma ganda dengan dua variabel independent ( 3 rumusan deskriptif dan 4 rumusan assosiatif) dengan analisa tiga korelasi ganda dan satu korelasi ganda.
  1. Paradigma ganda dengan tiga variabel independent
  2. Paradigma ganda dengan dua variabel dependent
  3. Paradigma ganda dengan dua variabel dependent dan independent

Keterangan:

X1 = Partisipasi masyarakat

X2 =  MBS

Y1 = Partisipasi murid

Y2 = kepuasan Guru

  1. Paradigma jalur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.      Landasan Teori, dan Pengajuan Hipotesis.

Setelah langkah pertama yaitu perumusan masalah maka langkah berikutnya adalah mencari teori-teori, konsep konsep dan generalisasi suatu hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk suatu penelitian.

A.   Deskripsi teori.

q  Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperanmgkat konsep, definisi, proposisi  yang disusun secara sistematis, dan mempunyai tiga unsur yaitu (1) menjelaskan (2) meramalkan (3) pengendalian.

  • Fungsi Menjelaskan  dab mempertajam ruang lingkup variabel yang diteliti.
  • Fungsi meramalkan atau prediksi atau pemamdu untuk menemukan fakta untuk menyusun hipotesis dan instrumen penelitian.
  • Fungsi pengendalian atau kontrol digunakan untuk mencandra atau membahas hasil penelitian selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.

q  Deskripsi teori yaitu suatu uraian secara sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat para pakar) dan hasil penelitian yang relevan dan terkait dengan variabel yang diteliti, melalui pendifinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Adapun langkah deskripsi teori adalah sbb:

  • Tetapkan variabel
  • Cari sumber sumber bacaan
  • Lihat daftar isi setiap buku
  • Cvari definisi setiap variabel
  • Baca seluruh isi topik
  • Deskripsikan teori menjadi definisi konseptual

B.   kerangka berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diindetifikasikan sebagai masalah yang penting. Serta menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.  Kemudian disyntesaikan tentang hubungan variabel yang telah dideskripsikan dan selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Adapun urutan untuk membuat kerangka berpikir yang baik adalah sbb:

 

  • Menetapkan variabel
  • Membaca buku dan hasil penelitian
  • Deskripsi teori dan hasil penelitian
  • Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian
  • Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian.
  • Sysntesa dan kesimpulan

C.   Hipotesis.

Hipotesis adalah langkah lanjutan dalam penelitian, tetapi tidak semua penelitian perlu hipotesis, sebagi contoh penelitian eksploratif  atau deskriptif kadang2 tidak perlu hipotesis.

q  Hipotesis Penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang disusn dalam kalimat pertanyaan, berdasarkan teori yang relevan bukan kenyataan empiris dilapangan, jadi hipotesis bukan jawaban empirik dan perlu untuk dibuktikan.

q  Hipotesis Statistik digunakan apabila penelitian menggunakan sampel dari suatu pipilasi.

q  Hipotesis kerja yaitu hipotesis yang disusun berdasar teori yang ada berupas jawaban sementara yang akan diuji dan dinyatakan dalam kalimat positif

q  Hipotesisi Nol adalah lawan dari hipotesis kerja  karena ada keraguan dalam kebenaran teori yang ada dinyatakan dalam kalimat negatif

Bentuk bentuk hipotesis dalam penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

  1. Hipotesis deskriptif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif. Sebagai contoh sbb:

Rumusan Masalah Deskriptif Seberapa tinggi semangat belajar mahasiswa STIE Lido?

Hipotesis Deskriptif, Semangat belajar mahasiswa STIE Lido paling sedikit 75 % sdari kriteria ideal yang telah ditetapkan.

Hiopotesis statistik (hanya ada bila berdasarkan data sampel) yang dirumuskan sbb:

r = Hipotesis yang berbentuk prosentase

a. Ho  : r = 75%

Ha : : r ¹ 75%

  1. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif biasanya varaibel berbeda sampel sama atau sampael berbeda dan variabel sama dan  dirumuskan sbb:

Rumusan Masalah komparatif apakah ada perbedaan semangat belajar mahasiswa STIE Lido dan mahasiswa STIE Cipanas?

Hipotesis Komparatif, Ada  perbedaan Semangat belajar mahasiswa STIE Lido dengan STIE Cipanas .

Hiopotesis statistik (hanya ada bila berdasarkan data sampel) yang dirumuskan sbb:

m = rata2 (populasi) semangat belajar Mahasiswa

a. Ho  :   m1   =   m2

Ha : :   m¹ m2

  1. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan asosiatif dan  dirumuskan sbb:

Rumusan Masalah asosiatif apakah ada perbedaan antara semangat belajar mahasiswa STIE Lido dengan berat badan  mahasiswa?

Hipotesis Komparatif, Ada  perbedaan nyata antara Semangat belajar mahasiswa STIE Lido dengan berat badan .

q

 = 0,   berarti tidak ada hubungan

¹  0, berarti ada hubungan

r = nilai korelasi daklam formulasi yang di

Hipotesiskan

Hiopotesis statistik (hanya ada bila berdasarkan data sampel) yang dirumuskan sbb:

a. Ho  : r = 0

Ha : : r ¹  0

Karakteristik hipotesis yang baik:

  1. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.
  2. Dinyataklan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
  3. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode2 ilmiah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA UMUM PENELITIAN.

METODE PENELITIAN EKSPERIMENT

 

One Shoot case Study

Setelah saudara mengetahui apa penelitian kuantitatif dan kualitatif maka sakah satu bagian terpenting dari metode kuantitatif adalah metode eksperimen, yang mempunyai ciri khas tersendiri yaitu adanya kontrol, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                 Pre Experimental Design. (eksperiment sungguh2)

 

Eksperiment sungguh2 karena

v masih terdapat variabel luar yang mempengaruhi terhadap terbentuknya variabel dependent, sehingga hasil eksperiment bukan saja dipengaruhi variabel bebas (Independent) saja ,

v disamping itu tidak ada variabel kontrol,

v sampel tidak dipilih secara random

v Variabel luar tidak dikontrol

  1. One Shot case Study.

Paradigma penelitian ini dapat dibaca sebagai  berikut : terdapat suatu kelompok  diberi treatment/perlakuan  dan selanjutnya diobservasi hasilnya yang dapat digambarkan sbb:

 

 

Independent (Bebas)                        Dependent (terikat)

Misal : Pengaruh Pendidikan Propgram SI/S2 STIE (X) terhadap prestasi kerjanya  (Y)

( Ada sekelompok pegawai yang dididik Strata SI/S2, kemudian setelah selesai  dan bekerja beberapa bulan kemudian diukur prestasi kerjanya.

  1. b.     One Group Pre –Post Test

 

Perbedaan dengan Pola a adalah dalam design ini ada pree test, sehingga hasil lebih akurat karena kita tahu berapa prestasi kerja sebelum mengikuti pendidikan SI/S2.

 

 

Pree test                                    Independent (Bebas)                        Dependent (terikat)

 

c.      Intac group Comparison.

 

Dalam penelitian ini caranya dalam satu kelompok misal kelas dibagi 2  group yaitu group 1 diberikan perlakuan dan group 2 sebagai kontrol atau tidak diberi perlakuan

 

 

Independent (Bebas)                                                     Dependent (terikat)

2.                 True experimental Design (Eksperimen yang betul2)

Dalam penelitian ini semua variabel luar yang mempengaruhi dikontrol sehingga validitas internal dapat dijaga tinggi. Dengan ciri2 sbb:

v Semua sampel dipilih secara random atau acak dari populasi tertentu.

v Semua variabel luar dikontrol

 

  1. a.     Post Test Control Design.

Dalam suatu populasi dipilih secara random yang dibagi dalam dua kelompok, kelompok satu diberi perlakuan dfan kelompok kedua sebagai kontrol, kemuadian hasilnya dilihat dan dianalisa dengan t test kemudian dibandingkan , kalau ada perbedaan significant maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara significant:

 

 

  1. Pree Test Control Group Design

Dalam suatu populasi dipilih secara random yang dibagi dalam dua kelompok, kelompok satu diberi perlakuan dan kelompok kedua juga diberi perlakuan sama, kemudian hasilnya dilihat dan dianalisa dengan t test kemudian dibandingkan ,

Hasilnya harus tidak ada beda nyata, kalau ada berarti eksperiment salah.

 

3, Faktorial Design

Merupakan modifikasi dari true eksperimental karena adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel bebas terhadap hasil variabel terikat Caranya sebagai beriikut :

v 4 Kelompok penelitian dipilih dari populasi secara random (01, 02, 03, 04)

v variabel moderator kemudian ditetapkan misalnya jenis kelamin.(Y1 dan Y2)

v Sehingga didapat 2 kelompok laki2 dan dua kelompok perempuan

v Kemudian kelompok 01,  dan 03,   diberi treatmen yang sama,  demikian pula untuk  02, dan 04 diberi treatmen yang sama pula

v Hasilnya kemudian dianalisa dan dibandingkan

Keterangan “

Y1 = Laki2

Y2 = perempuan

R = Random

O = Observasi

T Treatment

Y1O5

Y1O6

Y2O7

Y2O8

 

Misal : pengaruh metode pembelajaran di STIE terhadap prestasi mahasiswa dibedakan berdasarkan jenis kelamis:

Hasil analisa:

  1. pengaruh metode pembelajaran di STIE terhadap prestasi mahasiswa laki2 hasilnya sbb  (O- O1 ) –  (O- O2 )
  2. pengaruh metode pembelajaran di STIE terhadap prestasi mahasiswa perempuan hasilnya sbb  (O- O3 ) –  (O- O4 )
  3. bila hasil berbeda antara a dan b maka pengaruh perbedaan ini bukan metode pembelajarannya tetapi variabel moderatornya (laki2 dan perempuan) mempunyai kemampuan pwenyerapan yang berbeda,

 

Metode lainnya apabila tertarik bisa saya ajarkan khusus

POPULASI DAN SAMPEL

 

  1. A.   Populasi 

Populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas  obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karasteristuik tertentuyang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

 

  1. B.   Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karasteristuik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengapa peneliti harus menggunakan sampel:

 

  1. peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada dalam populasi.
  2. keterbatasan dana
  3. keterbatasan waktu
  4. keterbatasan tenaga

pengambilan sampel harus representatif (mewakili) dan benar dari suatu populasi, bila salah akan menimbulkan interpretasi yang berbeda yterhadap suatu masalah yang sama.

  1. teknik Sampling.

Adalah teknik pengambilan sample yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. Menentukan jumlah sampel
  1. Jumlah sampel sam dengan jumlah populasi misal sampel 100 semua dijadikan responden/sampel
  2. Jumlah sampel berdasarkan Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1, 5 dan 10 % adalah sebagai berikut:

Lihat tabel atau hitung?

S = sampel                   ,d = 0,05

N = jumlah populasi    P = Q = 0,5

Λ = dk = 1 taraf kesalahan ? Y1 =

Menentukan Populasi

Menentukan sampel ??

SKALA PENGUKURAN.

Dalam penelitian kuantitatif maka peneliti akan menggunakan Instrumen sedangkan dalam penelitian kuantuitatif peneliti digunakan sebagai instrumen karena menggunakan key instrument.

Jumlah instrumen harus sama dengan variabel yang dibuat, instrumen sudah ada yang baku sedang yang dibuat oleh peneliti harus diuji dahulu validitas dan reliabilitasnya.

A, Macam2 skala pengukuran.

