EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENGENAI
OTONOMI DAERAH
DALAM KERANGKA
UNDANG – UNDANG
NO. 32 TAHUN 2004
SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN
GOOD GOVERNANCE
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara
Kesatuan yang menganut asas
desentralisasi. Desentralisasi itu
sendiri sebenarnya mengandung dua
pengertian utama, yaitu,
Desentralisasi merupakan
pembentukan daerah otonom dan
penyerahan wewenang tertentu
kepadanya oleh pemerintah pusat;
Desentralisasi dapat pula berarti
penyerahan wewenang tertentu
kepada daerah otonom yang telah
dibentuk oleh pemerintah pusat.
Dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan
Otonomi Daerah (Ateng Syaifudin,
2006:17). Karena itu Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, antara lain
menyatakan bahwa pembagian
daerah di Indonesia atas daerah
besar dan kecil, dengan bentuk dan
sususnan pemerintahannya di
tetapkan dengan Undang-Undang.
Perjalanan otonomi daerah di
Indonesia diawali oleh tumbangnya
pemerintah orde baru yang
sentralistis. Reformasi tata
pemerintahan akhirnya melahirkan
model desentralisasi yang paling
masif di dunia (http://www.suara-
daerahonline.com ), sistem sentralisasi
yang pernah di terapkan, di mana
semua urusan negara menjadi
urusan pusat, pusat dalam hal ini
pemerintahan yang dipusatkan pada
pemerintah pusat, pusat memegang
semua kendali atas semua wilayah
atau daerah di Indonesia, dan daerah
harus melaksanakan apa yang
menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Dalam penjelasan tersebut, daerah
dapat diartikan bahwa daerah
Indonesia dibagi dalam daerah
provinsi, daerah provinsi dibagi
dengan daerah yang lebih kecil.
Dengan penerapan sistem terpusat di
segala bidang kehidupan ternyata
tidak dapat menciptakan kemakmuran
rakyat yang merata di seluruh daerah,
karena jauhnya jangkauan dari pusat,
sehingga kebanyakan daerah yang
jauh dari pemerintah pusat kurang
mendapatkan perhatian, dan tujuan
membangun Good Governence
belum dapat terwujud. Berakhirnya
rezim orde baru, berganti dengan era
reformasi, mengubah cara pandang
untk mewujudkan Good Governence ,
salah satunya dengan adanya
otonomi daerah, karena Otonomi
Daerah dapat mengembangkan
hubungan antara pemerintah pusat
dan daerah. Selain itu penerapan
Otonomi daerah sebagai wujud
amanat daru Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 18 ayat 5 yang berbunyi
“Pemerintah daerah menjalankan
Otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintah yang oleh
Undang-Undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat”.
Perlu juga diketahui, Indonesia bukan
salah satu negara yang berhasil dalam
penerapan otonomi daerah guna
membangun Good Governance,
beberapa indikator di antaranya
adalah, beban APBN baik dari sisi
penerimaan maupun pengeluaran
tidak cukup mampu untuk
menggerakkan roda perekonomian,
daya saing Indonesia pada tahun
2007 berada pada urutan 54 dari 55
negara (sumber Internasional Institute
for Management Development ),
rangking 3 sebagai negara koruptor,
Indeks pembangunan manusia tahun
2007 urutan ke 112 dari 117 negara,
daya tarik investasi urutan terakhir
dari ASEAN. Dari fakta tersebut kurang
berhasilnya membangun Good
Governance juga di pengaruhi atas
kurang berhasilnya pelaksanaan
Otonomi Daerah, yang nanti akan di
bahas lebih lanjut, keterkaitan
Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam
mewujudkan Good Governance.
Dari uraian tersebut di atas, kami
tertarik untuk membuat suatu
makalah dengan judu :”EFEKTIFITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI
OTONOMI DAERAH DALAM
KERANGKA UNDANG – UNDANG NO.
32 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE”
B. Perumusan Masalah
1. Apakah pelaksanaan UU No. 32
Tahun 2004 kaitannya dengan
Otonomi Daerah sudah terlaksana
dengan baik dalam membangun
Good Governance ?
2. Faktor – Faktor apa yang
mempengaruhi efektifitas kebijakan
pemerintah mengenai otonomi
daerah?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Melalui Otonomi
Daerah dalam Membangun Good
Governance
Kebijakan Publik menurut Dye,
sebagaimana dikutip oleh Joko
Widodo, diartikan sebagai “ whatever
government choose to do or not to
do ”. Kebijakan publik adalah apa pun
yang pemerintah pilih untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu. Pendapat senada
dikemukakaan oleh Edward III dan
Sharkansky dalam Islamy (1984: 18),
yang mengemukakan bahwa
kebijakan publik adalah “what
government say and do, or not to do.
It is the goals or purpose of
government program” , kebijakan
publik adalah apa yang pemerintah
katakan dan dilakukan atau tidak
dilakukan. Kebijakan merupakan
serangkaian tujuan dan sasaran dari
program – program pemerintah.
Pengertian kebijakan ini menurut
Kartasasmita (1997: 142).