  1. Skala Likert digunakan untuk mengukur  sikap, pendapat,  dan persepsi perorangan atau kelompok orang tentang fenomena Bisnis/Sosial.  Variabel dijabarkan menjadi indikator, indikator dijabarkan dalam item item pernyataan atau pertanyaan. Gradasi jawaban dari sangat positif sampai sangat negatif sebagai contoh sbb:
  1. Sangat baik sekali                    5
  2. Baik sekali                     4
  3. Baik                               3
  4. Tidak baik                     2
  5. Tidak baik sekali           1
  1. Sangat setuju,                     5
  2. Setuju                                 4
  3. Ragu ragu                           3
  4. Tidak setuju                        2
  5. Sangat tidak setuju             1
  1. Skala Guttman digunakan untuk mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu masalah jawabannya hanya 2, contoh:  (1) a. =benar b,= salah (2) a = setuju b tidak setuju dll
  2. Skala  Osgood, digunakan untuk mengukur sikap dan bentuknya check list dari sangat positif sampai sangat negatif sebagai contoh

Penilaian gaya kepemimpinan

Bersahabat

5

4

3

2

1

Tepat janji

5

4

3

2

1

Demokratis

5

4

3

2

1

Memberikan kepercayaan

5

4

3

2

1

(Ketiga pola diatas dari data kualitatif, dikuantitaifkan )

  1. Rating Scale, adalah data mentah yang diperoleh dengan angka  kemudian ditafsirkan menjadi kualitatif sebagai contoh

Mohon dijawab sesuai dengan nurani Saudara, bagaimana persepsi saudara sebelum dan sesudah pelatihan dalam bidang

Pengetahuan sebelum mengikuti Diklat

Mata pelajaran

Pengetahuan sesudah mengikuti Diklat

0

1

2

3

MPS

0

1

2

3

0

1

2

3

Manajemen Quantitative

0

1

2

3

0

1

2

3

Ekonomi Makro

0

1

2

3

0

1

2

3

Ekonomi Mikro

0

1

2

3

 

B. Instrumen penelitian

Instrumen pada saat ini ada yang sudah siap digunakan oleh peneliti yang dikembangkan oleh orang lain dan ada instrumen yang dikembangkan oleh peneliti sendiri dibawah ini adalah salah satu contoh sebuah instrumen yang dikembangkan oleh seorang peneliti:

Kisi2 variabel Efektivitas Kerja Pelaksanaan MBL

 

Variabel

 

Indikator

 

Pernyataan

 

Penilaian

1

Effektivitas

kerjaAHubungan  dan inter-

aksi dalam kelompok

Direksi dengan

Staf

1

Saya berpendapat bahwa seluruh anggota

a

Sangat setuju sekali Pelaksana 

an MBL  Direksi suka berinteraksi antar

b

Sangat setuju    anggota Direksi

c

Setuju  

d

Kurang Setuju    

e

Tidak Setuju

2

Beberapa anggota Direksi yang tidak

a

Sangat setuju sekali     sukai, mereka tidak suka berinteraksi dengan

b

Sangat setuju     anggota lainnya

c

Setuju

d

Kurang Setuju

e

Tidak Setuju

3

Anggota Direksi yang saya sukai

a

Sangat setuju sekali     senang menjalin persahabatan dan berinterak

b

Sangat setuju     si dengan anggota Direksi lainnya

c

Setuju

d

Kurang Setuju

e

Tidak Setuju 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN

VALIDITAS INSTRUMEN : Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid . Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

SKEMA TENTANG INSTRUMEN DAN CARA CARA PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS .

RELIABILITAS INSTRUMEN : adalah alat ukur berupa instrumen tersebut apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

 

III.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

  • Kualitas Data  dipengaruhi oleh , kualitas instrumen penelitian, kualitas pengumpulan data,
  • Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara
  1. Setting  mencakup :
  • Seting alamiah
  • laboratarium
  • eksperimen
  • dll
  1. Sumber data
  • Data primer
  • Data sekundair
  1. Cara pengumpulan data
  • Interview (wawancara)
    • Terstructur (dengan instrumen dan tahu secara pasti informasi yang akan diperoleh.
    • Tidak terstructur, hanya garis besar penyusunan saja.
    • Kuesioner ( angket), responden diberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawabnya. Yang menyangkut dan perlu diperhatikan
      • Isi dan tujuan pertanyaan
      • Bahasa yang digunakan
      • Type dan bentuk pertanyaan
      • Pertanyaan tidak mendua
      • Tidak menanyakan yang sudah lupa
      • Pertanyaan tidak menggiring
      • Penjang pertanyaan  sebaiknya 20 s/d 30 pertanyaan
      • Urutan pertanyaan dari umum ke spesifik
      • Observasi (Pengamatan),  suatu pengamatan yang tidak terbatas nulai dari orang sampai benda yang tidak bisa ditanya, bentuk2 observasi adalah:
        • Observasi berperan serta, terlibat langsung dengan orang yang diamati yang digunakan sebagai sumber data.
        • Observasi non partisan, peneliti sebagai pengamat independent.
        • Observasi terstructur, dirancang dengan sistematis, tentang apa yang akan diamati dan dimana tempatnya
        • Observasi tidak terstructur, tidak dipersiapkan secara sistematis

II.   PENGOLAHAN DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

  1. PENGOLAHAN DATA

Pada prinsipnya pengolahan data (analisis) ada dua cara , hal ini tergantung pada datanya  yaitu

  1. Analisis non statistik, dilakukan terhadap data kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar akarnya masalah dilihat dari berbagai segi. Data yang diukumpulkan bukanlah secara random atau mekanik, tetapi dikuasai oleh pengembangan hipotesis. Apa yang diketemukan pada suatu saat adalah satu pedoman yang langsung terdapat apa yang akan dikumpulkan berikutnya dimana akan dicari.
  1. Analisis Statistik, berangkat dari data kuantitatif yang terbagi atas:
  1. Statistik deskriptif, yang ditujukan untuk penjajagan atau pendahuluan dan tidak menarik kesimpulan hanya memberikan gambaran secara deskriptif.
  2. Statistik inferensialdipergunakan jika peneliti akan memberikan interprestasi mengenai data, atau ingin menarik kesimpulan data yang dihasilkan

2.PROSEDUR ANALISIS DATA.

  1. Penyusunan Data. Antara lain mencakup:
  •  Hanya memasukkan data yang penting dan benar2 dibutuhkan
  • hanya memasukkan data yang obyektif
  • Hanya memasukkan data yang autentik
  • Perlu dibedakan data dan informasi, dengan kesan pendapat pribadi.
  1. Pengolahan data
  • Pengklasifikasikan data
  • Koding
  • Tabulasi
  1. PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis adalah cara menentukan apakah data sampel beda nyata atau tidak, sehingga bila hipotesis non diterima maka hiopotesis alternatih ditolak dan sebaliknya.

 

Hipotesis Statistik

a.        Ho : ry1    = 0            b. Ho :  ry2      = 0

                                                                                     H1    :   ry1   > 0            Hry2      > 0

c.         Ho :  ry3     = 0             d. Ho :  Ry. 123  = 0

                                                                                     Hry3     > 0                 H: Ry. 123     > 0

 

1. Pengujian Distribusi Normal :

  1. Luas daerah yang  diarsir seluruhnya adalah 0,05 dan bilangan ini disebut taraf nyata ( α ) dari pengujian

Distribusi normal sebagai dasar penujian dilukiskan sebagai berikut:

Luas daerah yang diarsir seluruhnya adalah 01,05 dan bilangan ini (0,05) disebut taraf nyata (cc) dari pengujian. Kriterianya adalah:

1.     Tidak H, pada taraf nyata 0,05 bila nilai z terletak di luarselang (‑1,96 +1,96)  yaitu bila z>1,96 atau z<‑1,96.

2.     Terima H, pada taraf nyata 0,05 bila nilai z terletak dalam selang             (‑1, +1,96).

3.     Taraf nyata lainnya biasa dipakai 0,01 dengan selang (‑2,58 +2,58).

Ada dua macarn pengujian yaitu pengujian dua arah atau dua ekor dain perigujian satu arah atau satu ekor. flengujian mana yang digunakan bergantung kepada hipotesis alternatif. Jika Hi diliyatakan p# q maka digunakan pengujian ,,Itia arah, namun bila H, : p > q maka gunakan pengujian satu arah.

Untuk pengojian, dua aralt:

Menenttikan titik kritis pengujian distribusi normal gunakan tabel distribusi normal z.

  1. Pengujian dengan sampel besar, dengan populasi tak terhingga, untuk ini digunakan nilai rata2 dan variansi. Dengan cara sebagai berikut:
  1. Pengujian untuk rata2

misal sebagai berikut: data dari 100 Penyuluh terlihat bahwa kenaikan pangkatnya rata2 60 bulan 1 kali, dengan simpangan baku 5 bulan, sedangkan menurut ketentuan kepegawaian kenaikan pangkat 48 bulan, yang benar mana???

Ho  = 48 bulan   dan  H1    ≠ 48 kita ambil α  = 0,05

60  –  48

Z =                     = 2,80

5

  1. Pengujian Proporsi

Misal  Staf Sekretariat STIE Lido mengatakan bahwa  90 % staf PPL yang berasal dari Dinas Manajemen yang ikut tes  diterima di STIE Lido, sedangkan seluruh peserta tes adalah 200 orang, dan yang diterima di Lido hanya 160 orang , benarkah pernyataan itu:

N = 200,  X = 160 ; α  = 0,05

                                    Ho : r    = 0,009 ;    Hi : r    < 0,009 (Uji satu skor)

=  4,73

 

c. Pengujian selisih dua rata2

Misal dua kelas parallel masing2 terdiri atas 50 dan 60 orang, nilai rata2 ujian MPS adalah 71 dengan simpangan baku 7 dan 74 dengan simpangan baku 8 apakah ada beda nyata:

d. Pengujian selisih dua proporsi

Misal dua kelas parallel dengan murid masing2 100, kelas A diberikan pelajaran beternak ayam dengan teori dan praktek, sedangkan kelas B hanya teori saja, setelah itu diadakan tes maka kelas  nilainya = 70 dan B = 60, efektifkajh pemberian praktek beternak ayam?

Misalkan kelas A dengan teori dan praktek adalah p1 kelas B hanya teori saja adalah p2

Harga z ternyata lebih kecil dari 1,645 (uji satu ekor) pada taraf nyata 0,05. Dengan demikian terima Ho atau tolak H,. Artinya teori dan praktek ternak ayam tidak efektif, perbedaan hanya faktor kebetulan.

  1. Pengujian dengan sampel kecil

Misal untuk menguji prestasi bahasa inggris mahasiswa STIE dengan skor rata2 60 ,m dengan taraf beda nyata 0,05, sampel diambil masing2 10 orang tiap tiap jurusan menhasilkan rata2 nilai 63,5 dengan taraf simpangan baku 4,8

Ho : X  = 60

Hi  : X  ¹  60   dengan  a = 0.05 derajat bebas = n –1 = 9

Dalam tabel distribusi t diperoleh nilai tabel untuk a = 0.05  adalah 2,2632 (dua arah)

Nilai t = 2,187 < 2,265 sehingga Ho diterima dan Hi ditolak, artinya [prestasi mahasiswa tersebut benar sebesar 60

  1. Pengujian selisih dua rata2 (uji t)

Misalkan menguji prestasi mahasiswa jurusan manajemen dan komputer STIE , dalam pelajaran BI, Lido diambil 15 ms; dengan hasil tes 75 dengan simpanan baku 5, sedang Puncak sebanyak 10 ms, 70 dengan simpanan baku 4, pengujian dengan alpha = 0,05 , dengan jerajat bebas n1 + n2 –2 = 23

Nilai tabel untuk cc = 0,05 dengan derajat bebas 23 adalah 2,069. Dengan dernikian t dihitung lebih kecil daripada t tabel atau 0,80 < 2,069. Berarti H. diterima dan Hi ditolak. Kesimpulan tidak ada perbedaan prestasi Bahasa Indonesia antara jurusan Al dengan A 2′

Uji t lainnya dengan menggunakan salah baku perbedaan A-n rnti-rnta (S)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A . Regresi Linier Sederhana

 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen,

Persarnaan urnum regresi linier sederhana adalah

Y  =  a  +  bX

Dimana

y             Subyek dalarn variabel depenclen yang diprediksikan.

a              Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b.            Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabeldepenclen yang didasarkan pada variabel independen, Bila b ( + ) maka naik, clan bilamana terjadi penurunan.

x             Subyek pada variabel indepenclen yang mempunyai nilai tertentu.

Secara teknis harga b merupakan tangen dari (perbandingan) antara panjang garis variabel dependen, setelah persarnaan regresi ditemukan,

Lihat gambar berikut :

Dimana

r        Koefisien korelasi product moment antara variabel X

dengan variabel Y

s,      Simpangan baku variabel Y

s,      Simpangan baku variabel X

Jadi harga b rnerupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bi!a koefisien korelasi tinggi,maka harga bjuga besar, sebaliknya bila koefisien korelasi rcndah maka harga b juga rendah (kecil). Selain itu bila koefisien korelasi negatif maka harga juga negatif, dan sebaliknya bila koefisien kofe!asi positif maka harga b juga positif.

Seiain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

Contoh perhitungan regresi linier sederhana

Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai kualitas layanan (x) dan nilai rata‑rata penjualan barang terlentu tiap bulan, Data kedua variabel diberikan pada tabel berikut.

Untuk menghitung persamaan regresuinya, maka diperlukan penolong sbb:.

b. (Menghitung harga a dan b dengan rumus

Harga b dapat dihitung dengan rumus tersebut , tetapi terlebih dah, dihitung korelasi antara nilai kualitas layanan dan nilai rata‑rata penjuala, barang. Harqa a dapat dicari dengan rumus berikutnya.

c. Menyusun persamaan regresi

Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linier, sederhana dapat disusun. Persamaan regresi nilai layanan dan nilai rata. rata penjualan barang tertentu tiap bulan adalah seperti berikut

‑Y = 93,85 +1,29X

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk untuk melakukan prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variabel dependen akan tedadi bila individu dalam variabel independen ditetapkap

Misalnya nilai kualitas layanan = 64, maka nilai rata‑rata penjualan adale,

Y = 93,85 +1,29.64 = 176,41

Jadi diperkirakan nilai rata‑rata penjualan tiap bulan sebesar 176,41. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai  kualitas layanan berlambah 1, maka nilai rata‑rata penjualan barang tiap bulan akan bertambah 1,29 atau setiap nilai kualitas layanan bertambah 10 maka nilai rata‑rata penjualan tiap bulan akan bertambah sebesar 12,9

Pengambilan harga‑harga X untuk meramalkan Y harus Jp0imbangkan secara rasional dan menurut pengalaman, yang masih ~erdda pada batas ruang gerak X. misainya kalau nilai kualitas layanan loo, nilai rata‑rata penjualan tiap bulan berapa ? Apakah ada kualitas 4yanan yang nilainya sebesar 100 ?

d, Membuat garis regresi

Garis regresi dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah diternukao adalah Y = 93,85 + 1,29X

         Antara nilai kuaitas layanan deogan nilai penjualan tiap bulan dapat dihitung korelasinya . Korelasi dapat dihitmig derigar, rumus yang telah dengan rumus  sbb:

Harga‑harga yang telah ditemukan diatas dimasukkan dalam rumus.

Harga r tabel untuk taraf kesalahan  5 % dengan n = 34 diperoleh 0,339 dan untuk 1 % diperoleh 0, 436. karena harga r hitung lebih besar dari dari r tabel  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan significan sebesar 0, 6909 antara nilai kualitas layanan dan rata2 penjualan barang tiap bulan.

Koifisien determinasi r2  = (o6909)2 = 0,4773, hal ini berarti nilai rata rata penjualan barang tiap bulan 47,73 % ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan, melalui persamaan regresi Y =93,85 + 1,29X dan sisnya oleh faktor lain.

B. Regresi Ganda

Persamaan regresi untuk dua prediklor atau lebih adalah  Y  = a + b1Y1 + b2X2 +…… bnXn

 

1. Regresi Ganda Dua Prediktor

penelitian dilakukan untuk mengetahui pengarvuh keinampuan kei)auai, kepemirnpinan direktif terhadap produktivitas kerJa pegawai. Berdasarkan 10 responden yang digunakan sebagail sumber data, hasilnya adalah sebagai berikut

 

Untuk dapat merarnalkan bagaimana produktivitas kerja pegawai bila kernampuan pegawai dan kepernimpinan direktif dinaikkan atau diturunkan maka harus dicari persamaan regresinya terlebih dahulu Untuk keperluar ini, maka data mentah dari hasil penelitian perlu disusun ke dalam tabe. dari tiga instrumen yang dikembangkan untuk menjaring data tentang tingkat kemampuan kerja pegawai, kepernimpinan direktif dan  produktivitas kerjanya hasilnya dapat diberikan pada tabel berikut

TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG

PERSAMPkAN REGRESI GANDA DUA PREDIKTOR

No       X1        X2        Y         X1Y     X2Y        X1X2      X12         X22

1.    10          7         23        230      161      70          100        49

2,    2            3          7          14        21        6            4            9

3.    4            2          15        60        30        8            16          4

4.    6            4          17        102      68        24          36          16

5.    8            6          23        184      138      48          64          36

6.    7            5          22        154      110      35          49          25

7.    4            3          10        40        30        12          16          9

8.    6            3          14        84        42        18          36          9

9.    7            4          20        140      80        28          49          16

10.  6            3          19        114      57        18          36          9

JML        60         40         170     1122        737                  267        406        182

Y =  Produktivitas      X1  = Kernampuan keda pegawai      X2        = Kepernimpinan direktif

46 b1  = 114,582                      b2  = 2, 4909

Harga  b1, dan b2 dimasukkan dalam pemamaan 1, maka:

170        = 10a + 60 (2,4909) + 40        (‑0,466)

.170       = 10a + 149,454 ‑ 18,640

10 a     = 170 ‑ 149,454 + 18,640

a      =39,186 : 10  = 3,9186

Jadi         a = 3,9186    ;   b1  = 2,4909         ; b1  = ‑0,466

Jadi persamaan regresi ganda linier’untuk dua prediktor (kemampuan kerja pegawai, dan kepemimpinan direktif) adalah: Y = 3,9186 + 2,4909 X1 ‑ 0,466 X2

Dari persamaan itu berarti produktivitas keqa pegawai akan naik, bila kemampuan pegawal ditingkatkan, dan akan turun bila kepemimpinan direktif (otokratis) ditingkatkan. Tetapi koefisien regresi untuk kemampuan pegawai (2,4909) lebih besar dari pada koefisien regresi untuk kepemimpinan direktif (diharga mutlak = 0,466) X. jadi bila kemampuan pegawai ditingkatkan sehingga mendapat nilai 10, dan juga tingkat kepemimpinan direktif sampai mendapat nilai 10, maka pmduktivitasnya adatah Y = 3,9186 + 2,4909 .10 ‑ 0,466. 10 24,1676

Diperkirakan produktivitas kerja pegawai = 24,1676.


 

PERSIAPAN S.D PENULISAN LAPORAN PENELITIAN.

 

1. Penulisan Kerangka Acuan/Proposal.

 

Kata pengantar

Daftar Isi

BAB I .                 : PENDAHULUAN

B.   Latar Belakang

1. Perumusan Masalah

2. Konstelasi Masalah

BAB II                 : DESKRPSI TEORI DAN HIPOTESIS

  1. Deskripsi teori
  2. Kerangka berpikir
  3. Hipotesis

BAB III                : METODOLOGI PENELITIAN

  1. Tujuan Penelitian
  2. Tempat dan waktu penelitian
  3. Metode penelitian
  4. Populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian
  5. Teknik analisis data
  6. Hipotesis Statistik

DAFTAR PUSTAKA

 

II: Kerangka PenulisanTesis

Judul

Ringkasan

Lembar persetujuan (untuk skripsi, tesis dan disertasi)

Kata pengantar

Daftar Isi

Daftar tabel

Daftar gambar

Daftar lampiran

BAB I .                 : PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

  1. Identifikasi masalah
  2. Pembatasan Masalah
  3. Konstelasi Masalah
  4. Kegunaan Penelitian

D.   Perumusan Masalah

BAB II                 : DESKRPSI TEORI DAN HIPOTESIS

  1. Deskripsi Teori

1.     Hakikat… ….. Variabel dependent

2.     Hakikat ….Variabel independent 1

3.     Hakikat Variabel …..independent 2

  1. Penelitian yang relevan
  2. Kerangka berpikir
  3. Hipotesis penelitian

BAB III                : METODOLOGI PENELITIAN

  1. Tujuan Penelitian
  2. Tempat dan waktu penelitian
  3. Metode penelitian
  4. Populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian
  5. Instrumen penelitian
  6. Analisis Data
  7. Hipotesis Statistik

BAB IV                : HASIL PENELITIAN

  1. Deskripsi data dan analisa hasil penelitian
  2. Pengujuan Persyaratan analisis (normalitas homogenitas)
  3. Pengujian Hipotesis
  4. Keterbatasan penelitian

BAB V                 : KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN.

  1. Kesimpulan
  2. Implikasi
  3. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Notasi Ilmiah

Notasi Ilmiah adalah catatan pendek untuk mengetahui sumber informasi ilmiah yang dikutib dalam suatu karya ilmiah. Karena  catatan  tersebut diletakkan dibawah halaman maka sering pula disebut catatan kaki  atau footnote.

Catatan kaki tidak hanya digunakan untuk mengetahui dan mendalami sumber informasi tetapi juga untuk mengetahui dan mendalami sesuatu penulisan ilmiah tanpa  mengganggu keseluruhan penulisan tersebut. Ada beberapa cara pembuatan notasi ilmiah yang diakui secara internasional dan setiap perguruan tinggi  biasanya membuat pedoman notasi ilmiah yang digunakan dalam penulisan ilmiah di lingkungannya.

Kutipan.

Suatu pengetahuan ilmiah yang dikutib dari  seseorang  dan digunakan untuk berbagai tujuan untuk mendukung pernyataan penulis untuk mendifinisikan sesuatu dapat berbentuk  sebagai “ kutipan langsung “ dan kutipan “tidak langsung”

Kutipan cukup pendek, dimasukkan dalam skripsi,  dengan menggunakan tanda kutib “ ……. “, nomor catatan kaki diletakkan diakhir kalimat ,  sebaiknya antara 4 sampai 8 baris,  diketik dalam satu spasi, dan dimulai 7 ketukan dari tulisan paling kiri.

Contoh:

Mengenai taraf kesukaran dalam pemasaran, Achmad Buchori mengatakan

“ …. Makin luas wilayah pemasaran maka makin sulit untuk melaksanakan pemantauan, sedangkan makin sempit wilayah pemasaran akan mempermudah pemantauan”.4

Suriasumantri memberikan batasan tentang penalaran ilmiah sebagai berikut,

“ Penalaran ilmiah pada hakikatnya merupakan  gabungan  dari penalaran deduktif dan induktif, dimana lebih lanjut penalaran deduktif terkait dengan rasionalisme, dan penalaran induktif dengan empirisme.” 5

Catatan kaki.