( Joko Widodo,2007: 12 )
Konsep Hukum dan Kebijakan
Publik
Berbagai definisi yang diberikan ini
memiliki fokus yang sama yaitu pada
nilai, tujuan, dan sarana. Salah satu
sarana yang banyak dipilih adalah
peraturan perundang-undangan,
utamanya undang-undang yang
dilegitimasi melalui pengesahan oleh
DPR sehingga mempunyai sifat
mengikat bagi seluruh warga
masyarakat. Oleh karena itu, pada
hakikatnya hukum pun mengandung
nilai, konsep-konsep dan tujuan yang
mana proses perwujudan ide dan
tujuan merupakan hakikat dari
penegakan hukum. Hukum tidak lagi
hanya berfungsi sebagai alat kontrol
sosial, tetapi juga dipakai sebagai
sarana untuk melakukan perubahan
masyarakat  hingga digunakan sebagai
sarana untuk mewujudkan tujuan-
tujuan politik (Esmi Warassih, 2005 :
133). Constitutions, statutes,
administrative orders and executive
orders are indicators of policy dimana
alokasi penetapan tujuan merupakan
output dari sistem politik yang dapat
berupa alokasi nilai otoritatif
dinyatakan sebagai kebijakan publik,
selanjutnya akan diimplementasikan
pada masyarakat, sehingga nampak
bahwa hukum merupakan indikator
adanya kebijakan.
Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga
lingkungan kebijakan, yaitu
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, dan penilaian (evaluasi)
kebijakan. Pada tahap penilaian
(evaluasi) apakah suatu kebijakan
telah berlaku secara efektif atau
belum, ada unsur – unsur yang
berperan di dalamnya. Suatu
peraturan perundang – undangan
akan menjadi efektif apabila dalam
pembuatan maupun implementasinya
didukung oleh sarana – sarana yang
memadai. Unsur – unsur yang mana
harus diperhatikan agar hukum
(dalam hal ini peraturan perundang –
undangan) dapat digunakan secara
efektif sebagai suatu instrumen
(kebijaksanaan publik ) dan batas –
batas kemungkinan penggunaan yang
demikian itu adalah suatu langkah
yang penting baik secara teoritik
maupun praktis, oleh karena
perkembangan studi – studi
kebijaksanaan dalam peraturan
perundang – undangan menyangkut
permasalahan hukum dan perilaku
sosial. (Bambang Sunggono,1994: 154
– 155)
Evaluasi kebijaksanaan publik (dalam
praktiknya) banyak dilakukan untuk
mengetahui dampak dari
kebijaksanaan publik. Dampak yang
dimaksudkan disini adalah dampak
yang dikehendaki oleh suatu
kebijaksanaan publik, artinya dampak
tersebut sesuai dengan tujuan –
tujuan yang telah ditetapkan.
Anderson menguraikan sebagaimana
dikutip oleh Bambang Sunggono,
bahwa dampak kebijaksanaan publik
tersebut dalam beberapa dimensi
yaitu :
1. dampak kebijaksanaan yang
diharapkan dan atau yang tidak
diharapkan, baik pada
problematikanya maupun pada
masyarakat. Sasaran kebijaksanaan
juga ditentukan dengan jelas.
2. dampak kebijaksanaan terhadap
situasi atau (kelompok) orang yang
bukan menjadi sasaran utama dari
suatu kebijaksanaan publik. Hal ini
biasanya disebut dengan externalities
atau spillover effects. Dampak yang
demikian dapat positif maupun
negatif.
3. dampak kebijaksanaan –
kebijaksanaan yang dapat terjadi atau
berpengaruh pada kondisi sekarang
maupun yang akan datang.
4. dampak kebijaksanan terhadap
direct costs . Dalam kaitan ini
menghitung suatu economic costs
dari suatu program kebijaksanaan
publik relatif mudah apabila
dibandingakan dengan menghitung
(timbulnya biaya – biaya lain yang
bersifat kualitatif ( social costs)
5. dampak kebijaksanaan terhadap
indirect costs yang biasanya mengena
atau dialami oleh angota – angota
masyarakat..
Apabila dampak kebijaksanaan yang
diharapakan terjadi, maka timbul
permasalahan, sampai di mana ia
dapat dianggap sebagai hasil dari
implementasi suatu kebijaksanaan,
atau dengan perkataan lain, dari
penggunaan sarana yang dipilih
apakah sudah tepat dan efektif.
Efektifitas disini berarti/menyangkut
tingkat kegunaan sarana tertentu
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
(Bambang Sunggono,1994:162)
Dalam pembahasan terkait dengan
keberadaan Undang-Undang
Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun
2004, maka bentuk kebijakan publik ini
diartikan sebagai bentuk pengesahan
formal penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam konteks
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang sebelumnya menggunakan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah.
Perlu diketahui terlebih dahulu makna
dari otonomi daerah dalam bahasan
ini, otonomi daerah menurut Pasal 1
angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu
“hak, wewenang dan kewajiban
daerah ot

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s