Dengan komputerisasi membuat catatan kaki adalah mudah, secara ilmiah maka catatan kaki dipisahkan dari tubuh skripsi atau teks, dimulai 14 s/d 20 ketukan paling kiri, diketik dalam satu spasi, , garis pemisah  dengan dua spasi,  yang mencakup (1) nama penulis, (2) judul tulisan (3) tempat penerbitan (4) nama penerbit (5) tahun penerbitan  (6) halaman yang dikutib.

  1. 1.   Nama penulis.

a. Nama penulis harus sama dengan nama yang tercantum dalam buku, tanpa gelar (profesor, Ir. Drs dll), bila menggunakan nama keluarga dicantumkan yang terakhir

[1] Stephen P. Robbins,  Organization Theory : Structure, Design and Applications  (Englewood Cliffs : Prenstice-Hall,  1990),  pp. 51-85

2 Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, Educational Administration, Theory, Research, and Practice 2nd(New York :Random House Inc, 1982) pp319 –3 44

b. Pengulangan kutipan yang diulang dengan pengarang yang sama  menggunakan notasi ibid kutipan ini pada halaman yang sama

3 Ibid

c. Sedangkan apabila dengan buku yang sama tetapi halaman berbeda maka ditulis sbb:

4 Ibid., p. 222  (kutipan ini pada buku sama  pada halaman  222

d. Sedangkan bila ingin mengutib Stephen P. Robbins catatan tersebut terhalang tulisan Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, maka digunakan loc. Cit (loco citato artinya dalam tempat yang telah dikutib

5 Stephen P. Robbins, loc. cit.

e. Sedangkan bila ingin mengutib Stephen P. Robbins catatan tersebut terhalang tulisan Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel tetapi pada halaman yang berbeda maka digunakan  op.cit (  opere citato dalam karya yang telah dikutib misal

6 Stephen P. Robbins, op. cit., p234

f. Sedangkan bila ingin mengutib Stephen P. Robbins tetapi buku lainnya maka cukup ditulis

7 Stephen P. Robbins, Organisation Behaviour , pp 675

g. Untuk dua dan tiga pengarang dalam buku sama maka penulis ditambah and untuk penulis ketiga

8 Albert Mehrabian,  Andrew L.Young, and Sharon Sato, Emotional Emphaty and Associated Individual Difference (Los Anggelos: University of California, 1988)  pp 221-240

h. Apabila pengarang lebih empat (4) cukup ditambah et al. (et alili atau dan lai lain.)

9 Paulus,  P.B et .  al. , Psychology of  Group Influence (Hilsdale : Nj. Erlbaum, 1989),  pp. 248-253.

i. Untuk buku yang diterjemahkan harus ada nama pengarang dan nama peterjemah,

10 Robert Lado, Budaya dan Bahasa, terjemahan, S darmawidjojo (Bandung, penerbit Ganefo, 1999), p. 213

j. Untuk buku kumpulan cukup ditulis editornya.

11 Paulus DP. Bunga rampai kewirausahaan Indonesia, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1998.

k. Jika tidak ada nama pengarang, maka lembaga atau nama panitia dapat dituliskan dan dianggap sebagai penulis.

12 Departemen Pertanian, petunjuk Operasional Proyek P4K, Jakarta, Proyek P4K, 20

  1. 2.   Judul Tulisan.

 

Judul tulisan harus ditulis lengkap lihat contoh contoh diatas  khusaus untuk judul skripsi, thesis dll yang tidak dipublikasikan ditu;lis dengan tanda kutib

  1. Kota tempat  penerbitan.

Kota tempat penerbitan bisa dicari dihalaman 3  atau dibalik halaman ujudul, apabila lebih dari satu kota maka cukup ditulis satu saja.

  1. Nama penerbit

Ditulis setelah nama kota diikuti dengan koma baru tahun penerbitan

  1. Tahun penerbitan

Tahun penerbitan adalah tahun diterbitkan bukan tahun pada akhir pendahuluan.

  1. Halaman

Pada umumnya kutipan diambil dari halaman tertentu digunakan singkatan p (pagina atau page) kadang2 juga digunakan h. apabila satu halaman cukup  p.4; bila banyak halaman digunakan pp, 16-34.

1. Hakekat Efektivitas Kerja

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Efektifitas Kerja,  dari rangkaian kata yang ada maka penelahaan variabel tersebut akan diawali  pada pengertian serta konsep-konsep tentang pengertian efektivitas kerja1, adapun pengertian efektivitas atau keefektivan didalam bahasa inggris disebut dengan effektiveness, dan dalam pembahasannya ditekankan pada penilaian prestasi perseorangan yang pada dasarnya adalah menjadi dasar prestasi organisasi atau kelompok, untuk mendukung pengertian tersebut  maka pengertian tentang  ketua,  dan  kelompok2, dibahas pula untuk digunakan sebagai bahan rujukan3, semua pengertian tersebut yang dijadikan  dasar  dalam pembahasan dan digunakan penelahaan selanjutnya.4

DAFTAR PUSTAKA.

Daftar pustaka tidak diberi nomor urut tetapi menggunakan  urutan alfabetis berdasarkan nama keluarga ,  sehingga nama keluarga dahulu baru nama,  ingat dalam catatan kaki nama keluarga dibelakang, khusus untuk orang Indonesia cek sekali lagi apakah nama belakang itu nama keluarga atau bukan apabila bukan maka ditulis biasa.

Biro Pusat Statistik.,  Indikator Sosial Wanita Indonesia 1998, Biro Pusat Statistik, Jakarta  2000.

Bennis, Warren G., Jagdish Parikh., Ronnie Lessem. Beyond Leadership, Balancing Economics, Ethics, and Ecology, Cambridge : Central Limited & TJ Press, 1994.

Braybrooke David., & Charles L. Lindblom. Strategy of Decision, Policy Evaluation as a Social Process, New York : The Free Press, 1970.

Hadari, Nawawi. Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 1997.

Maslow, Abraham H.. Motivasi dan Kepribadian,: Teori dengan pendekatan hierarki kebutuhan manusia, Sugiyanto dkkJakarta : Pustaka Binaman Presindo, 1994.

Paulus, PB. Et .al, Psychology of Group Influence, Hilsdale : Erlbaum Internasional, 1989.


1 Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, Educational Administration, Theory, Research, and Practice 2nd (New York :Random House Inc, 1982) pp319 –3 44

2 Carl V. Patron & David S. Sawicki, Basic Method of Policy Analysis and Planning ( Englewood Cliffs : Ptentice Hall, 1986) p 157

3 ibid., p.78

4 op.cit., p. 76

Lembaga Keuangan Syariah (Contoh tugas makalah mata kuliah Dasar-dasar Ekonomi Islam, Rinastkip)

MAKALAH Lembaga Keuangan Syariah  

Contoh tugas mata kuliah Dasar-dasar Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai.[1] Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah.
Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individul dan masyarakat.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.
Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor
prinsip-prinsip:
1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;

2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;

3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra , penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;

2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;

4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;

5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.
Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memilik akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni:

-Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT;
-Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana;

-Fathonah, yakni professional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan
inovatif;
-Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha;

-Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk
meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada layout serta physical performance, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.

Bisnis berdasarakan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat tiga bank umum syariah, 78 BPR Syariah, dan lebih dari 2000 unti Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:[2]

  1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
  2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
  3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
  4. Larangan menjalankan monopoli.
  5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

 

  1. Lembaga Keuangan Syariah

Di atas telah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya bank,  secara garis besar dapat digambarkan di bawah ini lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada, yaitu:

  1. 1.      Bank Syariah

i.            Pengertian

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang,  pada awalnya istilah bank memang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah jihbiz yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbiz dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda  yang kena pajak yaitu barang dan tanah.

Pada zaman Bani Abbasiyyah, jihbiz lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan penukaran uang jihbiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

ii.            Sejarah Bank Syariah

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961), selain itu tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang.

Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991.

iii.            Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.

  • Penyaluran Dana

Prinsip Jual Beli (Ba’i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

  • Ba’i Al Murabahah: Jual beli dengan harga asalditambah keuntugan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
  • Ba’i Assalam: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
  • Ba’i Al Istishna: Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

  • Musyarakah: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
  • Mudharabah: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.
  • Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekaning produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Prisip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

  • Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pemabatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
  • Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
  • Mudharabah muqayyadah off balance sheet:Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan  pelaksana usahanya.
  • Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

  1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
  1. Pengertian

Menurut undang-undang  (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adlah lemabaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.

  1. Sejarah

BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Bada Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank  Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya BPR Syariah, keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, namun pada kenyatannya cakupan wilayah untuk BMI sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti kecamatan, kabupaten, dan desa. Maka dalam hal ini diperlukan adanya BPR untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangakau oleh BMI.

Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan BPR Syariah, yaitu PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang-Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-Bandung. Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990.

  1. Tujuan

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
  2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
  3. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

  1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadapa datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
  2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
  3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
  4. Usaha-usaha BPR Syariah

Usaha BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain:

  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, serifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  • Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
  • Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
  • Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
  1. Melakukan penyaluran dana melalui:
  • Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah, istishna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya.
  • Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
  • Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan qardh.
  1. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
  1. Pegadaian Syariah
  1. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai:

i.i Rukun Gadai

  1. Ada ijab dan qabul (shigat).
  2. Terdapat orang yang berakad adalah yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
  3. Ada jaminan (marhum) berupa barang / harta.
  4. Utang (marhun bih).

i.ii. Syarat Sah Gadai

  1. Shigat
  2. Orang yang berakad
  3. Barang yang dijadikan pinjaman
  4. Utang (marhun bih)
  5.      Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

ii.i Penerima Gadai (Murtahin)

Hak

  • Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahirin berhak untuk menjual marhun
  • Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
  • Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi

Kewajiban

  • Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab
  • Tak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
  • Sebelum diadakan pelelangan marhun harus ada pemberitahuan kepada rahin

ii.ii. Pemberi Gadai

Hak

  • Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada murtahin
  • Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun
  • Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan mahun
  • Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali

Kewajiban

  • Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada didalam kurun waktu yang telah ditentukan
  • Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjalan atas marhun miliknya
  1. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

iii.i Qadr al-Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan komsumtif. Oleh karena itu nasabah akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadaian kepada pegadai.

iii.ii Mudharabah

Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.

iii.iii Ba’i Muqayyadah

Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif.

iii.iv Ijarah

Obyek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu, bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

  1. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah, sebagai berikut :

iv.i Jenis barang yang digadaikan

  • Perhiasan
  • Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
  • Kendaraan

iv.ii Biaya biaya

  • Biaya administrasi pinjaman
  • Jasa simpanan

iv.iii Sistem cicilan atau perpanjangan

iv.iv Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

No. Besarnya Taksiran Nilai Taksiran Biaya Administrasi Tarif Jasa Simpanan Kelipat -an
A 100.000 – 500.000 500000 5.000 45 10
B 510.000 – 1.000.000 > 500.000 – 1.000.000 6.000 225 50
C 1.050.000 – 5.000.000 > 1.000.000 – 5.000.000 7.500 450 100
D 5.050.000 – 10.000.000 > 5.000.000 – 10.000.000 10.000 2.250 500
E 10.050.000 > 10.000.000 15.000 4.500 1.000

iv.v Proses pelelangan barang gadai

Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

  1. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
  • Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
  • Penaksiran nilai barang
  • Penitipan barang (ijarah)
  • Gold counter
  1. Asuransi Syariah
  1. Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, “insurance”. Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin yang secara bahasa berarti tuma’ ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.

Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seeseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

  1. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Pada ulasan asuransi, pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi controversial, dan terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, adanya ulama yang mengharamkan asuransi, dan ada juga yang memperbolehkan asuransi.berikut alasan / argumentasinya :

Alasan ulama yang mengharamkan praktek asuransi, adalah :

  • Asuransi mengandung unsur perjudian yang sangat dilarang di islam
  • Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
  • Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam islam
  • Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
  • Asuaransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT
  • Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan

Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi, adalah :

  • Tidak terdapat nash Al-Qur’an atau Hadist yang melarang asuransi
  • Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
  • Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
  • Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
  • Asuransi termasuk akad mudharobah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi
  • Asuransi termasuk syirikah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong
  1. Akad Pada Asuransi Syariah

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad tabarru’, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Dengan akad tabbaru’ berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelolah dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad tabarru’ ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (tafakul) bersama

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad mudharabah , yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit dan loss sharing atas untung dan rugi, dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

  1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan investasi Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah) Investasi dana berdasarkan bunga (riba)
4 Pembayaran klaim Dari rekening tabarru’ (dana sosial) seluruh peserta Dari rekening dana perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil Seluruhnya menjadi milik perusahaan
6 Dewan pengawas syariah Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi Tidak ada
  1. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

i.                                          Pengertian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam.

ii.      Asas dan Prinsip Dasar

Prinsip dasar BMT, adalah:

  1. Ahsan (mutu hasil terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ’amala(memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
  2. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan(keterbukaan), dan bertangggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
  3. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
  4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
  5. Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif
  6. Ramah lingkungan
  7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
  8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

iii.      Sifat, Peran, dan Fungsi

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT di masyarakat sebagai berikut :

  1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
  2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
  3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
  4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ‘amaia dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah.

Fungsi BMT di masayarakat

  1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
  2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
  3. Mengembangkan kesempatan kerja.
  4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
  5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

iv.      Pendirian BMT

BMT dapat didirikan oleh :

  1. Sekurang-kurangnya 20 orang.
  2. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali.
  3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
  4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

v.      Permodalan BMT

Modal BMT terdiri dari :

  1. Simpanan pokok.
  2. Simpanan Pokok Khusus.

vi.          Mekanisme kerja BMT

Cara kerja BMT adalah sebagai berikut :

  1. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan idea tau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 orang.
  2. Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.
  3. Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakata bersama (tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT).
  4. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
  5. Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola/ manajemen BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat sidiq, amanah, fathanah dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT.
  6. Penggurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola/manajemen BMT tersebut(umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).
  7. Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya.
  8. Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan dengan menerapkan system bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
  9. Hasil dari bagi hasil ini kemudian digunakan oleh para pengelola untuk membayar honor para pengelola dan membayar kegiatan operasional BMT.
  10. Hasil dari bagi hasil juga digunakan untuk membayar bagi hasil kepada penyimpanan data, diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh para penyimpan dana bias lebih besar dari bunga bank konvensional.
  1. 6.      Pasar Modal Syariah
    1. Pengertian

Istilah sekuritas (securities) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obilgasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihanpada  pihak lain. Adapun,yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Diantara bank-bank islam yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat berharga. Pertama, mayoritas bank islam menolak perdagangan surat berharga. Kedua, bank islam di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk juga bank islam di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.

Alasan penyangkalan mereka yang enolak surat berharga adalah karena di dalamnya terkandung bai ad-dyn (jual beli utang). Sementara itu islam secara tegas telah engharamkan jual beli utang. Reaksi yang berbeda dikemukakan oleh pendapat kedua, yakni mereka yang mengabsahkan transaksi surat berharga. Umumnya mereka menyandarkan pada prinsip bahwa surat berharga tersebut haruslah di endors(dijamin) oleh pihak penerbit, kemudian surat berharga tersebut haruslah timbul dari aktivatas yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, selama kedua hal ini tidak dilanggar, tarnsaksi surat berharga menjadi sah karenanya.

Terlepas bagaimanapun reaksi yang diungkapkan oleh umat. Yang pasti, islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (mu’amalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiakan harta menjadi tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan depat meningkatkan ekonomi umat. Tujuan utamanya adalah untuk memproleh keuntungan (falah), baik materi maupun non materi, dunia dan akhirat. Sementara itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka, berkeadilan, dan tidak saling merugikan.

Karena itu sehubungan dengan pembahasan sekuritas syariah ini, ada tiga kategori sekuritas. Pertama, segala jenis sekuritas yang menawarkan predetermined fixed income tidak diperbolehkan dalam islam, karena termasuk kategori riba. Dengan demikian, interest bearing security baik long term maupun short term. Akan masuk daftar instrument investasi yang tidak sah. Saham preferen (preference stock), debenture, treasury securities and consul, dan commercial papers masuk dalam kategori ini.

Kategori kedua, sekuritas- sekuritas yang berbeda dalam grey area (questionable) karena dicurigai sarat dengan gharar, meliputi produk-produk derivates, seperti forward, future dan juga options.

Kategori ketiga, yakni sekuritas yang diperbolehkan, baik secara penuh maupun dengan catatan-catatan meliputi, saham, dan islmic bonds, profit loss sharing based, government securities, penggunaan institusi pasar sekunder dan mekanismenya semisal margin trading. Karena sering seklai catatan-catatannya begitu dominan.

  1. 7.      Reksa Dana Syariah

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunkanan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk.

Sedangkan Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

 

Keuntungan Investasi Melalui Reksa Dana

1. Diversifikasi investasi

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat resiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan resiko atau memperkecil resiko. Investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Hal ini berbeda dengan pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.

2. Kemudahan Investasi

Reksa Dana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan investasi tercermin  dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.

3. Efisiensi Biaya dan Waktu

Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan jika investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional, tidak perlu bagi bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut.

4. Likuiditas

Pemodal dapat mencairkan kembali saham / unit penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksa dana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola hasilnya. Reksa dana wajib membeli kembali unit penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.

5. Transparansi Informasi

Reksa dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau  keuntungan, biaya dan resikonya.

 

 

Risiko Investasi dengan Reksa Dana

1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

3. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksa dana.

4. Risiko Pasar

Hal ini terjadi karena sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

5. Risiko Inflasi

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (loss of purchasing power).

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign invesment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

7. Risiko Spesifik

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami  default, tidak dapat membayar kewajibannya.

Dilihat dari portofolio investasinya atau kemana kumpulan dana diinvestasikan, reksa dana dapat dibedakan menjadi :

1. Reksa dana pasar Uang

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan menjaga modal.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari pada Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

3. Reksa Dana Saham

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya  80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksa dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4. Reksa Dana Campuran

Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas (contoh: saham) dan efek bersifat utang (contoh : obligasi).

Reksa Dana Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah.

Reksa Dana Syariah dapat mengambil bentuk seperti reksa dana konvensional. Namun memilki perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling tampak adalah proses screening dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dan seterusnya. Reksa Dana Syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi. Tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah.

Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.

a. Kelembagaan

Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilkikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah  dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

c. Kegiatan Investasi Reksa Dana

Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.

Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

  1. 8.      Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.

Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (lihat Fatwa DSN, 2004).

Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke pelbagai jenis seperti obligasi saham, istisna, murabahah, musyarakah, mudharabah ataupun ijarah, namun yang lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia hingga saat ini adalah obligasi mudharabah dan ijarah.

Obligasi syariah di Indonesia mulai diterbitkan pada paruh akhir tahun 2002, yakni dengan disahkannya Obligasi Indosat obligasi yang diterbitkan ini berdasarkan prinsip mudharabah. Obligasi mudharabah mulai diterbitkan setelah fatwa tentang obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/ /2002)dan obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/ /2002). Sedangkan obligasi syariah ijarah pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah (Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/ /2003).

Penerapan mudharabah dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku mudharib, pengelola dana dan investor bertindak sebagai shahibul mal, alias pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.

Dalam perdagangan obligasi syariah tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazim dilakukan oleh obligasi konvensional. Prinsip transaksi obligasi syariah adalah transfer service atau pengalihan piutang dengan  tanggung bagi hasil, sehingga jual beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi.

Di Indonesia penerbitan obligasi syariah umumnya menggunakan akad mudharabah. Prinsip-prinsip pokok dalam mekanisme penerbitan obligasi syariah dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak atau akad mudharabah atau akad syariah lainnya yang sesuai dituangkan  dalam  perjanjian perwaliamanatan.

2.  Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit; operating profit, EBIT atau EBITDA).

3. Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.

4.  Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten pada pemegang obligasi syariah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam keuangan konsolidasi emiten.

5. Pembagian hasil pendapatan ini keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan)

6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative return tertentu.

Landasan Dasar Obligasi Syariah

1. Firman Allah SWT :

Al-Baqarah ayat 275

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba . . .”

Al-Mujamil ayat 20

“Dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”

2. Sabda Rasulullah SAW:

“Tiga bentuk usaha yang didalamnya mengandung barakah: yaitu jual-beli secara tangguh, mudharabah/kerjasama dalam bagi hasil dan mencampur gandum dengan kedelai (hasil keringat sendiri) untuk kepentingan keluarga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2002, tentang obligasi syariah.

Perbedaan Obligasi Syariah dan Obligasi Konvensional

1. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian pada obligasi syariah, disamping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal-haram, artinya setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Obligasi konvensional, keuntungannya di dapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin/fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasakan atas aset dan prooduksi.

3. Obligasi syariah disetiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna,dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan kepasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad disetiap transaksinya.

 

  1. 9.      Lembaga Zakat
    1. Pengertian

Zakat dalam arti fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadist tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata “Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Dalam beberapa ayat zakat diterangkan sebagai sedekah.

  1. Sejarah

Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan shodaqoh dan fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu islam telah kuat. Pada masa itu pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut.

Zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatan negara, berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun islam, pengeluaran untuk zakat ada pada Al Quran surat At taubah ayat 60.

Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan pada benda-benda berikut:

  1. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, ornamen, atau dalam bentuk lainnya.
  2. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
  3. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
  4. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
  5. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
  6. Barang temuan.
  7. Perbedaan zakat dengan pajak

Berikut adalah tabel perbedaan zakat dengan pajak:

ZAKAT PAJAK
  1. Merupakan kewajiban agamadan merupakan salah satu bentuk ibadah.
  2. Diwajibkan kepada seluruh umat islam saja di suatu negara.
  3. Kewajiban agama bagi umat islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun.
  4. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al Quran dan Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah.
  5. Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al Quran dan Sunnah zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Al Quran dan Al Hadist.
  6. Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja tetapi juga terhadap baranag-barang komersil, hasil pertanian, barang tambang, dan ornamen.
  1. Merupakan kebijakan ekonomi  yaang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah.
  2. Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras.
  3. Dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa.
  4. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.
  5. Pemebelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah.
  6. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus orang miskin.
  7. Pajak dikenakan terhadap uang.
  1. Organisasi lembaga pengelola zakat

UU RI Nomor 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

  1. 10.  Koperasi Syariah

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[3] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.

Menurut Row Ewell Paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.

Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan delapan nilai sebagai spirit koperasi yaitu:

  1. Kebenaran untuk menggerakan kepercayaan (trust)
  2. Keadilan dalam usaha bersama
  3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan
  4. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas
  5. Paham yang sehat, cerdas dan tegas
  6. Kemauan menolong diri sendiri
  7. Menggerakan keswasembadaan dan otoaktif
  8. Kesetiaan dalam kekeluargaan.

Dalam implementasinya tujuh nilai yang menjiwai koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal,yaitu:

  1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
  2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
  3. Partisipasi ekonomis anggota
  4. Otonomi dan kebebasan
  5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
  6. Kerjasama antarkoperasi
  7. Kepedulian terhadap komunitas.
  1. 11.  Wakaf Tunai

i.            Pengertian

Wakaf diambil dari kata “waqafa” yang berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dalam hal ini bisa bank syariah maupun lembaga swasta dalam ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan syariat islam. Harta yang telah diwakfkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian masyarakat umum.

ii.            Rukun Wakaf Tunai

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu:

  1. Al Wakif: Orang yang melakukan perbuatan wakaf hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keaddan terpaksa atau dalam keaddan jiwanya tertekan.
  2. Al Mauquf: Harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya yang bersifat abadi, artinya bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.
  3. Al Mawqul ‘alaih: Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf khairi dimana wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tapi untuk kepentingan umum, sedangkan wakaf dzurri adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
  4. Sighah: Pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

iii.            Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan dari penggalangan wakaf tunai adalah:

  1. Menggalang tabungan sosial dan mentranformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
  2. Meningkatkan investasi sosial.
  3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
  4. Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya/berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
  5. Menciptakan integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

iv.            Perbedaan Wakaf dengan Shodaqoh/Hibah

Berikut adalah perbedaan antara wakaf dengan shadaqah/hibah:

Wakaf Shodaqoh
  1. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain.
  2. Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah.
  3. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain.
  4. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial.
  5. Objek wakaf biasanya kekal zatnya.
  6. Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli.
  7. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain.
  8. Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah.
  9. Objek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual pada pihak lain.
  10. Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah.
  11. Objej shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya.
  12. Pengelolaan shadaqah/hibah diserahkan kepada penerima.

 

 

  1. C.    Kesimpulan

Di dalam suatu Negara dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur setiap kegiatan perekonomian sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan diatur oleh pemerintah. Ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan Bank dan nonBank.

Dengan menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi maka insyaallah segala kegiatannya akan berjalan dengan lancar karena diridoi oleh Allah guna mencapai falah (kebahagiaan dunia akhirat) dan tidak akan ada kemudharatan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Arbi, Syafii. 2003. Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Jakarta:Djambatan
  2. Antonio, M.Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
  3. Euis Amalia,dkk. 2007. Serial Buku Pedoman Praktyekum Fakultas Syariah dan Hukum No 1, Buku Modul Praktekum Bank Mini, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
  4. Muhamad. 2000. Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran, UII Press Yogyakarta.
  5. Muhammad, 2007. Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
  6. Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
  7. Nejatullah. S, Muhammad.1985. Asuransi di Dalam Islam. Bandung: Pustaka.
  8. Saladin, Djaslim dan Abdus Salam DZ. 2000. Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan. Bandung: Linda Karya
  9. Sudarsono, Heri. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
  10. M. Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah.
  11. www. google.com

[1] Muhamad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 5.

[2] Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 25

[3] Muhamad, Lembaga Ekonomi Syariah, Graha Ilmu,2007, hal 92

sumber : images.pengantarekonomiis.multiply.multiplycontent.com

Contoh Makalah Ekonomi Islam MANAJEMEN LEMBAGA BAIT AL-MAL (Kajian Terhadap Sistem Perekonomian Umar Ibn Khattab)

Contoh Makalah Ekonomi Islam

MANAJEMEN LEMBAGA BAIT AL-MAL
(Kajian Terhadap Sistem Perekonomian Umar Ibn Khattab)
Oleh : Muhammad, 20080804-2, Fiqh Modern
Dosen Pengampu :
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH

Prawacana
Islam sebagai suatu agama yang di dasarkan pada ajaran al-Qur’an dan Sunnah, merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan tidak saja yang berhubungan secara vertical dengan Tuhan, lebih dari itu Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan. Islam mengartikan agama juga tidak saja berkaitan dengan spritualitas maupun ritualitas, namun Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan aturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Dan lebih dari itu, Islam memandang agama sebagai sarana kehidupan –the way of life- yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan ritual dengan Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia.
Islam memandang keseluruhan aktivitas manusia di bumi ini sebagai sunnatullah, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi, Ia menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi –seperti kegiatan lainnya- perlu dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan syari’at. Islam memberikan tuntunan bagaimana seharusnya beribadah kepada Tuhan –ibadah mahdhah- serta bagaimana juga berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat –mua’malah-, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bernegara, berekonomi, dan sebagainya.
Sebagai agama universal, Islam memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan manusia, maka termasuk bagaimana manusia mempertahankan hidupnya, Islam juga telah memberikan tuntunan berekonomi secara Islami. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia.
Dalam penyusunan makalah ini, penyusun hanya akan menfokuskan kajian pada lokus seputar managemen baitul mal pemerintahan Umar Ibn Khattab, penyusun beranggapan ini sangat penting untuk melihat sejauh mana Islam pada masa-masa awal sudah memberikan perhatian serius dalam masalah managemen. Dengan memberikan fakta sejarah penyusun berharap paling tidak dapat mengungkap autentikasi ekonomi Islam. Berdasarkan sifat kajiannya maka penulisan ini pure menggunakan metode deskriptif serta kajian pustaka. Sedangkan dalam tehnik pengumpulan datanya adalah dilakukan dengan cara menelaah sejumlah bahan referensi, baik dari kitab dan juga buku yang relevan dengan pembahasan.

Pemikiran Ekonomi Islam:
Sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan modern, ekonomi Islam baru muncul pada era tujuh-puluhan, namun pemikiran tentang ekonomi Islam sendiri sudah ada bersamaan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad saw, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang masyhur di sebut dengan Khulafa al-Rasyidin salah satunya yang akan dikaji dalam makalah ini adalah Khalifah kedua yakni Umar Ibn al-Khattab, hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar tidak saja dalam bidang hukum tetapi juga dalam hal ekonomi, salah satu yang menarik adalah managemen Umar dalam harta bait al-mal ;

Umar Ibn Khattab (40 SH-23 H/584-644 M)
Umar Ibn Khattab merupakan khalifah Islam kedua, Ia menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah –pengganti dan pengganti Rasulullah-, kemudian Ia juga yang memperkenalkan istilah Amir al-Mukminin -komandan Orang-orang beriman-. pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun Ia banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas prestasi inilah orang barat menjulukinya sebagai the Saint Paul of Islam.
Dalam masalah perekonomian Umar Ibn Khattab dipandang banyak melakukan inovasi, hal ini bisa dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam Umar mulai memberlakukan administrasi negara juga membentuk jawatan kepolisian serta tenaga kerja. Dalam bidang pertanian Umar mengambil langkah-langkah penting, misalnya. Ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat dengan syarat mampu menggarapnya, membuat saluran irigasi, serta mendirikan lembaga yang khusus untuk mendukung programnya tersebut. Sedangkan dalam bidang perdagangan Umar juga menyempurnakan hukum perdagangan yang mengatur tentang pajak, dan mendirikan pasar-pasar yang bertujuan untuk mengerakkan roda perekonomian rakyat.
Selain hal tersebut, Umar juga menjadikan Bait al-Mal yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya menjadi reguler dan permanent, kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dalam mendistribusikan harta Bait al Mal menerapkan prinsip keutamaan. Selain itu Umar juga mendirikan Dewan yakni sebuah kantor yang betugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Disamping itu Umar juga mendirikan lembaga survey yang dikenal dengan Nassab yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah. Selain itu, Umar juga memperkenalkan system jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid.

Managemen Harta Bait al Mal
Sebelum membicarakan lebih jauh bagaimana managemen bait al mal pada Umar dijalankan, penulis merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang utuh apa yang dimaksud dengan managemen. Unsur managemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan ‘manager’ untuk terlaksananya usaha. Diantara contoh jasa tersebut adalah, penentuan bentuk usaha yang sesuai perundang-undangan dan lokasinya, penentuan bentuk produk dan sifatnya, persiapan system ekonomi, pengawasan pelaksanaan, hingga penilain hasilnya. Secara umum manager adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan produksi dan penanggungan resiko.
Dalam fikih ekonomi Umar r.a nampak jelas kemandirian unsure managemen dari pengelolaan harta bait al-mal, demikian itu dapat diketahui dengan jelas pada saat dilakukan berbagai tindakan nyata dalam mengelola harta bait al-mal, dengan perincian sebagai berikut ;
a. melakukan pengawasan harta.
Diantara sisi terpenting dalam pengawasan ekonomi adalah pengawasan harta, yaitu dengan mengawasi sumber bait al-mal dan memperhatikan cara mendapatkan pemasukan, sisi pengeluaran, serta usaha memenuhi pemasukan, mengarahkan pengeluaran dan lain sebagainya, pengawasan harta bait al-mal ini mengambil perhatian yang besar dalam ekonomi Umar r.a. diantara tanda perhatian tersebut ;
Pertama, Dalam hal pengawasan harta umat Islam Umar r.a beranggapan bahwa “barang siapa yang menjaganya, berarti dia telah menjaga urusan umat Islam, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, berarti dia telah menyia-nyiakan umat Islam”. Disamping itu, Islam juga menjadikan diantara kewajiban umat adalah mengawasi penguasa untuk memastikan dia menjaga hal-hal tersebut.

b. Independensi Bait al-mal
Yang diperlukan untuk keberhasilan dalam pengawasan harta adalah dibentuknya lembaga independent yang dapat memisahkan antara tugas eksekutif dengan lembaga keuangan. Di sisi lain, independensi baitul mal dan konsistensi penguasa terhadapnya, sangatlah penting untuk melindungi baitul mal dari penyimpangan penguasa, jangan sampai seorang penguasa menganggap bahwa dirinya yang berkuasa dan dengan seenaknya bertindak seperti pemilik barang tersebut, mengambil harta sesuai dengan kehendaknya, memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya, tanpa memperbolehkan seseorang untuk mengawasinya apalagi mengaturnya, karena penguasa seperti tidak dapat membedakan harta pribadi dan milik negara.
Islam dengan sempurna memberikan pemisahan yang tegas antara harta pribadi penguasa dan harta umat Islam dan mengangap imam sebagai orang yang diberi amanah atas harta umat Islam dan memeperlakukannya sesuai dengan syari’at yang dapat mewujudkan kemashlahatan umat Islam. Ini menjadikan umat mempunyai kewajiban untuk mengawasi tindakan para penguasa terhadap harta umat serta mengavaluasinya.
Umar r.a telah mempelopori penerapan independensi bait al- mal dalam Islam dari kekuasan ekskutif, dan menegaskan prinsip tersebut dengan beberapa tindakan, diantaranya;
1. tujuan dasar dibentuknya baitul mal pada masa Umar r.a adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran, dimana pada saat Umar berkuasa harta bait al- mal sangat banyak dan melimpah, hal ini salah satunya disebabkan kekuasan Islam yang semakin luas dimana negara taklukan Islam harus membayar pajak dan usyur serta tambahan dari pemasukan yang berasal dari rampasan perang. Dengan keadaan inilah kemudian Umar berinisiatif menjadikan baitul mal sebagai lembaga independent agar tidak bercampur baur dengan urusan administrsi dan lain sebagainya.
2. Umar r.a bermaksud dengan independensi ini dapat membedakan antara hak kerabatnya dalam baitul mal dan hak mereka dalam harta pribadi, dengan demikian apabila umar hendak memberi salah seorang kerabatnya sesuatu, maka dia memberinya dari harta pribadinya.
3. Umar r.a menegaskan kepada umat Islam tentang prinsip independensi bait al-mal dan menanamkan dalam pikiran mereka. Umar tidak melihat kedudukannya atas rakyatnya dalam memberikan hak-hak mereka, bahwa Umar r.a hendak memberikan ketegasan bahwa tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian harta baitul mal, harta baitulmal akan dibagikan berdasarkan haknya.
4. Umar r.a hendak menegaskan bahwa dia tidak mempunyai hak istimewa atas harta baitul mal, bahkan dalam menentukan berapa banyak gaji yang harus diperoleh khalifah (dirinya sendiri) Umar mengumpulkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam menentukan gajinya tersebut.

c. Membuat Buku besar/ Induk
Menarik apa yang dilakukan Umar, r.a dalam memanagemen harta baitul mal, yakni salah satunya adalah membuat buku besar/induk. Yang dimaksud dengan buku besar ini adalah berupa kumpulan lembaran, buku, atau catatan untuk menuliskan nama-nama pasukan dan umat yang berhak menerima gaji, lebih jauh lagi buku besar ini selain berupa daftar penerima gaji juga berisi perjanjian-perjanjian dan apa yang diputuskan untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak negara dari pekerjaan dan harta dan siapa saja yang menjalankannya dari tentara dan pegawai.
Pembuatan buku besar merupakan salah satu cara penting pengawasan harta yang dimasukkan Umar dalam aturan harta Islam, tujuan dibuatnya buku besar ini adalah untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran baitul mal, hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut ;
1. Pengawasan Pemasukan
Bisa dipastikan bahwa peran buku besar ini sangat penting dalam mengetahui sumber pemasukan harta negara, kendati ada riwayat yang mengatkan bahwa ide tentang buku besar ini sebenarnya datang dari Persia dan romawi yang mempunyai buku besar untuk menentukan jumlah pajak dan cara mengumpulkannya. Namun demikian, patut dicatat bahwa Umar melakukan ini untuk mengambil pelajaran darinya dalam menentukan dan mengumpulkan harta pajak yang menjadi hak umat Islam atas harta ahl dzimmah yang mencakup pajak, jizyah, dan usyur.
Kedua, tentang zakat, diriwayatkan bahwa Umar apabila mengeluarkan gaji, Ia menghitung zakat harta para pedagang, kemudian mengambil sebagian dari gaji. Ketiga, buku ini juga mengatur urusan tanah kena pajak, dengan menjelaskan luasnya dan jumlah pajak yang ditentukan, menjelaskan hukumnya dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika terjadi perang darul jamajim, setelah perang usai mereke berebut menempati tanah yang dekat karena hilangnya buku yang mencatat tentang kepemilikan tanah tersebut. Keempat, buku besar ini selain ada di Madinah, dibuat juga buku besar cabang disebagian besar daerah kekhalifahan, dan tidak bisa dipungkiri keberadaan buku besar itu sangat mempermudah menghitung pemasukan dan juga mempermudah pengeluaran.

2. pengawasan pengeluaran
Sangat dominant bahwa pengawasan pengeluaran harta baitul mal adalah sebab utama dibuatnya buku besar. Hal ini dilakukan Umar setelah Ia melihat banyaknya harta yang mengalir ke ibu kota ke-khalifaan (Madinah), selanjutnya Umar melakukan musyawarah dengan umat Islam tentang cara pembagian harta yang mengalir tersebut. Yang akhirnya menyimpulkan agar dibuat buku besar untuk memastikan pembagian. Sedangkan cara yang dilakukan Umar dalam mengawasi pengeluaran berdasarkan riwayat adalah sebagai berikut. Pertama, mensensus orang yang berhak mendapat gaji dan mendaftarkan namanya dalam buku induk untuk memastikan mereka melakukan tugasnya, dan mengetahui siapa yang sudah dan belum menerima haknya, sehingga tidak ada seorangpun yang luput untuk mendapatkan haknya disamping untuk menghindari memperoleh bagian yang lebih.
Kedua, membatasi gaji dengan jumlah batasan pertahun yang tetap, dimana ditetapkan bagi setiap orang jumlah gajinya dari baitul mal sesuai dengan dasar ketentuan ynag berlaku. Ketiga, untuk menjaminnya sampainya hak kepada pemiliknya, Umar mengikuti aturan pengawas. Dengan aturan ini dipilih para pengawas, pemimpin, dan penjaga. Dalam pendistribusiannya gaji diberikan kepeda pemimpin wilayah, kemudian mereka memberikannya yang kepada yang berhak dalam wilayahnya tersebut.

3. Penghitungan Akhir
Pembuatan buku besar tidak bisa dipungkiri telah memberikan kemudahan dalam mengontrol arus kas baik pemasukan maupun pengeluarannya. Seperti buku besar pajak merupakan cara untuk menentukan jumlah pajak. Dan sumber terpentingnya adalah pajak yang diwajibkan atas tanah dinegara yang ditaklukkan dan jizyah yang diwajibkan atas harta ahl dzimmah, demikian juga usyur perdagangan. Adapun tentang pengeluaran, penetuan sector terpentinganya adalah bahwa penyelesaian gaji dapat dilakukan dengan merata dan sampai kepada yang berhak.
Disisi lain, setelah pembuatan buku besar, sumber pemsukan lebih terkontrol begitu juga pengeluarannya, yang dimudahkan dengan perhitungan tahunan. Dimana Umar r.a kemudian mengintruksikan untuk memberikan gaji pada bulan muharram setiap tahunnya, dan menarik pajak pada saat terbit bintang ‘Syira’ yakni ketika musim panen.
Dalam sebuah atsar dijelaskan bahwa Umar meminta perhitungan akhir dari para pegawainya, yang menjelaskan tentang pemasukan dan pengeluaran untuk memudahkan pengawasan. Misalnya apa yang diriwayatkan dari Abu Musa r.a, bahwasannya Umar memerintahkan untuk menyampaikan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan dalam satu lembaran, sedangkan Abu Musa mempunyai seorang juru tulis beragama Nasrani, kemudian dia menyampaikan kepada Umar, maka Umar kafum dan berkata, “Orang ini tidak lain adalah orang yang bisa menjaga.”

Post-Wacana
Dalam banyak hal terutama inovasinya dalam masalah ekonomi, Umar r.a dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis ekonomi. Satu diantaranya adalah bagaimana Umar pada masanya telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap management harta baitul mal, sehingga keadaan ini mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, dan yang lebih penting dari itu, pengelolan baitul mal tersebut dapat menyejahterakan rakyat, karena harta baitul mal tersebut dapat disampaikan kepada yang berhak tanpa ada satupun yang dirugikan.
Demikianlah makalah sederhana ini penyusun sampaikan, jujur, ditengah kekosongan teori tentang ekonomi Islam penyusun tetap berusaha menyajikannya supaya tetap layak disebut sebagai karya ilmiah. Namun demikian penyusun tetap saja berharap pada masukan konstruktif untuk penyempurnaan makalah ini, selain untuk menambah keutuhan penyusun dalam memahami teori ekonomi Islam –yang memang kosong- dan menyelesaikan tugas kuliah, tentu juga hasilnya dapat nilai plus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dhana Bakti Wakaf, Jogyakarta : 1995
Azra, Azyumardi dkk. Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta : tt
Al-Haritsi, Jaribah Ibn Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Terj. Asmuni Sholihan Z. Lc, Khalifa, Jakarta : 2006
At- Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Darr Ilm, Beirut : 1986
Al- Mawardi, Al-Ahkam al-Suthaniyah, Darr Fikr, Beirut : 1990
Karim,Adimarwan Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rajawali Press, Jakarta : 2006
Katsir, Ibnu, Tafsir al-Qur’an alAdzim, Darr Kutb, Kairo: 1990
M. A Sabzwari, Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rasyida, dalam Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 2 No. 4, 1985
Tim Penulis P3EI UII Jogyakarta, Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008
Sya’labi, Ahmad, Sejarah dan kebudayaan Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta : 1994
Saad, Ibn, al-Thabaqat Al-Khamisah min Al-Shahabah, Al-Ma’arif, Riyadh : 1991
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994

Sumber : images.cakmuh.multiply.multiplycontent.com

MAKALAH BIOLOGI UMUM I : FOTOSINTESIS

CONTOH MAKALAH BIOLOGI UMUM I : FOTOSINTESIS

                                                                             BAB I

PENDAHULUAN
A.    Latar belakang
Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan sehingga memerlukan energi, dan dibentuk reaksi endergonik. Contoh reaksi anabolisme di antaranya adalah fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari, kemosintesis dengan bantuan energi kimia.
Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis juga dapat di artikan proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya infra merah (tidak kelihatan), merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu dan ultra ungu (tidak kelihatan).
Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis (photos berarti cahaya) disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari [[CO2]] diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi. Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis, yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang.
B.     Rumusan masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan anabolisme?
2.      Apa yang dimaksud dengan fotosintesis?
3.      Apa yang dimaksud dengan kemosintesis?
C.    Tujuan
1.      Untuk mengetahui apa itu anabolisme.
2.      Untuk mengetahui apa itu fotosintesis.
3.      Untuk mengetahui apa itu kemosintesis.
BAB I
PEMBAHASAN
A.    ANABOLISME
Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya : energi cahaya untuk fotosintesis, energi kimia untuk kemosintesis.
Anabolisme dibedakan menjadi dua bagian :
A.    Polomerisasi, yaitu penyusunan zat organik sederhana menjadi zat organaik kompleks, contohnya pada pembentukan protein dari asam amino, pembentikan amilum dari glukosa.
B.     Asimilasi, yaitu proses pembentukan zat organik dari zat anorganik.
Proses asimilasi masih dibagi menjadi dua :
1.      Asimilasi Carbon (C) = pembentukan karbohidrat. Pembentukan karbohidrat dengan bantuan cahaya disebut dengan fotolisintesis, kemosintesissedangkan dengan bantuan reaksi kimia disebut dengan kemosintesis. Jadi perbedaan utama antara kemosintesis dengan fotosintesis adalah terletak pada energi luar.
2.      Asimilasi Nitrogen (N), yaitu pembentukan protein yang terjadi pada organel sel ribosom.
B.FOTOSINTESIS
Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya (fotos = cahaya; sintesis = penyusunan atau membuat bahan kimia). Fotosintesis adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbondioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Secara sederhana, reaksi fotosintesis yang melibatkan berbagai enzim dapat dituliskan sebagai berikut:
Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun (klorofil). Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman yang disebut palisade atau jaringan tiang dan sel-sel jaringan bunga karang yang disebut spons.
Kloroplas tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut:
a) Stroma ialah struktur kosong di dalam kloroplas, merupakan tempat glukosa terbentuk dari karbondioksida.
b) Tilakoid ialah struktur cakram bertumpuktumpuk, yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas, dan berfungsi menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia.
c) Grana ialah selubung tangkai penghubung tilakoid.
Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi menyerap cahaya radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Klorofil dapat dibedakan menjadi klorofil a dan klorofil b. Klorofil a mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan. Klorofil a sangat berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Sedangkan, klorofil b merupakan klorofil yang mampu menyerap cahaya biru dan  merah kejinggaan. Di dalam kloroplas, selain klorofil juga terdapat pigmen karotenoid, antosianin, dan fikobilin. Jadi, hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis karena mengandung kloroplas pada daunnya. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen makanan (karena dapat menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari), dan disebut juga organisme autotrof (auto = sendiri; trophic = makanan), yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri.
Proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk mengetahui bagaimana proses kedua reaksi tersebut, mari cermati uraian berikut ini.
a.      Reaksi terang
Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH, dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi endergonik, membentuk ATP dari ADP + Pi. Dengan demikian, reaksi terang dapat dituliskan dengan persamaan:
Pembentukan ATP dari ADP + Pi, merupakan suatu mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Proses ini disebut fosforilasi fotosintesis atau fotofosforilasi. Pada reaksi terang yang terjadi di grana, energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem adalah tempat berkumpulnya beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. Aliran elektron melalui sistem transpor menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH dapat terbentuk melalui jalur non siklik, yaitu elektron mengalir dari molekul air, kemudian melalui fotosistem II dan fotosistem I. Elektron dan ion hidrogen akan membentuk NADPH dan ATP. Oksigen yang dibebaskan berguna untuk respirasi aerob. Pusat reaksi pada fotosistem I mengandung klorofil a, disebut sebagai P700, karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 700 nm. Pusat reaksi pada fotosistem II mengandung klorofil a yang disebut sebagai P680, karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang 680 nm.
b.      Reaksi gelap (reaksi tidak tergantung cahaya)
Disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap, karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon dan oksigen dari karbondioksida, enzim yang mengkatalisis setiap reaksi, dan RuBp (Ribulosa bifosfat) yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon.
Reaksi gelap terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu:
1.      Karbondioksida diikat oleh RuBp (Ribulosa bifosfat yang terdiri atas 5 karbon) menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi 2 fosfogliserat (PGA).
2.       Masing-masing PGA menerima gugus pfosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta e- dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PGAL (fosfogliseraldehida).
3.       Tiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat dihasilkan 12 PGAL.
4.       Dari 12 PGAL, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RuBp, dan seterusnya RuBp akan mengikat CO2 yang baru.
5.      Dua PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa
6.      Fosfat. Molekul ini merupakan prekursor (bahan baku) untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tepung pati yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan.
C.    KEMOSINTESIS
Kemosintesis adalah sintesis senyawa organik dengan menggunakan energi kimia  yang berasal dari oksidasi dari bahan inorganik sederhana.
Tidak semua tumbuhan dapat melakukan asimilasi C menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dan reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu.
Bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ (ferro) menjadi Fe3+ (ferri). Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya Amonium Karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi:
Nitrosomonas
(NH4)2CO3 + 3 O2 ———————> 2 HNO2 + CO2 + 3 H20 + Energi
Nitrosococcus
a.        Sintesis Lemak
Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein, karena dalam metabolisme, ketiga zat tersebut bertemu di dalarn daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus (daur) Krebs, yaitu Asetil Ko-enzim A. Akibatnya ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat, karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein dan seterusnya.
a.1. Sintesis Lemak dari Karbohidrat :
Glukosa diurai menjadi piruvat ———> gliserol.
Glukosa diubah ———> gula fosfat ———> asetilKo-A ———> asam lemak.
Gliserol + asam lemak ———> lemak.
a.2. Sintesis Lemak dari Protein:
Protein ————————> Asam Amino
protease
Sebelum terbentuk lemak asam amino mengalami deaminasi lebih dabulu, setelah itu memasuki daur Krebs. Banyak jenis asam amino yang langsung ke asam piravat ———> Asetil Ko-A.
Asam amino Serin, Alanin, Valin, Leusin, Isoleusin dapat terurai menjadi Asam pirovat, selanjutnya asam piruvat ——> gliserol ——> fosfogliseroldehid Fosfogliseraldehid dengan asam lemak akan mengalami esterifkasi membentuk lemak.
Lemak berperan sebagai sumber tenaga (kalori) cadangan. Nilai kalorinya lebih tinggi daripada karbohidrat. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat hanya menghasilkan 4,1 kalori saja.
b.       Sintesis Protein
Sintesis protein yang berlangsung di dalam sel, melibatkan DNA, RNA dan Ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya protein adalah suatu polipeptida.
Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat (substansi) yang berperan penting sebagai “pengatur sintesis protein”. Substansi-substansi tersebut adalah DNA dan RNA..
Hasil akhir dari fotosintesis Oksigen yang sangat di perlukan bagi kehidupan manusia untuk bernafas. Di Indonesia, Oksigen terbesar di hasilkan dari hutan hutan yang masih lestari. Hutan tersebut akan menghasilkan Oksigen yang banyak sebagai salah satu manfaat hutan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan.
Anabolisme dibedakan menjadi bagian yaitu : polimerisasi dan asimilasi
Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya.
Kemosintesis adalah sintesis senyawa organik dengan menggunakan energi kimia  yang berasal dari oksidasi dari bahan inorganik sederhana.
sumber : http://hasanlombok811.blogspot.com/2012/03/makalah-biologi-umum-i-fotosintesis.html

MAKALAH BIOLOGI UMUM II : “Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik”

MAKALAH BIOLOGI UMUM II
“Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik”

BAB I

PENDAHULUAN
1A Latar belakang
Permasalahan lingkungan merupakan isu yang tidak bisa di hindarkan. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang di hadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari di hasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, Baik itu sampah organik maupun anorganik. Namun yang memprihatinkan, sampah-sampah yang dihasilkan tersebut malah dibuang sembarangan di berbagai tempat, dan efeknya akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Jumlah produksi sampah setiap tahun akan bertambah seiring dengan bertambah jumlah penduduk.
Pemerintah saat ini telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Terutama masalah sampah anorganik. Namun, belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini dikarenakan angka jumlah sampah yang ada di Indonesia sangat tinggi. Sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.
Makalah ini disusun untuk memberikan pandangan mengenai dampak buruk sampah anorganik, serta cara penyelasaiannya.

2. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu agar :
1. Dapat Mengetahui Pengertian Sampah dan Daur Ulang Sampah
2. Dapat Mengetahui Cara-Cara Pembuatan Daur Ulang Sampah
3. Dapat Mengetahui Manfaat Daur Ulang Sampah
4. Dapat Mengetahui Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembuatan Produk Daur Ulang Sampah.

BAB II
PEMBAHASAN
1 B. Pengertian sampah.
Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka Sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya (Anonim:2012).

Setiap tahun jumlah sampah di Indonesia pada umumnya selalu bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan banyak sampah secara berlebihan.

2. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya.
a. Sampah organik.
Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan,sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.
b. Sampah anorganik
Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

3. Pengertian daur ulang sampah plastik.
Berbicara masalah sampah, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah sisa-sisa bahan yang tidak dipakai lagi, kotor dan berbau busuk serta tidak berguna. Namun anggapan seperti itu tidak selalu benar, sampah juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi barang yang bernilai jual dan menguntungkan dengan cara daur ulang.
Daur ulang (Recycle) sampah plastik adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce,nandnRecycle).
Sampai saat ini sampah plastic merupakan sampah yang belum diketahui cara penanggulangannya. Namun saat ini cara yang paling tepat adalah dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi suatu produk yang bernilai tinggi
.
Proses atau Tahapan Daur Ulang
.Berikut ini merupakan tahap-tahap dari kegiatan daur ulang yang dapatsobat lakukan:
1) Mengumpulkan; yakni mencari barang-barang yang telah di buangsepertikertas,botol air mineral, dus susu, kaleng dan lain-lainya.
2) Memilah; yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkanberdasarkan jenisnya, seperti kaca, kertas, danplastik.
3) Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisadigunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelumdigunakan.
4) Mengirim; Kirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang sampah,atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang akan dengan senanghati membeli barang tersebut.
5) Lakukan Daur Ulang Sendiri; Jika mempunyai waktu dan ketrampilan kenapatidak melakukan proses daur ulang sendiri. Dengan kreatifitas berbagaisampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat.

4. Keuntungan Daur Ulang Sampah Anorganik
A. Aspek Lingkungan
1. Penghematan Sumber Daya Alam
Pemenuhan bahan baku pabrik dari hasil pemulungan sampah menyebabkan penggunaan bahan baku yang berasal dari alam menjadi berkurang dan dapat ditekan. Selanjutnya bahan baku dari alam dapat digunakan untuk proses produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, setiap ton daur-ulang baja dapat menghemat 1,5 ton biji besi dan 3,6 barel minyak atau menghemat 67% energi.

2. Pengurangan Pencemaran Lingkungan
Beberapa keunggulan daur-ulang sampah anorganik yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran lingkungan antara lain adalah sebagai berikut: a. Mendaur-ulang 1 ton kertas koran akan menyelamatkan 17 pohon dan menggunakan kertas daur-ulang dapat mengurangi 74% pencemaran udara, 34% pencemaran air, dan menghemat energi hingga 67%. b. Usaha daur-ulang sampah anorganik seperti kaca, plastik, kertas koran, kaleng, besi, dapat mengurangi tumpukan sampah kota hingga 25%.

B. Aspek Ekonomi
1. Menghemat Biaya Operasional Pengelolaan Sampah
Daur-ulang sampah anorganik telah terbukti dapat mereduksi biaya pengangkutan dan pembuangan akhir. Sebagai contoh, di Bandung laju daur-ulang sampah anorganik di 38 TPS yang ada adalah sekitar 37.204 kg per minggu atau 1.939.923 kg per tahun. Biaya satuan pengangkutan dan pembuangan akhir untuk setiap ton sampah di Kota Bandung adalah sebesar Rp.58.540,- dan Rp.17.700,-, maka biaya pengelolaan sampah yang dapat dihemat bisa mencapai Rp. 147 juta setiap tahun. Bila diasumsikan laju daur-ulang sampah anorganik meningkat sampai 20% dari total sampah anorganik yang masuk ke TPS, maka biaya yang dapat dihemat mencapai Rp. 379 juta per tahun.

2. Menciptakan Lapangan Kerja Hasil
Studi CPIS (1988) menyebutkan bahwa seorang pemulung di Jakarta mampu mengumpulkan rata-rata 35 kg sampah per hari. Apabila penyerapan pemulung terhadap total produksi sampah kota sebesar 25%, maka di Jakarta saja yang menghasilkan sekitar 6.000 ton sampah per hari mampu menciptakan lapangan kerja di sektor informal bagi Kurang lebih 40.000 pemulung.

Selain itu kegiatan daur-ulang sampah anorganik mampu menciptakan usaha bagi pelapak, bandar dan pemasok. Dengan asumsi dasar bahwa seorang pelapak membeli dari 15,5% pemulung setiap harinya (CPIS, 1988), maka kegiatan daur-ulang sampah mampu menciptakan usaha bagi sekitar 2.500 pelapak di Jakarta, dengan keuntungan bersih yang relatif cukup besar, yaitu Rp.32.445,- setiap hari.

3. Menyediakan Bahan Baku Bagi Industri Daur-Ulang
Sampah Hasil penyortiran sampah oleh pemulung akhirnya akan disetorkan ke pabrik pengolah bahan sampah sebagai bahan baku kelas dua.
Sebagai contoh di Indonesia terdapat dua pabrik kertas berskala besar yang membutuhkan bahan baku dari sampah kertas sebesar 50 ton per hari (PT. Gunung Jaya Agung) dan 1.000 ton/hari (PT. Sinar Dunia Makmur). Dari kedua pabrik kertas tersebut, kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemulung mencapai 378.000 ton setiap tahun yang berarti penghematan sejumlah 6 juta pohon yang seharusnya ditebang sebagai bahan baku kertas.

BAB III
SIMPULAN
Daur ulang adalah proses tuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce, andRecycle).
Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomassa yang bisa didegradasi oleh alam, tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi.

REFERENSI

http://dimas-lionheart.blogspot.com/2011/10/manfaat-daur-ulang.html

http://niesapurple29.blogspot.com/2012/02/keuntungan-daur-ulang-sampah-anorganik.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah

http://id.wikipedia.org/wiki/Daur ulang

sumber :http://wendrapriatama.blogspot.com/2012/10/tugas-makalah-biologi-umum-ii-daur.html